• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Cari Buku

KONTEN

Buku	14
Makalah	41
Tanya Jawab	1825
Kegiatan	380
Liputan Media	331
Galeri Foto	2230

Anda Pengunjung Ke:
550328

February
Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
31	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	1	2	3	4	5	6

Rabu, 03 Pebruari 2010
Wantimpres Optimistis Bisa Kerja Efektif

Jakarta (ANTARA News) - Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang baru dilantik optimistis menjalankan tugas secara efektif memberi nasehat dan masukan kepada Presiden dalam menjalankan tugas pemerintahan, demikian salah satu anggota Wantimpres Jimly Asshiddiqie, usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Senin.

• SBY Lantik 9 Anggota Wantimpres
  
• Presiden Resmi Lantik Sembilan Anggota Wantimpres
  
• ANGGOTA WANTIMPRES
  
• Wantimpres Berjanji Tetap Kritis Sampaikan Pertimbangan
  
• Pansus Century Jangan Fokus pada Pemakzulan
  
• Jimly: Indonesia Tak Punya Roadmap Pemberantasan Korupsi
  

Selengkapnya

Pengantar Ilmu Hukum Tata negara jilid 1 Download Perihal Undang-Undang Download Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi Download Hukum Acara Pengujian Undang-undang Download Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia Download Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi Teori Hans Kelsen Tentang Hukum Download Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi Download Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi Gagasan Amandemen UUD 1945 Dan Pemilihan Presiden Secara Langsung Download Implikasi Perubahan UUD 1945 terhadap Pembangunan Hukum Nasional Download Pengantar Hukum Tata Negara Jilid II Download

Sistem Ketatanegaraan Sistem Ketatanegaraan Indonesia berdasarkan UUD 1945 Download Civil Educatgion MK dan Civic Education Download Trikameralisme Ceramah Umum untuk DPD Download Organ Konstitusi Organ Negara berdasarkan UUD 1945 Download Sarah UUD Sambutan atas buku Sarah UUD 1945 Download Selengkapnya

Baca Tanya Jawab

Uji Materi Perppu oleh MK tidak Langkahi Kewenangan DPR Keputusan MK untuk menerima uji materi perpu dinilai sebagai langkah terobosan hukum. Pengamat hukum tata negara Jimly Asshidiqie menyatakan langkah ini tidak melanggar aturan ketatanegaraan. "Karena secara materiil, perppu merupakan UU. Sedangkan secara formil ia bukan UU," jelasnya ketika dihubungi di Jakarta, Senin (8/2).