Headercontent

Cari Buku

KONTEN
Buku5
Makalah169
Tanya Jawab5191
Kegiatan807
Liputan Media452
Galeri Foto2335


Anda Pengunjung Ke:
5356987
June
SunMonTueWedThuFriSat
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
482x320_2192-thumbSenin, 06 Juni 2016
Ketua DKPP : Kinerja Penyelenggara Pemilu Makin Bagus

Batu, DKPP – Ketua DKPP Prof. Jimly Asshiddiqie, pada kesempatan Sosialisasi Tahapan Penyelenggaraan Pilwali Kota Batu 2017, yang diselenggarakan di Hotel Horizon Amarta Hills, Kota Batu (3/6), menyatakan bahwa kinerja Penyelenggara Pemilu semakin bagus dari pemilu ke pemilu berikutnya.

 

“Pemilu Luber dan Jurdil resmi dicantumkan Pasal 22E UUD 1945 atau yang kita kenal dengan Pemilu yang berintegritas ialah Pemilu yang mengikuti prosedur the rule of law dan the rule of ethic. Oleh karena itu, Penyelenggara Pemilu diikat oleh kode etik,” ujarnya.

 

Menurut Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia ini, bahwa inti dari pemilu ialah  kompetisi atau perebutan kekuasaan. Dalam dinamika perebutan kekuasaan itu, ancaman terbesarnya ialah harta, tahta, dan seksualita. Hampir semua peserta pemilu yang gagal, akan melaporkan kasusnya kemana-mana.

 

“Penyelenggara Pemilu sangat rawan dijadikan sasaran tembak kekecewaan dalam perebutan jabatan,” katanya.

 

Menurutnya, agar dipahami juga karena sebagian besar laporan yang dikirim ke DKPP, kami dismissal atau TMS. Jumlah kasusnya hingga 15.000 lebih. Hal ini menggambarkan bahwa kinerja Penyelenggara Pemilu masih harus akan terus menerus diperbaiki. Namun, Penyelenggara Pemilu hanya salah satu saja.

 

“Jika mau berbenah diri, yang perlu di kode etik-kan tidak hanya Penyelenggara Pemilu, tapi juga peserta Pemilu. Karena terkadang yang menjadi sumber masalah ialah peserta pemilu yang lebih aktif, lebih agresif, dan kasak kusuk,” ucapnya.

 

Kesimpulannya, lanjut Jimly, kita tidak bisa menyelenggarakan pemilu berintegritas jika hanya Penyelenggara Pemilunya yang kenakan sanksi kode etik. Para peserta/ paslon juga harus kenakan sanksi kode etik

 

“Di masa depan nanti, kita harus berpikir tentang Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu. Bukan Hanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu,” tegasnya.

 

Menurutnya, para peserta/ paslon juga harus diikat oleh the rule of law and the rule of ethics. Masing-masing paslon tidak usah mengurusi paslon yang lain, tidak usah saling jegal-menjegal . masing-masing paslon harus berlomba-lomba merebut simpati rakyat pemilih. Itu yang jadi utama. Sebagai paslon mungkin didorong keadaan oleh orang-orang di sekitarnya untuk melakukan negatif campaign, bahkan black campaign. Hal ini termasuk soal integritas para peserta.

 

“Harapannya, paslon tidak usah ngurusi urusan paslon lain. Paslon lain biarkan diurus oleh KPU dan Bawaslu. Kalau Bawaslu tidak bekerja, biarkan masyarakat melaporkan kepada DKPP, jika memang jajarannya tidak bekerja secara professional,” tegas Jimly.

 

Ini, lanjutnya, hanya sebagai gambaran bagaimana paslon juga harus diikat oleh kode etik. Yang tidak harus ditulis, tapi soal kepantasan, dan lain sebagainya . Sedangkan untuk Penyelenggara Pemilu, harus dipastikan bahwa semua kode etik yang sudah terpatri, sudah diatur dengan jelas dalam UU, dan juga sudah diatur dalam Peraturan Bersama KPU dan Bawaslu harus dilaksanakan, misalnya soal independensi dan imparsialitas. Karena, Penyelenggara Pemilu sangat menentukan lahirnya apakah penyelengaraan pemilu berintegritas atau tidak.

 

“Jika Penyelenggara Pemilu terlibat berpihak kepada salah satu paslon, apalagi menerima suap, maka pejabat yang akan dipilih nanti, bukan pejabat yang berintegritas, karena dihasilkan dari sebuah proses pemilu yang tidak berintegritas. Kalau dalam lima tahun dipimpin oleh pemimpin yang tidak berintegritas, nanti bagaimana nasib bangsa?” tutupnya.

 

Sumber :www.dkpp.go.id 

482x320_2189-thumbSenin, 06 Juni 2016
Ketua DKPP: Jatim Sebagai Praktik Demokrasi Lokal di Indonesia

Batu, DKPP – Ketua DKPP, Prof. Jimly Asshiddiqie dalam acara Sosialisasi Tahapan Penyelenggaraan Dan Tata Cara Penyampaian Dukungan Syarat Calon Perseorangan yang diselenggarakan KPU Kota Batu, Jumat (3/4), menyatakan secara simbolik bahwa Pilwali Kota Batu yang akan diselenggarakan pada 2017 mendatang sangat penting. Jawa Timur menjadi kawasan istimewa sebagai praktik demokrasi lokal di Indonesia dan penting sekali perannya terhadap pengaruh kemajuan bagi bangsa dan Negara.

 

Untuk diketahui, satu-satunya daerah di Jawa Timur yang akan menyelenggarakan Pilkada Serentak Tahun 2017 adalah Kota Batu. Kemudian, di tahun 2018 ada 18 daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada dan sekaligus Pilgub Jawa Timur yang akan digelar menjelang Pemilu Serentak 2019.

 

“Persiapan untuk Pemilu Serentak 2019 harus serius. Cara kita menata Pilkada 2018 sebagai persiapan untuk Pemilu 2019 yang bersejarah. Ketika itu, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif. Rakyat bebas memilih Capres dari Partai A, Anggota DPR dari Partai B, dan Anggota DPRD dari Partai C. Bisa jadi, presiden yang terpilih nanti, partai pengusungnya tidak lolos threshold. Kita harus pahami bahwa Pemilihan Serentak 2019 sesuai amanat UUD 1945 yakni untuk memperkuat sistem pemerintahan,” ujarnya.

 

Nantinya, lanjut Jimly, Presiden akan membuat koalisi besar saat menyusun kabinet, sehingga lebih pemerintahan lebih genuine, lebih kuat, kompak, dan presiden berpikirnya juga lebih jangka panjang. Bahkan, lebih mudah mengantarkan kemajuan bangsa kedepan.

 

“Maka semua hal yang berkaitan dengan persiapan menuju Pemilu Serentak 2019 menjadi sangat penting. Pemilihan Gubernur, Pemilihan Kepala Daerah 2018 menjadi sangat serius untuk dipersiapkan. Dan, Pilwali Kota Batu 2017 menjadi pilot proyek tentang pemilihan umum yang ideal,” katanya.

 

Dia berpesan agar semua energi Penyelenggara Pemilu se-Provinsi Jawa Timur, sekurang-kurangnya mendoakan supaya penyelenggaraan Pilwali Kota Batu sukses.

 

“Sosialisasi ini sangat penting. Saya ingin mengajak semua stakeholder, tokoh masyarakat, pimpinan parpol, bersama-sama memiliki komitmen untuk menyelenggarakan, untuk mengikuti sebagai peserta, untuk terlibat aktif menyukseskan Pilwali Kota Batu 2017 dengan sebaik-baiknya. Mari kita belajar dari semua kesalahan, pelanggaran, dan penyimpangan yang sudah pernah terjadi di masa lalu. Jatim menjadi provinsi dengan jumlah kasus yang terbanyak dibandingkan dengan Jawa Tengah atau Yogyakarta,” jelasnya.

 

Sumber : www.dkpp.go.id 

482x320_2188-thumbSenin, 06 Juni 2016
Kekeliruan dalam Sistem Pemilihan Serentak

Malang, DKPP – Saat menyampaikan Kuliah Umum di Universitas Brawijaya (3/4), Ketua DKPP, Prof. Jimly Asshiddiqie, menyatakan bahwa Pilkada serentak yang telah dilaksanakan mulai 2015 lalu, dinilai kurang pas terhadap mekanisme UUD 1945.

 

Menurutnya, ketika Pasal 22E UUD 1945 dirumuskan, niat awalnya ialah Pemilu Eksekutif Dan Pemilu Legislatif dibarengkan. Sementara sekarang ini yang diserentakkan ialah Pilkada, yang mana Pemilihan Eksekutif dengan Eksekutif yang diserentakkan.

 

“Hal ini keliru. Yang diserentakkan bukan eksekutif dengan eksekutif, atau legislatif sama-sama dengan legislatif, tetapi sesuai niatnya dalam rangka memperkuat sistem presidential, maka eksekutif dan legislatif dibarengkan dipilih. Bukan asal serentak. Oleh karena pemilu legislatif dan eksekutif sudah diputuskan serentak di tahun 2019 mendatang, seharusnya semua regulasi mengarah ke sistem itu. Jangan lagi membuat UU baru yang sifatnya sementara,” tegasnya.

 

Berarti, lanjut dia, memilih presiden dengan DPR dan DPD, memilih gubernur dengan DPRD, memilih bupati/walikota dengan DPRD, itu yang diserentakkan. Jika menginginkan efisiensi bisa sekaligus Pilpres dan DPR jadi satu, atau Pilkada dan DPRD jadi satu, atau secara bertingkat dengan tiga kali pemilihan.

 

“Mengapa niatnya dipasangkan serentak? Hal ini dimaksudkan agar rakyat bebas memilih. Waktu memilih eksekutif dia memilih tokoh  dari partai A misalnya, kemudian memilih legislatifnya dari tokoh partai B,”ujarnya.

 

Menurutnya, hal ini bertujuan supaya pemilihan eksekutif tidak bergantung harus mempersyaratkan pemilihan legislatif. Saat ini, koalisi dan tradisi transaksi politik kebanyakan sehingga mempengaruhi pemerintahan. Semestinya koalisi cukup satu kali yakni saat menyusun kabinet, sehingga lebih genuine, lebih kuat, kompak, dan presiden berpikirnya lebih jangka panjang.

 

“Maka sistem pemilihan umum serentak tahun 2019 nanti, merupakan pengalaman pertama kita dalam sejarah yang Insya Allah memperkuat sistem pemerintahan,” ujarnya.

 

Jimly juga menambahkan bahwa ancaman dalam sistem presidential ialah impeachment. Ketika pemilu serentak 2019 nanti, ada kemungkinan presiden terpilih, tetapi partai pengusungnya tidak lolos threshold. Jika presiden tidak punya pendukung di DPR ditakut-takuti impeachment.

 

“Impeachment dalam sistem presidensiil murni berbeda dengan impeachment dalam sistem presidensiil campuran apalagi impeachment dalam sistem parlementer,” katanya.

 

Menurutnya, impeachment dalam sistem presidensiil campuran dan parlementer menakutkan seperti yang terjadi di Turki dan Thailand. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku dalam sistem presidensiil murni seperti di Amerika Serikat dan Indonesia.

 

“Justru, impeachment sebagai fasilitas konstitusional yang melindungi presiden. Mekanisme impeachment dalam UUD 1945 adalah perlindungan bagi seorang Presiden Republik Indonesia,” ungkapnya.

 

Menurut ketentuan UUD 1945 tidak mungkin presiden dipecat, karena mekanismenya sulit. Syarat, forum dan kuorumnya memang susah.

 

“Jauh lebih mudah mengubah UUD 1945 dibandingkan mengimpeach presiden. Jikalau memang harus melalui impeachment, boleh jadi Gus Dur pun tidak pernah akan diberhentikan. Karena kuorumnya berada di MPR dan harus dibuktikan dulu secara hukum bahwa dia memang bersalah di Mahkamah Konstitusi. Maka, MK berfungsi sebagai peradilan pidana terhadap tuduhan pelanggaran. Kalau sudah terbukti, baru nantinya dibawa ke MPR,” jelasnya.

 

Jadi, lanjut Jimly, sistem yang kita perkuat sudah benar asal tidak disalahpahami. Ini yang harus dijadikan pegangan. Jika pemilihan serentak 2019 sudah diskenariokan seperti itu, seharusnya UU Pilkada harus ikut mengarah kesitu.

 

“Yang kemaren diputuskan itu enggak. Bahkan, ketentuan mengenai pilkada merupakan pemilu atau bukan belum terjawab disitu. Bahwa memang sistem regulasi belum tertata dan belum terintegrasi,” tutupnya.

 

Sumber : www.dkpp.go.id 

482x320_2187-thumbMinggu, 05 Juni 2016
Siklus Kekuasaan adalah Ruh Demokrasi

Malang, DKPP – Ketua DKPP Prof. Jimly Asshiddiqie, dalam Kuliah Umum di Universitas Brawijaya, Jumat (3/6) menyatakan bahwa ruh demokrasi ada dua yakni, kekuasaan yang dipergilirkan dan kekuasaan yang tidak dimonopoli.

 

“Pemilihan Umum adalah core bisnis demokrasi modern. Inti demokrasi adalah kekuasaan yang  dipergilirkan, sehingga siklus kekuasaan menjadi ruhnya demokrasi. Siklus kekuasaan dipergilirkan dan kekuasaan tidak dimonopoli oleh satu orang. Itulah dua ruh dalam demokrasi,” ujarnya.

 

Tidak ada demokrasi tanpa pemilihan umum lanjutnya, maka semakin pentingnya pemilihan umum. Oleh karena itu,  Penyelenggara Pemilu harus dipahami sebagai cabang kekuasaan tersendiri, seperti yang tertuang dalam Konstitusi Ekuador Tahun 2008.

 

“Pejabat Eksekutif dan Legislatif adalah peserta pemilu, sementara pejabat Yudikatif adalah mengadili proses dan hasil pemilu, sehingga Penyelenggara Pemilu menjadi cabang kekuasaan tersendiri, yang disebut Micro Quadru Politica. Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, dan The Electoral Branch Of Power, yang dalam hal ini adalah KPU beserta jajarannya dan Bawaslu beserta jajarannya,” jelasnya.

 

Hal ini, lanjutnya, harus menjadi perspektif baru bagi para mahasiswa dalam memahami cabang-cabang kekuasaan.

 

“Struktur stratifikasi dan pelembagaan kekuasaan masa kini sudah sangat berubah, sudah tidak bisa lagi menggunakan perspektif Montesqieu empat abad yang lalu,” ujarnya.

 

Masih menurut Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, bahwa kebebasan pers dan media juga merupakan cabang kekuasaan terpisah. Macro Quadru Politica menempatkan media sebagai cabang kekuasaan keempat. Artinya, empat cabang kekuasaan ini tidak boleh konflik kepentingan, tidak boleh berada di satu tangan, dan harus terpisah.

 

“Namun, kecenderungannya saat ini ialah kekuasaan ada di satu tangan. Pengusaha, yang tadinya donatur politik, sekarang ingin menjadi pemain.  Dia menguasai industri media, kemudian mendirikan parpol, dan cita-citanya ingin menjadi presiden,” ujarnya.

 

Sekarang saatnya, demokrasi modern abad 21 harus memperhitungkan kecenderungan baru menumpuknya kekuasaan di satu tangan. Esensi dalam demokrasi adalah kekuasaan yang tidak terpusat atau giliran.

 

Kembali lagi lanjut Jimly, bahwa pemilu adalah cara membuat sistem kekuasaan menjadi dinamis. Salah satu yang dipergilirkan adalah jabatan-jabatan yang dipilih, seperti presiden, gubernur, bupati/ walikota, anggota DPD, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota, dan kepala desa, yang dipilih secara langsung. Sementara, jabatan yang dipilih secara tidak langsung, adalah jabatan yang dipilih DPR dan DPRD, dan jabatan birokrasi yang dilelang.

 

“Sehingga, saat ini, semua jabatan tidak bisa ditentukan semau kita, tetapi harus dikompetisikan. Efeknya ialah jabatan menjadi diburu atau diperebutkan. Namun, nilai bagusnya ialah, jabatan tidak lagi ditentukan sepihak. Hanya orang yang bermutu dan dipercaya saja yang acceptable untuk menduduki jabatan-jabatan apalagi jabatan untuk  kepentingan publik,” tegasnya.

 

Sumber : www.dkpp.go.id 

482x320_2186-thumbMinggu, 05 Juni 2016
Kuliah Umum Ketua DKPP di Universitas Brawijaya

Malang, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Jimly Asshiddiqie, didaulat mengisi kuliah umum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Jumat (3/6). Acara yang dihadiri oleh mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Malang ini, mengusung tema “Penataan Sistem Regulasi dalam Pemilihan Umum Serentak”.

  

Dalam kesempatan ini, Jimly menyatakan bahwa revisi Undang –Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) yang telah disahkan secara materiil oleh DPR dinilai belum memenuhi harapan dalam rangka penataan sistem regulasi.

  

“Undang-Undang yang telah disahkan belum sejalan dengan ide akan kebutuhan kodifikasi UU pemilu yang dimaksudkan agar hukum pemilu menjadi terintegrasi atau terpadu. Debat dalam penyusunan UU ini tidak matang. Debat jangka pendek semua, bukan debat jangka panjang dalam rangka penataan sistem regulasi yang kita maksudkan. Hanya debat kepentingan masing-masing parpol,” ujarnya.

  

Dalam proses pembentukan UU lanjutnya, ada dua pihak yang terlibat, yakni eksekutif (pemerintah) dan legislatif (DPR). Mengapa harus bersama-sama membahasnya, untuk mengatasi kecenderungan debat jangka pendek. Kalau diserahkan sepenuhnya kepada parpol, maka debatnya hanya jangka pendek, karena masing-masing parpol menghitung kepentingannya sendiri-sendiri di pilkada. Hal ini menjadi masalah. Sehingga, diperlukan co legislater bersama Pemerintah.

  

“Pemerintah harus mengambil peran untuk berpikir jangka panjang. Sedapat mungkin, dalam semua proses pembentukan UU, Pemerintah harus berpikir negarawan, walaupun menterinya orang parpol juga. Jadi, UU Pilkada yang telah disahkan belum menjawab kebutuhan kita untuk membangun kodifikasi sistem hukum pemilu,” tegasnya.

  

Namun, lanjutnya, kita harus tetap bersabar sambil berpartisipasi membentuk  pendapat umum bahwa tidak sehat cara regulasi sistem pembentukan hukum seperti sekarang ini. Apalagi UU pemilu sering kita buat, yang hampir minimal empat sampai lima UU setiap lima tahun ini.

 

“Habis waktu kita untuk memperdebatkan public policy, memperdebatkan norma hukum Undang-Undang,” tegasnya.

 

Sumber : www.dkpp.go.id 



« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 161 162 Next »
CopyRight © jimly.com 2007 - 2008