Headercontent

Cari Buku

KONTEN
Buku14
Makalah143
Tanya Jawab4419
Kegiatan675
Liputan Media409
Galeri Foto2269


Anda Pengunjung Ke:
3438760
April
SunMonTueWedThuFriSat
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
175864-thumbJum'at, 11 April 2014
DKPP Siap Tindak Oknum Penyelenggara Pemilu Nakal

Skalanews - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshidiqqie menyatakan, agar peserta Pemilu tidak segan  tidak segan-segan melapor jika menemukan indikasi adanya dugaan kecurangan yang dilakukan penyelenggara pemilu.

Sebab, menurut Jimly pengaduan sangat dibutuhkan, agar DKPP dapat segera menyikapinya. Terutama terkait dugaan adanya oknum penyelenggara pemilu yang menawarkan jasa memenangkan atau membantu calon anggota legislatif (caleg) dalam menghadapi pelaksanaan pemilu 9 April mendatang.

Walaupun, tanpa bukti yang kuat dikarenakan hanya sebatas lisan.“Tetapi, laporkan saja. Kalau pembicaraan individual (oknum penyelenggara menawarkan jasa) memang tidak bisa dibawa ke DKPP atau pengadilan. Tapi kalau ada seorang oknum petugas yang sama, itu dilaporkan lebih dari dua orang yang mendapat penawaran jasa. Maka itu dapat dijadikan  sebagai bukti. Sebab, saksi dua orang atau lebih, itu bernilai hukum,” kata Jimly saat ditemui di kediamannya, Jakarta, Rabu (9/4/2014).

Karena itu Jimly mengingatkan penyelenggara pemilu di semua lapisan, benar-benar menjalankan tugas dan kewenangan berdasarkan undang-undang. Karena meski terkesan tidak ada bukti, tapi kalau kesaksian adanya tawaran dikemukakan lebih dari satu orang, DKPP akan menerimanya sebagai bukti.

Bahwa ada kejadian diduga melanggar kode etik, sebab penyelenggara pemilu tidak boleh menawarkan jasa untuk kepentingan pribadi.

“Kami tak main-main. Selama 20 bulan terakhir sudah 126 penyelenggara pemilu yang kita berhentikan dan lebih dari 100 kami beri peringatan. Kami tak inginkan DKPP hanya memecat penyelenggara, tapi kalau ada pemihakan, perbuatan tawarkan jasa kalau terima uang, itu sudah melanggar tindak pidana pemilu,” katanya.

Karena masuk ranah pidana, perbuatan menawarkan jasa kata Jimly, nantinya bahkan tidak hanya ditangani hanya di tingkat DKPP saja, tapi dapat sampai ke polisi.

“Jadi kami ingatkan (penyelenggara pemilu), bahwa informasi yang kami terima dari berbagai partai politik untuk sungguh-sungguh diperhatikan jajaran KPU di seluruh Indonesia. Kalau anggota KPU menemukan indikasi tersebut, kami harapkan anggota tersebut bisa saling laporkan ke atasan,” katanya.

Permintaan yang sama juga dikemukakan Jimly ke jajaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) hingga panitia pengawas pemilu (Bawaslu) di daerah. Menurutnya pengawas pemilu tidak boleh mendiamkan temuan yang ada.

“Kami harapkan segera dilaporkan secara resmi sesuai aturan yang berlaku. Dalam hal ini DKPP telah membentuk kerja tim pemeriksa daerah. Silahkan caleg atau pimpinan parpol ajukan melalui Bawaslu provinsi, nanti diverifikasi dan langsung digelar sidang jarak jauh dengan tim pemeriksa daerah,” katanya. (Bisma Rizal/bus)

Sumber : 

 http://skalanews.com/berita/detail/173460/DKPP-Siap-Tindak-Oknum-Penyelenggara-Pemilu-Nakal

9aprl_2014-thumbKamis, 10 April 2014
Dewan Kehormatan telisik kemungkinan penyelenggara Pemilu “meleng”

LENSAINDONESIA.COM: Pemilihan umum legislatif 2014 menjadi momentum penting, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai lembaga penyelenggara pemilu tidak ingin pesta demokrasi lima tahunan ini yang menentukan sejarah pemerintahan di Indonesia ini, tecederai praktik-praktik kotor.

Sebab, praktik kotor atau kesengajaan untuk berbuat “meleng” atau teledor tidak cuma dilakukan oleh penyelenggara Pemilu, tapi bisa juga dilakukan peserta Pemilu yaitu para Caleg atau partai, bahkan juga bisa dilakukukan oleh masyarakat pemilih.

Selain partisipasi pemilih dalam menentukan pilihan bisa “meleng”, juga masih banyak titik rawan terjadinya pelanggaran, baik yang dilakukan KPU maupun Badan Pengawas Pemilu di daerah-daerah.

Ketua DKPP, Jimy Asshidiqie menegaskan, di hari H ini, pihaknya menganggap penting untuk melakukan kunjungan langsung ke beberapa tempat pemungutan suara (TPS). Dalam kegiatan yang bertema check on Spot DKPP ini, setidaknya ada enam titik yang dikunjungi. Semuanya ada di Jakarta Selatan, Tangerang Selatan, dan Banten.

Usai pencoblosan yang dilakukan Jimly di Pondok Labu, rombongan menuju TPS yang berada dikelurahan Pondok Pinang dan Pondok Indah. Khusus di Pondok Indah, terdapat 10 TPS disatu lokasi dan dibuat secara berjejer di Jalan Perumahan Serua, Ciputat dan TPS Ciputat Timur, Tangerang Selatan.

“Dari TPS-TPS yang dikunjungi terdapat kekhususan, misalnya di TPS Ciputat Timur. Disitu ada TPS yang rata-rata pemilihnya adalah para pemulung. Selain itu, lokasi tersebut disebut daerah tak bertuan karena menjadi perbatasan antara dua provinsi, yakni Jakarta dan Banten,” ujar Jimly, Jakarta, Rabu (9/4/2014).

Dalam acara kunjungan ke TPS-TPS atau “wisata pemilu” ini didampaingi Komisioner DKPP, Nur Hidayat Sardini, Kepala Biro DKPP, Ahmad Khumaidi, jajaran kabag, subbagian, staff serta rombongan awak media.

Menurut Sardini, kunjungan ke TPS-TPS ini tidak lain untuk memantau secara langsung perkembangan jalannya penyelenggaraan pemilu 2014, khususnya pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara.

“Sesuai UU 15 Tahun 2011, DKPP menjaga dan menegakkan kemandirian. Integritas dan kredibilitas penyelenggara pemilu. Dengan dasar tersebut DKPP ingin ikut mendorong terlaksananya rangkaian tahapan pemilu. Kunjungan itu tidak lain untuk itu,” terangnya.

“DKPP sesekali waktu perlu memantau langsung ke lapangan, bagaimana tahapan itu dilaksanakan,” imbuh Sardini. @yuanto

 

sumber : 

http://www.lensaindonesia.com/2014/04/09/dewan-kehormatan-telisik-kemungkinan-penyelenggara-pemilu-meleng.html

9_april_2014-thumbRabu, 09 April 2014
Jimly: Tingkat Partisipasi Masyarakat di Pemilu 2014 Lebih Tinggi

Jakarta, Beritaempat.com - Ketua Dewan Kehormatan Pengawasan Pemilu (DKPP), Jimly Asshiddiqie menilai pemilu legislatif (pileg) tahun ini meningkat dibanding tahun 2009.

Hal itu dikatakan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) pertama, setelah melakukan kunjungan kelima lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS), di wilayah Jakarta Selatan dan Tangerang Selatan, .

Dia mengaku cukup optimis dengan hasil partisipasi pemilih, meski varian di setiap TPS berbeda. TPS di kawasan Jalan Margasatwa, Pondok Pinang, Pondok Indah dan Ciputat yang ia kunjungi menunjukkan hasil yang menggembirakan, sebab partisipasi pemilih hingga jam 11 siang tadi sudah mencapai 70 hingga 80%. Sementara TPS di wilayah Situ Gintung, Tangerang Selatan hingga pukul 12 baru 30-50%.

“Itu sesuatu yang alamiah yang kita harus ikuti. Sekarang justru ada kenaikan, lebih baik dari 2009. Meskipun belum tau ini cukup signifikan atau tidak, tapi saya rasa naik” jelasnya usai mengunjungi seluruh TPS, Rabu (9/4).

Saat ini menurut Jimly, perhatian masyarakat lebih tertuju pada hasil quick count. Dia berharap semoga metodologi yang digunakan benar, dan tidak mengada-ada. “Pola suara secara nasional meskipun belum resmi namun pola kemenangan sudah terbaca” tutupnya.

Adapun TPS yang dikunjungi yaitu :

1. TPS 023 yang berada di SD 11 Pondok Labu, Jakarta Selatan, merupakan lokasi pencoblosannya.

2. TPS 064 yang berada di halaman masjid Al-Falah, Pondok Pinang, Jakarta Selatan dengan nuansa Betawi yang menghadirkan ondel-ondel.

3. TPS 087, 088, 089, 090, 091, 092, 093, 094, 095, dan 096 yang berada di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Sepuluh TPS tersebut berada dalam satu lokasi dengan bentuk berjajar khusus untuk RW 016.

4. TPS 21, 22, 23, 24, 25, 26, dan 27 dengan menggunakan ruang kelas SD Negeri Sarua 1 & 4 Ciputat, Tangerang Selatan.

5. TPS 1 dan 2 di Situ Gintung, Tangerang Selatan.

 

sumber : 

http://www.beritaempat.com/pemilu/jimly-tingkat-partisipasi-masyarakat-di-pemilu-2014-lebih-tinggi/

_dsc0017-_media-thumbJum'at, 14 Maret 2014
Jimly Diincar Dampingi Jokowi

REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Ketua Dewan Kehorrmatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jimly Asshiddiqie dianggap berkompeten menjadi cawapres alternatif.

Sebelumnya, Jimly sempat masuk dalam bursa bakal cawapres dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada Mukernas PPP, di Bandung, Jawa Barat (Jabar), Ahad (9/2).

Kali ini, kader dan simpatisan (KS) PDI Perjuangan Pro-Jokowi mengusungnya menjadi cawapres alternatif mendampingi Jokowi. Yaitu, jika Gubernur DKI Jakarta itu telah direstui oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Sukarnoputri. 

Dengan catatan, pada pileg 9 April mendatang, PDIP dapat memperoleh suara yang cukup signifikan. Setidaknya, di atas 30 persen.

"Dia (Jimly) sebagai pilihan alternatif kami untuk diusulkan dari kalangan sipil nonpartai yang cocok mendampingi Jokowi. Sosoknya profesional, ahli di bidang hukum tata negara yang memang dibutuhkan negara ini, selain itu tarck record-nya jujur, bersih dan tegas," ujar Koordinator KS PDIP Pro-Jokowi, Budi Arie Setiadi, di Depok, Jawa Barat, Rabu (12/3).

Selain Jimly, ia juga juga mengusulkan cawapres mantan Ksad TNI AD, Jenderal (Purn) Ryamizard Ryacudu. "Dia (Ryamizard) juga sosok yang tegas dan bersih," terang Budi.

Menurut Budi, dalam negara demokrasi yang modern, pucuk pimpinan negara harus dari tokoh partai. Sementara pendampingnya sebaiknya orang nonpartai yang profesional. Tujuannya untuk saling bekerja sama menutupi kelebihan dan kekurangan masing-masing. 

Contohnya pada pemilu 2009, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dicalonkan sebagai presiden dengan memilih wakilnya dari kalangan profesional yang ahli dibidang ekonomi yakni Boediono.

Sedikit menjadi ketegangan politik pada pemilu 2004 ketika SBY memilih wakilnya Jusuf Kalla yang merupakan aktivis politik dari Partai Golkar. Sehingga jalannya roda pemerintahan menjadi banyak muatan politis dan berjalan tidak efektif.

Kspi_1-thumbKamis, 13 Pebruari 2014
Relasi Pemilik Modal dan Buruh Dirubah

Jakarta, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa relasi buruh dengan pengusaha atau pemilik modal itu harus dirubah. Bukan lagi hubungan faktor produksi melainkan hubungan kemitraan.  “Konstitusi kita, dalam UU 1945, Pasal 33 ayat 1 menyebutkan bahwa perekonomian kita disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Ini diartikan sebagai kemitraan atau partnership,” katanya saat menjadi narasumber dalam acara Semintar Internasional dengan tema Mewujudkan Negara Sejahtera, di Hotel Kartika Chandra, Kamis (13/02).

 

Dia menerangkan,  hubungan kemitraan antara buruh dengan pengusaha adalah sesuatu hal yang diidam-idamkan. Bila buruh ini diperlakukan sebagai bagian dari faktor produksi maka buruh nilainya sama dengan semen atau sepatu atau bahan materil. “Untuk itu, (pola hubungan kemitraan ini, red) harus tercermin dalam kebijakan, sebab bila tidak maka akan terjadi ketimpangan,” kata pakar hukum tata negara itu.

 

Guru Besar Hukum Tata Negara di Universitas Indonesia itu melanjutkan, di luar negeri seperti Eropa, Amerika dan Australia, penghasilan menteri dengan pekerja kasar itu tidak terlalu jauh, para penganggur pun mendapatkan penghasilan, melalui santunan. Pada jaman orde lama, menteri dengan pekerja kasar penghasilannya tidaklah terlalu jauh. Masih ada menteri yang naik sepeda ontel. Namun di jaman orde baru ketimpangan mulai terasa. Lebih parahnya lagi di era reformasi. Disparitas penghasilan antara orang kaya dengan miskin sangat tinggi. “Dan ini dilegalkan dalam undang-undang. Berarti ini problem hukum kita. Hukum yang kita tegakan ini tidak identik dengan tegaknya keadilan. Banyak produk hukum yang tidak mengerti keadilan. Banyak pula para sarjana hukum yang hanya memahami teks-teks titik koma,” jelasnya. Dalam acara tersebut, selain Ketua DKPP juga narasumber lainnya Ketua HKTI Osman Sapta. (ttm)

 



« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 134 135 Next »
CopyRight © jimly.com 2007 - 2008