Headercontent

Cari Buku

KONTEN
Buku5
Makalah169
Tanya Jawab5199
Kegiatan833
Liputan Media452
Galeri Foto2344


Anda Pengunjung Ke:
5764019
December
SunMonTueWedThuFriSat
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Semarang-thumbJum'at, 02 Desember 2016
Jimly: Pendidikan Akhlak Penting bagi Pembangunan Karakter Peradaban Bangsa

Semarang, DKPP- Indonesia menjadi negara terbesar keempat di dunia dari segi jumlah penduduknya. Negeri ini juga diberi karunia berupa kekayaan alam yang berlimpah dan kemajemukan masyarakatnya. Indonesia berpotensi menjadi negara besar jika mampu membangun peradaban bangsanya dengan benar.

Soal pembangunan peradaban bangsa tersebut, Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang (UNES) bekerja sama dengan pelbagai pihak mengadakan dialog kebangsaan di Auditorium UNES, Minggu (27/11). Dialog dengan tema “Membangun Peradaban Bangsa dengan Pendidikan Berkarakter Moral” ini mengundang dua tokoh nasional yakni Ketua DKPP Prof Jimly Asshiddiqie dan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang. Menurut Prof Jimly, berbicara soal peradaban maka juga harus berbicara soal kualitas sumber daya manusia (SDM). Sementara itu, kualitas SDM ditentukan oleh tingkat pendidikan. Namun Prof Jimly tidak mengklaim bahwa tingginya pendidikan langsung bisa menjadi jaminan bagi tingginya kualitas peradaban.“Pendidikan memang tidak menjamin, tapi kualitas peradaban sangat ditentukan oleh kualitas pendidikan,” terang dia.

Pendidikan, kata Guru Besar UI Jakarta ini, menjadi mesin penggerak utama (first engine) bagi peradaban selain struktur lain seperti kesejahteraan dan keadilan. Dia mengkritik orientasi pendidikan yang berkembang di Indonesia saat ini. Mengutip teori taksonomi Benjamin S Bloom, menurut Prof Jimly, terdapat tiga aspek pendidikan yakni aspek kognitif (otak), afektif (karakter), dan psikomotorik (tindakan).

Pendidikan di Indonesia saat ini cenderung menitikberatkan pada aspek kognitif di mana materi pendidikan lebih pada soal penguasaan pengetahuan. Bagi Prof Jimly, di era informasi ini pengetahuan sangat mudah didapatkan dari internet. Jadi tidak relevan lagi kalau pendidikan juga masih mengutamakan aspek pengetahuan. Menurutnya, yang paling penting dikembangkan kepada siswa adalah aspek pendidikan karakter dan bagaimana bertindak.

“Mari kita didik siswa soal karakter, soal akhlak. Rasul pun diutus untuk memperbaiki akhlak, jadi akhlak sangat penting,” ungkap Ketua Umum ICMI ini. Prof Jimly optimis, pendidikan karakter akan mampu menggerakkan roda peradaban bangsa Indonesia. Indonesia menurutnya patut bersyukur karena memiliki Pancasila yang bisa menjadi sumber nilai bagi pembangunan karakter. Sila pertama Pancasila soal “Ketuhanan” memiliki nilai lebih dibanding slogan Revolusi Perancis dan Revolusi Amerika. (sumber:dkpp.go.id)

 

 

 

“Liberty, equality, fraternity adalah semboyan mereka. Kalau dibandingkan dengan Pancasila, yang dilupakan adalah soal ketuhanan. Beragama mesti berwujud dalam perilaku. Lebih menjawab masalah nyata. Pluralisme kita segmented. Kita harus berkarakter tapi tetap inklusif, jangan eksklusif,” tutur Prof Jimly. 

Ternate-thumbRabu, 30 Nopember 2016
Tatap Muka Ketua DKPP RI dengan Penyelenggara Pemilu di Provinsi Maluku Utara

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie SH, Rabu (30/11) melakukan tatap muka dengan seluruh unsur  penyelenggara pemilu di Hotel Boulevard, di kawasan bisnis Kota Ternate, Provinsi Malut.

Jimly Asshiddiqie melakukan tatap muka dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Panwaslih yang melakukan Pilkada Serentak 2017. Jimly menyempatkan tatap muka di sela-sela kegiatannya dengan Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Provinsi Maluku Utara.

Walau begitu, ketua DKPP RI masih tetap bersemangat saat dirinya menyampaikan materi kepada seluruh unsur penyelenggara pemilu di Malut. Jimly lebih banyak menyoal tentang pelanggaran pemilu. Selain itu, dia juga menyinggung soal pelanggaran pemilu kode etik yang dilakukan oleh komisioner.   

Untuk pelanggaran pemilu maupun kode etik, Jimly Asshidiqie menjelaskan, bila ada laporan dari pasangan calon (paslon) maka segala bentuk pelanggaran tersebut harus diproses. Mekanismenya, lanjutnya di proses oleh Bawaslu setempat, selanjutnya ditindaklanjuti DKPP setelah berkas pelanggaran memenuhi unsur kelengkapan.

Dia berharap komisioner tetap konsisten dengan independensi sehingga tidak memunculkan keberpihakan kepada salah satu paslon.

 

 

Kalselsel-thumbJum'at, 25 Nopember 2016
JANGAN TERIMA UANGNYA, JANGAN PILIH ORANGNYA DAN LAPORKAN KE BAWASLU
Banjarmasin, Demi memastikan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2017 di dua Kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan ketentuan dan asas pemilu diperlukan suatu pengawalan terhadap jalannya setiap tahapan. Pengawasan dan pemantauan pemilu merupakan satu bagian dari upaya kontrol terhadap proses penyelenggaraan pemilihan. Keduanya merupakan satu fungsi yang sama sebagai upaya mengawal penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil. 
Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Kalimantan Selatan Bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Kepada Masyarakat dan Stakeholders di Gedung Pertemuan  Graha Abdi Persada Jl. Jendral Sudirman No. 14 Banjarmasin.
Acara yang dipandu langsung oleh komisioner Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Koordinator Bidang Hukum dan Penindakan Pelanggaran Azhar Ridhanie dengan narasumber panel Ketua DKPP RI Jimly Asshiddiqie bersama Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Resnawan dan Ketua Bawaslu Kalimantan Selatan Mahyuni.
Dihadapan ratusan orang peserta yang terdiri dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOMPIMDA) Kalimantan Selatan, Panwas Kabupaten Barito Kuala dan Hulu Sungai Utara, KPU Se Kalimantan Selatan, KPID Kalimantan Selatan, Komisi Informasi Kalimantan Selatan, Pemerintah Kabupaten/Kota Se Kalimantan Selatan, Pimpinan Partai Politik, Akademisi dan Mahasiswa Perguruan Tinggi Se Kalimantan Selatan, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama serta insan pers Se Kalimantan Selatan, Ketua DKPP RI menyampaiakan tentang Pengawasan partisipatif merupakan pengawasan pemilihan yang dilakukan tidak hanya oleh penyelenggara pemilihan tetapi juga dilakukan oleh masyarakat dan stakeholders sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawal integritas pelaksanaan pemilihan.
Selain itu Jimly juga menjelaskan mengenai politik uang dimana perlu dilakukan pengawasan melekat dimana ini merupakan pelanggaran yang terstruktur sistematis massif sehingga bisa dipidana dan didiskualifikasi, selain itu juga masyarakat harus melupakan doktrin lama tentang politik uang yang telah ada di masyarakat.
“paham yang ada di masyarakat tentang politik uang ini adalah ambil uangnya jangan coblos orangnya hal itu sudah ketinggalan zaman, sekarang jangan ambil uangnya jangan pilih orangnya, atau lebih berani lagi ambil uangnnya dan laporkan ke Bawaslu , uang ini sebagai barang bukti makanya ambil uangnya dan segera laporkan” tegasnya.
Untuk paparan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Resnawan lebih menyoroti tentang keterlibatan ASN dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 menurut data sampai sekarang belum ada laporan atau sanksi diberikan kepada ASN yang ada di Kalimantan Selatan terkait keterlibatannya dalam Pilkada.(susi) 
3saktii-thumbJum'at, 11 Nopember 2016
Perkenalkan Peradilan Etika, DKPP Bangun Kerjasama Dengan Universitas Trisakti
Jakarta, DKPP-Ketua DKPP, Prof Jimly Asshiddiqie menandatangai memorandum of understanding (MoU) dengan Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jumat (11/11). Adanya nota kesepahaman ini bertujuan untuk memperkenalkan peradilan etika kepada akademisi di bidang hukum dan politik terutama di lingkungan universitas Trisakti. Dalam pertemuan yang dilaksanakan di ruang rapat DKPP, hadir Dekan Fakultas Hukum Universitas Trisakti yakni Dr. H. I Komang Sukaarsana, SH, MH beserta jajarannya.

Ketua DKPP, yang didampingi oleh Ferry Fathurrahman dan M Saihu selaku tenaga ahli, Umi Nazifah selaku Kasubbag Publikasi dan Sosialisasi, dan Hartono selaku Kasubbag Protokoler dan TU, serta Arif Budiman selaku Plt. Kasubbag Persidangan menyampaikan bahwa kajian terhadap pemilu sangat penting, karena core business demokrasi adalah pemilu. Selama ada demokrasi, maka pemilu akan ada terus-menerus. Lebih jauh dijelaskan bahwa dalam pemilu, fungsi dari penyelenggara sangat penting. Sebagaimana di dalam konstitusi Ekuador tahun 2008, lanjut Jimly, ada istilah cabang kekuasaan elektoral (electoral branch power).

“Selain kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif ada kekuasaan electoral. Terlepas dari pendapat yang pro dan kontra, istilah ini sudah ada di dalam konstitusi Ekuador,” tutur Jimly.

Jimly menyakini bahwa gagasan ini berpotensi dapat mempengaruhi negara-negara lain. Ini dikarenakan, sebanyak 95 persen negara di dunia mengaku menganut sistem demokrasi. Meskipun dalam praktiknya berbeda-beda. Jimly menegaskan bahwa tidak ada demokrasi tanpa pemilihan. Sebagai contoh RRC yang mengaku menganut demokrasi, meskipun hanya memiliki satu partai. RRC juga melakukan pemilihan di internal partai.

“One day, there is democracy without election dan setiap ada pemilu ada penyelenggara. Mengapa demikian, pertama karena eksekutif dan legislatif merupakan peserta. Pengadilan (yudikatif), mengadili hasil pemilihan. Jadi, penyelenggara itu memang cabang sendiri. Kedua, di seluruh dunia tidak ada Bawaslu dan DKPP. Satu-satunya di dunia, hanya ada di Indonesia” tutur Jimly.

Sehingga, Jimly berharap dengan kompleksitas manajemen penyelenggaraan pemilu yang ada, dapat menjadi kajian tersendiri dari kaum akademisi di dalam ruang-ruang perkuliahan. Selain itu, Jimly juga menjelaskan pentingnya etika. Menurut Jimly, etika penting untuk dikembangkan dalam dunia akademik dan posisinya setara dengan hukum, bukan profesi hukum. Sehingga, ada norma etika dan norma hukum.

“Semula etika itu bagian dari agama (theological ethics). Kemudian etika berkembang menjadi objek kajian filsafat (ontological ethics). Ini tahap perkembangan kedua dari Etika. Selanjutnya, tahap perkembangan ketiga, positivistik, etikanya ditulis,” jelas Jimly.

“Profesi pertama yang menulis kode etik adalah kedokteran, American Medical Association pada abad ke-19. Sehingga, etika tidak hanya menjadi kajian ilmiah, di khutbahkan di masjid, namun juga dipraktikkan dengan ditulis dan menjadi kode etik. Fenomena ini berkembang hingga akhir abad ke 20, setiap lembaga memiliki kode etik,” imbuhnya.

Meskipun demikian, lanjut Jimly, dalam penegakannya masih sebatas proforma. Sehingga di awal abad ke-21 muncul kebutuhan functional ethics sebagai tahapan ke empat dari perkembangan etika. Melahirkan komite-komite etik dan majelis kehormatan, namun masih tertutup dalam menegakkan etika. Kemudian, pada tahap kelima dihadirkan tradisi baru yakni peradilan etika. Dewan Etik KPU (DK KPU) merupakan lembaga pertama yang menerapkannya, berkembang menjadi DKPP.

“Peradilan etika ranahnya berbeda, dengan peradilan hukum. Melanggar hukum, sudah pasti melanggar etik. Namun, yang melanggar etik belum tentu melanggar hukum. Jadi putusan DKPP tidak bisa dinilai peradilan TUN, karena beda,”tegasnya.

Lebih jauh Jimly juga menjelaskan tentang sanksi dari peradilan etika yang berbeda dengan hukum, satu diantaranya yakni teguran yang sifatnya mendidik. Sanksi ini tidak ada dalam hukum. Adapun tujuannya untuk menjaga integritas lembaga, berbeda dengan hukum yang tujuannya untuk membalas. 
482x320_2314-thumbSenin, 07 Nopember 2016
Ketua DKPP: SARA Jangan Dijadikan Permasalahan dalam Pemilukada
Jakarta, DKPP - Ketua DKPP, Jimly Asshiddiqie menerima kunjungan dari pengurus INTI (Perhimpunan Indonesia Tionghoa) dan MATAKIN (Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia), Senin (7/11). Dalam pertemuan tersebut, yang juga dihadiri oleh awak media, Jimly menjelaskan bahwa semua warga Indonesia yang lahir di Indonesia dan menjadi warga negara Indonesia sejak lahir maka dia memiliki hak yang sama.

 “Jangan ada masalah etnis. Orang Indonesia berasal dari berbagai latar belakang, ada Arab, Tionghoa, dan kita pun memiliki berbagai suku bangsa, jumlah bahasa pun sebanyak 726.  Menurut konstitusi, saat ini semua yang lahir di Indonesia dan menjadi warga negara Indonesia sejak lahir, itu memiliki status yang sama. Semua asli, sepanjang sejak lahir sudah menjadi warga negara Indonesia. Ini disebut dengan natural born citizen,” jelas Jimly.

Menurutnya, di Indonesia sudah banyak kepala daerah non muslim yang terpilih secara demokratis di daerah yang mayoritas penduduknya muslim. Misalnya, Walikota Solo yang beragama non muslim dan tokoh dari Tionghoa. Meskipun demikian, tidak menjadi permasalahan bagi warga Solo. Contoh lain, Jimly menyebutkan bahwa di Amerika mayoritas penduduknya adalah non muslim, namun di sana terdapat sepuluh kepala daerah muslim yang terpilih dan tidak ada permasalahan. Hal tersebut disebutnya sebagai perkembangan.

“Biarkan semua calon berkompetisi merebut simpati rakyat pemilih dan jangan sampai persaingan memperebutkan kepala daerah menganggu kerukunan antarumat beragama dan antaretnis yang menjadi ciri khas kita sebagai bangsa yang plural,” terang Jimly.

Budi S Tanuwibowo, Sekjen dari INTI menambahkan bahwa mereka akan berkomitmen untuk meneguhkan kembali serta merajut silaturahmi yang sedang terkoyak.

“Dalam situasi nasional seperti saat ini, kami dari INTI sedang mengintensifkan dialog dan silaturahmi dengan berbagai pihak agar di antara kita tidak timbul salah paham hanya karena kepentingan politik sesaat. INTI sebagai organisasi tidak berpolitik dan membebaskan anggotanya memilih siapa saja tanpa harus melihat ikatan primordial baik itu agama, suku, maupun kepercayaan lain,” tegas Budi dalam pertemuan yang diselenggarakan di kantor DKPP. 
sumber: dkpp.go.id 



« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 166 167 Next »
CopyRight © jimly.com 2007 - 2008