Mengenai Hal pencabutan Perpu tersebut, menurut Jimmly, telah diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. “Jadi lebih baik anggota dewan segera membuat rancangan undang-undang untuk mencabut perpu tersebut,” kata Jimmly.

"Jadi masalah apa yang dihadapi oleh masing-masing lembaga penegak hukum. Khususnya, lembaga pemberantasan korupsi," kata Jimly.

Minggu lalu, Jimly sudah ke Kejaksaan. Sebelumnya mendatangi Mahkamah Agung. "Semuanya membahas bagaimana policy reform dalam rangka sistem hukum dan peradilan ke depan," ujarnya.

Ricuh di sidang paripurna DPR pengambilan keputusan tentang kasus Bank Century mencerminkan tingkat peradaban bangsa Indonesia yang masih lemah. Semestinya kericuhan yang mencoreng wajah parlemen itu tidak terjadi.

"Jadi ini jawabannya tingkat peradaban bangsa kita masih di sini. Tidak ada kaitannya dengan pendidikan atau kepintaran. Tapi tingkat peradaban kita masih agak lemah, masih agak kampungan," kata mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie di Gedung Wantimpres, Jl Veteran, Jakpus, Selasa (2/3/2010).

Selain itu, lanjut Jimly, kericuhan juga terkait dengan persoalan manajeman persidangan yang belum cakap. "Tapi nggak apa-apa, kan ini tahap belajar dalam demokrasi kita," kata Jimly yang juga anggota Wantimpres ini.

Mengenai sikap Ketua DPR Marzuki Alie yang dianggap otoriter, Jimly mengatakan pimpinan sidang seharusnya bisa memoderasi berbagai pendapat dalam sidang meski dalam keadaan tertentu pimpinan sidang juga mempunyai otoritas.

"Kita harus maklumlah, lagian dia juga belum setahun jadi anggota DPR," pungkasnya.

GAMBIR (Pos Kota) – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melantik sembilan anggota dewan pertimbangan presiden (Wantimpres) periode 2010-2014 di Istana Negara, Jakarta, Senin siang. Dari sembilan nama itu, empat orang di antaranya mantan menteri di Kabinet Indonesia Bersatu pada pemerintah SBY-JK.

Mereka yang dilantik itu, mantan Menteri Negara Lingkungan Hidup Emil Salim, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma`ruf Amin, mantan Meneg Pemberdayaan Perempuan Meutia Farida Hatta, mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Ginandjar Kartasasmita, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie, mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda, mantan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah M Ryaas Rasyid, Mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari, dan Mmntan Menko Polhukam Widodo AS.

Jimly menyatakan usai dilantik menyatakan, Wantimpres pasti dapat berperan efektif dalam memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden. “Kami optimis dapat menjalankan tugas secara efektif untuk memberi nasehat dan masukan bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam menjalankan tugas pemerintahan,” kata Jimly.

Ia mengatakan anggota Wantimpres yang baru sudah bertemu dengan Presiden pada Minggu malam 24 Januari 2010. Pada pertemuan itu, Presiden berharap Wantimpres dapat intensif memberi masukan terhadap masalah-masalah mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Sedangkan Ginandjar Kartasasmita, mengatakan sampai saat ini Wantimpres belum menerima perincian dan pembagian tugas. “Presiden baru menyampaikan bahwa Dewan Pertimbangan Presiden itu penting dan mengharapkan nasehat serta pandangan, tapi apa-apanya nanti,” tutur Ginanjar.

Sementara itu, Siti Fadilah Supari berjanji untuk tetap kritis memberi saran dan pertimbangan kepada Kepala Negara agar kebijakan pemerintah tetap berpihak kepada rakyat. ”Saya telah diberi tahu akan menjabat Wantimpres sejak penyusunan Kabinet Indonesia Bersatu Kedua,” paparnya.

Adnan Buyung Basution mengaku tidak merasa kecewa karena tidak terpilih lagi menjadi anggota Watimpres. Namun demikian, ia mengingatkan pentingnya anggota Watimpres mendapat akses yang tepat waktu sehingga bisa memberikan nasihat pada waktu yang tepat kepada presiden. “Jadi jangan sampai terlambat dalam memberikan nasihat kepada presiden,” tutur dia.

(johara/sir)(www.poskota.co.id)