Headercontent

Cari Buku

KONTEN
Buku15
Makalah178
Tanya Jawab5184
Kegiatan802
Liputan Media453
Galeri Foto2335


Anda Pengunjung Ke:
5289705
May
SunMonTueWedThuFriSat
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
482x320_2175-thumbMinggu, 22 Mei 2016
Pemilihan Serentak Demi Stabilitas Pemerintahan dan Kuatnya Sistem Presidensiil

Pekanbaru, DKPP – “Nantinya, sesudah pemilihan serentak, yang lebih selektif, dan eksekutif serentak, maka ada harapan terciptanya stabilitas dalam pemerintahan dan makin kuatnya sistem presidensiil,” demikian ungkap Ketua DKPP, Prof. Jimly Asshiddiqie, yang didaulat mengisi kuliah umum magister ilmu hukum di Unilak, pada Sabtu (22/5).

 

Namun, proses untuk menuju stabilitas pemerintahan dan kuatnya sistem presidensiil ini memerlukan proses yang cukup panjang dan rumit. Dimulai dari pemilihan presiden atau pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara serentak. Menurutnya, Pemilukada serentak tergolong rumit. Jumlahnya banyak sekali dan pemilihan langsung semua.

 

Sementara, di Amerika Serikat sana, tidak ada pemilihan langsung, tapi tidak langsung. Pilpres yang akan digelar November mendatang, yang dipilih adalah Electoral College. Bukan Popular Vote, tapi Electoral Vote. Jadi, rakyat memilih Electoral College atau istilahnya Ahlul Halli Wal ‘Aqdi atau Tim Formatur. Hanya saja, Tim Formatur ini banyak sekali, hingga 2000 orang. Nantinya, dari 2000 orang inilah yang mengadakan kongres untuk memilih presiden. Begitupun dengan pemilihan gubernur memakai Electoral College.

 

“Jadi, pemilihan seperti di AS yang kita tiru seolah-olah pemilihan langsung, bukan pemilihan langsung. Akan tetapi, begitu kita tiru pemilihan di AS malah kita lebih memilih langsung dari selangsung-langsungnya. Dan, bukan hanya pilpres, tapi pemilihan gubernur, walikota, dan bupati juga. Jumlahnya 550, serentak seluruh Indonesia, dipilih langsung pula. One men one vote, apa tidak rumit? Rumit sekali, bahkan akan lebih rumit lagi jika itu disatukan saat pilpres 2019 yang akan digelar sekaligus, dan diserentakkan,” urai Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia ini.

 

Misal ada 10 partai, mengajukan caleg,  pada saat yang sama partai ini juga mengajukan capres. Dari 10 partai ini, maka ada kemungkinan peserta capres akan banyak.

 

“Dari segi aturan, boleh, dua partai bergabung mengusung satu calon. Capres dari Partai A, dan cawapresnya dari Partai B. Akan tetapi, pasti itu merugikan bagi  partai yang calonnya nomor dua, sebab waktu kampanye kan sekaligus, kampanye legislatif dan kampanye eksekutif. Kampanye pilpres, sekaligus berdampak pada kampanye legislatif, maka bisa dipastikan partai hanya akan mencalonkan dari partainya sendiri sehingga jumlah capresnya akan banyak,” terangnya.

 

Jika capresnya banyak, lanjut Jimly, ada kemungkinan Pilpres nanti menghasilkan pasangan capres yang terpilih, tapi partai pendukungnya tidak lolos stres pun bisa terjadi, karena rakyat bebas menilih, dia dapat 4 (empat) kertas surat suara, pilpres dia memilih dari Partai A, DPR Pusat dia memilih dari Partai B, DPRD Provinsi dia memilih dari Partai C.  dan di kampung halamannya kabupaten atau kota dia memilih dari Partai D. Jadi, rakyat memiliki kebebasan semacam itu, sehingga orang yang terpilih nanti, bisa jadi partainya tidak duduk di DPR.

 

Apa jadinya jikalau seperti itu, nantinya presiden pasti akan membuat koalisi. Dalam koalisi itu dia pasti akan mengajak partai-partai yang lebih dari 50 persen atau 60 persen untuk duduk di kabinet.

 

“Maka pembentukan koalisi itu cukup satu kali, yakni ketika membentuk cabinet,” tegasnya.

 

Coba bandingkan dengan sekarang yang 3 (tiga) kali koalisi. Pertama, Pre Electoral Coalitions, sebelum pemilu. Sesudah pileg selesai, pilpres tahap pertama, koalisi baru lagi, koalisi kedua. Sesudah ronde pertama pilpres selesai, terbukti belum ada yang lolos 50 persen ronde kedua, maka membentuk koalisi lagi yakni yang ketiga. Sesudah terpilih, jika koalisi pilpres pertama, kedua, ketiga belum cukup 50 persen  harus tambah lagi, maka ada koalisi ketiga atau keempat.

 

Jadi, ketika koalisi berubah, ada yang sakit hati, koalisi pertama lalu masuk koalisi kedua. Duh, yang tadinya musuh kita, malah ikut dengan kita, dan ngerecokin kita, mulai ada konkurensi. Koalisi ketiga, begitu juga. Nah, yang paling terakhir ketika membentuk kabinet. Sialan, dia tidak ikut kampanye, kita yang berdarah-darah, tapi dia yang dapat menteri.

 

“Jadi, sistem pemerintahan yang dihasilkan oleh sistem pemilihan seperti yang kita praktekkan sekarang ini, tidak menjamin stabilitas pemerintahan, tidak menjamin kuatnya sistem presidensiil, tapi nanti sesudah pemilihan serentak, lebih selektif, dan eksekutif serentak, maka ada harapan ialah makin kuatnya sistem pemerintahan presidential,” tegasnya.

 

Sumber : www.dkpp.go.id 

482x320_2174-thumbMinggu, 22 Mei 2016
Kuliah Umum Ketua DKPP di Unilak Riau

Pekanbaru, DKPP – Ketua DKPP, Prof. Jimly Asshiddiqie, didaulat mengisi kuliah umum di Universitas Lancang Kuning (Unilak) Provinsi Riau dengan tema Pemilukada dan Penyelesaian Sengketa Pemilukada pada Sabtu (21/5).

 

Mengawali kuliahnya, dihadapan mahasiswa Magister Ilmu Hukum Unilak ini, Prof. Jimly menyatakan kebanggaaannya terhadap perkembangan yang terjadi di Riau. Perkembangan yang begitu cepat ini tentunya harus ditopang oleh infrastruktur sosial yang berisi orang-orang yang bekerja canggih dan efisien sesuai dengan tuntutan perkembangan.

 

“Kualitas Sumber Daya Manusia di Riau memerlukan road map yang tepat, sehingga kualitas Sumber Daya Alam terkelola dengan baik oleh SDM yang bermutu. Apalagi Riau ini sebagai pusat peradaban Melayu yang harus dijaga dalam jangka panjang, jangan larut dengan perkembangan ekonomi yang cepat. Makin terintegrasi dengan ekonomi luar, tapi manusianya hanya sekedar pelengkap. Itulah yang menjadi bahayanya,” ungkapnya.

 

Oleh karena itu, perkembangan kualitas pendidikan tinggi terutama di Unilak ini harus terus ditingkatkan.

 

“Sebab, belajar itu tidak ada habis-habisnya. Hingga saat ini pun, saya masih terus belajar. Jangan dikira saya berhenti, saya terus membaca dan menulis. Sambil bekerja, saya menulis buku terus,” tegasnya.

 

Semua yang kita kerjakan, lanjutnya, jadikanlah sebagai library, sebagai laboratorium, kita belajar disitu, apalagi perpustakaan gratis semua lewat internet, kita bisa baca, mengecek pendapat dan penilaian orang lain dari situ. Kita bisa mengembangkan kajian yang menjadi pusat perhatian kita, mengenai konstitusi, atau apa saja.

 

“Mari di era zaman baru dengan segala fasilitas ICT (Information and Communication Technology) yang terbuka begini, kita buat kegiatan yang aktif saja, dengan belajar, berdebat, berdiskusi, dan menulis, dan itulah sebetulnya yang menjadi kerja intelektual,” tambahnya.

 

Akan halnya mengenai pemilihan kepala daerah, menurut Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia ini, hakekatnya sama, sambil bekerja sambil belajar karena pemilukada ini tergolong rumit. 

 

Sumber : www.dkpp.go.id 

482x320_2173-thumbSabtu, 21 Mei 2016
Syarekat Dagang Islam Gerakan Nasional Pertama

Pekanbaru, DKPP – “Gerakan nasional pribumi bukan dimulai pada 1908, tetapi sudah ada sejak 1905. Apa yang kita peringati sebagai Hari Kebangkitan Nasional setiap 20 Mei yang dilatari dengan lahirnya Budi Utomo di tahun 1908 sebenarnya kurang tepat karena jauh sebelum itu sudah ada gerakan nasional pribumi yang bernama Syarekat Dagang Islam (SDI),” ucap Jimly dihadapan semua Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau.

 

Akta Notaris SDI berbahasa Melayu dan risalah rapatnya pun berbahasa Melayu. Sementara, Budi Utomo akta notarisnya berbahasa Belanda dan risalah rapatnya berbahasa Jawa dan Belanda. Meskipun tidak semua orang Indonesia mau disebut orang Melayu, tetapi bahasa Melayu merupakan cikal bakal bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Dari data ini bisa disimpulkan bahwa kebangkitan nasional pertama adalah pada 1905 dengan lahirnya SDI.

 

“Jangan hanya karena memakai istilah Islam, bukan nasional. Istilah Islam saat itu bermakna pribumi sebagai lawan kata kompeni. Artinya, SDI lah gerakan nasional pribumi. Sementara, Budi Utomo lebih didominasi kalangan priyayi,” terangnya.

 

Namun, lanjut dia, yang penting dicermati adalah bagaimana kita sebagai Penyelenggara Pemilu, mampu membangun bangsa, membangun demokrasi melalui pemilu yang berintegritas.

 

Untuk diketahui, di Provinsi Riau, daerah yang akan melaksanakan Pemilukada Serentak Tahun 2017 adalah Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar. 

 

Sumber : www.dkpp.go.id 

482x320_2172-thumbSabtu, 21 Mei 2016
Jimly: Demokrasi Nabi Muhammad Contoh Model Demokrasi Pertama di Dunia

Pekanbaru, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Prof. Jimly Asshiddiqie (DKPP) menyatakan bahwa model demokrasi pada jaman Nabi Muhammad menjadi contoh model demokrasi pertama, juga sebagai negara republik pertama di dunia.

 

“Di dalam demokrasi, kekuasaan tidak boleh turun temurun, Nabi Muhammad terlahir sebagai yatim, setelah diangkat menjadi nabi pada usia 40 tahun,kemudian mendirikan negara dan memimpinnya. Lalu, digantikan oleh Khulafaur Rasyidin: Abu Bakar, Umar, Usman, dan Ali, melalui musyawarah,” katanya saat menjadi Pemateri dalam Pembekalan Kode Etik Penyelenggara Pemilu bagi Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau. Acara yang digagas KPU Provinsi Riau ini diselenggarakan pada Sabtu, 22 Mei 2016 bertempat di Ruang Rapat KPU Provinsi Riau.

 

Hukum atau sistem aturan lanjut Jimly adalah Al Qur’an. Sementara Nabi Muhammad sebagai Uswatun Hasanah atau contoh, suri tauladan yang baik dalam kepemimpinannya. Hal ini mengingatkan bahwa dalam berdemokrasi harus tetap tunduk pada hukum, bukan pada pemimpin. Pemimpin boleh berganti-ganti, tetapi harus tetap berpedoman pada undang-undang. Dan penyelenggara pemilu sebagai cabang kekuasaan keempat selalu berhadapan dengan pemimpin saat pemilihan.

 

“The Rule of Law, not of Men,” tegasnya. Diakuinya memang demokrasi bukan yang terbaik segalanya. Namun, sistem demokrasi di Indonesia terus berkembang. Memang masih banyak kekurangan, tapi terus diperbaiki dan harus terus diperbaiki.

 

“Demokrasi yang diawali dari pemilu harus menghasilkan pemimpin yang berintegritas. Dan pemilu yang berintegritas diawali dari penyelenggara pemilu yang berintegritas,” imbuhnya.

 

Sumber : www.dkpp.go.id 

482x320_2170-thumbRabu, 18 Mei 2016
DKPP Susun Buku tentang Pengalaman Pemilukada 2015

Jakarta, DKPP- Penyelenggaraan Pemilukada 2015 menjadi momen penting bagi proses demokrasi di  Indonesia. Tidak ingin pengalaman Pemilukada 2015 berlalu begitu saja, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mencatatnya dalam bentuk buku.

 

Penyusunan buku telah dimulai sejak Februari 2016 dan saat ini telah masuk tahap finalisasi. Menurut Anggota DKPP Saut Hamonangan Sirait, buku ini ditulis oleh DKPP dan anggota Tim Pemeriksa Daerah (TPD) DKPP dari 32 provinsi yang daerahnya ada Pemilukada pada 2015. Anggota TPD sendiri unsurnya berasal dari KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, dan tokoh masyarakat.

 

“Buku ini diharapkan dapat menjadi semacam peta atas penyelenggaraan Pemilukada 2015,” terang Saut dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama para penulis buku ini di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, Rabu (18/5). 

 

Saut menambahkan, buku ini kalau dikerjakan dengan serius akan menjadi karya yang berguna bagi Indonesia. Setidaknya ada tiga perspektif dalam isi buku tersebut. Pertama, perspektif  penyelenggaraan yang ditulis oleh komisoner KPU Provinsi. Kedua, perspektif pengawasan yang ditulis oleh pimpinan Bawaslu Provinsi. Ketiga, perspektif kode etik yang ditulis oleh DKPP. 

 

“Kami juga meminta Anggota TPD DKPP unsur tokoh masyarakat dari 32 provinsi itu untuk memberikan analisis terkait Pemilukada di daerahnya,” ujar Saut.

 

Ketua DKPP Prof Jimly Asshiddiqie yang hadir di acara tersebut menyambut gembira atas penyusunan buku ini. Pengalaman para penulis dalam menyelenggarakan Pemilukada 2015 harus disebarluaskan ke masyarakat. Pengalaman, kata Prof Jimly, bukan hanya soal keberhasilan. Problem-problem yang dihadapi dan solusi-solusi yang telah diambil pun akan sangat penting untuk disebarkan ke masyarakat.

 

“Pemilukada serentak 2015 adalah yang pertama dalam sejarah Indonesia. Semua pengalamannya bisa menjadi pelajaran bagi Pemilukada selanjutnya,” terang Prof Jimly. 

 

Acara Rakor ini akan berlangsung selama tiga hari, mulai Rabu sampai dengan Jumat (18-20/5). Prof Jimly Asshiddiqie yang membuka acara didampingi oleh empat Anggota yakni Saut H Sirait, Prof Anna Erliyana, Ida Budhiati, dan Endang Wihdatiningtyas. 

 

Sumber : www.dkpp.go.id 



« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 160 161 Next »
CopyRight © jimly.com 2007 - 2008