Headercontent

Cari Buku

KONTEN
Buku14
Makalah157
Tanya Jawab4945
Kegiatan712
Liputan Media452
Galeri Foto2333


Anda Pengunjung Ke:
4455625
August
SunMonTueWedThuFriSat
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Mou_kpu-thumbKamis, 30 Juli 2015
Ketua DKPP: Ijazah Palsu Dilarang Demi Moral Bangsa
Jakarta - Ketua DKPP Jimly asshiddiqie menghadiri penandatanganan nota kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) tentang verifikasi Ijazah Calon Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Kamis (07/30) siang. Acara yang berlangsung terbuka ini bertempat di Ruang Sidang Utama KPU Pusat, Jakarta dan dihadiri oleh Ketua KPU dan komisioner KPU, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi beserta beberapa pejabat eselon I.
Sebagaimana diketahui penyerahan salinan ijazah merupakan salah syarat bagi calon kepala daerah yang mengikuti pilkada sehingga untuk pemeriksaan keabsahannya KPU merasa perlu melakukan kerjasama dengan Kemeristek Dikti. Dalam sambutannya Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan bahwa penandatangan Memorandum of Understanding (MOU) verifikasi keabsahan ijazah adalah memastikan bahwa pejabat yang menjabat melalui proses pemilihan umum menempuh pendidikan dengan benar.
Penandatangan MOU ini mendapat respon positif dari Jimly Asshiddiqie selaku ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). “bagus, bahwa kita memastikan semua calon kepala daerah tidak boleh ijazah palsu,” katanya. Dan apabila ada penggunaan ijazah palsu oleh calon kepala daerah laporkan ke KPU dan Bawaslu untuk segera ditindaklanjut.
Secara lebih lanjut diingatkan bahwa ijazah palsu ini tidak hanya terkait dengan calon kepala daerah melainkan juga dari penyelenggara pemilu baik itu KPU maupun Bawaslu seluruh Indonesia. “penyelenggara pemilu tidak boleh menggunakan ijazah palsu, apabila terbukti maka kita pecat dan ini penting untuk memperbaiki moral bangsa kita,” ujar mantan ketua MK itu.
Menurut Menristek Dikti Mohamad Nasir, penggunaan ijazah yang tidak sesuai juga terkait dengan masalah moral. Lebih lanjut juga dijelaskan mengenai kategori ijazah palsu, antara lain (1) Ijazah diperoleh dari perguruan tinggi dengan tidak melakukan proses pembelajaran sama sekali; (2) Ijazah yang diperoleh dari proses pembelajaran yang tidak sesuai dengan pedoman – pedoman perkuliahan yang benar; (3) Ijazah diperoleh dari lembaga yang tidak mendapatkan ijin; (4) Ijazah yang diperoleh dari lembaga yang tidak benar dengan permintaan sesuai kebutuhan para pembeli Ijazah.
sumber :dkpp.go.id 
Putusan_dkpp-thumbRabu, 29 Juli 2015
Adakan Pertemuan dengan Seorang Caleg, Ketua KPU Humbang Hasundutan Diberhentikan
Jakarta, DKPP- Tindakan Ketua KPU Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, Eviasi Manalu sungguh tidak patut ditiru oleh penyelenggara Pemilu yang lain. Di tengah tahapan penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2014 dia membuat pertemuan dengan seorang calon anggota legislatif (caleg) dari Partai Nasdem bernama Posma Otto Manalu yang juga Pengadu dalam perkara ini. Apalagi, pertemuan tersebut diadakan di rumah sang caleg dan membicarakan masalah terkait kepentingan caleg.
Dalam putusan yang dibacakan DKPP hari ini, Rabu (29/7), Teradu Eviasi dinyatakan telah terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu. DKPP melihat tindakan Teradu bertentangan dengan Pasal 14 Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 1, 11, 13 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Teradu dinilai tidak mampu menjaga batas-batas toleransi konflik kepentingan yang dapat memperburuk citra dan kepercayaan publik terhadap penyelenggara Pemilu.
“Menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap kepada Teradu I atas nama Eviasi Manalu selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Humbang Hasundutan, terhitung sejak dibacakannya putusan ini,” demikian amar putusan DKPP yang dibacakan oleh Anggota Majelis Ida Budhiati di ruang sidang DKPP, Jakarta.
Sidang putusan kali ini dipimpin oleh Ketua Majelis Prof Jimly Asshiddiqie didampingi lima Anggota yaitu Saut Hamonangan Sirait, Valina Singka Subekti, Anna Erliyana, Ida Budhiati, dan Endang Wihdatiningtyas. Sidang juga dihadiri oleh para Pengadu di ruang sidang. Sedangkan para Teradu tidak ada yang hadir.
Sumber : dkpp.go.id
Tripartid-thumbRabu, 01 Juli 2015
DKPP Hadiri Pertemuan Tripartit

Jakarta, - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie menghadiri pertemuan tripartit antara KPU, Bawaslu, dan DKPP, Rabu (1/7) sore. Pertemuan berlangsung secara tertutup di Ruang Ketua KPU RI Husni Kamil Manik, Jakarta.

Selain Jimly, anggota DKPP yang hadir adalah Saut Hamonangan Sirait dan Valina Singka Subekti. Dari Bawaslu hadir Muhammad, Nasrullah, Endang Wihdatiningtyas, Daniel Zuchron, serta Sekjen Bawaslu Gunawan Suswantoro. Sedangkan dari KPU yang hadir Husni Kamil Manik, Hadar Nafis Gumay, Ida Budhiati, Sigit Pamungkas, Arif Budiman, Juri Ardiantoro, Fery Kurnia Rizkiyansyah, serta Sekjen KPU Arif Rahman Hakim.

Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie  mengatakan, pertemuan ini membahas tentang persiapan Pilkada serentak.  Dia optimistis pelaksanaan Pilkada akan berjalan lancar dan aman. “Saya sudah keliling Indonesia dalam acara sosialisasi (kode etik). Saya punya kesan Pilkada ini lancar, insya Allah. Tidak seperti dikhawatirkan. Pilkada ini tidak lebih berat dari Pemilu kemarin (Pemilu 2014),” katanya.

Memang, lanjut dia, ada teori bahwa Pilkada lebih rentan terjadi konflik karena hubungan emosional antara calon dengan pendukung lebih dekat, tapi ini teori. “Dalam praktiknya tidak seseram yang dibayangkan. Namun keamanan juga tidak boleh dianggap enteng,” ujar mantan ketua MK Itu.

Ketua KPU Husni Kamil Manik menambahkan, pihaknya sedang menyiapkan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Polri. Dia yakin, pihak kepolisian sudah memiliki pemetaan terhadap potensi masalah. Dia pun berpendapat,  potensi konflik mungkin saja terjadi baik ada pilkada maupun tidak ada pilkada.   “Yang menjadi tanggung jawab kami adalah bagaimana agar penyelenggara Pemilu tidak menjadi sumber konflik,” tutupnya. 

Penulis: Teten Jamaludin

Sidang_putusan-thumbJum'at, 26 Juni 2015
Mengadukan Rekannya, Anggota KPU Soppeng Justru Diberhentikan oleh DKPP

Jakarta, DKPP- Hasil putusan DKPP, Jumat (26/6), terhadap perkara dari Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, salah satu sanksinya adalah pemberhentian tetap yang justru dijatuhkan kepada Pengadu bernama Herlina. Herlina adalah Anggota KPU Kabupaten Soppeng. Dia mengadukan rekan-rekannya sesama komisioner KPU Soppeng, serta pejabat sekretariatnya.

Setidaknya ada dua pokok pengaduan dari Herlina. Pertama pengaduan kepada Ketua KPU Soppeng Amrayadi serta Kassubag Program dan Data KPU Soppeng Jumarni. Dua orang tersebut menurut Herlina patut diduga melanggar kode etik penyelenggara Pemilu atas tindakannya yang menghentikan proses scanning C1 pemilihan legislatif 2014 yang akan diunggah ke website dan penerbitan formulir A5 yang sudah melampaui batas waktu yang ditentukan.

Sedangkan pokok pengaduan kedua adalah terkait tuduhan perselingkuhan. Pengadu Herlina tidak terima dirinya merasa dituduh telah menjalin hubungan perselingkuhan dengan sesama Anggota KPU Soppeng bernama Muhammad Hasbi. Tuduhan itu, kata Herlina, dilontarkan oleh Anggota KPU Soppeng Asniati Muin. Kasus ini pernah dibawa ke ranah pidana dan Asniati telah divonis satu bulan penjara atas tuduhan “penghinaan biasa”.

Dalam persidangan yang pernah digelar, Ketua KPU Soppeng beralasan bahwa penghentian scanning C1 tersbut bersifat sementara dan dilakukan bukan atas keputusan pribadinya. Melainkan telah dibahas dalam rapat pleno. Penghentian ini dilakukan karena formulir C1 yang ditampilkan di setiap portal tidak sesuai dengan yang berhologram.

Sedangkan, terkait penerbitan A5 yang telah melewati batas waktu, Amrayadi mengatakan, keputusan tersebut bukan atas kehendaknya sendiri, melainkan hasil keputusan bersama yang diambil setelah berkoordinasi dengan Divisi Data dan Divisi Hukum KPU Soppeng serta berkonsultasi dengan KPU Provinsi Sulawesi Selatan. Penerbitan formulir A5 ini dilandasi atas semangat memberikan hak konstitusional pemilih dalam menggunakan hak pilihnya.

Sementara itu, terhadap pengaduan yang diarahkan ke dirinya, Kassubag Program dan Data KPU Soppeng Jumarni menjelaskan, sebagai staf sekretariat KPU Kabupaten Soppeng, dirinya bersama staf sekretariat yang lain hanya menjalankan perintah Komisioner sesuai tugas dan fungsinya selaku staf pendukung di KPU Kabupaten Soppeng.

Mengenai tuduhan perselingkuhan, Teradu Asniati Muin mengaku bahwa ini terkait dengan ucapannya “saya berusaha menutupi aibmu di luar” kepada Pengadu Herlina. Ungkapan itu, menurut Asniati, tidak dimaksudkan sebagai fitnah atau pencemaran nama baik Pengadu. Kalimat itu dia lontarkan sebagai reaksi spontan atas situasi yang memanas akibat perdebatan dan perbedaan pendapat yang sedang terjadi di dalam rapat. Di samping itu, Asniati sudah beberapa kali berusaha meminta maaf kepada Pengadu dan telah meminta bantuan KPU Provinsi Sulsel untuk mendamaikan persoalan ini.

Namun, semua tidak ditanggapi oleh Pengadu. Bahkan dalam persidangan, Pengadu menyatakan bahwa dirinya tidak akan pernah memaafkan Teradu Asniati dan tidak akan bisa bekerjasama, baik dengan Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, Teradu V, maupun Teradu VI dalam menjalankan tugas sebagai anggota KPU Kabupaten Soppeng.

Tindakan Pengadu ini dinilai oleh DKPP sebagai bahaya laten yang dapat merusak tata hubungan antar anggota KPU Soppeng yang bersifat kolektif-kolegial dan mengganggu relasi kerja pimpinan dengan kesekretariatan. Selain itu, keengganan Pengadu untuk mematuhi KPU Provinsi Sulawesi Selatan dalam proses mediasi antara dirinya dengan Teradu II merupakan sikap yang tidak lazim dalam pola hubungan kelembagaan KPU yang bersifat struktural-berjenjang.

“Berdasarkan fakta tersebut, DKPP berpendapat bahwa Pengadu terbukti melakukan pelanggaran kode etik yaitu melanggar asas profesionalitas penyelenggara Pemilu dan kewajiban penyelenggara pemilu untuk memelihara dan menjaga kehormatan penyelenggara pemilu, melanggar kewajiban penyelenggara pemilu untuk tidak mengikutsertakan atau melibatkan kepentingan pribadi maupun keluarga dalam seluruh pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajibannya,” demikian pertimbangan putusan DKPP terhadap sanksi kepada Pengadu, seperti dibacakan oleh Anggota Majelis Nur Hidayat Sardini.

Pengadu dinilai telah melanggar ketentuan dalam Pasal 5 huruf I, Pasal 7 huruf a, Pasal 9 huruf d Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 dan Pasal 1 angka 22 Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 13, 11, dan 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu DKPP sebagai penjaga marwah kehormatan dan kepercayaan dapat menjatuhkan sanksi kepada Teradu, Pihak Terkait, maupun Pengadu yang terbukti melanggar kode etik.

“Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Pengadu atas nama Herlina, S.E selaku Anggota KPU Kabupaten Soppeng terhitung sejak dibacakannya Putusan ini. Menjatuhkan sanksi berupa Peringatan Keras kepada Teradu II atas nama Asniati Muin, S. Ip,. M. Si selaku Anggota KPU Kabupaten Soppeng terhitung sejak dibacakannya Putusan ini,” berikut petikan putusan DKPP.

Sidang putusan ini dilaksanakan di ruang sidang DKPP, Lt 5 Gedung Bawaslu, Jakarta. Majelis diketua oleh Ketua DKPP Prof. Jimly Asshiddiqie dengan Anggota Majelis Nur Hidayat Sardini, Saut Hamonangan Sirait, Valina Singka Subekti, Ida Budhiati, dan Endang Wihdatiningtyas.

Penulis: Arif Syarwani

Foto: Irmawanti

Pembukaan_fgd-thumbSelasa, 23 Juni 2015
Ketua DKPP Resmikan Rakor

Jakarta, DKPP - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Prof Jimly Asshiddiqie membuka resmi rapat Rapat Koordinasi Peningkatan Kapasitas Tim Pemeriksa Daerah dan Staf Sekretariat Pendukung Tim Pemeriksa Daerah di Jakarta, Selasa (23/6), pukul 21.30 WIB. Kegiatan ini akan berlangsung hingga Kamis (25/6).

Pelaksanaan Rapat Koordinasi Peningkatan Kapasitas Tim Pemeriksa Daerah dan Staf Sekretariat Pendukung Tim Pemeriksa Daerah ini diikuti oleh Tim Pemeriksa di Daerah dari unsur Komisi Pemilihan Umum Provinsi se-Indonesia, Badan Pengawas Pemilu Provinsi se-Indonesia, Kepala Sekretariat dan Staf Pendukung Sekretariat Bawaslu.

Kepada para peserta, Jimly menyampaikan selamat bergabung kembali menjadi Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. TPD dibentuk untuk mengantisipasi membludaknya pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu ke DKPP.   TPD telah membantu lembaganya dalam memeriksa dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu.

“Bagi saudara-saudara yang sudah bekerja sejak 2013, kami harapkan dapat terus membantu proses pemeriksaan di daerah. dan bagi Saudara yang tidak lagi baik bergabung baik itu karena inisiatif sendiri atau KPU, Bawaslu di Tim Pemeriksa Daerah maka mengucapkan terimakasih dan kami sudah mengirimkan surat atas jasa dan pengabdiannya,”

Penulis: Teten Jamaludin



« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 142 143 Next »
CopyRight © jimly.com 2007 - 2008