Headercontent

Cari Buku

KONTEN
Buku14
Makalah148
Tanya Jawab4915
Kegiatan710
Liputan Media449
Galeri Foto2318


Anda Pengunjung Ke:
4382403
July
SunMonTueWedThuFriSat
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
Tripartid-thumbRabu, 01 Juli 2015
DKPP Hadiri Pertemuan Tripartit

Jakarta, - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie menghadiri pertemuan tripartit antara KPU, Bawaslu, dan DKPP, Rabu (1/7) sore. Pertemuan berlangsung secara tertutup di Ruang Ketua KPU RI Husni Kamil Manik, Jakarta.

Selain Jimly, anggota DKPP yang hadir adalah Saut Hamonangan Sirait dan Valina Singka Subekti. Dari Bawaslu hadir Muhammad, Nasrullah, Endang Wihdatiningtyas, Daniel Zuchron, serta Sekjen Bawaslu Gunawan Suswantoro. Sedangkan dari KPU yang hadir Husni Kamil Manik, Hadar Nafis Gumay, Ida Budhiati, Sigit Pamungkas, Arif Budiman, Juri Ardiantoro, Fery Kurnia Rizkiyansyah, serta Sekjen KPU Arif Rahman Hakim.

Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie  mengatakan, pertemuan ini membahas tentang persiapan Pilkada serentak.  Dia optimistis pelaksanaan Pilkada akan berjalan lancar dan aman. “Saya sudah keliling Indonesia dalam acara sosialisasi (kode etik). Saya punya kesan Pilkada ini lancar, insya Allah. Tidak seperti dikhawatirkan. Pilkada ini tidak lebih berat dari Pemilu kemarin (Pemilu 2014),” katanya.

Memang, lanjut dia, ada teori bahwa Pilkada lebih rentan terjadi konflik karena hubungan emosional antara calon dengan pendukung lebih dekat, tapi ini teori. “Dalam praktiknya tidak seseram yang dibayangkan. Namun keamanan juga tidak boleh dianggap enteng,” ujar mantan ketua MK Itu.

Ketua KPU Husni Kamil Manik menambahkan, pihaknya sedang menyiapkan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Polri. Dia yakin, pihak kepolisian sudah memiliki pemetaan terhadap potensi masalah. Dia pun berpendapat,  potensi konflik mungkin saja terjadi baik ada pilkada maupun tidak ada pilkada.   “Yang menjadi tanggung jawab kami adalah bagaimana agar penyelenggara Pemilu tidak menjadi sumber konflik,” tutupnya. 

Penulis: Teten Jamaludin

Sidang_putusan-thumbJum'at, 26 Juni 2015
Mengadukan Rekannya, Anggota KPU Soppeng Justru Diberhentikan oleh DKPP

Jakarta, DKPP- Hasil putusan DKPP, Jumat (26/6), terhadap perkara dari Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, salah satu sanksinya adalah pemberhentian tetap yang justru dijatuhkan kepada Pengadu bernama Herlina. Herlina adalah Anggota KPU Kabupaten Soppeng. Dia mengadukan rekan-rekannya sesama komisioner KPU Soppeng, serta pejabat sekretariatnya.

Setidaknya ada dua pokok pengaduan dari Herlina. Pertama pengaduan kepada Ketua KPU Soppeng Amrayadi serta Kassubag Program dan Data KPU Soppeng Jumarni. Dua orang tersebut menurut Herlina patut diduga melanggar kode etik penyelenggara Pemilu atas tindakannya yang menghentikan proses scanning C1 pemilihan legislatif 2014 yang akan diunggah ke website dan penerbitan formulir A5 yang sudah melampaui batas waktu yang ditentukan.

Sedangkan pokok pengaduan kedua adalah terkait tuduhan perselingkuhan. Pengadu Herlina tidak terima dirinya merasa dituduh telah menjalin hubungan perselingkuhan dengan sesama Anggota KPU Soppeng bernama Muhammad Hasbi. Tuduhan itu, kata Herlina, dilontarkan oleh Anggota KPU Soppeng Asniati Muin. Kasus ini pernah dibawa ke ranah pidana dan Asniati telah divonis satu bulan penjara atas tuduhan “penghinaan biasa”.

Dalam persidangan yang pernah digelar, Ketua KPU Soppeng beralasan bahwa penghentian scanning C1 tersbut bersifat sementara dan dilakukan bukan atas keputusan pribadinya. Melainkan telah dibahas dalam rapat pleno. Penghentian ini dilakukan karena formulir C1 yang ditampilkan di setiap portal tidak sesuai dengan yang berhologram.

Sedangkan, terkait penerbitan A5 yang telah melewati batas waktu, Amrayadi mengatakan, keputusan tersebut bukan atas kehendaknya sendiri, melainkan hasil keputusan bersama yang diambil setelah berkoordinasi dengan Divisi Data dan Divisi Hukum KPU Soppeng serta berkonsultasi dengan KPU Provinsi Sulawesi Selatan. Penerbitan formulir A5 ini dilandasi atas semangat memberikan hak konstitusional pemilih dalam menggunakan hak pilihnya.

Sementara itu, terhadap pengaduan yang diarahkan ke dirinya, Kassubag Program dan Data KPU Soppeng Jumarni menjelaskan, sebagai staf sekretariat KPU Kabupaten Soppeng, dirinya bersama staf sekretariat yang lain hanya menjalankan perintah Komisioner sesuai tugas dan fungsinya selaku staf pendukung di KPU Kabupaten Soppeng.

Mengenai tuduhan perselingkuhan, Teradu Asniati Muin mengaku bahwa ini terkait dengan ucapannya “saya berusaha menutupi aibmu di luar” kepada Pengadu Herlina. Ungkapan itu, menurut Asniati, tidak dimaksudkan sebagai fitnah atau pencemaran nama baik Pengadu. Kalimat itu dia lontarkan sebagai reaksi spontan atas situasi yang memanas akibat perdebatan dan perbedaan pendapat yang sedang terjadi di dalam rapat. Di samping itu, Asniati sudah beberapa kali berusaha meminta maaf kepada Pengadu dan telah meminta bantuan KPU Provinsi Sulsel untuk mendamaikan persoalan ini.

Namun, semua tidak ditanggapi oleh Pengadu. Bahkan dalam persidangan, Pengadu menyatakan bahwa dirinya tidak akan pernah memaafkan Teradu Asniati dan tidak akan bisa bekerjasama, baik dengan Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, Teradu V, maupun Teradu VI dalam menjalankan tugas sebagai anggota KPU Kabupaten Soppeng.

Tindakan Pengadu ini dinilai oleh DKPP sebagai bahaya laten yang dapat merusak tata hubungan antar anggota KPU Soppeng yang bersifat kolektif-kolegial dan mengganggu relasi kerja pimpinan dengan kesekretariatan. Selain itu, keengganan Pengadu untuk mematuhi KPU Provinsi Sulawesi Selatan dalam proses mediasi antara dirinya dengan Teradu II merupakan sikap yang tidak lazim dalam pola hubungan kelembagaan KPU yang bersifat struktural-berjenjang.

“Berdasarkan fakta tersebut, DKPP berpendapat bahwa Pengadu terbukti melakukan pelanggaran kode etik yaitu melanggar asas profesionalitas penyelenggara Pemilu dan kewajiban penyelenggara pemilu untuk memelihara dan menjaga kehormatan penyelenggara pemilu, melanggar kewajiban penyelenggara pemilu untuk tidak mengikutsertakan atau melibatkan kepentingan pribadi maupun keluarga dalam seluruh pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajibannya,” demikian pertimbangan putusan DKPP terhadap sanksi kepada Pengadu, seperti dibacakan oleh Anggota Majelis Nur Hidayat Sardini.

Pengadu dinilai telah melanggar ketentuan dalam Pasal 5 huruf I, Pasal 7 huruf a, Pasal 9 huruf d Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 dan Pasal 1 angka 22 Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 13, 11, dan 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu DKPP sebagai penjaga marwah kehormatan dan kepercayaan dapat menjatuhkan sanksi kepada Teradu, Pihak Terkait, maupun Pengadu yang terbukti melanggar kode etik.

“Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Pengadu atas nama Herlina, S.E selaku Anggota KPU Kabupaten Soppeng terhitung sejak dibacakannya Putusan ini. Menjatuhkan sanksi berupa Peringatan Keras kepada Teradu II atas nama Asniati Muin, S. Ip,. M. Si selaku Anggota KPU Kabupaten Soppeng terhitung sejak dibacakannya Putusan ini,” berikut petikan putusan DKPP.

Sidang putusan ini dilaksanakan di ruang sidang DKPP, Lt 5 Gedung Bawaslu, Jakarta. Majelis diketua oleh Ketua DKPP Prof. Jimly Asshiddiqie dengan Anggota Majelis Nur Hidayat Sardini, Saut Hamonangan Sirait, Valina Singka Subekti, Ida Budhiati, dan Endang Wihdatiningtyas.

Penulis: Arif Syarwani

Foto: Irmawanti

Pembukaan_fgd-thumbSelasa, 23 Juni 2015
Ketua DKPP Resmikan Rakor

Jakarta, DKPP - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Prof Jimly Asshiddiqie membuka resmi rapat Rapat Koordinasi Peningkatan Kapasitas Tim Pemeriksa Daerah dan Staf Sekretariat Pendukung Tim Pemeriksa Daerah di Jakarta, Selasa (23/6), pukul 21.30 WIB. Kegiatan ini akan berlangsung hingga Kamis (25/6).

Pelaksanaan Rapat Koordinasi Peningkatan Kapasitas Tim Pemeriksa Daerah dan Staf Sekretariat Pendukung Tim Pemeriksa Daerah ini diikuti oleh Tim Pemeriksa di Daerah dari unsur Komisi Pemilihan Umum Provinsi se-Indonesia, Badan Pengawas Pemilu Provinsi se-Indonesia, Kepala Sekretariat dan Staf Pendukung Sekretariat Bawaslu.

Kepada para peserta, Jimly menyampaikan selamat bergabung kembali menjadi Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. TPD dibentuk untuk mengantisipasi membludaknya pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu ke DKPP.   TPD telah membantu lembaganya dalam memeriksa dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu.

“Bagi saudara-saudara yang sudah bekerja sejak 2013, kami harapkan dapat terus membantu proses pemeriksaan di daerah. dan bagi Saudara yang tidak lagi baik bergabung baik itu karena inisiatif sendiri atau KPU, Bawaslu di Tim Pemeriksa Daerah maka mengucapkan terimakasih dan kami sudah mengirimkan surat atas jasa dan pengabdiannya,”

Penulis: Teten Jamaludin

Isi_materi-thumbSelasa, 23 Juni 2015
Ketua DKPP: Sebaiknya Fokus Terhadap Persiapan Pemilukada Serentak

Jakarta, DKPP - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Prof. Jimly Asshiddiqie menyarankan kepada seluruh penyelenggara Pemilu untuk tetap fokus terhadap pelaksanaan Pemilukada serentak yang akan dilaksanakan pada Desember ini. Tujuannya agar pelaksanaan Pemilukada terlaksana dengan baik dan menghasilkan Pemilu yang berintegritas.

 

 

 

“Ada banyak tantangan bahkan ancaman untuk persiapan Pemilukada Serentak ini,” katanya saat memberikan sambutan dalam acara Rapat Koordinasi Peningkatan Kapasitas Tim Pemeriksa Daerah dan Staf Sekretariat Pendukung Tim Pemeriksa Daerah di Jakarta, Selasa (23/6).

 

 

 

Pelaksanaan Rapat Koordinasi Peningkatan Kapasitas Tim Pemeriksa Daerah dan Staf Sekretariat Pendukung Tim Pemeriksa Daerah ini diikuti oleh Tim Pemeriksa di Daerah dari unsur Komisi Pemilihan Umum Provinsi se-Indonesia, Badan Pengawas Pemilu Provinsi se-Indonesia, Kepala Sekretariat dan Staf Pendukung Sekretariat Bawaslu.

 

 

 

Dia mencontohkan terkait dengan anggaran. Awalnya anggaran baik untuk KPU dan Bawaslu mengalami kendala. Akan tetapi sekarang sudah beres.  Namun begitu masalah anggaran sudah beres, lalu muncul temuan BPK. “Temuan ini dimasalahkan. Masalah ini bisa saja diciptakan. Tujuannya entah untuk apa. Bisa saja untuk memperburuk keadaan. Bisa saja orang  mengait-ngaitkan dengan segala sesuatu termasuk membangun opini agar sebaiknya Pemilukada ditunda,” kata mantan ketua Mahkamah Konstitusi itu.

 

 

 

Pakar hukum tata negara di Universitas Indonesia meminta kepada seluruh penyelenggara Pemilu khususnya yang akan melaksanakan Pemilukada serentak tidak perlu khawatir. “Kita tidak usah terganggu. Temuan BPK itu tidak ada kaitannya dengan Pemilukada. Sebaiknya kita fokus saja dengan persiapan Pemilukada. Tetepi bagi KPU masalah ini juga harus diselesaikan,” tutur dia.

 

 

 

Jimly menambahkan bahwa potensi ancaman lain Pilkada yaitu keamanan. Berdasarkan informasi dari Kapolri, tidak ada pos anggaran dana untuk pengamanan Pemilukada baik itu APBN maupun APBD. Padahal, salah satu masalah krusial Pemilukada adalah keamanan. “Tingkat emosionalitas dalam Pilkada jauh lebih tinggi dibandingkan Pilpres,” katanya.  

 

 

 

Masalah krusial lainnya adalah terkait dengan konflik di tubuh partai yang saat ini sedang terjadi. Menurutnya, KPU dan Bawaslu sudah dalam posisi yang benar, yaitu tercermin dari peraturan yang sudah ditetapkan oleh KPU dan Bawaslu. [teten jamaludin]

Jimlydkpp-thumbSabtu, 13 Juni 2015
PILKADA SERENTAK ADALAH PEMBANGUNAN SISTEM PEMILU

“Pilkada serentak sebenarnya mengambil filosofi dari pelaksanaan Pemilu serentak antara Pemilu Presiden, DPD, DPR dan DPRD, dimana dalam system pemilu ini lebih mengedepankan isu sistemnya yang akan dibangun, bukan isu efisiensi secara ekonomi, supaya system presidensil yang kita anut selama ini dapat berjalan semestinya."

Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. DR. Jimly Asshiddiqie,SH saat bersilaturahmi ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau.

Menurut Jimly, proses pelaksanaan pilkada serentak, dari segi kuantitatif lebih sederhana dari Pemilu Legislatif. Karena hanya diikuti oleh beberapa calon peserta saja, tidak seperti pemilu legislative yang diikuti oleh puluhan ribu calon dari masing-masing partai politik.

Selain itu hendaknya pula demokrasi yang kita pedomani saat ini adalah demokrasi berintegritas dan berkebudayaan. Provinsi Riau khususnya yang memiliki budaya Melayu yang luhur hendaknya menjadi acuan untuk penyelenggara dan peserta Pilkada serentak 2015 senantiasa memiliki integritas yang tinggi demi pembangunan daerahnya masing-masing.

“Hendaknya pemilu kita kelak bisa menjadi role model pelaksanaan keterkaitan antara Demokrasi dan Agama”, ungkapnya

Jimly menjelaskan bahwa tujuan utama DKPP adalahnmenjaga kehormatan penyelenggara pemilu bukan sebaliknya. Hal tersebut bertujuan agar masyarakat percaya terhadap proses penyelenggaraan pemilu itu sendiri, dan secara tidak langsung juga akan timbul kepercayaan terhadap para penyelenggaranya. oleh sebab itu penyelenggara pemilu seharusnya memiliki “sense of ethic”, karena menyangkut hubungan penyelenggara dengan para pemangku kepentingan sehingga tidak menimbulkan kecurigaan-kecurigaan yang tidak perlu.  (myd, SS)



« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 141 142 Next »
CopyRight © jimly.com 2007 - 2008