Headercontent

Cari Buku

KONTEN
Buku14
Makalah148
Tanya Jawab4864
Kegiatan702
Liputan Media445
Galeri Foto2305


Anda Pengunjung Ke:
4267707
May
SunMonTueWedThuFriSat
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
482x320_1639-thumbRabu, 27 Mei 2015
Ketua DKPP : Jangan Salah Gunakan Mekanisme Demokrasi

Tanjung Pinang, DKPP- Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) Prof. Jimly Asshiddiqie berpesan kepada para Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, dan stakeholder agar tidak menyalahgunakan mekanisme demokrasi. Mekanisme  demokrasi yang dimaksud dalam hal ini yakni Pemilu Kepala Daerah yang akan digelar 9 Desember 2015 mendatang.
“Pemilu kita ini bukan main-main, bukan hanya sekedar perhelatan biasa, tapi ini adalah proses recruitment untuk menghasilkan pejabat, mari kita manfaatkan mekanisme Pilkada ini betul-betul,” jelas Jimly saat mengisi acara Sosialisasi Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Aula Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) siang tadi, Rabu (27/5).
Lebih lanjut, dalam sambutannya Prof. Jimly juga menegaskan bahwa acara sosialisasi DKPP ini bukanlah acara main-main. Acara sosialisasi ini dirancang untuk meminimalisir jumlah perkara pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang masuk ke DKPP dari wilayah Kepulauan Riau. Sebagaimana diketahui, sebanyak tiga penyelenggara Pemilu yang berasal dari Kepri telah diberhentikan oleh DKPP.
Selain itu, terhadap seluruh peserta yang hadir Ketua DKPP berpesan agar mereka dapat berpartisipasi dalam Pilkada serta menggunakan hak pilihnya dengan cerdas.

sumber ;DKPP.go.id

Kuliah_umum_di_poltek_batam-thumbSelasa, 26 Mei 2015
Pesan Ketua DKPP ke Mahasiswa Politeknik Batam: Jadilah Pemilih Cerdas
Batam, DKPP- Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) adalah provinsi yang akan menggelar pemilihan kepala daerah (Pilkada) di 2015 ini. Sebanyak tujuh Pilkada akan di gelar, yakni satu pemilihan gubernur dan enam pemilihan bupati/walikota.
Saat kunjungan ke Kota Batam, Kepri, Selasa (26/5/2015), Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof Jimly Asshiddiqie menyempatkan memberi kuliah umum di kampus Politeknik Negeri Batam. Dalam ceramahnya, Prof Jimly menyarankan agar mahasiswa aktif menggunakan hak pilihnya.
“Anda-anda ini kan rata-rata pemilih pemula. Jadilah pemilih yang cerdas. Salah memilih dapat mengakibatkan pemerintahan melenceng. Pilihan Anda menentukan nasib masyarakat Kepri,” ujar Prof Jimly.
Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia (UI) tersebut juga melihat ada peran penting civitas akademika dalam Pilkada. Mahasiswa, kata dia, dapat menjadi relawan untuk mengawasi proses Pilkada agar berjalan secara jujur dan adil.
“Mengawasi pesertanya, kandidatnya, dan juga penyelenggaranya,” tutur ketua DKPP tsb.
Sambutan_profSenin, 25 Mei 2015
Penyelenggara Pemilu Harus Dekat Dengan Dunia Ilmu Pengetahuan Dan Riset
Semarang, DKPP – Dalam sambutan acara Penandatanganan Nota Kesepahaman Antara Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dengan Universitas Diponegoro (Undip), Senin (25/5) di ruang Rektorat, Ketua DKPP Prof. Jimly Asshiddiqie menjelaskan soal urusan management demokratic election. Menurutnya suatu hari akan ada pekerjaan besar yang namanya pengelola demokrasi, yang membutuhkan ciri masyarakat tersendiri.
Lebih lanjut Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi RI menjelaskan bahwa saat ini kita berurusan dengan, pertama kekuasaan eksekutif. Para pejabat dipilih melalui pemilu mulai dari presiden sampai kepala desa, malah sekarang melalui undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) semua pejabat eselon 1 dan 2 harus dilelang juga. Ini perburuan jabatan dan menjadi realitas politik. Ada yang mekanisme pemilihannya tidak langsung dan ada yang mekanismenya langsung. Kedua, pejabat di lingkungan legislatif mulai badan perwakilan desa, dewan kelurahan, anggota DPRD, ini juga perlu dikelola sendiri di luar komunitas penyelenggara pemilu.
“Cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif ini, para peserta pemilu, orang-orang yang menurut mekanisme demokrasi modern diberi kesempatan berkompetisi memperebutkan jabatan-jabatan publik. Sedangkan cabang kekuasaan yudikatif adalah cabang kekuasaan ketiga yang akan mengontrol, yang akan mengadili hasil pemilu maupun proses pemilu. Maka tiga cabang kekuasaan ini harus terpisah ditambah dengan pengelola demokrasi, pengelola pemilu. Para pejabat pengelola pemilu ini mulai dari eksekutif KPU maupun kontroler pengawas yaitu Bawaslu harus berada di tempat yang tersendiri,” tegas Prof. Jimly.
“Untuk diketahui sekarang pemikiran seperti ini sudah berkembang di banyak negara termasuk dalam konstitusi Equador sudah disebut sebagai The Electoral Branch Of Power suatu cabang kekuasaan sendiri di luar eksekutif,  legislatif dan yudikatif. Kita ini sedang mempersiapkan suatu sistem komunitas, sistem kelembagaan yang berada di posisi ke empat maka kita harus dekat dengan perguruan tinggi,” lanjut Dia.
“Ini orang-orang yang akan memimpin cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif ini adalah orang-orang yang bersedia berburu jabatan, kita memerlukan orang yang mengelola mekanisme ini. Orang itu harus tidak jauh dari dunia moral dan dunia intelektual supaya dia bisa mengambil jarak dengan realitas politiking mereka yang akan duduk di lingkungan cabang-cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif,” seloroh Prof. Jimly.
Menurut Prof. Jimly cabang kekuasaan yang keempat ini harus dekat dengan perguruan tinggi karena itu mohon dipikirkan itu bagaimana mengelola sistem demokrasi kita ke depan dengan struktur baru di mana orang-orang yang akan mengurusi pemilu ini adalah orang-orang yang mengalami enlightment dekat dengan dunia ilmu pengetahuan dan riset.
Ketua DKPP meminta supaya Undip akrab dengan isu-isu kepemiluan dari semua segi, misalnya para ahli ekonomi pemilu, ahli matematika pemilu karena sistem penghitungan suara itu lain. Penyelenggaraan pemilu membutuhkan riset-riset di bidang ekonomi pemilu, psikologi pemilu, antropologi pemilu dan ini memerlukan data-data mengenai pengaruh etnisitas dalam political patern, sosiologi pemilu, dan manajemen pemilu.
“Yang paling penting adalah soal etika pemilu. Ini konsep dari DKPP. Kita bukan hanya mau memastikan bahwa sistem demokrasi ini berkembang padahal masih ada kelompok manusia yang anti terhadap demokrasi. Jadi tugas kita memastikan masyarakat betul menikmati dan percaya bahwa sistem ini berintegritas, sistem demokrasi ini layak dipercaya untuk mengangkat harkat peradapan di masa yang akan datang. Hal ini memerlukan etika, demokrasi tidak cukup hanya sesuai dengan aturan hukum tetapi juga aturan etik,” lanjutnya.
Pada akhir sambutannya, DKPP menginginkan riset-riset diarahkan untuk masalah etika. Etika pemilu khususnya nanti bisa diperluas jadi etika penyelenggara, etika peserta dan etika kandidat supaya bisa punya kesempatan untuk mengembangkan etika politik. Kalau etika politik ini berkembang baik secara teori dan praktek maka etika kehidupan berbangsa ini akan berkembang juga.
“Jangan biarkan bangsa ini hanya menggantungkan kepada mekanisme hukum. Tidak cukup hanya mengandalkan hukum dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara harus sudah mulai memikirkan pentingnya etika. Bukan hanya etika hukum tapi etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” pungkasnya.
Penandatanganan_mou-thumbSenin, 25 Mei 2015
Kerjasama Bawaslu, DKPP Dengan Undip Adalah Satu Kesatuan
Semarang, DKPP – Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) adalah satu kesatuan institusi dari penyelenggara Pemilu meskipun KPU dan Bawaslu resmi disebut sebagai penyelenggara, DKPP tidak.
DKPP hanya mengawasi sepanjang menyangkut pelaksanaan tentang kode etik penyelenggara pemilu. Maka kalau dulu namanya DK KPU, sekarang DKPP karena yang diDK-kan bukan hanya KPU tapi juga Bawaslu. Karena itu kehadiran DKPP tidak usah dipisahkan dari keberadaan dua lembaga penyelenggara pemilu sebagai satu kesatuan.
Kerjasama dengan Undip adalah satu kesatuan dengan Bawaslu mestinya juga dengan KPU. Demikian sambutan Prof. Jimly pada Acara Penandatanganan Nota Kesepahaman Antara Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dengan Universitas Diponegoro (Undip), Senin (25/5) di Rektorat.
“Tadi sudah kita tanda tangani MoU sendiri-sendiri maksudnya untuk administrasinya saja jadi kerjasama Bawaslu dan Undip di satu sisi dan DKPP dan Undip di lain sisi. Tapi dari segi subtansi mohon dibaca sebagai satu kesatuan karena keperluan kita ini sama bagaimana mengembangkan suatu kegiatan riset, diklat menyiapkan tenaga-tenaga yang terampil dan ahli di bidang kepemiluan khususnya, bahkan dalam urusan pengelolaan sistem demokrasi Indonesia di masa depan,” kata Prof. Jimly.
Lebih lanjut Guru Besar Hukum Tata Negara Univeritas Indonesia ini menjelaskan bahwa tanggung jawab untuk mengelola demokrasi dari waktu ke waktu memerlukan dukungan ekspertise yang banyak bukan hanya pada tingkat konsep tapi juga pada tingkat operasional dan bukan hanya pada aspek hukum tapi juga berkaitan dengan aspek yang berkaitan dengan sistem etika, malah mengenai governance, tata kelola soal-soal yang lebih luas lagi misalnya ekonomi pemilu, sosiologi pemilu, manajemen pemilu, teknologi pemilu. Jadi sebenarnya semua aspek diperlukan untuk modernisasi tata kelola pemilu di Indonesia ini.
“DKPP mengadakan kerjasama dengan enam universitas tapi secara khusus yang lain-lain cukup di atas meja saja, tanda tangan tanpa upacara. Untuk Undip dibuat upacara sederhana karena Jawa Tengah dianggap khusus. Itulah cara DKPP memperlakukan daerah ini. Karena pengalaman kami sejak 2012 sampai Pileg dan Pilpres daerah ini paling sedikit masalahnya, ini real. Jadi ada daerah banyak sekali pelanggaran kode etiknya apalagi di Papua, nomor dua Sumatera Utara,” jelas Jimly.
“Tapi Jawa Tengah dan DIY tidak ada, Jawa Tengah hanya tiga kasusnya itu pun setelah disidang direhabilitasi, tidak ada bukti pelanggaran kode etik. Jadi ini memang daerah yang istimewa dari segi kinerja berdemokrasi dan kinerja mengelola pemilihan umum,” tambah dia lagi.
Ketua DKPP berharap kepada mahasiswa, dosen, mahasiswa dan segenap civitas akademika Undip menjaga citra Jateng yang sudah baik dalam penyelenggaraan pemilu mulai 2012 terutama pemilu 2014 kemarin.
“Pilkada serentak di Jawa Tengah dapat berhasil diselenggarakan tanpa masalah supaya kita punya etalase daerah percontohan tentang kinerja demokrasi dan pemilu kita. Inilah contoh Pilkada yang berintegritas sehingga hasilnya bisa dipercaya oleh publik,” pungkasnya.
482x320_1628-thumbJum'at, 15 Mei 2015
Ketua DKPP Berikan Tips Belajar Efektif
Jambi, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof Jimly Asshiddiqie memberikan rahasia belajar efektif. Tidak perlu kutu buku. Waktu dihabiskan di perpustakaan.   Menurutnya, belajar itu seperti Nabi Muhammad SAW.  

“Nabi itu kan tidak bisa membaca. Dan oleh Malaikat Jibril dituntun untuk membaca hingga tiga kali. Tapi tetap nabi itu tidak bisa membaca,” katanya saat memberikan kuliah umum kepada puluhan mahasiswa Program Magister dan Doktor Ilmu Hukum Universitas Jambi di Ruang Senat Gedung Rektorat Universitas Jambi, Rabu (13/5).

Kemudian, pesan iqra itu tidak hanya membaca buku melainkan membacalah dari kehidupan. Belajarlah dari kenyataan. Banyak sekali pesan yang disampaikan dan untuk dipelajari. Ada pun peran buku itu hanya sekedar referensi saja.

“Jangan bilang siapa-siapa, ya. Saya sudah menulis buku lebih dari 45 judul. Saya pun memiliki banyak buku. Sampai saya bergelar profesor doktor, belum pernah menamatkan satu buku pun,” ucapnya disambut gelak tawa peserta.

Guru besar hukum tata negara di Universitas Indonesia itu memiliki trik tersendiri ketika membaca buku. Baginya, tidak perlu membaca setiap kata. Cukup menangkap  makna setiap kalimat. Setiap paragraf   membaca gagasan utama.

“Awalnya memang susah, tetapi itu bisa dipelajari,” ujarnya.   

Dia menjelaskan, buku itu terbit satu juta per harinya di dunia. Dan setiap harinya ilmu mengalami perkembangan. “Sebagai sarjana hukum, harus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan,” tutupnya.
 
sumber : www.dkpp.go.id 


« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 140 141 Next »
CopyRight © jimly.com 2007 - 2008