Headercontent

Cari Buku

KONTEN
Buku5
Makalah169
Tanya Jawab5195
Kegiatan812
Liputan Media452
Galeri Foto2335


Anda Pengunjung Ke:
5451075
July
SunMonTueWedThuFriSat
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Bimtek_palembang_19_juli2016-thumbSelasa, 19 Juli 2016
Ketua DKPP: Pilkada Berintegritas Adalah Fondasi Sistem Penyelenggaraan Yang Baik
Palembang, DKPP -  Dalam rangka persiapan pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2017, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengadakan bimbingan teknis. Acara di Kota Palembang. Acara tersebut merupakan rangkaian bimbingan teknis yang dilaksanakan pada dua regional yaitu Indonesia bagian barat, sedangkan Indonesia bagian Timur akan diselenggarakan di Kota Ambon Prov. Maluku.

Dalam sambutannya Ketua KPU Juri Ardiantoro menyampaikan bahwa dasar pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2017 ada tiga yaitu UU Nomor 1 tahun 2015, UU Nomor 8 Tahun 2015, dan UU Nomor 10 Tahun 2016. Undang-Undang terakhir tersebut (UU Nomor 10/2016, red) merupakan perubahan terakhir dari UU 1/2015 dan hendaknya penyelenggara Pemilu memahami dasar pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2017 dengan utuh.

“Para penyelenggara pemilu harus memahami secara menyeluruh mengenai undang-undang yang menjadi dasar pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2017 bukan hanya mengacu pada peraturan yang terakhir saja,” ujar pria yang baru saja terpilih sebagai Ketua KPU itu.

Juri menambahkan guna mendukung pelaksanaan Undang-Undang 10/2016, KPU juga akan menyiapkan peraturan KPU yang akan mengatur berbagai hal teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada serentak gelombang II tahun 2017. Selain itu KPU segera akan melakukan uji publik terhadap peraturan-peraturan tersebut dan juga berkonsultasi dengan DPR serta Pemerintah.

Terkait dengan penyelenggara Pemilu, Ketua Bawaslu Muhammad mengingatkan bahwa KPU dan Bawaslu merupakan kesatuan penyelenggara Pemilu. Sehingga tidak boleh lagi membeda-bedakan sebab apabila ada masalah yang menimpa salah satu penyelenggara maka penyelenggara yang lain juga ikut merasakan masalah yang sama.

“Dalam forum resmi ini, saya ingatkan agar soliditas penyelenggara Pemilu harus dijaga dengan baik dan tidak ada lagi yang membeda-bedakan antara Bawaslu dan KPU karena dua institusi ini merupakan kesatuan penyelenggara Pemilu yang utuh,” katanya.

Pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis ini mendapat respon positif dari Ketua DKPP Prof. Jimly Asshiddiqie. Disampaikan oleh Guru Besar Hukum Universitas Indonesia bahwa semakin hari peran penyelenggara Pemilu semakin diperkuat melalui UU Pilkada yang terbaru yaitu UU Nomor 10/2016. Hal ini menandakan bahwa sistem pemilihan umum sudah berjalan ke arah yang lebih baik sehingga sudah waktunya juga penyelenggara Pemilu juga diisi oleh orang-orang yang baik juga agar terwujud Pilkada berintegritas.

“Pelaksanaan Pilkada yang berintegritas merupakan gabungan antara sistem yang baik dengan orang atau penyelenggara yang baik,” ujarnya saat pembukaan kegiatan

Lebih lanjut Jimly menjelaskan, penguatan sistem Pemilu melalui peraturan-peraturan akan melindungi penyelenggara Pemilu dari besarnya nafsu perburuan kekuasaan dari peserta Pemilu. Apalagi pada saat ini ada saja cara yang dilakukan oleh peserta Pemilu untuk menggoda penyelenggara. “Semakin banyak godaan kepada penyelenggara Pemilu antara lain melalu tiga TA yaitu Harta, Tahta, dan Seksualita sebagai bentuk gratifikasi yang paling mutakhir seperti yang diungkapkan oleh Wakil ketua KPK Pak Saut Situmorang,” jelas Prof. Jimly yang disambut tepuk tangan oleh hadirin.

Pembukaan Bimbingan Teknis Terpadu Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2017 yang diselenggarakan di Hotel Novotel, Palembang, Selasa (19/07) dihadiri oleh Ketua KPU Juri Ardiantoro, Komisioner KPU antara lain Hadar Nafis Gumay, Ida Budhiati, Arif Budiman, Sigit Pamungkas dan Sekjen KPU Arif Rahman Hakim. Pimpinan Bawaslu Muhammad, Nelson Simanjuntak dan Endang Wihdatiningtya, Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie serta Wakil Ketua KPK Saut Situmorang. Selain itu hadir juga penyelenggara pemilu dari 88 daerah  yang akan mengikuti Pilkada serentak gelombang II pada tahun 2017.
sumber : dkpp.go.id 
Griya_agung_palembang-thumbSelasa, 19 Juli 2016
Sukses Pilkada 2017 untuk Kebaikan Langkah Pemilu Serentak
Palembang – DKPP, Komisi Pemilihan Umum (KPU) saat ini tengah mempersiapkan Pemilihan Kepala Daerah Serentak gelombang II yang akan dilaksanakan pada tahun 2017. Salah satu bentuk persiapan yang dilakukan adalah dengan bimbingan teknis di Kota Palembang, Sumatera Selatan.

Sebelum sesi pembukaan kegiatan yang mengusung tema “Bimbingan Teknis Terpadu Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2017”, para penyelenggara Pemilu mengadakan ramah tamah dengan Gubernur Sumatera Selatan beserta jajaran yang diselenggarakan di Griya Agung Palembang, Selasa (19/07) Pukul 16.00. Hadir dalam kesempatan itu, Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin, Ketua DKPP Prof. Jimly Asshiddiqie, Ketua KPU RI Juri Ardiantoro didampingi Sigit Pamungkas, Ida Budhiati, Ferry Kurnia Rizkiyansyah dan Hadar Nafis Gumay masing-masing sebagai Anggota serta Ketua KPU Prov. Sumatera Selatan Aspahani.

Dalam kesempatan tersebut Prof. Jimly mengatakan bahwa pelaksanaan kegiatan seperti bimbingan teknis sangat penting agar Pilkada Serentak 2017 dapat berjalan dengan sukses. “Kesuksesan pelaksanaan Pilkada Serentak 2017, sangat menentukan bagi pelaksanaan Pilkada serentak 2018 dan Pemilu Serentak 2019,” katanya.

Jimly mengingatkan walaupun pada Pilkada 2017 lebih sedikit daerah yang mengikuti pelaksanaan Pilkada serentak namun setiap daerah memiliki kewajiban untuk mensukseskannya. Apalagi pemilu merupakan tradisi rutin dari demokrasi, sehingga di UUD 1945 dimuat dan diatur khusus mengenai penyelenggaraan Pemilu.

“Para Penyelenggara Pemilu harus sebaik-baiknya melayani para peserta Pemilu yang akan menduduki cabang-cabang kekuasaan baik eksekutif maupun legislatif tetapi sebagai pengelola kegiatan, penyelenggara Pemilu harus berada di tempat tersendiri yang netral dan independen,” jelasnya.

Apalagi untuk saat ini dalam UU Pilkada peran Penyelenggara Pemilu sudah diperkuat. Seperti Bawaslu yang diberi kewenangan melakukan diskualifikasi calon yang merupakan penguatan fungsi pengawasan. Sehingga ke depan diharapkan perluasan wewenang penyelenggara Pemilu, baik KPU maupun Bawaslu, dapat diwujudkan melalui UU Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang saat ini masih berupa rancangan undang-undang.

Sehubungan dengan Pilkada Serentak di Prov. Sumatera Selatan, Guru Besar Fakultas Hukum Univ. Indonesia tersebut berharap dapat dijadikan sebagai contoh bagi Pilkada berintegritas di daerah yang lain. Hal ini dikarenakan hanya satu kab/kota saja di Prov. Sumatera Selatan yang ikut dalam Pilkada Serentak 2017 sehingga sudah sepatutnya akan lebih mudah untuk mewujudkan Pilkada yang berintegritas. 
Halal_bihalal_bawaslu-thumbKamis, 14 Juli 2016
Ketua DKPP Usulkan Graha Demokrasi Indonesia
Jakarta, DKPP- Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Jimly Asshiddiqie merasa bersyukur karena kehadiran penyelenggara pemilu baik KPU, Bawaslu, dan DKPP semakin diterima oleh masyarakat. Hal itu tampak dari adanya penguatan-penguatan terhadap lembaga penyelenggara Pemilu.

Jimly mengusulkan  untuk mengakuisisi gedung milik Kemenkeu yang berlokasi di sebelah Gedung Bawaslu, Jalan Wahid Hasyim. Ia sudah menyampaikan maksud tersebut secara informal baik kepada Presiden, Wakil Presiden, Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro, dan Mendagri Tjahjo Kumalo.  

“Saya bilang begini, Bapak Presiden, Gedung KPU dan Bawaslu ini (statusnya, red) pinjaman. Gedung KPU dan Bawaslu ini tidak bisa diapa-apain. Padahal KPU dan Bawaslu ini lembaga permanen. Bahkan tidak ada negara tanpa demokrasi. Negara kita ini bubar tanpa demokrasi. Karena itu sudah dimasukkan dalam rohnya sistem konstitusi kita. Tidak ada demokrasi tanpa Pemilu. Tidak ada Pemilu tanpa penyelenggaranya,” jelas dia saat memberikan tausiah pada acara Halal Bihalal di lingkungan Sekretariat Bawaslu RI, Jakarta, Kamis (14/7) pukul 10.00 WIB.

Jimly menjelaskan bahwa keberadaan penyelenggara Pemilu tercantum dalam konstitusi. Berbeda dengan Ombudsman, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Ketiganya tidak ada dalam konstitusi, hanya kreasi undang-undang. Meskipun tidak ada ketiga lembaga tersebut roda negara masih  bisa berjalan.  

“Ketiga lembaga ini penting tapi tidak masuk dalam rukun. Kok, LPSK, Ombudsman disebut lembaga negara dan komisionernya disebut pejabat negara,” ucapnya.

Nah, lanjut mantan ketua Mahkamah Konstitusi itu, penyelenggara Pemilu termasuk rukun. Maksudnya rukun negara. Pilar negara. KPU dan Bawaslu tidak termasuk dalam kategori pejabat negara.

“Jadi lembaga yang seharusnya diberi status sebagai lembaga negara dan komisionernya merupakan pejabat negara adalah KPU dan Bawaslu (serta DKPP, red) ,” beber dia.  

 
Sambung dia, setelah mengakusisi Gedung Kemenkeu, KPU dan Bawaslu, serta DKPP akan berada dalam satu gedung dan menamainya gedung tersebut Graha Demokrasi Indonesia.  

“Kita perlu membina komunitas penyelenggara pemilu didukung oleh sistem kelembagaan makin kuat, statusnya semakin kuat. Dan ini cara mengisi kefitrahan. Saya berharap semua jajarannya penyelenggara pemilu semakin baik,” kata Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia itu.

Hadir dalam acara Halal Bihalal ini, Ketua Bawaslu RI Muhammad, Plt. Ketua KPU Hadar Nafis Gumay, Sigit Pamungkas, Ida Budhiati, Arif Budiman, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Juri Ardiantoro,Anggota DKPP Anna Erliyana, Pimpinan Bawaslu Nasrullah dan Endang Wihdatiningtyas, Sekjen Bawaslu Gunawan Suswantoro serta seluruh pejabat dan staf di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu RI.
 
sumber:dkpp.go.id 
Mendagri_kpu_bawaslu_dkpp-thumbRabu, 13 Juli 2016
Mendagri Bertukar Pikiran dengan Para Penyelenggara Pemilu
Jakarta, - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo bertukar pikiran dengan Ketua DKPP RI Jimly Asshiddiqie, Plt Ketua KPU RI Hadar Nafis Gumay dan Ketua Bawaslu RI Muhammad. Pertemuan ini digelar secara tertutup di Ruang Rapat DKPP, Gedung Bawaslu, Jakarta, Rabu (13/7) pukul 15.00 WIB.   

Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa pertemuan ini membahas mengenai Undang-Undang Pilpres, Pileg termasuk Undang-Undang Pilkada yang baru disahkan. Undang-undang tersebut sedang disiapkan agenda pembahasannya oleh pemerintah pada bulan September.

“Kita mendiskusi pesan Undang-Undang Pilkada mengenai pentingnya peradilan khusus. Ada beberapa alternatif di antaranya memperkuat Bawaslu, memperkuat KPU, dan DKPP. (tugas, red) DKPP mengenai kemungkinan memperluas tugasnya bukan hanya penegakan kode etik tetapi juga penegakan hukum khususnya berkaitan dengan fungsi-fungsi peradilan yang berkenaan dengan proses Pemilu. Nanti akan dibahas oleh Pemerintah dan juga Komisi II DPR,” katanya.

Muhammad menambahkan, pihaknya mengapresiasi terhadap keinginan pemerintah memberikan penguatan kelembagaan Bawaslu. Pada UU No. 10 tahun 2016 sudah tampak jelas mengenai penguatan ini tetapi era Mendagri sekarang ini semakin menguatkan peran Bawaslu. Hal itu tampak pada kompilasi undang-undang yang akan dibentuk. “Dengan penguatan ini, kami berharap ekspektasi publik semakin membaik terhadap peran lembaga pengawas Pemilu,” tutup Muhammad.
 
Sumber: dkpp.go.id 
Putusan_ja-thumbRabu, 22 Juni 2016
Ketua DKPP: Catat, Penyelenggara Pemilu yang Sudah Dipecat akan Diblacklist

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi berupa peringatan terhadap sepuluh penyelenggara Pemilu. Mereka adalah masing-masing Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Gowa (Sulawesi Selatan) dan KPU Kabupaten Pasaman Barat (Sumatera Barat). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshiddiqie mengatakan, sanksi peringatan bersifat mendidik baik peringat tertulis maupun peringatan keras. “Meskipun demikian, janganlah sanksi peringatan ini dianggap sepele,” katanya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adanya sanksi peringatan ini agar bisa dijadikan pelajaran bagi seluruh penyelenggara Pemilu, supaya mereka memperbaiki penyelenggaraan Pemilu di masa-masa yang akan datang. Pasalnya, meski Indonesia ini menganut sistem demokrasi, tetapi pada kenyataanya masih bersifat formalistik. “Indeks demokrasi hasil-hasil penelitian, Indonesia masih termasuk formalistik. Kualitas demokrasi kita masih rendah,” ujar dia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sedangkan mantan penyelenggara Pemilu yang sudah dipecat, lanjut dia, agar tidak lagi diloloskan menjadi penyelenggara Pemilu. Sudah ada 369 penyelenggara Pemilu yang diberhentikan tetap sejak tahun 2012-2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Catat. Penyelenggara Pemilu yang sudah dipecat diblacklist. Tidak boleh lagi menjadi penyelenggara Pemilu. Nah, sekarang kan menjelang musim seleksi, mereka yang sudah dipecat tidak boleh lagi diloloskan,”pungkas dia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sementara itu, terhadap 22 penyelenggara Pemilu yang tidak melanggar kode etik, DKPP merehabilitasi nama baiknya. Mereka adalah: tiga orang dari Panwas Pasaman Barat (Sumatera Barat),  lima dari KPU Kab. Mamuju Tengah dan KPU Mamuju Utara (Sulawesi Barat), empat dari KPU Kab. Indramayu (Jawa Barat), satu dari KPU Kota Dumai (Riau), empat orang dari KPU Kab. Tolitoli (Sulawesi Tengah), lima orang KPU Prov. Papua Barat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk diketahui, tadi pagi DKPP membacakan tujuh Putusan. Yaitu: KPU Kab. Gowa (Sulawesi Selatan),  KPU dan Panwas Pasaman Barat (Sumatera Barat), KPU Kab. Mamuju Tengah dan KPU Mamuju Utara (Sulawesi Barat), KPU Kab. Indramayu (Jawa Barat), KPU Kota Dumai (Riau), KPU Kab. Tolitoli (Sulawesi Tengah),  KPU Prov. Papua Barat dan Panwas Fakfak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidang dengan agenda pembacaan putusan tersebut dipimpin oleh Ketua Majelis, Jimly Asshiddiqie dan anggota majelis Nur Hidayat Sardini, Saut H. Sirait, Anna Erliyana, Valina Singka Subekti, Endang Wihdatiningtyas, dan Ida Budhiati. 

sumber :dkpp.go.id 



« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 162 163 Next »
CopyRight © jimly.com 2007 - 2008