Headercontent

Cari Buku

KONTEN
Buku5
Makalah169
Tanya Jawab5197
Kegiatan822
Liputan Media452
Galeri Foto2340


Anda Pengunjung Ke:
5624547
October
SunMonTueWedThuFriSat
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
482x320_2299-thumbRabu, 28 September 2016
Ketua DKPP: Integritas Peserta Juga Perlu Diperhatikan

Jakarta, DKPP- Ketua DKPP Prof Jimly Asshiddiqie menyampaikan bahwa kinerja penyelenggara Pemilu semakin baik. Namun, independensi dari penyelenggara Pemilu seringkali menghadapi persoalan yang ditimbulkan oleh kepentingan peserta yang ingin mengontrolnya.

 KPU sebagai penyelenggara Pemilu telah diupayakan independensinya sejak tahun 1999, pada masa kepemimpinan BJ Habibie. Sebelumnya, lembaga ini bernama Lembaga Pemilihan Pemilu (LPU). Penyelenggara Pemilu diberi kewenangan undang-undang untuk menyusun regulasi sendiri.

Namun, dalam pelaksanaannya KPU dan Bawaslu dipaksa untuk mendengarkan rekomendasi yang lengkap dari DPR. Berbeda dengan lembaga lain seperti BI, MK, dan KPK yang juga diberi kewenangan sama oleh undang-undang. Mereka dapat menyusun peraturan masing-masing tanpa harus mengkonsultasikannya.

 “Selain peraturan yang harus dikonsultasikan. Untuk mengangkat Sekjen KPU, terlebih dahulu harus mengajukan tiga nama kepada Presiden untuk kemudian dipilih. Ini artinya, independensi dari penyelenggara Pemilu belum sesuai dengan yang dimaksud dalam konstitusi yang mengatakan bahwa penyelenggara Pemilu bersifat nasional, tetap, dan mandiri,” tutur Prof Jimly saat ditemui Antara di kantor DKPP, Jl MH Thamrin 14 Jakpus, Rabu (28/9).

 “KPU menjadi penyelenggara untuk Pilpres, Pileg dan Pilkada. Ini artinya eksekutif dan legislatif adalah peserta Pemilu. Eksekutif dan legislatif memiliki kepentingan besar pada KPU dan Bawaslu. Ini yang harus diperhatikan,” imbuhnya.

 Menurut Prof Jimly, untuk melihat kinerja penyelenggara Pemilu tidak dapat dinilai tersendiri, namun juga konteks kepentingan dari eksekutif dan legislatif sebagai satu kesatuan sistem antara penyelenggara dan peserta.

 

Sumber : www.dkpp.go.id 

482x320_2297-thumbJum'at, 09 September 2016
Ketua DKPP Usulkan Integrasi Sistem Peradilan Pemilu

Jakarta, DKPP – Dalam rangka perbaikan sistem peradilan Pemilu di Indonesia, Ketua DKPP Prof. Jimly Asshiddiqie mengusulkan agar di masa yang akan datang ada integrasi sistem peradilan Pemilu (integrated electoral justice system). Hal ini disampaikan saat menjadi narasumber pada kegiatan “Lokakarya Persiapan Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota” di Ruang Sidang Utama KPU RI, Jakarta, Kamis (8/9).

Menurut Jimly, karakteristik sengketa Pemilu adalah speedy trial (peristiwa cepat) dan ini berbeda dengan ordinary trial (peristiwa biasa). Pidana pemilu pun harusnya juga ditangani secara cepat karena menyangkut tentang resuksesi kekuasaan. Dalam perubahan sistem kepemimpinan kekuasaan itu, tutur dia, sedapat mungkin harus teratur dan itu sebabnya Pemilu di Amerika Serikat pasti dilaksanakan pada bulan Juli dan tanggalnya pun sudah disebut di konstitusi.

“Jadi lama kelamaan Indonesia pun harus memiliki tradisi seperti itu. Pada tahun diselenggarakannya Pemilihan Umum, maka pada tanggal 20 Oktober sudah terpilih Presiden baru. Sebelum itu artinya Mahkamah Konstitusi sudah harus selesai menangani perkara terkait pemilu dan mestinya semua perselisihan yang berkaitan dengan proses harus sudah selesai sebelum perselisihan hasil jadi urutannya seperti itu,” terangnya.

 Dijelaskan oleh Ketua Dewan Kehormatan (DK) KPU periode 2008-2011 itu, karena sifatnya yang merupakan speedy trial dapat diibaratkan seperti sidang tilang. Sehingga sebaiknya standart operational procedure (SOP) hukum pemilu yang ada di tiap-tiap lembaga dalam sistem peradilan Pemilu harus disesuaikan dengan UU No. 10 Tahun 2016. Oleh karena itu harus dibuat peraturan khusus yang mengatur Pilkada serentak.

“Penting untuk dibuat peraturan khusus yang mengatur Pilkada serentak dan ini harus dirumuskan mumpung masih ada waktu,” tutur Jimly.

Hal lain yang juga menjadi perhatian Prof. Jimly ialah mengenai masalah hari kerja. Seperti diketahui bersama, tiap-tiap lembaga mempunyai aturan yang berbeda mengenai hari kerja. Hal ini terjadi karena mengikuti prosedur yang berlaku umum, sedangkan harapannya dengan berlakunya lex spesialis yang diatur khusus maka sistem peradilan Pemilu akan semakin sederhana dan mampu melayani peserta Pemilu dengan baik.

“Rakyat yang menjadi peserta pemilihan umum demokratis harus kita layani dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai ada banyak lembaga yang mengurus Pemilu namun tidak menjadikan Pemilu berjalan menuju arah yang lebih baik,” imbau Jimly.

Kegiatan lokakarya ini dibuka oleh Ketua KPU RI Juri Ardiantoro dan dilanjutkan dengan paparan penyelesaian sengketa tata usaha negara yang disampaikan oleh Anggota KPU Ida Budhiati. Turut hadir antara lain Hadar Nafis Gumay dan Hasyim Asy’ari selaku Anggota KPU, Ketua DKPP RI Prof. Jimly Asshiddiqie beserta Anggota DKPP Prof. Anna Erliyana, dan Saut Hamonangan Sirait, Anggota Bawaslu Nelson Simanjuntak, Hakim Agung MA, Pimpinan PT TUN Jakarta, Medan, Surabaya, dan Makassar, serta staf Setjen KPU.

 

Sumber : www.dkpp.go.id 

482x320_2283-thumbSenin, 29 Agustus 2016
Peran Penting DKPP RI Mengawal Etika Penyelenggara Pemilu

Jakarta, DKPP - Ketua DKPP Prof. Jimly Asshiddiqie beserta anggota DKPP yakni Valina Singka Subekti dan Saut Hamonangan Sirait hadir dalam kegiatan launching Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pemilihan Kepala Daerah tahun 2017 yang diselenggarakan oleh Bawaslu RI, Senin (29/8). Memberikan sambutan, Ketua DKPP menegaskan pentingnya peran lembaga DKPP dalam mendorong terwujudnya demokrasi yang berintegritas.

“DKPP lahir dengan tugas mengawal KPU sebagai penyelenggara dan Bawaslu sebagai pengawas. Dengan hadirnya lembaga ketiga ini, mudah-mudahan kinerja dari penyelenggara Pemilu di seluruh tanah air menjadi semakin baik kualitasnya. Dengan demikian, kita dapat berharap etika penyelenggara Pemilu menghasilkan Pemilu yang terpercaya. Lebih dari itu, mempelopori sistem etika politik yang dapat difungsikan dengan baik,” ujar Prof. Jimly dalam kegiatan launching IKP di Hotel Aryaduta Jakarta.

 “Etika bangsa kita harus ditegakkan. Dimulai dengan etika politik. Etika politik dimulai dengan etika Pemilu. Etika Pemilu dimulai dengan etika penyelenggara Pemilu,” imbuhnya.

Soal penegakan etika, dia berharap kedepan tidak hanya untuk penyelenggara. Juga untuk peserta dan para calon supaya etika Pemilu lebih utuh.

 

Sumber : www.dkpp.go.id 

Aryaduta-thumbSenin, 29 Agustus 2016
Prof Jimly: Pengaduan Ke DKPP Semakin Berkurang
Jakarta,DKPP - Ketua, dan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshiddiqie, Valina Singka Subekti, dan Saut H Sirait  menghadiri Grand Launching Indeks Kerawanan Pemilu Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017 di Jakarta, Senin (29/8/2016). Kegiatan yang diselenggarakan oleh Bawaslu RI ini dihadiri pula oleh Mendagri Tjahjo Kumolo, dan Wiranto, Menko Polhukam, Kepala BIN Soetiyoso, Ketua Komisi II DPR RI Rambe Kamarul Zaman, Ketua KPU RI Juri Ardiantoro, dan tamu undangan lainnya.

Jimly menerangkan bahwa pihaknya telah menerima banyak pengaduan kode etik  setiap pelaksanaan Pemilu. Akan tetapi pihaknya mencatat ada perkembangan yang baik. Pengaduan semakin hari semakin berkurang baik dari aspek kuantitas maupun kualitas, katanya.

Jimly mengatakan bahwa ada sejumlah pihak yang mengukur indeks demokrasi di Indonesia.  Indeks demokrasi Indonesia   dinilai masih kurang. Tidak masuk dalam konteks gagal, tetapi dalam kategori sedang, jelas dia.

Kategori tersebut, adalah sesuatu yang wajar.  Pihaknya menyadari bahwa pelaksanaan Pemilu di Indonesia itu sangat kompleks. Bahkan Pemilu di Indonesia ini paling kompleks di dunia. “Pemilu akan sempurna dalam waktu dekat ini sangat tidak mungkin, akan tetapi kita terus berupaya melakukan perbaikan-perbaikan dan penyempurnaan. Inilah komitmen kita,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu RI Muhammad mengatakan bahwa Pemilu tidak hanya tanggung jawab peserta Pemilu, KPU, atau Bawaslu. Akan tetapi tanggung jawab semua pihak. “Pemilu adalah hajatan rakyat. Sukses Pemilu baik proses, hasil, ada di tangan kita semua. Kami mengajak partisipatif dari semuanya menyukseskan Pemilu,” ujarnya.    

Daniel Zuchron menambahkan konsep kerawanan Pemilu adalah segala hal yang berpotensi mengganggu atau menghambat proses Pemilu yang demokratis. Ada tiga dimensi, 10 variabel, dan 31 indikator yang masing-masing memiliki bobot kontribusi yang berbeda. “Proses pemberian bobot dilakukan melalui metode analytical hierarchy process yang melibatkan para ahli dalam expert judgement,” terang dia.
sumber : dkpp.go.id 
Bali_2-thumbSelasa, 23 Agustus 2016
Ketua DKPP: Melalui UUD 1945 Indonesia Sudah Berdemokrasi Sejak Merdeka
Denpasar, DKPP - Praktik demokrasi di Indonesia memang belum seperti yang diharapkan karena memang masih banyak masalah yang harus dilalui. Maka banyak ahli yang mengatakan bahwa Indonesia baru 18 tahun berdemokrasi sehingga dianggap masih “demokrasi muda”. Apalagi indeks demokrasi Indonesia sehingga masih berada pada level tengah dan tidak masuk kategori good democracy. Hal ini disampaikan Ketua DKPP, Prof. Jimly Asshiddiqie dalam 3rd Asian Electoral Stakeholder Forum (AESF III).

Akan tetapi Jimly menambahkan tidak sepenuhnya pendapat tersebut benar, karena Indonesia sudah mengadopsi ide demokrasi sejak tahun 1945 melalui UUD 1945 yang mencakup ide demokrasi dan kedaulatan rakyat.

“Secara formal Indonesia sudah mengadopsi ide demokrasi sejak tahun 1945 ketika Indonesia merdeka melalui UUD 1945. Bahkan Pemilu pertama tahun 1955 menurut sebagian ahli merupakan Pemilu terbaik dalam sejarah Indonesia modern”, tuturnya.

Dalam sejarah tercatat, sejak Indonesia merdeka hingga saat ini Pemilihan Umum sudah dilaksanakan sebanyak sebelas kali. Pelaksanaan Pemilu tersebut dibagi ke dalam beberapa orde pemerintahan yang berkuasa dan sangat berpengaruh dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Awalnya Indonesia menerapkan demokrasi liberal yang bertahan sampai tahun 1959 dan berubah menjadi demokrasi terpimpin. Sejak saat itu sejarah demokrasi Indonesia menjadi timbul tenggelam.

Pada saat terjadinya perubahan rezim dari Orde Lama kepada Orde Baru pada tahun 1965, demokrasi Indonesia kembali mengalami perubahan. Dan selama Orde Baru yang berkuasa 32 tahun, Indonesia menyebut dirinya sebagai Demokrasi Pancasila namun pada praktiknya dikontrol oleh superpower. Dalam 32 tahun usia Orde baru, Indonesia juga melaksanakan Pemilu yang rutin tiap lima tahun sekali yang dimulai sejak tahun 1971 namun tidak dapat dikatakan berintegritas.

“Sepanjang tahun 1965 – 1997 yaitu pada masa Orde Baru, Pemilu tetap dilaksanakan secara rutin tiap lima tahun dan selama itu juga Pemilu di Indonesia jauh dari kata berintegritas,” jelas Jimly.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Ketua Dewan Kehormatan (DK) KPU tahun 2008 - 2011, baru pada tahun 1999 Indonesia dapat menyelenggarakan pemilu berintegritas dan ditandai dengan dibentuknya komisi independen yang bertugas mengurus Penyelengaraan Pemilu. Dan sejak tahun 2004, Indonesia telah melaksanakan Pemilihan Presiden secara langsung yang berlangsung dengan sukses dan mendapat respon positif dari berbagai pihak, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

3rd Asian Electoral Stakeholder Forum (AESF III) diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI bekerjasama dengan Asian Network for Free Eletions (ANFREL) dan bertempat di Discovery Kartika Plaza Hotel Bali. Forum ini melibatkan lembaga Penyelenggara Pemilu se-Asia Pasifik, lembaga penggiat dan pemerhati Pemilu se-Asia Pasifik, serta penyelenggara pemilu di Indonesia.
 
sumber: dkpp.go.id 


« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 164 165 Next »
CopyRight © jimly.com 2007 - 2008