Headercontent

Cari Buku

KONTEN
Buku14
Makalah144
Tanya Jawab4568
Kegiatan692
Liputan Media441
Galeri Foto2293


Anda Pengunjung Ke:
3765805
September
SunMonTueWedThuFriSat
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
10sep14-thumbRabu, 10 September 2014
Jimly: Keputusan Soal RUU Pilkada Harus Dipertimbangkan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshidiqie mengatakan, polemi terkait RUU Pilkada harus diselesaikan dengan mengambil keputusan dengen mempertimbangkan kepentingan bangsa dan negara. Tidak hanya mempertimbangkan kepentingan kelompok tertentu.

"Baik pemilihan langsung atau tidak langsung sama-sama konstitusilonal. Tinggal dipilih dengan pertimbangan kepentingan bangsan dan negara, kepentingan yang lebih luas," kata Jimly di kantor Komisi Yudisial, Jakarta, Selasa (9/9).

Mantan ketua Mahkamah Konstitusi itu menilai, sikap pemangku kepentingan yang terjadi saat ini memperlihatkan perubahan terlalu ekstrim. Sehingga mengundang reaksi kontraproduktif. Menurutnya pemilihan gubernur dan bupati merupakan pemilihan dua kepala daerah dengan wewenang dan tanggung jawab yang berbeda.

Kabupaten membawahi banyak kawasan pedesaan. Tentu sjaa syarat berdemokrasi di desa berbeda dengan di wilayah ibu kota provinsi. Selain itu, untuk mendidik masyarakat desa berdemokrasi menurutnya telah dibentuk UU Desa. Jimly menilai sistem pemilihan kepala daerah di tingkat provinsi dengan tingkat kabupaten/kota tidak harus sama.

"Tidak perlu sama persis, jangan pukul rata. Dalam perbedaan tersebut dipilih mana yang harus langsung, mana yang tidak," ujar dia.

Jika masalah politik uang dijadikan pertimbangan perubahan, Jimly justru berpendapat politik uang bukan masalah utama. Menurutnya, politik uang yang tejadi jika pilkada digelar langsung atau tidak langsung akan sama saja.

"Sama saja, selama nafsu orang berburu kekuasaan itu kan berkolaborasi dengan nafsu untuk berburu kekayaan. Sistem langsung atau tidak langsung sama saja," ungkapnya.

 

sumber : 

 http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/09/09/nbmpu9-jimly-keputusan-soal-ruu-pilkada-harus-dipertimbangkan

1_september-thumbSenin, 01 September 2014
Jimly: Capres 2 Pasang, Bisa Pertama dan Terakhir

TEMPO.CO, Depok - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie mengatakan pemilihan presiden yang diikuti hanya dua calon presiden seperti tahuni ini bisa jadi yang terakhir. Soalnya, pada 2019 nanti, pemilihan umum akan dilakukan secara serentak, baik pemilihan legislatif maupun presiden.

"Kita baru kali ini, makanya harus dicatat, ini mungkin yang pertama dan terakhir karena 2019 nanti akan serentak," kata Jimly saat menghadiri acara "Pembukaan Sarasehan Nasional Ulama Pesantren dan Cendekiawan" di Pondok Pesantren Al-Hikam, Beji, Depok, Sabtu, 30 Agustus 2014. (Baca juga: Ahok Sebut Jokowi Baru Tiga per Empat Presiden) 

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini juga mengatakan, mulai pemilihan 2019, semua partai politik berhak mengajukan calonnya masing-masing. Mereka tak lagi menunggu perolehan kursi di parlemen untuk mengajukan calon. "Semua partai akan memiliki hak yang sama mengajukan calon presiden," katanya. Karena itu, Jimly kembali menegaskan kemungkinan besar panasnya pilpres 2014 ini tak terjadi lagi. "Makanya kita nikmati saja dulu, enggak usah tegang, alamiah saja," katanya.

Menurut Jimly, panasnya pilpres 2014 adalah sesuatu yang alamiah tanpa dipaksakan. Hal itu sebagai dampak dari bangsa kita yang belum punya pengalaman memiliki dua capres. "Kita punya pilpres yang membelah dua bangsa karena capres hanya dua," katanya.

Hal itu, kata Jimly, berbeda dengan negara demokrasi lain yang sudah matang, seperti Amerika. Negara Abang Sam itu sudah dua setengah abad menjalani pilpres dengan dua pasangan calon. "Amerika sudah biasa, nah ini baru kali ini," katanya.

Seperti diketahui, pilpres 2014 hanya diikuti oleh dua pasangan calon, yaitu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Pemilihan diwarnai serang-menyerang dengan kampanye hitam. Pemilu berakhir dengan drama tidak diterimanya hasil pilpres oleh Prabowo-Hatta.

ILHAM TIRTA

 

sumber : 

 http://pemilu.tempo.co/read/news/2014/08/30/269603280/Jimly-Capres-2-Pasang-Bisa-Pertama-dan-Terakhir

Dkpp-tak-akan-turuti-semua-permintaan-pengadu-je8-thumbRabu, 20 Agustus 2014
DKPP Tak Akan Turuti Semua Permintaan Pengadu

JAKARTA - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memiliki pendapat berbeda dalam menjalankan putusannya. DKPP mengaku bakal selektif dalam memutuskan ada atau tidaknya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan para penyelenggara pemilu.

"Keputusan DKPP lebih ringan, kita bisa memecat saja. Kalau enggak terbukti kita enggak hukum. Maklum, pengadu ini orang-orang marah, cari-cari alasan. Jangan juga dituruti semua dong," ujar Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie di Kantor Bawaslu, Jakarta, Selasa (19/8/2014).

Eks ketua Mahkamah Kontitusi (MK) ini menyatakan, pihaknya akan memutuskan perkara berdasarkan pelanggaran etik penyelenggara pemilu. Ia mengaku tak ingin mencampuri ketentuan hukum di luar kewenangan DKPP.

Selanjutnya, kata dia, modal DKPP untuk memvonis apakah para penyelenggara pemilu itu melanggar etis atau tidak dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya, ditentukan berdasarkan bukti dan fakta persidangan.

"Kalau memang terbukti, kita benarkan. Kalau tidak terbukti, mau ngotot, tidak ada buktinya ya bagaimana?" ungkapnya.

Sebaliknya, kata Jimly, kewajiban DKPP akan menjatuhkan sanksi jika ditemukan pelanggaran tersebut. Dia mengatakan, sanksi yang dijatuhkan akan ditentukan berdasarkan tingkatan serta tindakan yang telah dilakukan.

"Tapi kalau memang benar ada bukti, kita kasih sanksi. Kita harus tegas, sanksinya berat atau ringan," tambahnya.

 

sumber : 

 http://pemilu.sindonews.com/read/892979/113/dkpp-tak-akan-turuti-semua-permintaan-pengadu

Z2-thumbRabu, 20 Agustus 2014
Jimly: DKPP Umumkan Putusan Sidang Kamis Pukul 11.00 WIB

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie mengaku akan mengeluarkan putusan dengan pengadu pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa lebih dulu beberapa jam dari Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis 21 Agustus 2014. Sebelumnya DKPP menjadwalkan akan mengeluarkan putusan pukul 14.00 WIB.

"Kita duluan pukul 11.00 WIB, tadinya kita mau pukul 14.00 WIB (berbarengan dengan MK). Ya sudah kita duluan, yang penting harinya sama. Sana (MK) juga putusan sudah selesai, tinggal dibaca," kata Jimly di kantornya, Gedung Bawaslu lantai 5, Jakarta, Selasa (19/8/2014).

Jimly yang juga Ketua MK periode pertama itu menuturkan, tak ada alasan kuat mengumumkan putusan DKPP lebih dulu terkait perkara sengketa Pilpres 2014. Karena di DKPP hanya menyidangkan dan memutuskan perkara ketidakpuasan peserta pemilu terhadap kinerja penyelenggara pemilu.

"MK kan lebih lengkap sidangnya. Saksinya lebih banyak, karena yang diperjuangkan lebih serius di sana. Di sini kan (DKPP) karena tidak puas dengan orangnya saja," tutur dia.

Jimly menegaskan, putusan DKPP nantinya tidak akan dan tidak bisa mempengaruhi putusan di MK. "Saya sarankan sejak awal, fokus di MK saja, di DKPP tambahan saja, maka berjuang mereka di sana," tandas Jimly.

Pasangan capres dan cawapres Prabowo-Hatta mengadukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diadukan ke DKPP. Alasannya, diduga ada pelanggaran etika dalam penyelenggaraan Pilpres 2014. (Sss)

(Mevi Linawati)

 

sumber : 

 http://indonesia-baru.liputan6.com/read/2093399/jimly-dkpp-umumkan-putusan-sidang-kamis-pukul-1100-wib

Nomor-urut-capres-010614-wsj-6-thumbMinggu, 17 Agustus 2014
Momen Maaf-maafan, Pasangan Capres Diminta Hadiri Putusan DKPP

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie berharap, kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) hadir saat putusan DKPP pada 21 Agustus mendatang.

"Ini ada kami bahas kemungkinan kedua paslon (pasangan calon), apakah nanti sesudah putusan atau pas putusan, kedua paslon hadir. Kalau bisa dua-duanya hadir, nah saya tanya dulu," kata Jimly dalam sidang DKPP, di Gedung Kemenag, Jakarta Pusat, Jumat (15/8/2014) malam.

Kuasa hukum Prabowo-Hatta, Mahendradatta mengaku akan menyampaikan hal tersebut kepada kliennya. Hal sama juga diakui kuasa hukum Jokowi-JK, Sandy Situngkir yang mengaku akan berkoordinasi dengan klien dan timnya.

"Karena info baru didapatkan, nanti coba kita klarifikasi ke yang bersangkutan, setelah itu baru kami sampaikan," ujar Mahendratta yang diamini Sandy.

Momen Saling Memaafkan

Jimly mengatakan, usai sidang malam ini tidak ada lagi persidangan. Namun jika nanti kedua pasangan capres bisa hadir, maka akan menjadi momen penting untuk menerima hasil sengketa Pilpres dengan legowo.

"Artinya, kita tidak ada sidang lagi karena nanti langsung putusan, begitu pun di MK nanti putusan itu, harus dihormati oleh semua pihak. Kalau di MK kan nasib peserta Pemilu. Cuma bedanya di sini nasib penyelenggara Pemilu, tapi harapan kita sebagai bangsa, urusan Pilpres ini berakhir dengan putusan MK dan DKPP," ujar Jimly berharap.

Jimly menegaskan, kedua kubu menyampaikan harapannya. Karena jika kedua pasangan capres bisa hadir dalam putusan sidang DKPP nanti, adalah hal yang sangat positif. "Kami membayangkan alangkah baiknya dua-duanya hadir di sini, bisa kita manfaatkan untuk salam-salaman, begitu kira-kira."

"Tolong nanti sesudah sidang Anda bicarakan dengan prinsipal, segera beritahu kami. Dua-duanya, kalau satu OK dan satu nggak, kami nggak akan keluarkan panggilan kalau cuma salah satu yang bisa," tandas Jimly.

 

sumber : 

 http://indonesia-baru.liputan6.com/read/2091749/momen-maaf-maafan-pasangan-capres-diminta-hadiri-putusan-dkpp



« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 138 139 Next »
CopyRight © jimly.com 2007 - 2008