Headercontent

Cari Buku

KONTEN
Buku14
Makalah147
Tanya Jawab4655
Kegiatan697
Liputan Media445
Galeri Foto2305


Anda Pengunjung Ke:
3943077
December
SunMonTueWedThuFriSat
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
Jimly2-thumbSelasa, 11 Nopember 2014
Jimly: Advokat Lokal Harus Bisa Bersaing dengan Advokat Asing

Jakarta, GATRAnews - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Assidiqie berharap agar hukum sekarang ini dapat terpenuhi masa-masanya sesuai dengan keinginan dan harapan rakyat soal penegakan hukum. Jimly mengatakan, agar terpenuhi berbagai harapan penegakan hukum itu, ia menyambut positif atas dibentuknya organisasi yang membawahi standard kompetensi khusus auditor hukum Indonesia dan yang menjadi pelopornya adalah Asosiasi Auditor Hukum Indonesia (Asahi).

 

"Ini profesi auditor dan ini baru di Indonesia. Bahkan termasuk didunia. Kita mendahului profesi ini tersendiri dan Asahi menjadi organisasi pelopornya," ujar Jimly, di gedung Komisi Yudisial, Senin (10/11). Terkait perkembangam hukum saat ini, diakui Jimly sangan pesat perkembangannya. Terlebih nanti menyambut economic global yang dimana pengacara-pengacara asing bisa masuk di Indonesia.

 

Namun pria yang kini menjabat sebagai Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) itu, meminta kepada semua advokat untuk tidak gentar. "Para lawyer tidak boleh takut. Yang penting kita bisa melaksanakan profesi hukum sesuai dengan kemajuan jaman," ujarnya.

 

Lebih jauh dewan penasehat Asahi ini menambahkan, kedepan dibutuhkan para sarjana-sarjana hukum untuk bisa menjadi sentral dan perubahaan dalam profesi hukum, advokat, jaksa,  arbiter dan saat ini auditor. "Sekarang ini banyak pelaku hukum, tapi dalam prakteknya banyak pelayan hukum yang tidak sesuai perannya. Oleh karena itu diperlukan peran auditor dimana hukum nanti harus ada yang sifatnya melayani," kata Jimly.

 

Sementara itu dilokasi yang sama, Ketua Asahi, Qomaruddin menjelaskan, Asahi dibentuk sebagai wadah auditor hukum. Kata Qomaruddin, Asahi dibentuk sebagai respon atau jawaban dari kondisi carut-marutnya kepatuhan hukum atas pelaksanaan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

 

"Ketika reformasi bergulir, termasuk dibidang hukum, ternyata kondisi kepatuhan hukum justru malah tidak meningkat," ujar Komaruddin. Atas kondisi keperihatinan itulah, kata Qomaruddin, saat ini dibutuhkan pentingnya pengawasan birokrasi untuk menyamakan persepsi. "Asahi berkeinginan mewujudkan dan mempertahankan kehidupan masyarakat yang teratur, damai, tentram dan sejahtera, bahagia, adil dan makmur," tandas Qomaruddin.

 

sumber : 

 http://www.gatra.com/hukum-1/92528-jimly-advokat-lokal-harus-bisa-bersaing-dengan-advokat-asing.html

Z2-thumbKamis, 09 Oktober 2014
Ketua DKPP : Posisi Presiden RI Kuat Sulit Dimakzulkan
suarasurabaya.net - Profesor Jimly Asshiddiqie Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengungkapkan posisi presiden Republik Indonesia sangatlah kuat, bahkan lebih kuat daripada Presiden Amerika Serikat.

Hal ini diungkapkan Jimly, menjawab keresahan sebagian masyarakat terkait posisi parlemen yang dikuasai oleh Koalisi Merah Putih (KMP).

�yang sekarang terjadi ini gejala divided government, ini tidak akan membuat pemerintahan hancur, Presiden RI disini kuat karena memiliki veto, dalam hal legislasi Presiden RI lebih kuat daripada Amerika, seandainya Presiden RI tidak setuju dengan RUU, Presiden bisa veto,� terang Jimly di ruang kerjanya, Rabu (8/10/2014).

Seperti diketahui, dengan terpilihnya Pimpinan DPR dan MPR dari Koalisi Merah Putih, muncul spekulasi dari beberapa masyarakat bahwa Pemerintahan kedepan akan collaps, dan bukan mustahil apabila Presiden terpilih nantinya akan dimakzulkan.

�Itu cuma prasangka saja, justru ini bagus untuk perkembangan demokrasi di Indonesia, jangan dianggap negatif,� kata Jimly.

Menurutnya, memang gejala politik seperti saat ini belum terbiasa di Indonesia, namun diperlukan perangkat-perangkat lain untuk saling menunjang, di lain waktu akan muncul solusi, sistem veto juga akan berjalan.

Mantan Ketua MK ini mencontohkan mengenai RUU Free Trade Zone yang telah disahkan DPR namun tidak diundangkan, karena tidak disetujui oleh Presiden. Diprediksi, dalam waktu 5 tahun mendatang, bukan hal yang mustahil apabila Presiden terpilih akan melakukan hal serupa.

�Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, ini justru malah bagus, biarlah fungsi Pemerintah, fungsi MPR, fungsi DPR bekerja dan berlomba-lomba untuk mengabdi kepada rakyat,� papar Jimly.

Terkait isu pemakzulan (impeachment) Presiden, Jimly menegaskan hal itu sangat sulit terjadi selama Presiden tidak terbukti melanggar hukum, korupsi dan lainnya. �Impeachment lebih sulit daripada mengubah UUD 1945, karena membutuhkan persetujuan 3/4 anggota MPR, sulit dibayangkan impeachment terjadi di Indonesia,� tegasnya.

Jimly juga berharap kepada para pemangku kepentingan untuk bekerja secara inklusif. �Semua pihak harus membuka diri, kuncinya inklusifisme di semua bidang, jangan mengedepankan ego masing-masing karena akal sehat akan menuntun kita pada kebenaran,� tutupnya.(faz/rst)

Editor: Restu Indah
 
sumber : 
 http://politik.suarasurabaya.net/news/2014/141981-Ketua-DKPP-:-Posisi-Presiden-RI-Kuat-Sulit-Dimakzulkan
20_september-thumbJum'at, 03 Oktober 2014
Jimly: Hakim MK Harus Lihat Pesan Moral UU Pilkada

JAKARTA - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie angkat bicara soal gugatan UU Pilkada. Jimly meminta agar hakim MK bersikap progresif dengan melihat pesan moral dari UU Pilkada tersebut. Bukan sekedar membaca struktur bahasanya.
    
"Hakim MK harus lebih progresif membaca konstitusi dengan menggunakan moral reading atau kacamata moral," ujar Jimly saat menghadiri pelantikan anggota DPR, kemarin (1/10). Menurut dia, jika ternyata pesan moral dari UU Pilkada itu tidak bagus tentu harus disikapi.
    
Sikap itu penting memastikan bagaimana kebijakan negara kedepannya. Apakah menggunakan pilkada langsung atau tidak langsung. "Itu semua tentu diserahkan ke para hakim," ujar Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tersebut.
     
Jimly juga memberikan masukan pada para penggugat UU Pilkada tersebut. Gugatan harusnya diajukan bukan sekedar uji materi, tapi juga uji formil. Menurut dia, perbedaan permohonan itu bisa berdampak besar. "Jika uji materi maka nantinya perubahannya hanya pada salah satu materi dalam UU pilkada," jelasnya.
     
Hal kondisinya berbeda jika yang diajukan uji formil. Maka semua hal yang ada dalam UU Pilkada ini bisa diubah. "Oleh karena itu saya minta agar uji materi sekaligus formil," tegasnya.
     
Lalu, bagaimana legal standing? Atau kedudukan hukum para pemohon ? Menurut Jimly, kedudukan hukum PDIP sebagai partai yang menolak UU Pilkada sudah jelas dan tidak bisa dipertanyakan lagi. Meski begitu masyarakat juga tetap bisa sebagai pemohon. Pasalnya masyarakat juga merasa ada hak mereka yang dipangkas dalam UU Pilkada.
     
Dalam kesempatan itu Jimly juga menyikapi rencana pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu).

"Penting untuk diketahui bersama, isi perppu itu seperti apa," katanya. Pemerintah juga harus bisa menjelaskan apa kegentingan menerbitkan perppu tersebut.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyikapi berbeda terkait rencana terbitnya perppu terkait pilkada. Dia menuding mekanisme yang ditempuh SBY mengeluarkan perppu kurang tepat.

Perppu itu sendiri nantinya menurut Fadli Zon tak serta merta langsung berlaku. "Sebab aturannya harus dirapatkan lagi oleh DPR. Dari situ diputuskan bisa atau tidak digunakan," ujarnya.
     
Terpisah, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyebut partainya mendorong langkah SBY menerbitkan Perppu. Upaya itu dinilai Muhaimin sebagai bentuk mendorong demokrasi Indonesia kea rah yang lebih maju. "Kami juga akan meminta bantuan dari fraksi-fraksi lain," ujarnya.
    
Rencana terbitnya perppu terkait pilkada juga mendapatkan perhatian KPK. Lembaga antirasuah tersebut berharap keberadaan perppu bisa mengatasi persoalan korupsi dalam pemilihan kepala daerah.

Menurut Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, hingga saat ini KPK memang belum melakukan kajian seberapa tepat perppu itu dikeluarkan.
     
"Namun, selama ini KPK telah menyimpulkan jika pemilihan kepala daerah tidak langsung justru akan menimbulkan korupsi yang lebih sistemik dan dahsyat," ujarnya.

Jika nanti diterbitkan perppu, KPK akan melihat sejauh mana lembaran negara itu bisa meminimalisir korupsi pada proses pemilihan kepala daerah, terutama pilkada langsung.
     
"Pilkada langsung tetap harus diatur bagaimana potensi korupsinya bisa diminimalisir," ujar Bambang. Mantan advokat itu mengatakan selama ini produk pilkada langsung kerap dicap banyak menimbulkan korupsi. Hal itu ditunjukan dengan bukti adanya sekitar 300-an kepala daerah hasil pemilihan langsung yang terjerat korupsi.
     
"Tapi kalau dilacak, anggota DPRD atau parlemen yang terlibat korupsi lebih banyak lagi, ada sekitar 3 ribuan orang," kata Bambang.

Jumlah itu berarti 10 kali lipat dari kepala daerah yang terjerat korupsi. Korupsi yang terjadi jika pilkada tidak langsung juga akan bersifat sistematis dan nilainya bakal lebih fantastis.(gun/dim/aph/idr)

 

sumber : 

http://www.jpnn.com/read/2014/10/02/261308/Jimly:-Hakim-MK-Harus-Lihat-Pesan-Moral-UU-Pilkada-

Img_6009__jpg-thumbKamis, 02 Oktober 2014
Dua Jurus Penangkal UU Pilkada Versi Jimly Asshiddiqie

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tak ada guna Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau Pemerintah mengajukan uji materi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah ke Mahkamah Konstitusi. Pemerintah tak memiliki legal standing atas undang-undang yang dibuatnya sendiri.

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshiddiqie menjelaskan cukup masyarakat, LSM, akademisi saja yang mengajukan uji materi UU Pilkada. Sehingga Pemerintah tak perlu repot mengajukan karena sudah ikut membahas UU tersebut bersama DPR.

Pemerintah atau presiden bisa saja tidak menandatangani undang-undang yang baru disahkan tersebut. Di Indonesia, sudah ada lima undang-undang yang tidak ditandatangani oleh presiden. Salah satunya  adalah Undang-Undang Penyiaran.

Saran Jimly, ada dua cara yang bisa ditempuh. Pertama ada dua cara yang bisa dilakukan presiden yakni mengkritik UU tersebut. Artinya, presiden menandatangani UU Pilkada dengan catatan-catatan. "Presiden boleh mengritik undang-undang," ujar Jimly di Jakarta, Selasa (30/9/2014).

Atau, Presiden SBY yang juga Ketua Umum Partai Demokrat bisa menginstruksikan kadernya di DPR mengubah UU itu melalui legislatif review. "Partai Demokrat di DPR bisa mengambil inisiatif mencabut atau mengubah kembali Undang-Undang Pilkada itu," saran Jimly.  

Cara kedua, dengan mengefektifkan upaya judicial review di MK. Jimly menyarankan, para pihak yang mengajukan judicial review atau uji materi UU Pilkada harus memperkuat argemen-argumennya. Bukan hanya melalui materi tapi juga menguji formil UU.

Pengujian formil UU Pilkada meliputi prosedur pembentukan, prosedur pengesahan, bahkan format undang-undangan itu.
"Maka, para pemohon judicial review harus jeli. Jangan hanya menguji secara materil tapi uji formilnya juga," papar mantan Ketua MK itu.

 

sumber : 

 http://www.tribunnews.com/nasional/2014/10/01/dua-jurus-penangkal-uu-pilkada-versi-jimly-asshiddiqie

2oktober14-thumbKamis, 02 Oktober 2014
SBY Tak Bisa Batalkan UU Pilkada, Tinggal Tunggu Langkah Jokowi

Solopos.com, JAKARTA — Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) diminta segera mengusulkan pembahasan kembali Undang-Undang Pemilihan Umum Kepala Daerah (UU Pilkada) sebagai solusi polemik atas berakhirnya pilkada langsung di Tanah Air.

Pakar hukum dan tata negara yang saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jimly Asshiddiqie, mengatakan polemik hilangnya hak pilih rakyat dalam pilkada sebaiknya diselesaikan saat pemerintahan baru yang dipimpin Jokowi-JK.

Sekarang, jelasnya, RUU Pilkada sudah telanjur disahkan oleh DPR melalui mekanisme voting oleh DPR periode 2009-2014. Jimly yang pernah menjabat sebagai Ketua MK periode 2003-2008 optimistis Jokowi-JK mampu mengembalikan hak demokrasi rakyat Indonesia.

“Jokowi sebagai presiden bisa mengusulkan pembahasan UU tersebut saat pemerintahannya. Setelah diusulkan oleh pemerintah, DPR baru akan membahas lagi UU tersebut,” katanya kepada Bisnis/JIBI, Senin (29/9/2014).

Presiden sekaligus pemimpin Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Partai Demokrat, jelasnya, bisa menjadikan pembahasan RUU Pilkada sebagai bahan pelajaran untuk kembali mendukung saat pemerintah Jokowi-JK mengusulkan kembali pembahasan RUU yang telah menjadi UU Pilkada itu.

Selain itu, wakil presiden terpilih, Jusuf Kalla menyebut bahwa SBY pun juga tidak punya legal standing untuk menggugat UU tersebut. “Presiden ikut dalam penyusunan dan menyetujuinya. Jadi tidak bisa mengajukan gugatan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi [MK],” katanya.

Sebagai presiden, jelasnya, dia juga ikut membuat undang-undang. “Undang-undang itu dibuat secara bersama-sama antara pemerintah dan DPR,” katanya.

 

sumber : 

  http://www.solopos.com/2014/09/30/pilkada-langsung-berakhir-sby-tak-bisa-batalkan-uu-pilkada-tinggal-tunggu-langkah-jokowi-540193

 



« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 139 140 Next »
CopyRight © jimly.com 2007 - 2008