Headercontent

Cari Buku

KONTEN
Buku5
Makalah169
Tanya Jawab5197
Kegiatan843
Liputan Media452
Galeri Foto2353


Anda Pengunjung Ke:
5887616
February
SunMonTueWedThuFriSat
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627281234
482x320_2373-thumbSabtu, 24 Desember 2016
Ketua DKPP: Pembubaran Parpol Harus Tetap Melalui Proses Hukum

Makassar, DKPP- Akhir-akhir ini ramai diberitakan oleh media massa terkait usulan agar Bawaslu memiliki kewenangan untuk membubarkan partai politik. Usulan itu disampaikan oleh Ketua DKPP, Prof. Jimly Asshiddiqie saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara KPU, Bawaslu, dan DKPP dengan Panitia Khusus RUU Penyelenggaraan Pemilu Komisi II DPR RI (17/12) lalu.

Prof Jimly menilai pemberitaan tidak tepat. Menurutnya ada kesalahpahaman atas apa yang disampaikan. Bahkan parpol dan sebagian masyarakat langsung merespons dan meminta agar kebijakan itu dikaji ulang. Demi meluruskan persepsi tersebut, Prof. Jimly menegaskan, pembubaran parpol harus tetap melalui proses hukum.

 “Yang di maksud bahwa Bawaslu boleh mengusulkan pembubaran parpol ke Mahkamah Konstitusi (MK), dan tetap MK yang putuskan,” terang dia saat menjadi narasumber dalam diskusi bersama insan pers yang diselenggarakan Bawaslu Provinsi Selawesi Selatan di Hotel Horison Ultima, Makassar, Jumat (23/12).

 “Bukannya Bawaslu yang membubarkan. Banyak yang salah paham,” tambah Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia ini.

 Prof. Jimly menjelaskan lebih lanjut bahwa parpol tidak boleh dibubarkan selain melalui MK. Dia pun menegaskan kembali bahwa MK-lah satu-satunya tempat untuk membubarkan parpol.

“Tidak boleh kebebasan orang berekspresi, apalagi parpol dibubarkan tanpa melalui proses pengadilan. Hanya saja, lanjutnya, ini persoalan siapa yang boleh mengusulkan,” tambahnya

 “Kalau pelanggaran pemilu, Bawaslu yang mengusulkan. Namun, ini harus diatur dulu prosedur dan syaratnya,” tutupnya.

 

Sumber : www.dkpp.go.id 

482x320_2372-thumbJum'at, 23 Desember 2016
Ketua DKPP: Penyelenggara Pemilu Adalah Cabang Kekuasaan Kempat

Makassar, DKPP – Teori kekuasaan dalam konteks demokrasi selama ini mengenal ada tiga cabang kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hampir tidak ada yang mengkritisi dengan tiga cabang kekuasaan di atas meskipun zaman terus berubah dan dalam realitasnya sumber-sumber kekuasaan juga banyak bertambah.

 Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Jimly Asshiddiqie menyebutkan, pandangan yang meyakini hanya ada tiga cabang kekuasaan seperti dikenalkan oleh Montesquieu tersebut sebenarnya kurang relevan lagi untuk saat ini. Menurutnya, dalam era demokrasi di mana pemilu menjadi core bussines-nya, maka keberadaan  penyelenggara pemilu sangat penting. 

 Untuk itu, dia menilai, penyelenggara Pemilu patut dimasukkan sebagai cabang kekuasaan keempat. Hal tersebut disampaikan saat menjadi salah satu  narasumber pada kegiatan Focus Group Discussion dengan tema “Orientasi Wartawan Peliputan Pemilu” yang diselenggarakan Bawaslu Prov. Sulawesi Selatan di Hotel Horison Ultima Makassar, Jumat (23/12). 

 “Menurut Montesquieu cabang kekuasaan itu ada tiga, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pada abad keduapuluh, cabang kekuasaan itu menjadi empat. Ada eksekutif, legislatif, yudikatif dan media. Itu kata para ahli ilmu politik. Tapi menurut saya sekarang teori itu sudah kuno. Zaman sekarang, kedudukan pers itu dalam posisi cabang keempat, bukan lagi dalam rombongan eksekutif, legislatif dan yudikatif, tetapi dalam arti luas; state, civil society, market and media,” jelas Guru Besar  Hukum Tata Negara  Universitas Indonesia itu.

 Prof. Jimly menerangkan, state dalam arti khusus atau dalam arti sempit empat cabangnya antara lain eksekutif, legislatif, yudikatif, juga lembaga penyelenggara pemilu. Alasannya, para pejabat eksekutif, legislatif adalah peserta pemilu. Para pejabat yudikatif adalah mereka yang mengadili hasil pemilu. 

“Penanggung jawab demokrasi ini adalah Penyelenggara Pemilu. Jadi Penyelenggara Pemilu harus dirancang jadi cabang keempat,” tegasnya.

 Lembaga Penyelenggara Pemilu menjadi lembaga strategis. Dalam undang-undang disebutkan bahwa Pemerintah wajib menyediakan segala hal yang dibutuhkan oleh lembaga Penyelenggara Pemilu. Oleh karena itu, sebagai cabang kekuasaan keempat, lembaga penyelenggara pemilu perlu menyiapkan diri dari mulai SDM, kepegawaian, kelembagaan, dan keperluannya lainnya.

 Hadir dalam kegiatan ini Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sulsel yakni L. Arumahi, Azri Yusuf, dan Fatmawati, serta peserta dari insan pers.

 

Sumber: www.dkpp.go.id 

482x320_2368-thumbRabu, 21 Desember 2016
DKPP Adakan Lokakarya Pengembangan Etika dengan Perguruan Tinggi

Bogor, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam tiga hari ini, Rabu-Jumat (21-23/12), mengadakan lokakarya pengembangan etika berbangsa dengan perguruan tinggi (PT) di Bogor, Jawa Barat. Acara dengan tema Pengembangan Etika Melalui Perguruan Tinggi mengundang 150 peserta dari 21 PT di Indonesia.

Ketua DKPP Prof Jimly Asshiddiqie dalam sambutan pembuka menyebut, pengenalan etika melalui perguruan tinggi sangat strategis. Dunia kampus adalah tempat belajar mengajar sekaligus pembentuk karakter anak bangsa. Tokoh nasional di negeri ini juga mayoritas dilahirkan dari perguruan tinggi.

“Hukum itu harus diimbangi oleh etika. Kita harus install etika ke hukum. Menarik, kalau pengenalan etika ini dilakukan oleh perguruan tinggi,” terang Prof Jimly, Rabu (21/12) malam.

Bagi Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia Jakarta, hari ini, pendekatan hukum bukanlah segala-galanya. Pendekatan hukum adalah upaya terakhir untuk menyelesaikan masalah. Untuk itu, saatnya memperkenalkan pendekatan etis untuk menyelesaikan persoalan bangsa ini, terutama untuk jabatan publik. Tujuannya tidak lain untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi. 

“Proses hukum itu lama. Kalau kita mengikuti doktrin hukum akan memengaruhi nama baik institusi. Jadi tujuan sistem etika bukan untuk menyelamatkan atau membalas dendam individu, tapi untuk menyelamatkan institusi,” tutur Prof Jimly.

Selain Ketua DKPP Prof Jimly Asshiddiqie, acara ini juga dihadiri oleh tiga Anggota yakni Dr Nur Hidayat Sardini, Prof Anna Erliyana, dan Endang Wihdatiningtyas. Pejabat sekretariat DKPP yang hadir adalah Kepala Biro Ahmad Khumaidi, Kabag Umum Yusuf, Kabag Pengaduan Dini Yamashita, dan Kabag Persidangan Osbin Samosir.

 

Sumber : www.dkpp.go.id 

Pontianak2-thumbSenin, 19 Desember 2016
Sinergi Kemitraan Penyelenggara Pemilu Melalui Bimtek Terpadu
Pontianak, DKPP - Dalam rangka persiapan pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2017, KPU, Bawaslu, dan DKPP menyelenggarakan Bimbingan Teknis Terpadu di Pontianak, Senin (19/12). Kegiatan Bimbingan Teknis Terpadu Pemungutan, Penghitungan, Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pilkada Tahun 2017 ini merupakan rangkaian kegiatan yang sebelumnya telah dilaksanakan di Kota Manado (15/12).

Dalam sambutan pembukaan, Ketua DKPP Prof. Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa Bimtek Terpadu adalah bentuk sinergi kemitraan yang baik antara KPU dan Bawaslu. Karena menunjukkan hubungan KPU dan Bawaslu telah semakin harmonis. Namun, Jimly mengingatkan agar jangan melupakan  bahwa sebenarnya kedua lembaga ini memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda dalam kerangka lembaga penyelenggara Pemilu.

“Acara ini adalah bentuk partnership antara KPU dan Bawaslu yang berjalan sudah cukup baik, namun jangan karena terlalu akrab hingga lupa dengan independensi. Karena KPU dan Bawaslu di mata masyarakat adalah dua lembaga yang mempunyai profesionalitas, tanggung jawab dan independensi masing-masing,” ujarnya.

Prof. Jimly menambahkan keterpaduan yang sudah ada antara KPU dan Bawaslu jika dilihat dalam konteks seni adalah untuk menghadirkan pelayanan yang lebih professional dengan tetap independen di bidang masing-masing sesuai dengan aturan hukum pemilu dan aturan etika pemilu.

Terkait dengan kode etik, menurut Guru Besar Hukum Universitas Indonesia itu ada salah satu permasalahan kode etik yang sering dianggap remeh yaitu masalah administrasi. Menurutnya tertib administrasi memang sengaja dikategorikan sebagai pelanggaran etik agar tidak dianggap remeh oleh penyelenggara Pemilu karena bisa menjadi sumber dari berbagai masalah. Karena salah satu kelemahan penyelenggara Pemilu adalah jadwal yang padat sehingga penyelenggara bekerja selalu tergesa-gesa dan administrasinya sering tidak diperhatikan dengan baik.

“Dengan hadirnya kasubbag atau staf sekretariat dalam bimtek ini, mudah-mudahan bisa menjadi motor pengingat rekan-rekannya di sekretariat bahwa tertib administrasi itu penting sekali,” Ketua Dewan Kehormatan KPU periode 2008-2011 mengingatkan.

Pembukaan kegiatan Bimtek Terpadu dihadiri oleh Ketua KPU RI Juri Ardiantoro, didampingi Komisioner KPU antara lain Hadar Nafis Gumay, Ida Budhiati, Arif Budiman, dan Ferry Kurnia Rizkiyansyah. Dari DKPP hadir Prof. Jimly Asshiddiqie selaku Ketua, sedangkan dari Bawaslu hadir Anggota Nasrullah.

Bimtek terpadu diadakan selama tiga hari dari Senin-Rabu (19-21/12) di Hotel Harris, Pontianak.  Peserta bimtek adalah jajaran KPU dan Bawaslu 96 daerah dari 101 daerah yang akan melaksanakan Pemilukada pada Pebruari 2017. Sebagian besar berasal dari regional  Indonesia Bagian Tengah dan Indonesia Bagian Barat. Jumlah peserta sesuai undangan KPU sekitar 396 orang penyelenggara Pemilu. 
sumber:dkpp.go.id 
Sidang-thumbJum'at, 16 Desember 2016
Prof Jimly Tegaskan Mengenai Pentingnya Kode Etik Peserta Pilkada
Jakarta, DKPP-  Dewan Kehormatan Penyelenggara pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan kedua untuk perkara dengan Nomor Registrasi 125/DKPP-PKE-V/2016 dan 126/DKPP-PKE-V/2016. Sidang ini dilaksanakan di Ruang Sidang DKPP Lt. 5 Gedung Bawaslu dan juga melalui video conference dengan Kantor Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Sesuai dengan sidang sebelumnya maka untuk pemeriksaan kali ini adalah mendengarkan keterangan saksi ahli yang dihadirkan oleh salah satu Pengadu yaitu Jefirston Riwu Kore yang merupakan Calon Walikota Kupang 2017.

Pengadu yang juga merupakan Ketua Partai Demokrat NTT dalam persidangan yang dilaksanakan Jumat (16/12) menghadirkan dua saksi ahli yaitu Ahmad Riza Patria dan Prof. Dr. Philipus M. Hadjo. Dalam kesaksiannya Ahmad Riza Patria menyampaikan mengenai esensi dari UU No. 10 Tahun 2016 Pasal 71 ayat 2. Dijelaskannya dalam UU Pilkada sebelumnya sudah juga dijelaskan aturan mengenai mutasi atau penggantian pejabat namun dalam UU No. 10/2016 dibuat lebih tegas lagi. Di mana pada Pasal 71 Ayat 2 sudah secara terang tertulis “Kepala Daerah (Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri”.

“Bahkan Pejabat Negara dari Presiden hingga Lurah dilarang membuat kegiatan, program, penggunaan anggaran, kewenangan yang menguntungkan atau merugikan salah satu kepala daerah,” jelas Riza.

Penjelasan Riza Patria tersebut ditambahkan oleh Prof. Hadjon, menurutnya Pasal 71 Ayat 2 UU No. 10/2016 haruslah dilihat secara kontekstual sehingga didapatkan pemahaman yang utuh. Selain itu juga harus dicari rujukan mengenai definisi pejabat yang tepat agar tidak terjadi kesalahpahaman.

“Pejabat menurut UU ASN No. 5 Tahun 2014 Pasal 13 terdiri atas Jabatan Adminisrasi, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pimpinan Tinggi,” terangnya.

Hal ini disampaikan olehnya untuk menjelaskan mengenai mutasi atau penggantian pejabat yang dilakukan sebagaimana yang disinyalir dalam pokok aduan yang disampaikan dalam Perkara No. 125/DKPP-PKE-V/2016.

Sedangkan Pengadu yang merupakan Calon Petahana di Pilkada Kota Kupang Tahun 2017 Jonas Salean dan Nikolaus Fransiskus yang juga adalah Pengadu untuk Nomor Perkara 132/DKPP-PKE-V/2016 berkeberatan dengan tuduhan yang disampaikan oleh rivalnya tersebut. Menurutnya penggantian ataupun mutasi bukan dilakukan terhadap pejabat eselon melainkan dilevel staf. “Mutasi pegawai dilakukan dengan dasar pelayanan publik, di mana daerah yang tingkat pelayanannya tinggi pegawainya dipindahkan ke daerah yang pelayannya masih rendah dan mutasi pun dilakukan pada level staf bukan pada pejabat,” ujarnya.

Prof. Jimly sebagai Ketua DKPP dan Ketua Majelis pun ikut angkat bicara  mengenai situasi dan kondisi yang terjadi di Pilkada Kota Kupang. Dia menegaskan bahwa situasi ini menjadi pengingat bahwa bukan hanya penyelenggara Pemilu yang harus beretika namun antar pasangan calon juga harus memiliki etika.

“Baiknya ada kode etik pasangan calon dalam pelaksanaan Pilkada agar antar paslon tidak saling jegal,” tukasnya. Dalam sidang pemeriksaan ini Prof. Jimly, didampingi Anggota Majelis Sidang yaitu Saut H. Sirait, Nur Hidayat Sardini, Prof. Anna Erliyana dan Ida Budhiati.

Duduk sebagai Teradu dalam tiga perkara ini antara lain Nelson Simanjuntak Anggota Bawaslu RI; Marianus Minggo, Lodowyk Fredrik, Daniel B. Ratu, Deky Ballo, dan Maria M. Seto Saro masing-masing sebagai Ketua dan Anggota KPU Kota Kupang; serta Germanus Atawuwur, Noldi Tadu Hungu, dan Ismael Manoe masing-masing Ketua dan Anggota Panwas Kota Kupang non aktif untuk sementara waktu. 
sumber: dkpp.go.id 


« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 168 169 Next »
CopyRight © jimly.com 2007 - 2008