Headercontent

Cari Buku

KONTEN
Buku14
Makalah147
Tanya Jawab4620
Kegiatan698
Liputan Media444
Galeri Foto2297


Anda Pengunjung Ke:
3824222
October
SunMonTueWedThuFriSat
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
Z2-thumbKamis, 09 Oktober 2014
Ketua DKPP : Posisi Presiden RI Kuat Sulit Dimakzulkan
suarasurabaya.net - Profesor Jimly Asshiddiqie Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengungkapkan posisi presiden Republik Indonesia sangatlah kuat, bahkan lebih kuat daripada Presiden Amerika Serikat.

Hal ini diungkapkan Jimly, menjawab keresahan sebagian masyarakat terkait posisi parlemen yang dikuasai oleh Koalisi Merah Putih (KMP).

�yang sekarang terjadi ini gejala divided government, ini tidak akan membuat pemerintahan hancur, Presiden RI disini kuat karena memiliki veto, dalam hal legislasi Presiden RI lebih kuat daripada Amerika, seandainya Presiden RI tidak setuju dengan RUU, Presiden bisa veto,� terang Jimly di ruang kerjanya, Rabu (8/10/2014).

Seperti diketahui, dengan terpilihnya Pimpinan DPR dan MPR dari Koalisi Merah Putih, muncul spekulasi dari beberapa masyarakat bahwa Pemerintahan kedepan akan collaps, dan bukan mustahil apabila Presiden terpilih nantinya akan dimakzulkan.

�Itu cuma prasangka saja, justru ini bagus untuk perkembangan demokrasi di Indonesia, jangan dianggap negatif,� kata Jimly.

Menurutnya, memang gejala politik seperti saat ini belum terbiasa di Indonesia, namun diperlukan perangkat-perangkat lain untuk saling menunjang, di lain waktu akan muncul solusi, sistem veto juga akan berjalan.

Mantan Ketua MK ini mencontohkan mengenai RUU Free Trade Zone yang telah disahkan DPR namun tidak diundangkan, karena tidak disetujui oleh Presiden. Diprediksi, dalam waktu 5 tahun mendatang, bukan hal yang mustahil apabila Presiden terpilih akan melakukan hal serupa.

�Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, ini justru malah bagus, biarlah fungsi Pemerintah, fungsi MPR, fungsi DPR bekerja dan berlomba-lomba untuk mengabdi kepada rakyat,� papar Jimly.

Terkait isu pemakzulan (impeachment) Presiden, Jimly menegaskan hal itu sangat sulit terjadi selama Presiden tidak terbukti melanggar hukum, korupsi dan lainnya. �Impeachment lebih sulit daripada mengubah UUD 1945, karena membutuhkan persetujuan 3/4 anggota MPR, sulit dibayangkan impeachment terjadi di Indonesia,� tegasnya.

Jimly juga berharap kepada para pemangku kepentingan untuk bekerja secara inklusif. �Semua pihak harus membuka diri, kuncinya inklusifisme di semua bidang, jangan mengedepankan ego masing-masing karena akal sehat akan menuntun kita pada kebenaran,� tutupnya.(faz/rst)

Editor: Restu Indah
 
sumber : 
 http://politik.suarasurabaya.net/news/2014/141981-Ketua-DKPP-:-Posisi-Presiden-RI-Kuat-Sulit-Dimakzulkan
20_september-thumbJum'at, 03 Oktober 2014
Jimly: Hakim MK Harus Lihat Pesan Moral UU Pilkada

JAKARTA - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie angkat bicara soal gugatan UU Pilkada. Jimly meminta agar hakim MK bersikap progresif dengan melihat pesan moral dari UU Pilkada tersebut. Bukan sekedar membaca struktur bahasanya.
    
"Hakim MK harus lebih progresif membaca konstitusi dengan menggunakan moral reading atau kacamata moral," ujar Jimly saat menghadiri pelantikan anggota DPR, kemarin (1/10). Menurut dia, jika ternyata pesan moral dari UU Pilkada itu tidak bagus tentu harus disikapi.
    
Sikap itu penting memastikan bagaimana kebijakan negara kedepannya. Apakah menggunakan pilkada langsung atau tidak langsung. "Itu semua tentu diserahkan ke para hakim," ujar Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tersebut.
     
Jimly juga memberikan masukan pada para penggugat UU Pilkada tersebut. Gugatan harusnya diajukan bukan sekedar uji materi, tapi juga uji formil. Menurut dia, perbedaan permohonan itu bisa berdampak besar. "Jika uji materi maka nantinya perubahannya hanya pada salah satu materi dalam UU pilkada," jelasnya.
     
Hal kondisinya berbeda jika yang diajukan uji formil. Maka semua hal yang ada dalam UU Pilkada ini bisa diubah. "Oleh karena itu saya minta agar uji materi sekaligus formil," tegasnya.
     
Lalu, bagaimana legal standing? Atau kedudukan hukum para pemohon ? Menurut Jimly, kedudukan hukum PDIP sebagai partai yang menolak UU Pilkada sudah jelas dan tidak bisa dipertanyakan lagi. Meski begitu masyarakat juga tetap bisa sebagai pemohon. Pasalnya masyarakat juga merasa ada hak mereka yang dipangkas dalam UU Pilkada.
     
Dalam kesempatan itu Jimly juga menyikapi rencana pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu).

"Penting untuk diketahui bersama, isi perppu itu seperti apa," katanya. Pemerintah juga harus bisa menjelaskan apa kegentingan menerbitkan perppu tersebut.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyikapi berbeda terkait rencana terbitnya perppu terkait pilkada. Dia menuding mekanisme yang ditempuh SBY mengeluarkan perppu kurang tepat.

Perppu itu sendiri nantinya menurut Fadli Zon tak serta merta langsung berlaku. "Sebab aturannya harus dirapatkan lagi oleh DPR. Dari situ diputuskan bisa atau tidak digunakan," ujarnya.
     
Terpisah, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyebut partainya mendorong langkah SBY menerbitkan Perppu. Upaya itu dinilai Muhaimin sebagai bentuk mendorong demokrasi Indonesia kea rah yang lebih maju. "Kami juga akan meminta bantuan dari fraksi-fraksi lain," ujarnya.
    
Rencana terbitnya perppu terkait pilkada juga mendapatkan perhatian KPK. Lembaga antirasuah tersebut berharap keberadaan perppu bisa mengatasi persoalan korupsi dalam pemilihan kepala daerah.

Menurut Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, hingga saat ini KPK memang belum melakukan kajian seberapa tepat perppu itu dikeluarkan.
     
"Namun, selama ini KPK telah menyimpulkan jika pemilihan kepala daerah tidak langsung justru akan menimbulkan korupsi yang lebih sistemik dan dahsyat," ujarnya.

Jika nanti diterbitkan perppu, KPK akan melihat sejauh mana lembaran negara itu bisa meminimalisir korupsi pada proses pemilihan kepala daerah, terutama pilkada langsung.
     
"Pilkada langsung tetap harus diatur bagaimana potensi korupsinya bisa diminimalisir," ujar Bambang. Mantan advokat itu mengatakan selama ini produk pilkada langsung kerap dicap banyak menimbulkan korupsi. Hal itu ditunjukan dengan bukti adanya sekitar 300-an kepala daerah hasil pemilihan langsung yang terjerat korupsi.
     
"Tapi kalau dilacak, anggota DPRD atau parlemen yang terlibat korupsi lebih banyak lagi, ada sekitar 3 ribuan orang," kata Bambang.

Jumlah itu berarti 10 kali lipat dari kepala daerah yang terjerat korupsi. Korupsi yang terjadi jika pilkada tidak langsung juga akan bersifat sistematis dan nilainya bakal lebih fantastis.(gun/dim/aph/idr)

 

sumber : 

http://www.jpnn.com/read/2014/10/02/261308/Jimly:-Hakim-MK-Harus-Lihat-Pesan-Moral-UU-Pilkada-

Img_6009__jpg-thumbKamis, 02 Oktober 2014
Dua Jurus Penangkal UU Pilkada Versi Jimly Asshiddiqie

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tak ada guna Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau Pemerintah mengajukan uji materi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah ke Mahkamah Konstitusi. Pemerintah tak memiliki legal standing atas undang-undang yang dibuatnya sendiri.

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshiddiqie menjelaskan cukup masyarakat, LSM, akademisi saja yang mengajukan uji materi UU Pilkada. Sehingga Pemerintah tak perlu repot mengajukan karena sudah ikut membahas UU tersebut bersama DPR.

Pemerintah atau presiden bisa saja tidak menandatangani undang-undang yang baru disahkan tersebut. Di Indonesia, sudah ada lima undang-undang yang tidak ditandatangani oleh presiden. Salah satunya  adalah Undang-Undang Penyiaran.

Saran Jimly, ada dua cara yang bisa ditempuh. Pertama ada dua cara yang bisa dilakukan presiden yakni mengkritik UU tersebut. Artinya, presiden menandatangani UU Pilkada dengan catatan-catatan. "Presiden boleh mengritik undang-undang," ujar Jimly di Jakarta, Selasa (30/9/2014).

Atau, Presiden SBY yang juga Ketua Umum Partai Demokrat bisa menginstruksikan kadernya di DPR mengubah UU itu melalui legislatif review. "Partai Demokrat di DPR bisa mengambil inisiatif mencabut atau mengubah kembali Undang-Undang Pilkada itu," saran Jimly.  

Cara kedua, dengan mengefektifkan upaya judicial review di MK. Jimly menyarankan, para pihak yang mengajukan judicial review atau uji materi UU Pilkada harus memperkuat argemen-argumennya. Bukan hanya melalui materi tapi juga menguji formil UU.

Pengujian formil UU Pilkada meliputi prosedur pembentukan, prosedur pengesahan, bahkan format undang-undangan itu.
"Maka, para pemohon judicial review harus jeli. Jangan hanya menguji secara materil tapi uji formilnya juga," papar mantan Ketua MK itu.

 

sumber : 

 http://www.tribunnews.com/nasional/2014/10/01/dua-jurus-penangkal-uu-pilkada-versi-jimly-asshiddiqie

2oktober14-thumbKamis, 02 Oktober 2014
SBY Tak Bisa Batalkan UU Pilkada, Tinggal Tunggu Langkah Jokowi

Solopos.com, JAKARTA — Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) diminta segera mengusulkan pembahasan kembali Undang-Undang Pemilihan Umum Kepala Daerah (UU Pilkada) sebagai solusi polemik atas berakhirnya pilkada langsung di Tanah Air.

Pakar hukum dan tata negara yang saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jimly Asshiddiqie, mengatakan polemik hilangnya hak pilih rakyat dalam pilkada sebaiknya diselesaikan saat pemerintahan baru yang dipimpin Jokowi-JK.

Sekarang, jelasnya, RUU Pilkada sudah telanjur disahkan oleh DPR melalui mekanisme voting oleh DPR periode 2009-2014. Jimly yang pernah menjabat sebagai Ketua MK periode 2003-2008 optimistis Jokowi-JK mampu mengembalikan hak demokrasi rakyat Indonesia.

“Jokowi sebagai presiden bisa mengusulkan pembahasan UU tersebut saat pemerintahannya. Setelah diusulkan oleh pemerintah, DPR baru akan membahas lagi UU tersebut,” katanya kepada Bisnis/JIBI, Senin (29/9/2014).

Presiden sekaligus pemimpin Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Partai Demokrat, jelasnya, bisa menjadikan pembahasan RUU Pilkada sebagai bahan pelajaran untuk kembali mendukung saat pemerintah Jokowi-JK mengusulkan kembali pembahasan RUU yang telah menjadi UU Pilkada itu.

Selain itu, wakil presiden terpilih, Jusuf Kalla menyebut bahwa SBY pun juga tidak punya legal standing untuk menggugat UU tersebut. “Presiden ikut dalam penyusunan dan menyetujuinya. Jadi tidak bisa mengajukan gugatan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi [MK],” katanya.

Sebagai presiden, jelasnya, dia juga ikut membuat undang-undang. “Undang-undang itu dibuat secara bersama-sama antara pemerintah dan DPR,” katanya.

 

sumber : 

  http://www.solopos.com/2014/09/30/pilkada-langsung-berakhir-sby-tak-bisa-batalkan-uu-pilkada-tinggal-tunggu-langkah-jokowi-540193

 

10sep14-thumbSenin, 29 September 2014
Jimly Asshiddiqie: UU Pilkada Harusnya Tidak Pukul Rata

JAKARTA - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jimly Asshiddiqie, menyayangkan langkah paripurna DPR yang lewat voting mengesahkan proses pemilihan kepala daerah (pilkada) dilakukan secara tidak langsung.

Karena paling tidak, keputusan yang ditetapkan pada Undang-Undang Pilkada tersebut, mengakibatkan perubahan secara drastis dari pelaksanaan pilkada yang dalam sepuluh tahun terakhir telah dijalankan di seluruh wilayah Indonesia.

“Masyarakat yang tadinya bisa memilih pemimpinnya, kini tidak bisa. Jadi ini terkesan set back (kembali ke pola yang lama) dalam mengelola negara,” katanya di Gedung DKPP, Jakarta, Jumat (26/9) malam.

Menurut Jimly, secara aturan hukum, baik pilkada langsung maupun Pemilukada tidak langsung, memang sama-sama demokratisnya. Apalagi dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah (UU Pemda) hanya disebutkan, pilkada dipilih secara demokratis. Jadi tidak disebutkan bahwa pilkada harus langsung atau pun tidak langsung.

Namun meski begitu, pada proses pelaksanaan, harusnya ada evaluasi terlebih dahulu terhadap pelaksanaan Pilkada. Jangan berubah secara drastis. Misalnya, pelaksanaan pilkada untuk kabupaten atau kota dipilih secara langsung, sedangkan untuk pemilihan gubernur  melalui DPRD. 

“Alternatif lain, daerah dengan status kota, itu pilkada langsung mengingat penduduknya merupakan masyarakat urban. Sedangkan untuk daerah dengan status kabupaten, pelaksanaan pilkada melalui DPRD. Jadi mestinya jangan dipukul rata. Tapi apapun kita harus menghormati undang-undang karena ini sudah disahkan,” ujarnya. (gir/jpnn)

 

sumber : 

 http://www.jpnn.com/read/2014/09/26/260304/Jimly-Asshiddiqie:-UU-Pilkada-Harusnya-Tidak-Pukul-Rata-



« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 139 140 Next »
CopyRight © jimly.com 2007 - 2008