Headercontent

Cari Buku

KONTEN
Buku15
Makalah178
Tanya Jawab5170
Kegiatan783
Liputan Media453
Galeri Foto2335


Anda Pengunjung Ke:
5202339
May
SunMonTueWedThuFriSat
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Fit__1_-thumbRabu, 09 Maret 2016
Jimly Asshiddiqie: Seruan Presiden Jokowi Boikot Produk Israel Harus Didukung

Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. mengatakan, seruan Jokowi untuk boikot produk Israel yang dihasilkan di wilayah pendudukan dalam penutupan Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa  Organisasi Kerja Sama Indonesia (KTT LB OKI) harus mendapat apresiasi dan dukungan dari masyarakat Indonesia.

"Sikap pemerintah Indonesia terhadap Israel sangat tegas seperti yang telah disampaikan Presiden. Apalagi diteruskan dengan imbauan boikot produk Israel itu, saya kira kita harus dukung dan menunjukkan sikap tegas kita," ujar Jimly usai menjenguk BJ Habibie di Paviliun RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, Selasa (8/3).

Jimly menyebut, Indonesia adalah bangsa yang konsisten menentang penjajahan. Hal itu tertuang dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945.

"Di mana saja ada penjajahan apakah negara Islam atau bukan apalagi Israel kan bukan cuma soal agama di sana ada orang Islam, Kristen dan juga ada orang Yahudi sendiri yang merasa terjajah oleh Israel," tutur Jimly.

Lebih lanjut Jimly menyerukan agar isu kemerdekaan Palestina juga disuarakan ke dunia barat. Untuk mewujudkan perdamaian di Palestina, maka negara-negara yang tergabung di OKI harus merangkul pula negara-negara lain.

Menurut Jimly, Amerika Serikat adalah salah satu negara yang harus menyatakan sikap netral dalam krisis di Palestina dan Israel. OKI juga harus melakukan diplomasi ke AS, kata Jimly.

"Peranan AS menjadi sangat penting. Jadi kita harap Obama akhiri masa jabatan dengan buat keputusan tegas, tak lagi berpihak kepada Israel. Dia harus bepihak pada kebenaran. Dua-duanya harus dibela supaya dua negara itu sama-sama koeksis damai," ungkap Jimly.

 

Sumber : www.icmi.or.id 

Fit__2_-thumbSelasa, 01 Maret 2016
Jimly Asshidiqie Usulkan Diskualifikasi Sebagai Sanksi Pelanggaran Pemilu

Ketua Umum Majelis Pengurus Pusat Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Prof. Dr. Jimly Asshidiqie, SH. mengusulkan kepada DPR agar sanksi pelanggaran pemilu bagi peserta ditingkatkan menjadi diskualifikasi untuk meningkatkan efek jera.

"Penyelenggara jika melanggar bisa dipecat, maka peserta diskualifikasi, tindak pidana satu-dua bulan tidak menakutkan, tapi diskualifikasi, insyaallah menakutkan," kata Jimly usai menghadiri acara Bawaslu Award 2016 di Balai Sarbini, Jakarta, Senin (29/2).

Ketua DKPP tersebut juga menyampaikan bahwa pihkanya telah beberapa kali melakukan pertemuan dengan DPR untuk membahas usulan tersebut.

"Tanggapannya baik, masih dibahas," tutur Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) ini.

Menurut Jimly, sanksi yang berat akan meningkatkan kehatian-hatian dan kesadaran peserta untuk menjalankan pemilu yang berintegritas berdasarkan aturan hukum dan etika.

"Sekarang ada tuntutan di dunia bahwa pemilu berintegritas supaya mengikuti etika kepantasan," ujar dia.

Bagi Jimly, sikap para kandidat yang lebih aktif dalam mendekati penyelenggara, baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setelah pemilu selesai kadang melanggar batas-batas etika.

"Tidak puas setelah kalah di MK (Mahkamah Konstitusi), KPU dan Bawaslu menjadi sasaran," kata dia.

Oleh karena itu, Jimly menegaskan bahwa sanksi yang berat akan membuat peserta menuruti aturan hukum dan etika yang berlaku karena untuk menyelenggarakan pemilu yang berintegritas diperlukan penyelenggara dan peserta yang baik yang bertata-perilaku berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

"Dalam jangka panjang, walaupun penyelenggara sudah baik, tetapi peserta tidak baik tentu akan menjadi masalah," kata dia.

Selama tiga tahun menjabat sebagai ketua DKPP, Jimly menilai bahwa kinerja KPU dan Bawaslu sudah baik dan performa kedua lembaga tersebut bahkan diakui negara dengan pemberian tanda kehormatan Bintang Penegak Demokrasi pada 2009 lalu.

"Ketua KPU dan Bawaslu RI menjadi tokoh pertama yg menerima penghargaan tersebut, sebagai penegak demokrasi," kata dia.

Acara penganugerahan Bawaslu Award dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua DPR RI Ade Komarudin, Ketua DPD Irman Gusman, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandy.

 

sumber : www.icmi.or.id 

Peresmian-thumbJum'at, 19 Pebruari 2016
Prof Jimly: Kedaton harus dibangun menjadi Kota berwawasan lingkungan

Ogan Komering Ulu – Prof. Jimly Asshiddiqie menyatakan pemekaran daerah harus disertai dengan rencana atau desain pengembangan untuk jangka panjang. Sebab dengan daerah yang masih baru maka akan lebih mudah untuk mengarahkan atau membentuk masyarakatnya seperti ketika Rasulullah SAW mulai membangun Madinah saat baru hijrah.

“Karena sudah dikembangkan maka harus dibuat desain atau rencana pengembangan jangka panjang. Maka tidak ada salahnya bagi Camat Kedaton Peninjauan Raya untuk mencontoh apa yang Rasulullah lakukan ketika membangun Madinah setelah melakukan hijrah,” ujarnya.

Hal itu disampaikan oleh Prof. Jimly pada sambutan dalam rangka Peresmian Kawasan Himbe Kermanas Menjadi Kawasan Pusat Pembangunan Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya di Kedaton Sumatera Selatan, Jum’at (19/2/2016). Lebih lanjut dijelaskan bahwa ketika Rasulullah tiba di Madinah setelah hijrah yang pertama kali dilakukan ialah membangun desa dengan fondasi masyarakat madani. Setelahnya baru terbentuk Kota Madinah yang kemudian berkembang menjadi Negara Madinah yang maju dan pesat.

Berdasarkan apa yang telah dicontohkan Rasulullah SAW tersebut maka kedepannya diharapkan Kedaton tidak hanya mampu memberikan kontribusi bukan hanya bagi Sumatera Selatan tapi juga bagi Indonesia secara umum. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan tersebut hendaknya pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) jangan sampai dilewatkan, salah satu caranya melalui pendidikan.

“Pembangunan juga jangan sampai dilupakan karena melalui pendidikan, baik itu pendidikan formal maupun agama, sehingga nantinya masyarakat tidak akan tertinggal dan yang dibangun bukan hanya Kedaton saja tapi juga Indonesia,” terang pria yang menjabat sebagai Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Menurut Prof Jimly, jika melihat sejarah tidak mengherankan jika Kedaton sekarang menjadi sebuah kecamatan, sebab ketika jaman Kerajaan Sriwijaya di masa lampau Kedaton pernah menjadi desa terbesar dengan penduduk yang berjumlah delapan ribu jiwa. Sehingga wajar apabila Kedaton menjadi pusat pertumbuhan, selain jumlah penduduk yang cukup banyak juga ditunjang dengan cakupan daerah yang luas serta pertumbuhan ekonomi yang bagus ketika itu.

Maka dari itu melalui sumber daya yang tersedia, Prof Jimly selaku tokoh masyarakat Kedaton, juga berharap visi pembangunan Kedaton ke depan adalah menjadi kota yang berwawasan lingkungan. Sebab hingga saat ini hanya Kedaton saja satu-satunya daerah di Sumatera Selatan yang masih memiliki himbe atau hutan yang cukup luas sehingga harus di jaga dan dimanfaatkan untuk kebaikan masyarakat Kedaton.

“Melalui peresmian Kecamatan Kedaton ini, saya juga berpesan agar pembangunan yang dilakukan berwawasan lingkungan. Karena lingkungan himbe atau hutan di Kedaton ini cukup luas dengan jumlah sekitar 300 hektar dan satu-satunya daerah yang masih memiliki hutan seluas ini hanya Kedaton sehingga harus dijaga jangan sampai ada kebakaran hutan apalagi penyalahgunaan,” imbuh Prof Jimly.

Dalam acara persemian tersebut, Prof Jimly juga turut membubuhkan tanda tangan pada prasasti peresmian Kawasan Himbe Kermanas Desa Kedaton menjadi Pusat Pembangunan Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya. Hadir dalam kesempatan antara lain, Bupati Ogan Komering Ulu H. Kuryana Aziz, Ketua KPU Prov. Sumatera Selatan Aspahani, Camat Kecamatan Kedaton Yoyin Arifianto serta segenap tokoh dan warga masyarakat Kecamatan Kedaton. 

20160213_093816-thumbSabtu, 13 Pebruari 2016
Pelantikan Pengurus ICMI Orwil Kalimantan Barat

Pelantikan Pengurus ICMI Orwil Kalimantan Barat oleh Prof.Dr. Jimly Asshiddiqqie, S.H selaku Ketua Umum ICMI Pusat bertempat di Lt. 3 Gd. Rektorat Universitas Tanjung Pura Kalimantan Barat

20160212_194747-thumbJum'at, 12 Pebruari 2016
Penyuluhan Terhadap Seluruh KPU dan Bawaslu se-Kalimantan Barat
Penyuluhan Ketua DKPP Prof.Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H Terhadap Seluruh KPU dan Bawaslu se-Kalimantan Barat di Kantor KPU Provinsi Kalimantan Barat Jl. Jend Ahmad Yani Pontianak Provinsi Kalimantan Barat  


« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 156 157 Next »
CopyRight © jimly.com 2007 - 2008