Headercontent

Cari Buku

KONTEN
Buku14
Makalah175
Tanya Jawab5078
Kegiatan777
Liputan Media453
Galeri Foto2333


Anda Pengunjung Ke:
4904908
February
SunMonTueWedThuFriSat
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282912345
482x320_2050-thumbSenin, 01 Pebruari 2016
Ketua DKPP Paparkan Kinerja DKPP Selama Pemilukada 2015 kepada Komisi II

KPU, Bawaslu, dan DKPP hari ini, Senin (1/2), menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI. RDP membahas soal evaluasi Pemilukada 2015.   Ketua DKPP Prof Jimly memaparkan kinerja DKPP dari mulai berdiri pada 12 Juni 2012. 

 

Secara khusus, Prof Jimly juga melaporkan penanganan perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu selama Pemilukada 2015. Menurutnya selama Pemilukada 2015, dari Juni-29 Januari 2015, pengaduan yang masuk ke DKPP sebanyak 439.  Pengaduan terbanyak terjadi pada September atau pascatahapan pencalonan. Sumatera Utara menjadi daerah terbanyak pengaduannya, sejumlah 62 pengaduan. 

 

“Dari 439 pengaduan tersebut, sebanyak 122 pengaduan masuk sidang, 185 belum memenuhi syarat, dan 133 tidak memenuhi syarat,” terang Prof Jimly.  Kalau melihat latar belakang pengadunya, perkara terkait Pemilukada ini banyak diadukan oleh masyarakat atau pemilih, sebesar 146 (33%). Ada juga perkaranya diadukan oleh sesama penyelenggara, tetapi jumlahnya sedikit, hanya 3 pengaduan.  

 

 

 “Jajaran KPU menjadi pihak yang banyak diadukan berjumlah 1.501 orang. Sementara dari jajaran Bawaslu sebanyak 410 orang yang diadukan,” ungkapnya. Prof Jimly menambahkan, semua pengaduan yang masuk sampai hari ini belum semua kasusnya diputus. Sebanyak 9 orang telah dinyatakan terbukti melanggar kode etik berat, sehingga diberhentikan secara tetap. Sedangkan 101 orang tidak terbukti, sehingga DKPP merehabilitasi nama baiknya.  

 

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II Rambe Kamarul Zaman didampingi Anggota A Riza Patria dan Lukman Edi. Rapat juga dihadiri 22 Anggota Komisi II.  

 

 Komisioner KPU yang hadir adalah Ketua Husni Kamil Manik bersama Anggota Hadar Nafis Gumay, Ferry Kurnia Rizkiansyah, Juri Ardiantoro, dan Arif Budiman.  

 

 Dari Bawaslu hadir Ketua Muhammad bersama Anggota Nelson Simanjuntak, Daniel Zuchron, Endang Wihdatiningtyas, Nasrullah, dan Sekjen Gunawan Suswantoro serta jajaran Sekretariat.  

 

 Sedangkan dari DKPP hadir Ketua Prof Jimly Asshiddiqie bersama Anggota Saut Hamonangan Sirait dan Valina Singka Subekti. Hadir pula Kepala Biro DKPP Ahmad Khumaidi, Kepala Bagian Administrasi Persidangan Osbin Samosir, Kepala Bagian Administrasi Umum Yusuf, Kepala Subbagian Sosialisasi dan Publikasi Umi Nazifah, Kepala Subbagian Analisis dan Verifikasi Wilayah I Titis Aditya Nugroho serta jajaran Sekretariat.

 

sumber : www.dkpp.go.id 

482x320_2049-thumbSabtu, 30 Januari 2016
Tidak Puas Dengan Sistem Pemilu, LAKI P’45 Datangi DKPP

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jum’at (29/1) menerima audiensi dari Laskar Anti Korupsi Pejuang 45 (LAKI P’45). Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang sidang DKPP, Jl MH Thamrin 14 Jakpus, Sekjen DPP LAKI P’45        H. M. Hasbi Ibrohim menyoal tentang permasalahan sistem dalam kepemiluan yang dinilainya perlu ada pembenahan.

 

“Pecat dan memecat bukan solusi, bagi kami yang perlu dibenahi adalah sistemnya, dimulai dengan sistem rekruitmennya” tutur Hasbi.

 

Menegaskan pendapatnya, Hasbi menceritakan kejadian yang dialami oleh istrinya yang menjadi pansel untuk penyelenggara pemilu di wilayah Kalimantan Timur. Dia mengungkapkan bahwa istrinya pernah ditawari uang sebesar 1M oleh calon penyelenggara pemilu. Menurutnya, calon penyelenggara yang dimaksud dibiayai oleh incumbent.

 

“Kami melihat mayoritas penyelenggara pemilu adalah orang titipan. Dari kami sudah pernah mencoba untuk turut berpartisipasi dalam rekruitmen, namun gagal karena incumbent yang memainkan sistem,” imbuhnya.

 

Hasbi meminta agar DKPP tidak hanya memberikan sanksi yang berat kepada penyelenggara pemilu. Akan tetapi, juga mendorong pembenahan sistem regulasi dari rekruitmen penyelenggara pemilu, pelaksanaan pemilu, dan partai politik sebagai peserta pemilu.

 

“Saya terharu dengan pandangan LAKI P’45 yang bagus. Memang benar, masalah kita adalah sistem dan tidak cukup dengan memecat,” jawab Prof Jimly Asshiddiqie selaku ketua DKPP yang menerima langsung kehadiran dari LAKI P’45 bersama anggotanya yakni Saut Hamonangan Sirait dan Tenaga Ahli DKPP Dr. Syopiansyah Jaya Putra dan             Dr. Firdaus.

 

Ketua DKPP menegaskan bahwa tidak hanya sistem, akan tetapi nilai, etika, moralitas dan integritas dari manusia juga dinilai sama penting. Keselarasan antara sistem yang baik dan orang yang baik, disebutnya sebagai hal yang diharapkan.

 

“Kalau sistem baik orang jelek, ada dua kemungkinan. Sistem baik, orang masuk, bisa menjadi baik. Tapi kalau tingkat kebejatan moralnya sudah terlalu kuat, bisa saja sistem terpengaruh. Apalagi kalau sistem itu belum ajeg, belum manteb, masih sedang tumbuh. Atau bisa juga kalau sistemnya sudah kuat, siapapun yang masuk sistem dia berubah. Karena sistem tersebut menciptakan iklim. Iklim itu suasana. Itulah hubungan sistem dengan orang,” terang Prof Jimly.

 

Terkait dengan perbaikan sistem Pemilu, Prof Jimly berharap ke depan dibentuk etika peserta Pemilu dengan sanksi terberatnya diskualifikasi. Menurutnya, sanksi diskualifikasi akan lebih ditakuti peserta Pemilu daripada sanksi pidana tiga bulan oleh Gakkumundu.

 

“Kami sudah mendorong itu Prof,” tutur Hasbi yang diiringi dengan tepukan dari anggota LAKI P’45 yang hadir. 

 

Sumber : www.dkpp.go.id 

482x320_2041-thumbSelasa, 26 Januari 2016
Ketua DKPP Mengutuk Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Calon Kepala Daerah Terhadap Aparat Penyelenggara Pemilu

Jakarta, DKPP - Pernyataan tersebut disampaikan Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia ini  saat diwawancarai oleh sejumlah media usai sidang pelanggaran kode etik dengan agenda pembacaan putusan Selasa, 26 Januari 2016.

 

“Pelaku kekerasan terhadap penyelenggara pemilu harus ditindak dengan tegas. DKPP bertanggungjawab menjaga dan membela kehormatan aparat penyelenggara pemilu yang telah bekerja dengan baik sesuai aturan hukum dan etika,” tegas Jimly.

 

“Tindakan tidak pantas yang dilakukan oleh peserta pemilu atau calon berupa kekerasan fisik tersebut harus menyadarkan kita tentang perlunya menata sistem etika peserta dan kandidat. Ancaman hukumannya adalah diskualifikasi. Ini semua dalam rangka perbaikan UU Pilkada dan UU Pemilu yang akan datang,” pungkasnya. 

 

Sumber : www.dkpp.go.id 

Untitled-1-thumbRabu, 30 Desember 2015
Jimly: ICMI Harap Pemerintahan Semakin Solid

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Jimly Asshiddiqie, dalam sambutannya sebagai Ketua Umum Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) menyampaikan harapannya terhadap Pemerintahan agar semakin solid. Hal itu disampaikan dalam Konferensi Pers “Refleksi Akhir Tahun ICMI” di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, sore ini (30/12).

“Selama tahun 2015, atau dalam satu tahun pemerintahan Jokowi – JK, ICMI mencatat banyak  timbul banyak  kegaduhan, bukan kegaduhannya yang menjadi masalah. Dilihat dari persepsi positif, hal ini dapat dijadikan sebagai pendidikan politik bagi rakyat, dan sangat bagus,” terang Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia ini.

Akan tetapi, sambung Jimly, bahwa yang menjadi masalah adalah sebab  kegaduhannya. Dan hal itu yang tidak positif. “Seharusnya Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah saling cek and balance, memainkan peran dan fungsinya saling menopang, menunjang, dan melengkapi,” tegasnya.

Tetapi apa yang terjadi, sambung Jimly, DPR malah gaduh sendiri. Pun pemerintah juga gaduh sendiri. Antar mereka gaduh sendiri. Yang semestinya saling menunjang secara eksternal, tidak masing-masing gaduh sendiri.

“Sehingga harapannya kedepan adalah terbentuk pemerintahan yang solid. Sesudah pengalaman koalisi tidak permanen periode yang lalu, semestinya koalisi yang sekarang lebih efektif,” terangnya.

Masih menurut Jimly, bahwa nampaknya saja koalisi ini efektif, tapi ternyata terlalu efektif pula, sehingga menimbulkan masalah atau gesekan-gesekan internal.

“Pemerintah harus solid, tidak boleh terlihat adanya perbedaan. Kalaupun tidak solid, disamarkan biar tidak terlihat tidak solidnya. Biarlah dijaga dan hanya terlihat dalam internal saja. Karena dampaknya bagi pembangunan bangsa besar sekali, tentang kepastian ekonomi dan kepastian politik.  Semuanya berpengaruh pada program pembangunan terutama ekonomi. Dan fungsionalisasi dari fungsi parlemen pun tidak berjalan jika masing-masing gaduh sendiri,” tutupnya.

482x320_2011-thumbRabu, 30 Desember 2015
Anggota DPRD Kabupaten Kulonprogo Diskusi Tentang Kode Etik Bagi Anggota Dewan

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Jimly Asshiddiqie, menerima kunjungan kerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kulonprogo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa  (29/12) pukul 10.00 WIB. Dengan didampingi oleh Tenaga Ahli DKPP, Firdaus, dan Kepala Subbagian Pengaduan Verifikasi Wilayah Satu, Titis Adityo Nugroho, mereka diterima di Ruang Rapat Pleno DKPP, Gedung Bawaslu Lantai 5.

 

Ponimin Budi Hartono, Wakil Ketua I DPRD, selaku juru bicara rombongan menyatakan bahwa pihaknya ingin menggali lebih jauh tentang kode etik bagi anggota DPRD dalam penyelenggaran pemilu, mengingat, Kabupaten Kulonprogo akan melaksanakan Pemilukada Tahun 2017.

 

 “Persiapan kami kurang lebih satu tahun, mohon petunjuk teknis dan masukan bagi kita. Dan yang kedua, yang ingin kami tanyakan adalah adanya perubahan kode etik di Badan Kehormatan (BK) DPRD Kab. Kulonprogo, yang  pad intinya, nanti  teman-teman pansus (panitia khusus-red) memiliki gambaran implementasi di daerah seperti apa berdasarkan jawaban dari Pak Ketua DKPP?” tanya Ponimin.

 

Sebelum menjawab pertanyaan yang diajukan oleh jubir DPRD Kab. Kulonprogo, Prof. Jimly Asshiddiqie mengucapkan selamat datang, dan mempersilakan para anggota DPRD untuk ikut sidang jika masih berlangsung.

 

“Peradilan etik haruslah terbuka, dan persidangan di DKPP dilaksanakan secara terbuka. Berbeda dengan persidangan di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang dilaksanakan secara tertutup. Kalaupun terbuka itu juga karena dipaksa,” terang Jimly.

 

Mekanisme penggunaan istilah mahkamah, sambung Jimly, itu  juga baru, yang sebelumnya dikenal dengan sebutan Badan Kehormatan. Nantinya, Akan ada RUU (Rancangan Undang-Undang.red) tentang Etika Lembaga Negara dengan standar yang sama dalam penegakan. Akan tetapi,  materi atau isinya berbeda karena memasukkan local wisdom atau kearifan lokal masing-masing daerah.

 

“Jangan harap hukum bisa berjalan, kalau etika tidak ditegakkan. Saat ini, trending topik di dunia adalah pelembagaan peradilan etika,” tegas Jimly.

 

Masih menurut Mantan Ketua MK bahwa masalah etika adalah masalah yang serius. Bahkan, di Sawahlunto akan dibuat kode etik di pemerintahan. Terkait peradilan etika di DPRD sebenarnya sudah lengkap karena sudah ada BK. Dia berharap Kab. Kulonprogo bisa menjadi peradilan kode etik di Indonesia.

 

“Hukum semakin lama semakin tumpul. Kita ambil contoh misalnya, hukuman paling berat adalah penjara seumur hidup. Namun, penjara tidak mengubah tabiat penghuninya menjadi orang yang lebih baik, malah justru meningkatkan peringkat kejahatannya, menjadi lebih kriminal. Semakin lama, penjara menjadi sangat padat dan menjadi school of criminals. Penjara bukan lagi solusi. Jadi, pendekatan hukum bukan solusi, ditambah lagi prosesnya yang sangat lama,” jelasnya.

 

Contoh saja Aceng Fikri, lanjutnya, terpilih lagi sebagai anggota dewan. Dia tidak terbukti melanggar hukum tetapi melanggar etika. Contoh yang bagus adalah Andi Malarangeng dengan sikapnya mengundurkan diri dari jabatan publik, karena dimata etika sudah dipandang salah walaupun proses hukum masih berjalan.

 

“Ketika kita melihat kasus Setnov, kebanyakan orang sudah puas dengan pengunduran dirinya dari jabatan sebagai Ketua DPR, padahal proses hukumnya masih berjalan.  Saat ini, orang lebih takut dipecat dari jabatan,” tegasnya.

 

Masih menurut Jimly bahwa saat ini, etika jabatan penting sekali dan menjadi tren di seluruh dunia. Yang awalnya, pada Abad-19 etika masih bersifat privat. Kemudian pada Abad-20 diformalkan menjadi undang-undang. Bahkan, di Negeri Paman Sam, semua lembaga negara memiliki kode etik sekaligus petugas penegaknya. Dan, masing-masing negara bagian bahkan memiliki lembaga etika permanen untuk mengontrol etika penyelenggara negara. Ide peradilan etik itu sudah lama. Negara Amerika Serikat saja, jabatan senator dan gubernur sangat prestisius dan powerfull. Akan tetapi, senat sangat takut dengan ethic commission, sehingga sangat profesional dalam bekerja.

 

“Kita ambil contoh perzinahan, yang sejatinya masuk ke ranah hukum, tapi apabila mendekati zina sudah masuk ranah etik. Baru mendekati zina saja, sudah termasuk melanggar etik. Etika bersifat mencegah dan mendidik lewat sanksi yang bertahap,” tutupnya.

 

Sumber : www.dkpp.go.id 



« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 155 156 Next »
CopyRight © jimly.com 2007 - 2008