Headercontent

Cari Buku

KONTEN
Buku14
Makalah144
Tanya Jawab4580
Kegiatan694
Liputan Media442
Galeri Foto2293


Anda Pengunjung Ke:
3787009
October
SunMonTueWedThuFriSat
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
10sep14-thumbSenin, 29 September 2014
Jimly Asshiddiqie: UU Pilkada Harusnya Tidak Pukul Rata

JAKARTA - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jimly Asshiddiqie, menyayangkan langkah paripurna DPR yang lewat voting mengesahkan proses pemilihan kepala daerah (pilkada) dilakukan secara tidak langsung.

Karena paling tidak, keputusan yang ditetapkan pada Undang-Undang Pilkada tersebut, mengakibatkan perubahan secara drastis dari pelaksanaan pilkada yang dalam sepuluh tahun terakhir telah dijalankan di seluruh wilayah Indonesia.

“Masyarakat yang tadinya bisa memilih pemimpinnya, kini tidak bisa. Jadi ini terkesan set back (kembali ke pola yang lama) dalam mengelola negara,” katanya di Gedung DKPP, Jakarta, Jumat (26/9) malam.

Menurut Jimly, secara aturan hukum, baik pilkada langsung maupun Pemilukada tidak langsung, memang sama-sama demokratisnya. Apalagi dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah (UU Pemda) hanya disebutkan, pilkada dipilih secara demokratis. Jadi tidak disebutkan bahwa pilkada harus langsung atau pun tidak langsung.

Namun meski begitu, pada proses pelaksanaan, harusnya ada evaluasi terlebih dahulu terhadap pelaksanaan Pilkada. Jangan berubah secara drastis. Misalnya, pelaksanaan pilkada untuk kabupaten atau kota dipilih secara langsung, sedangkan untuk pemilihan gubernur  melalui DPRD. 

“Alternatif lain, daerah dengan status kota, itu pilkada langsung mengingat penduduknya merupakan masyarakat urban. Sedangkan untuk daerah dengan status kabupaten, pelaksanaan pilkada melalui DPRD. Jadi mestinya jangan dipukul rata. Tapi apapun kita harus menghormati undang-undang karena ini sudah disahkan,” ujarnya. (gir/jpnn)

 

sumber : 

 http://www.jpnn.com/read/2014/09/26/260304/Jimly-Asshiddiqie:-UU-Pilkada-Harusnya-Tidak-Pukul-Rata-

20_september-thumbSenin, 22 September 2014
Jimly Ingatkan KPU untuk Pertimbangkan Rekomendasi Parpol

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jimly Asshiddiqie mengatakan terkait sengketa antar caleg di parpol sebaiknya Dewan Pimpinan Pusat (DPP) parpol secepatnya membuat surat rekomendasi untuk menyampaikan hasil keputusan dari Mahkamah Parpol bagi para caleg yang akan dilantik ke KPU.

''Penetapan anggota DPR terpilih, KPU juga harus mempertimbangkan rekomendasi dari Mahkamah Parpol,'' tegas Jimly.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) Parpol No 2 Tahun 2011 pasal 32 bahwa kemandirian Mahkamah Parpol tidak dapat di intervensi, putusannya bersifat final mengikat secara internal.  ''KPU sebaiknya tidak melantik anggota DPR terpilih yang terbukti melakukan kecurangan berdasarkan keputusan Mahkamah Parpol dan meminta parpol merekomendasi pengantinya. Ini harus segera dilakukan parpol,'' pungkas Jimly.

Sedangkan terkait caleg tersangkut masalah hukum tindak pidana korupsi, Divisi Hukum dan Monitoring Indonesia Corruption Watch (ICW) Lalola Easter merilis bahwa ada beberapa caleg DPR RI dan DPRD terpilih periode 2014-2019 tersangkut masalah hukum tindak pidana korupsi yakni ada 48 orang yang tersebar di sejumlah partai, yakni Demokrat 13 orang, PDIP 12 orang, Golkar 11 orang, PKB lima orang, Gerindra tiga orang, Hanura tiga orang, PPP ada dua orang, Nasdem dan PAN masing-masing satu orang.

Sumber : 

 http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/09/20/nc76ci-jimly-ingatkan-kpu-untuk-pertimbangkan-rekomendasi-parpol

10sep14-thumbRabu, 10 September 2014
Jimly: Keputusan Soal RUU Pilkada Harus Dipertimbangkan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshidiqie mengatakan, polemi terkait RUU Pilkada harus diselesaikan dengan mengambil keputusan dengen mempertimbangkan kepentingan bangsa dan negara. Tidak hanya mempertimbangkan kepentingan kelompok tertentu.

"Baik pemilihan langsung atau tidak langsung sama-sama konstitusilonal. Tinggal dipilih dengan pertimbangan kepentingan bangsan dan negara, kepentingan yang lebih luas," kata Jimly di kantor Komisi Yudisial, Jakarta, Selasa (9/9).

Mantan ketua Mahkamah Konstitusi itu menilai, sikap pemangku kepentingan yang terjadi saat ini memperlihatkan perubahan terlalu ekstrim. Sehingga mengundang reaksi kontraproduktif. Menurutnya pemilihan gubernur dan bupati merupakan pemilihan dua kepala daerah dengan wewenang dan tanggung jawab yang berbeda.

Kabupaten membawahi banyak kawasan pedesaan. Tentu sjaa syarat berdemokrasi di desa berbeda dengan di wilayah ibu kota provinsi. Selain itu, untuk mendidik masyarakat desa berdemokrasi menurutnya telah dibentuk UU Desa. Jimly menilai sistem pemilihan kepala daerah di tingkat provinsi dengan tingkat kabupaten/kota tidak harus sama.

"Tidak perlu sama persis, jangan pukul rata. Dalam perbedaan tersebut dipilih mana yang harus langsung, mana yang tidak," ujar dia.

Jika masalah politik uang dijadikan pertimbangan perubahan, Jimly justru berpendapat politik uang bukan masalah utama. Menurutnya, politik uang yang tejadi jika pilkada digelar langsung atau tidak langsung akan sama saja.

"Sama saja, selama nafsu orang berburu kekuasaan itu kan berkolaborasi dengan nafsu untuk berburu kekayaan. Sistem langsung atau tidak langsung sama saja," ungkapnya.

 

sumber : 

 http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/09/09/nbmpu9-jimly-keputusan-soal-ruu-pilkada-harus-dipertimbangkan

1_september-thumbSenin, 01 September 2014
Jimly: Capres 2 Pasang, Bisa Pertama dan Terakhir

TEMPO.CO, Depok - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie mengatakan pemilihan presiden yang diikuti hanya dua calon presiden seperti tahuni ini bisa jadi yang terakhir. Soalnya, pada 2019 nanti, pemilihan umum akan dilakukan secara serentak, baik pemilihan legislatif maupun presiden.

"Kita baru kali ini, makanya harus dicatat, ini mungkin yang pertama dan terakhir karena 2019 nanti akan serentak," kata Jimly saat menghadiri acara "Pembukaan Sarasehan Nasional Ulama Pesantren dan Cendekiawan" di Pondok Pesantren Al-Hikam, Beji, Depok, Sabtu, 30 Agustus 2014. (Baca juga: Ahok Sebut Jokowi Baru Tiga per Empat Presiden) 

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini juga mengatakan, mulai pemilihan 2019, semua partai politik berhak mengajukan calonnya masing-masing. Mereka tak lagi menunggu perolehan kursi di parlemen untuk mengajukan calon. "Semua partai akan memiliki hak yang sama mengajukan calon presiden," katanya. Karena itu, Jimly kembali menegaskan kemungkinan besar panasnya pilpres 2014 ini tak terjadi lagi. "Makanya kita nikmati saja dulu, enggak usah tegang, alamiah saja," katanya.

Menurut Jimly, panasnya pilpres 2014 adalah sesuatu yang alamiah tanpa dipaksakan. Hal itu sebagai dampak dari bangsa kita yang belum punya pengalaman memiliki dua capres. "Kita punya pilpres yang membelah dua bangsa karena capres hanya dua," katanya.

Hal itu, kata Jimly, berbeda dengan negara demokrasi lain yang sudah matang, seperti Amerika. Negara Abang Sam itu sudah dua setengah abad menjalani pilpres dengan dua pasangan calon. "Amerika sudah biasa, nah ini baru kali ini," katanya.

Seperti diketahui, pilpres 2014 hanya diikuti oleh dua pasangan calon, yaitu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Pemilihan diwarnai serang-menyerang dengan kampanye hitam. Pemilu berakhir dengan drama tidak diterimanya hasil pilpres oleh Prabowo-Hatta.

ILHAM TIRTA

 

sumber : 

 http://pemilu.tempo.co/read/news/2014/08/30/269603280/Jimly-Capres-2-Pasang-Bisa-Pertama-dan-Terakhir

Dkpp-tak-akan-turuti-semua-permintaan-pengadu-je8-thumbRabu, 20 Agustus 2014
DKPP Tak Akan Turuti Semua Permintaan Pengadu

JAKARTA - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memiliki pendapat berbeda dalam menjalankan putusannya. DKPP mengaku bakal selektif dalam memutuskan ada atau tidaknya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan para penyelenggara pemilu.

"Keputusan DKPP lebih ringan, kita bisa memecat saja. Kalau enggak terbukti kita enggak hukum. Maklum, pengadu ini orang-orang marah, cari-cari alasan. Jangan juga dituruti semua dong," ujar Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie di Kantor Bawaslu, Jakarta, Selasa (19/8/2014).

Eks ketua Mahkamah Kontitusi (MK) ini menyatakan, pihaknya akan memutuskan perkara berdasarkan pelanggaran etik penyelenggara pemilu. Ia mengaku tak ingin mencampuri ketentuan hukum di luar kewenangan DKPP.

Selanjutnya, kata dia, modal DKPP untuk memvonis apakah para penyelenggara pemilu itu melanggar etis atau tidak dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya, ditentukan berdasarkan bukti dan fakta persidangan.

"Kalau memang terbukti, kita benarkan. Kalau tidak terbukti, mau ngotot, tidak ada buktinya ya bagaimana?" ungkapnya.

Sebaliknya, kata Jimly, kewajiban DKPP akan menjatuhkan sanksi jika ditemukan pelanggaran tersebut. Dia mengatakan, sanksi yang dijatuhkan akan ditentukan berdasarkan tingkatan serta tindakan yang telah dilakukan.

"Tapi kalau memang benar ada bukti, kita kasih sanksi. Kita harus tegas, sanksinya berat atau ringan," tambahnya.

 

sumber : 

 http://pemilu.sindonews.com/read/892979/113/dkpp-tak-akan-turuti-semua-permintaan-pengadu



« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 138 139 Next »
CopyRight © jimly.com 2007 - 2008