Headercontent

Cari Buku

KONTEN
Buku5
Makalah169
Tanya Jawab5197
Kegiatan856
Liputan Media452
Galeri Foto2353


Anda Pengunjung Ke:
5948724
March
SunMonTueWedThuFriSat
2627281234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
Img_3717-thumbSenin, 20 Maret 2017
Ini Pesan Ketua DKPP kepada PPK se- DKI Jakarta

Jakarta,DKPP -  Pelaksanaan Pemilukada DKI Jakarta putaran kedua tinggal dalam hitungan hari. Penyelenggara Pemilu pun dituntut untuk bekerja lebih ekstra. 

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Jimly Asshiddiqie berpesan kepada seluruh penyelenggara Pemilu yang ada di DKI Jakarta untuk melaksanakan dua hal. Pertama adalah spirit of serving (semangat melayani). “Layanilah para peserta Pemilu yang sedang berkompetisi. Apalagi ini calonnya tinggal dua. Jadi tidaklah terlalu banyak. Layani pula cara calon pemilih (voters),” katanya saat menjadi narasumber dalam cara Training of Trainer Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubenur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017 Putaran Kedua di Jakarta, pukul 19.30 WIB.

Kedua, bersikaplah netral. Menurutnya, netralitas tidak hanya dalam hati, tetapi juga mesti diimplementasikan dalam bentuk sikap dan perbuatan. “Tidak bisa netralitas itu hanya sekedar diserahkan pada Allah. Ini urusan publik. Kita sendiri harus mengelolanya,” katanya.

Arief Budiman, anggota KPU RI meminta agar seluruh anak buahnya bekerja secara profesional dan menjaga integritas. Pelaksanaan Pemilu ini tidak hanya dilihat oleh warga Jakarta, akan tetapi oleh seluruh masyarakat Indonesia. Bahkan luar negeri pun turut memantau. “Semua mata tertuju ke Pilkada DKI Jakarta,” katanya.

Untuk itu, penyelenggara Pemilu harus menunjukan kinerja yang baik dan profesional. “Mari kita tunjukan bukan hanya sistemnya yang baik tetapi pelaksananya juga harus baik. Mari yang sudah baik kita tingkatan, dan yang kurang kita perbaiki,” pesannya.

Anggota Bawaslu Daniel Zuchron,  mengajak agar sesama penyelenggara Pemilu bisa berkoordinasi dengan baik. Di samping itu, penyelengggara Pemilu mesti menaati semua aturan yang berlaku.  “Mari kita memuliakan publik dengan menaati aturan,” pungkasnya. [Teten Jamaludin]

 

Sumber : www.dkpp.go.id

482x320_2452-thumbKamis, 09 Maret 2017
Ketua DKPP Ajak Tetap Jaga Silaturahmi

Jakarta, DKPP -  Masa tugas penyelenggara Pemilu ada yang segera berakhir. Meski sudah tidak lagi menjabat diharapkan mereka tetap menjaga silaturahmi.

“Katup sengketa Pilkada 2017 di MK ini ditutup. Jadi pengaduan banyak ke DKPP. Jumlahnya tiga kali lipat dibandingkan di MK. Nah, menjelang senja, saya berharap tidak ada yang dipanggil karena sidang atau diberhentikan,” kata Jimly Asshiddiqie, ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu saat menyampaikan sambutan penutupan dalam acara Laporan Penyusunan Buku Laporan Penyelenggara Pemilu: 2012-2017 di Bogor, Jumat (17/3) pukul 20.00 WIB.

Kegiatan ini berupa focus group discussion dengan tema “Problematika, Evaluasi, dan Usulan Perbaikan Penyelenggaraan Pemilu”. Pesertanya adalah  seluruh penyelenggara Pemilu baik KPU maupun Bawaslu di tingkat provinsi di seluruh Indonesia.

Dia  mengatakan berakhirnya masa jabatan, bukan berarti berakhir silaturahmi. Ada banyak saran yang bisa digunakan untuk tetap menjalin silaturahmi. “Ada Universitas Pemilu yang bisa digunakan untuk sarana silaturahmi,” ujar dia.

Jimly pun berharap, para alumni penyelenggara Pemilu pun bisa diberdayakan misalnya, untuk mengisi bimbingan teknis-bimbingan teknis penyelenggara Pemilu. “Pelaksana bimtek kalau bisa dipihakketigakan. Nah, para alumni penyelenggara Pemilu itulah yang melaksanakannya,” saran dia. [Teten Jamaludin]

 

Sumber : www.dkpp.go.id 

482x320_2435-thumbSenin, 06 Maret 2017
Prof Jimly : DKPP Tidak Hanya Memberi Sanksi, Tapi Juga Menjaga Kehormatan Institusi

Bogor, DKPP- Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof Jimly Asshiddiqie menjadi pemateri pada kegiatan “Pembekalan Dalam Rangka Persiapan Menghadapi Persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota Dan Wakil Walikota Di Mahkamah Konstitusi 2017”.

Dalam kegiatan tersebut, ketua DKPP menyampaikan materi terkait tugas, pokok dan fungsi DKPP serta kode etik penyelenggara Pemilu kepada jajaran Bawaslu yang berasal dari wilayah Papua Barat, Papua, DKI Jakarta, Banten, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara dan Gorontalo. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Bawaslu RI di hotel Grand Savero Bogor, Sabtu (4/3).

“Tugas DKPP tidak hanya untuk menjatuhkan sanksi saja. Tugas DKPP itu menjaga kehormatan, maka namanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Beda dengan Pengadilan Negeri, karena kita menjaga kehormatan,” terang Prof Jimly.

“Kehormatan yang dimaksud adalah kehormatan institusi. Kehormatan penyelenggara Pemilu, bukan kehormatan saudara sebagai pribadi sendiri-sendiri. Yang dijaga institusi,” imbuhnya.

Lebih jauh dijelaskan bahwa sanksi pemberhentian merupakan usaha menjaga kehormatan institusi. Sehingga sanksi etika berbeda dengan sanksi hukum. Menurut Prof. Jimly, sanksi hukum untuk menghukum, sedangkan sanksi etika itu berbeda tujuannya yaitu untuk mendidik, sehingga ada sanksi peringatan. Sanksi etik bukan sebagai pembalasan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara. Tapi niatnya adalah menjaga kehormatan institusi.

“Jika ada penyelenggara Pemilu yang diberhentikan, tidak perlu marah. Bukan tidak sayang kepada yang dipecat namun sayang kepada kehormatan institusi,” tegasnya. (Foto dan berita: Irmawanti)

 

Sumber : www.dkpp.go.id 

482x320_2426-thumbSenin, 27 Pebruari 2017
Pertemuan Tatap Muka DKPP dengan Komisi Yudisial

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melakukan pertemuan tatap muka dengan Pimpinan Komisi Yudisial (KY), Senin (27/2). Rombongan dipimpin langsung oleh Ketua DKPP Prof. Jimly Asshiddiqie didampingi anggota Saut H. Sirait dan Sekjen Gunawan Suswantoro. Ketua Komisi Yudisial, Aidul Fitriciada Azhari beserta Anggota Komisi Yudisial dan Sekjen Komisi Yudisial, Danang Wijanto menerima rombongan DKPP di Ruang Rapat Pimpinan Komisi Yudisial, Lantai 5 Gedung Komisi Yudisial, Jakarta.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua DKPP mengajak Komisi Yudisial, lembaga yang memiliki wewenang menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim bersama DKPP dan MPR untuk melakukan sosialisasi mengenai etika kehidupan berbangsa dan bernegara melalui kegiatan konferensi nasional etika berbangsa dan bernegara. 

“Melalui konferensi nasional etika kehidupan berbangsa dan bernegara diharapkan dapat memperkuat akhlak bangsa kita ini sehingga kemajuan peradaban bangsa tidak hanya mengandalkan dukungan hukum namun juga didukung oleh etika” jelas Jimly.

Ketua Komisi Yudisial menyambut baik inisiatif dari DKPP. Bahkan KY bersedia melakukan kerjasama dengan DKPP untuk mewujudkan konferensi nasional etika berbangsa dan bernegara.

“Pada tahun kemarin (2016, red) KY telah berhasil melaksanakan konferensi internasional tanpa bantuan pihak lain atau EO. Sehingga kami mendukung rencana DKPP untuk menyelenggarakan konferensi nasional etika berbangsa dan bernegara”, ujar Aidul.

Turut Hadir dalam pertemuan tatap muka tersebut Kasubbag Wilayah II Titis Adityo Nugroho , Tenaga Ahli Moh. Saihu beserta staf di lingkungan Sekretariat DKPP. (Prasetya Agung N.)

 

Sumber : www.dkpp.go.id

482x320_2423-thumbKamis, 23 Pebruari 2017
KPU, Bawaslu, dan DKPP Bahas Perkembangan Hasil Pilkada 2017

Jakarta, DKPP- Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2017 saat ini sudah masuk tahap rekapitulasi. Banyak peristiwa yang menjadi catatan khususnya mulai pada proses pemungutan suara sampai sekarang. Tiga lembaga  penyelenggara Pemilu yakni KPU, Bawaslu, dan DKPP, Kamis (23/2), mengadakan rapat untuk membahas perkembangan hasil Pilkada 2017 tersebut.

Rapat yang rutin dilakukan oleh tiga lembaga atau biasa dikenal pertemuan tripartit itu dilaksanakan secara tertutup di ruang rapat DKPP, Gedung Bawaslu, Jakarta. Hasil rapat kemudian disampaikan dalam sebuah konferensi pers.

Konferensi pers disampaikan oleh Ketua DKPP Prof Jimly Asshiddiqie, Ketua KPU Juri Ardiantoro, dan Ketua Bawaslu Muhammad. Secara umum Prof. Jimly mengatakan bahwa pelaksanaan Pilkada 2017 di 101 daerah berjalan dengan aman, lancar, dan damai. Namun begitu harus diakui, masih ada kekurangan di beberapa titik.

“Misalnya, informasinya ada 71 rekomendasi yang dikeluarkan oleh pengawas Pemilu terkait pemungutan suara ulang (PSU). Tetapi yang ditindaklanjuti baru di 40 TPS. Sebanyak 27 TPS di Sangihe mengalami penundaan karena faktor cuaca,” ungkap Prof. Jimly.

Prof. Jimly menambahkan, setidaknya ada tiga sumber masalah yang dapat dicatat dari Pilkada 2017. Pertama soal regulasi  baru yang berbeda dengan Pilkada sebelumnya. Kedua soal administrasi penyusunan daftar pemilih. Ketiga soal petugas lapangan yang kebanyakan masih baru sehingga kurang berpengalaman.

“Di regulasi yang baru sekarang ini tidak diatur soal TPS khusus seperti di Lapas atau rumah sakit. Saya lihat sendiri di Lapas banyak sekali yang kehilangan,” terang dia.

Ketua Bawaslu Muhammad pun menekankan bahwa soal daftar pemilih (DPT) menjadi masalah utama dalam Pilkada 2017. Khusus di DKI Jakarta, yang kemungkinan besar akan terjadi Pilkada putaran kedua pada 19 April 2017, Muhammad meminta KPU untuk memperbaiki masalah DPT ini.

Kinerja KPU memang sedang disorot oleh berbagai pihak. Ketua KPU Juri Ardiantoro memastikan, untuk putaran kedua Pilkada DKI nanti dia meminta kepada jajaran KPU DKI Jakarta harus meningkatkan pelayanan kepada pemilih. Di antaranya adalah memastikan tidak boleh ada hambatan bagi pemilih untuk menyalurkan hak pilihnya.

“KPU harus memfasilitasi semua yang dibutuhkan pemilih. Kemudian juga harus memastikan soal keadilan bagi paslon,” ujar Juri.

Secara khusus rapat ini juga membahas soal kelanjutan Pilkada DKI Jakarta. Prof. Jimly menyebut, Pilkada DKI harus menjadi perhatian lebih karena selain telah menjadi isu nasional bahkan internasional, juga menjadi ukuran Pilkada di Indonesia. Menurutnya,

semua harus berhati-hati dengan Pilkada DKI. Tetapi, selain berhati-hati, Pilkada DKI juga dapat dimanfaatkan untuk mendorong menjadi contoh Pemilu yang baik.

“Kami telah sepakat akan menjadikan putaran kedua Pilkada DKI ini sebagai percontohan nasional. Kami semua siap membantu. Pertama, soal kampanyenya harus sukses. Kedua soal partisipasi pemilihnya. Sekarang 74,22 persen sedangkan targetnya 77,50 persen. Semua pihak mari dijadikan periode kedua ini bisa terlibat,” tutur Prof. Jimly.

Hadir dalam rapat tripartit ini dari KPU: Juri Ardiantoro, Hadar Nafis Gumay, Ferry Kurnia Rizkiansyah, Sigit Pamungkas, Arif Budiman, Ida Budhiati, Hasyim Asyari, Sekjen KPU Arif Rahman Hakim. Dari Bawaslu yang hadir adalah Muhammad, Nelson Simanjuntak, Endang Wihdatiningtyas, dan Sekjen Bawaslu Gunawan Suswantoro. Dari DKPP yang hadir Prof. Jimly Asshiddiqie, Dr. Nur Hidayat Sardini, Dr. Valina Singka Subekti, Prof. Anna Erliyana, Saut Hamonangan Sirait, dan Kepala Biro DKPP Ahmad Khumaidi. [Arif Syarwani]

 

Sumber : www.dkpp.go.id 



« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 171 172 Next »
CopyRight © jimly.com 2007 - 2008