Headercontent

Cari Buku

KONTEN
Buku14
Makalah144
Tanya Jawab4490
Kegiatan682
Liputan Media433
Galeri Foto2269


Anda Pengunjung Ke:
3667371
July
SunMonTueWedThuFriSat
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
175864-thumb-thumbKamis, 24 Juli 2014
DKPP: Satu-satunya yang bisa mengubah keputusan KPU adalah MK

MERDEKA.COM. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie turut angkat bicara terkait aksi walkout yang dilakukan para saksi dari pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa pada saat rekapitulasi suara pilpres tingkat nasional di Gedung KPU, Selasa (22/7) kemarin. Menurut Jimly, pernyataan sikap kubu Prabowo-Hatta tersebut merupakan ekspresi dari kekecewaan.

"Kita moderat saja memahaminya, ini ekspresi dari kekecewaan bukan hanya individual, tapi ini ekspresi yang menyuarakan perasaan umum 47 persen pemilih, kita harus hormati," kata Jimly di Kantor DKPP, Jakarta, Rabu (23/7).

Jimly menilai wajar apabila ada kekecewaan yang diekspresikan dalam pilpres kali ini lantaran baru kali pertama Indonesia memiliki hanya dua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang dipilih secara langsung. Indonesia sendiri baru kali ketiga melaksanakan pemilihan presiden secara langsung.

"Beda dengan AS yang sudah terbiasa dengan dua calon, kita belum terbiasa, ekspresi ini jangan ditafsirkan terlalu jauh," imbuh Jimly.

Dari segi hukum, lanjut Jimly, yang dimaksud pengunduran diri pasangan capres-cawapres bisa dikenai sanksi hukum adalah yang mengacaukan proses pilpres. "Itulah yang dicegah dengan ancaman pidana. Kalau ini kan semua tahapan sudah selesai, sehingga tidak ada mengganggu. Ini (aksi WO) tidak mengikuti proses rekapitulasi, kalau itu di mana-mana sudah biasa saksinya WO, tidak mau tanda tangan," papar Jimly.

Meski demikian, Jimly menegaskan bahwa keputusan KPU dianggap sah dan berkekuatan hukum. Oleh sebab itu, yang bisa mengubah keputusan KPU adalah Mahkamah Konstitusi (MK). "Satu-satunya yang bisa mengubah keputusan KPU adalah MK, kalau tidak ada yang diajukan ke MK, berarti keputusan KPU final," tutur Jimly.

Terkait dengan upaya menggugat hasil keputusan KPU melalui MK, Jimly menekankan bahwa pembuktian harus jelas dan lengkap di mana pelapor harus bisa membuktikan permohonannya. "KPU dan Bawaslu dengan jajarannya sudah siap. Semua kasus yang dipersoalkan sudah dibicarakan, ini tinggal dibuktikan di pengadilan," tutup Jimly.

 

sumber: 

 https://id.berita.yahoo.com/dkpp-satu-satunya-yang-bisa-mengubah-keputusan-kpu-173000649.html

188-thumbMinggu, 13 Juli 2014
'Seandainya Pilpres 2014 lancar, demokrasi kita matang sudah'

Merdeka.com - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jimly Asshiddiqie , mengakui bangsa Indonesia saat ini tengah diuji melewati tahapan pendewasaan berdemokrasi melalui ajang Pemilu Presiden 2014. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu merasa hal lazim jika gesekan dalam kompetisi politik kali ini sangat terasa.

Jimly mengatakan, Pilpres 2014 memang membuat rakyat terbelah dua karena cuma ada dua calon presiden dan wakil presiden. Dia pun membandingkan dengan Amerika Serikat, yakni rakyatnya sudah biasa berbeda pilihan politik selama 2,5 abad.

Namun, Jimly merasa justru pilpres 2014 adalah tahapan paling menentukan sejarah bangsa. Apakah kesadaran berdemokrasi akan tumbuh atau justru jalan di tempat.

"Saya kira ini penting bagian dari pembelajaran bangsa kita berdemokrasi ke depan. Seandainya ini lancar, maka saya yakin ini catatan terbesar dalam perkembangan sejarah demokrasi kita dan tersulit untuk dilalui. Sekali ini berhasil kita lampaui, maka demokrasi kita matang sudah," kata Jimly kepada awak media di rumahnya di kawasan Pondok Labu, Jakarta, Sabtu (12/7).

Kendati demikian, Jimly mewanti kepada semua pihak, baik penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu, kubu kedua capres-cawapres, serta masyarakat menjalankan fungsi masing-masing. Dia meminta semua harus menghormati hasil akhir.

"Kita ini baru kali ini, jadi kita ini agak mesti ekstra hati-hati. Jadi kalau misalnya nanti ternyata KPU memenangkan si A atau si B, ya sudah yang kalah ucapkan selamat saja," sambung Jimly.

 

sumber : 

 http://www.merdeka.com/politik/seandainya-pilpres-2014-lancar-demokrasi-kita-matang-sudah.html

Bk-thumbSabtu, 12 Juli 2014
Buka Puasa di Rumah Ketua DKPP, Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Diminta Berikan Tausyiah

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Kehormatan Penyelengara Pemilu Jimly Asshiddiqie menyelenggarakan buka bersama dengan pimpinan Komisi Pemilihan umum dan Badan Pengawas Pemilu di kediamannya di Komplek Pondok Labu Indah Jakarta Selatan, Sabtu (12/7/2014). Turut hadir pada acara ini adalah Ketua Badan Pengawas Pemilu Muhammad, Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Manik, dan beberapa jajaran KPU, Bawaslu dan DKPP lainnya.

"Sekarang kita acara rohani dulu, jangan pikirkan Pemilu melulu, pusing kita. Nanti kita minta Pak Muhammad dan Pak Husni berikan tausyiah rohani. Karena dua-duanya juga ustadz," kata Jimly saat memberikan kata sambutaan.

Pada kesempatan tersebut, Jimly juga menghimbau kepada seluruh masyarakat agar pada bulan Ramadhan ini lebih kuat menahan hawa nafsu berkaitan dengan penyelengaraan Pemilu. Jimly menyebutkan Pemilu adalah ujian hawa nafsu yang menggoda manusia dengan jabatan, kekuasaan dan harta.

"Kata Nabi perang yang besar itu adalah perang melawan hawa nafsu, pada zaman modern ini bentuk nyatanya adalah lewat pemilu. Sekarang kita lihat gara-gara Pemilu ada pertemanan yang rusak, saling caci maki di dunia maya," ucap Jimly.

Setelah memberikan kata sambutan, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini langsung mempersilakan Ketua Bawaslu Muhammad memberikan tausiah agama. Pantauan Kompas.com, tidak hanya pimpinan KPU, Bawaslu dan DKPP yang turut hadir. Ada juga kerabat dan tetangga Jimly dan juga beberapa awak media.

 

sumber : 

 http://nasional.kompas.com/read/2014/07/12/18421091/Buka.Puasa.di.Rumah.Ketua.DKPP.Ketua.KPU.dan.Ketua.Bawaslu.Diminta.Berikan.Tausyiah

Jimly3-thumbMinggu, 06 Juli 2014
Delegasi Tiongkok Pelajari Sidang Etik DKPP

Jakarta, GATRAnews - Kehadiran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Indonesia menyedot perhatian negara lain di dunia. Sejumlah delegasi berdatangan ke DKPP untuk belajar peradilan kode etik (etika) pertama di dunia ini.


Pada pembacaan putusan 29 perkara, Jumat (4/7) siang, sidang DKPP dihadiri oleh delegasi Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Setidaknya ada beberapa perwakilan dari RRT menghadiri sidang yang dipimpin oleh Ketua DKPP, Jimly Asshiddiqie.

"Selamat datang kepada delegasi RRT di DKPP, inilah sidang pembacaan putusan DKPP," ucap Jimly di Gedung DKPP-Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Kebon Kacang, Jakarta Pusat.

Guru Besar Tata Negara Universitas Indonesia ini berharap kehadiran delegasi RRT bisa membawa pengetahuan baru soal pemilu. Meskipun di Negeri Tirai Bambu tersebut tidak ada pemilu.

"Mereka mau belajar, dan bisa membawa pelajaran baru dari DKPP soal pemilu. Meskipun di sana (Tiongkok) tidak ada pemilu," lanjut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini.

 

sumber : 

 http://www.gatra.com/pemilu-dkpp/pemilu-dkpp-persidangan/56214-delegasi-tiongkok-pelajari-sidang-etik-dkpp.html

Jimly-thumbSabtu, 05 Juli 2014
DKPP Bacakan Putusan 29 Perkara Serentak

Jakarta, GATRAnews - Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilu (DKPP), Jumat (4/7) siang ini membacakan putusan 29 perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dari seluruh Indonesia. Baik itu anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).


"Kita hari ini membacakan putusan 29 perkara. Banyak sekali yang akan kita bacakan secara marathon. Mudah-mudahan waktunya cukup," ujar Ketua DKPP Jimly Ashiddiqie mengawali sidang DKPP di Gedung DKPP-Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini menuturkan, ada perkara yang sama diadukan banyak pengadu. Tetapi ada juga satu pengadu memperkarakan aduan lebih dari satu.

Beberapa perkara yang putusannya dibacakan oleh DKPP hari ini antara lain KPU Kota Batam, KPU Sumatera Utara, KPU Kabupaten Simalungun, KPU Kabupaten Tangerang, KPU Kabupaten Mimika, KPU dan Panwaslu Kabupaten Bangkalan, KPU Kota Tanjung Pinang, KIP Subulussalam, KPU Kabupaten Taroja Utara dan lainnya.

Sidang pembacaan putusan 29 perkara ini juga dilakukan secara video conference dari sejumlah daerah di Indonesia. Sidang dipimpin oleh Jimly Asshiddiqie dengan hakim panel Idha Budiarti, Ana Erliyana, Saut Hamonangan Sirait dan Valina Singka Subekti.

"Mudah-mudahan tidak lama bacanya dan putusan segera dibacakan," ucap Jimly

 

sumber : 

 http://www.gatra.com/pemilu-dkpp/pemilu-dkpp-persidangan/56212-dkpp-bacakan-putusan-29-perkara-serentak.html



« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 136 137 Next »
CopyRight © jimly.com 2007 - 2008