Headercontent

Cari Buku

KONTEN
Buku14
Makalah147
Tanya Jawab4636
Kegiatan696
Liputan Media444
Galeri Foto2297


Anda Pengunjung Ke:
3845272
November
SunMonTueWedThuFriSat
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Sidang1-thumbKamis, 10 Juli 2008
MK Nyatakan Pasal Pidana Dalam UU Pemilu Conditionally Constitutional

Pasal 50 ayat (1) huruf g UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (UU 10/2008)  harus dinyatakan konstitusional bersyarat (conditionally constitutional). Hal tersebut dinyatakan mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang Kamis, (10/07), di Ruang Sidang MK.
 
"Pasal 50 ayat (1) huruf g UU 10/2008 dimaksud adalah konstitusional sepanjang tidak mencakup tindak pidana yang timbul karena kealpaan ringan (culpa levis) dan kejahatan politik dalam pengertian perbuatan yang sesungguhnya merupakan ekspresi pandangan atau sikap politik (politieke overtuiging) yang dijamin dalam negara hukum yang demokratis namun oleh hukum positif yang berlaku pada saat itu dirumuskan sebagai tindak pidana semata-mata karena berbeda dengan pandangan politik yang dianut oleh rezim yang sedang berkuasa," ucap Ketua MK, Jimly Asshiddiqie, membacakan Konklusi Putusan perkara 15/PUU-VI/2008.

Pemohon pengujian UU 10/2008 tersebut adalah Julius Daniel Elias Kaat yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal 50 ayat (1) huruf g yang berbunyi,"“Bakal calon anggota DPR, DPRD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota harus memenuhi persyaratan: g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.” Julius pernah melakukan tindak pidana penganiayaan berat, sehingga terhalang baginya untuk menjadi calon anggota DPR, DPD, dan DPRD.

MK walaupun menolak permohonan, tetapi menyatakan ada konstitusional bersyarat dalam norma tersebut. hal ini terkait dengan putusan MK sebelumnya (Perkara Nomor 14-17/PUU-V/2007) yang substansinya sama. 

Menurut MK, dalil-dalil Julius secara substansial tidak berbeda dengan dalil-dalil para Pemohon dalam Perkara Nomor 14-17/PUU-V/2007. Tidak terdapat argumentasi yang secara substansial baru dalam dalil-dalil yang diajukan Pemohon karena pada dasarnya Pemohon hanya mengulangi keterangan para ahli yang diajukan oleh para Pemohon dalam Permohonan Nomor 14-17/PUU-V/2007 yang sudah dipertimbangkan oleh Mahkamah. Dengan demikian, pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 14-17/PUU-V/2007 tanggal 11 Desember 2007 dimaksud mutatis mutandis berlaku pula terhadap permohonan Julius.

Keadilan, bagi MK, bukanlah selalu berarti memperlakukan sama terhadap setiap orang. Keadilan dapat berarti memperlakukan sama terhadap hal-hal yang memang sama dan memperlakukan berbeda terhadap hal-hal yang memang berbeda. Sehingga, justru menjadi tidak adil apabila terhadap hal-hal yang berbeda diperlakukan sama. Dalam kasus konkret pada diri Pemohon, yang pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan penganiayaan berat, jelas berbeda dengan seseorang yang karena kealpaan ringan dijatuhi pidana maupun seseorang yang dipidana hanya karena mengekspresikan sikap atau pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang berkuasa (politieke overtuiging).

Sebab, dalam kedua contoh yang disebut terakhir sesungguhnya tidak terdapat elemen niat jahat (mens rea) pada diri pelakunya. Keadaan demikian jelas sangat berbeda dengan perbuatan penganiayaan, lebih-lebih penganiayaan berat. Penganiayaan berat jelas mengandung unsur mens rea atau unsur niat jahat. Di samping itu, dari segi kualifikasi tindak pidana, penganiayaan berat juga digolongkan sebagai mala in se, yaitu perbuatan yang karena hakikatnya sudah merupakan perbuatan yang dilarang, bukan semata-mata karena undang-undang atau mala prohibita. "Dengan demikian, Pemohon sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan berat jelas berbeda dari pelaku kealpaan ringan dan pelaku tindak pidana politik yang hanya karena perbedaan pandangan politik dengan rezim yang berkuasa," ucap Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna, membacakan Pertimbangan Hukum Putusan.

MK juga menegaskan dikecualikannya seseorang yang pernah melakukan kealpaan ringan (culpa levis) dan mereka yang pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana politik dalam pengertian politieke overtuiging sebagai syarat untuk menduduki jabatan publik bukanlah dikarenakan pertimbangan ancaman pidananya, yaitu di bawah lima tahun, melainkan karena tidak terdapatnya sifat jahat atau moralitas kriminal dalam kedua perbuatan dimaksud.

Menurut MK pula, pertimbangan Putusan Nomor 14-17/PUU-V/2007 tanggal 11 Desember 2007,tidak mendasarkan diri pada persoalan berat-ringannya ancaman atau lamanya pidana dijatuhkan. Lagi pula, berat-ringannya ancaman pidana merupakan hal yang lazim digunakan sebagai faktor pembeda, baik dalam pertimbangan penjatuhan pidana (strafmaat) maupun dalam prosedur penahanan (gronden van rechtmatigheid en gronden van noodzakelijkheid).

"Terhadap permohonan yang substansinya sama dengan permohonan a quo Mahkamah telah menyatakan pendiriannya, sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 14-17/PUU-V/2007 tanggal 11 Desember 2007," ucap Ketua MK. Sehingga permohonan Pemohon ditolak. [Luthfi&Adhani]

 

4-thumbSelasa, 08 Juli 2008
Membangun Kesadaran Berkonstitusi Dalam Menghadapi Pemilu

Menyongsong tahun 2009 yang dirasa akan semakin memanas oleh perhelatan pemilu dan pilkada, semua aspek kemasyarakatan baik itu organisasi masyarakat dan partai politik serta institusi-institusi masyarakat lainnya memiliki tanggungjawab untuk  memasyarakatkan informasi dan membangun kesadaran akan pentingnya nilai kostitusi yang telah disepakati.

Demikian disampaikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshidiqqie, dalam Seminar “Membangun Masyarakat Sadar Konstitusi” yang diselenggarakan oleh Golkar, Selasa (8/7), di Jakarta.

Sebagai salah satu narasumber, Jimly mengangkat isu pentingnya memasyarakatkan konstitusi agar Indonesia bisa menjadi the leading constitution. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Jimly memperkenalkan MK sebagai lembaga pengawal konstitusi yang kini memiliki tambahan tugas memutus perselisihan hasil pemilu kepala daerah (Pilkada). “Khusus mengenai pilkada, sesudah Oktober 2009, kewenangan untuk memutus hasil pilkada akan berada di tangan MK,” ujarnya.

Perselisihan pemilu merupakan perkara speedy trial. Dalam perselisihan political race, lanjut Jimly, yang penting itu kepastian hukum dan ketegasan dengan terbatasnya waktu. Oleh karena itu, perselisihan hasil pemilu cuma disediakan waktu 30 hari. “Setiap orang yang akan berperkara mengenai hasil pemilu harus mempersiapkan segala berkasnya dengan benar untuk kemudian memperkarakannya di persidangan,” saran Jimly.

Ke depan, MK sudah akan mengakomodir perkara yang akan diperiksa dan diadili dengan jarak jauh melalui peralatan teleconference. “Orang-orang yang tinggal di daerah, nantinya tidak perlu repot lagi jauh-jauh datang ke Jakarta untuk berperkara di MK,” papar Jimly. [Andhini&Adhani]
 

5-thumbSelasa, 08 Juli 2008
Penegakan HAM Menjadi Tanggung Jawab Seluruh Warga Negara


Dalam kurun waktu 10 tahun ini, persoalan Hak Asasi Manusia (HAM) semakin berkembang. Salah satunya, masuknya rumusan tentang HAM dalam UUD 1945 menjadikan konstitusi Indonesia sebagai salah satu konstitusi yang terlengkap di dunia.

Demikian disampaikan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshidiqqie, dalam acara “Lokakarya Nasional VII Hak Asasi Manusia dalam rangka 10 Tahun Reformasi: Quo Vadis Pemajuan dan Penegakan HAM di Indonesia”, Selasa (8/7), di Jakarta.

Dalam sambutannya, Jimly menyampaikan perlunya dilakukan evaluasi dan perbaikan untuk memajukan dan menegakkan HAM di tanah air. Dari sisi praktik kehidupan berbangsa, perkembangan demokrasi dan HAM telah menimbulkan polarisasi dalam masyarakat. Kelompok tersebut meliputi kelompok yang mencurigai serta cenderung menolak gagasan HAM karena dipandang berasal dari budaya barat yang individualis dan kelompok nasionalisme yang anti neolibaralisme.

Dua kelompok tersebut, lanjut Jimly, bergabung menjadi satu kutub dan menjadi penghambat bagi upaya perlindungan dan penegakan HAM. Mereka selalu mencurigai dan bersikap apriori terhadap isu HAM. “Inilah salah satu tantangan yang kita hadapi saat ini. Tantangan ini akan semakin besar jika pemahaman yang keliru tentang HAM semakin meluas di kalangan masyarakat. Padahal untuk perlindungan dan penegakan HAM diperlukan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat,” papar Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Oleh karena itu, saran Jimly, upaya pemajuan, perlindungan, dan penegakan HAM tidak dapat dilakukan hanya dengan mengedepankan aspek pemantauan dan penindakan semata. Pendidikan dan pemasyarakatan HAM merupakan bagian dari upaya pemajuan, perlindungan, dan penegakkan HAM yang menjadi tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Pendidikan dan pemasyarakatan HAM bukan saja menjadi tanggung jawab Komisi Nasional (Komnas) HAM tetapi seluruh penyelenggara negara dan bahkan seluruh warga negara. Dalam hal ini, Jimly meminta seluruh masyarakat memahami isi Pasal 28I Ayat (4) UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa pemajuan, perlindungan, dan penegakkan HAM adalah tanggung jawab negara.            

Sebagai ketua lembaga negara yang mempunyai fungsi sebagai pengawal dan penafsir konstitusi, pada forum ini, Jimly mengingatkan kepada negara (baca: pemerintah), hendaknya terus memberi dan meningkatkan perhatian, komitmen, program, aparatur, dan anggaran serta mewujudkan situasi dan kondisi agar seluruh isi bab tentang HAM dalam UUD 1945 yang menjadi tanggung jawabnya dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Di akhir sambutan, Jimly mengharapkan lokakarya ini dapat merumuskan langkah-langkah baru yang segar, komprehensif dan visioner dalam meningkatkan pemajuan, perlindungan, dan penegakan HAM di Indonesia. [Adhani&Aleta]
 

1-thumbKamis, 03 Juli 2008
KPU AKAN MEREVISI PERATURAN PENCALONAN DPD

http://www.metrotvnews.com/berita.asp?id=61938
 

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan merevisi peraturan tentang pencalonan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Langkah ini ditempuh KPU sebagai tindak lanjut keputusan Mahkamah Konstitusi atas uji materi Undang-undang Pemilu Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. Keterangan tersebut disampaikan Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary di Kantor KPU Jakarta, Kamis (3/7).

Tindakan revisi yang akan dilakukan KPU, kata Hafiz, diputuskan setelah ia bertemu dengan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshidiqi di Kantor MK Jakarta. Menurut Abdul Hafiz, KPU akan melaksanakan keputusan MK perihal syarat-syarat domisili bagi setiap calon anggota DPR. Untuk itu, KPU akan secepatnya mengatur petunjuk teknis syarat domisili DPD dan surat edarannya akan disebarkan ke KPU Daerah.

Abdul Hafiz menambahkan, sampai sejauh ini memang belum semua KPU Daerah menerima pengembalian formulir calon anggota DPD. Hasil revisi yang dilakukan KPU tentang syarat domisi bagi calon anggota DPD akan berlaku saat calon anggota DPD mengembalikan formulir pendaftaran.(DOR)
 
 

 

Pukat1-thumbRabu, 02 Juli 2008
Perangi Korupsi. Jimly : Bekerja Lurus, Kurangi Bicara

Gerakan antikorupsi belakangan ini sedang marak dilakukan. Hal ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa korupsi telah menjadi masalah bersama. Meskipun telah ada upaya untuk membentuk suatu lembaga anti korupsi seperti KPK, praktek-praktek kecurangan tetap saja terjadi.

Demikian ungkap Jimly ketika menjadi pembicara kunci dalam acara peluncuran buku “Negeri para Mafioso” dan “Negara Antara Ada dan Tiada” karya Denny Indrayana, Selasa (2/7), di Jakarta.

Lanjut Jimly, dapat dikatakan bahwa tidak ada negara seperti Indonesia di mana budaya korupsi telah menjangkiti lembaga tinggi baik di ranah eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. “Semua orang telah paham betapa parahnya masalah korupsi ini, akan tetapi kenyataannya, masalah ini justru jauh lebih parah dari apa yang orang sangka,” kata Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini.

Jimly juga mengatakan bahwa setelah sepuluh tahun reformasi berlangsung di Indonesia, masih terjadi kasus seperti Jaksa Urip Tri Gunawan yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi terkait masalah Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). “Secara diam-diam dia mengira tidak ada satu orang pun yang tahu, rupanya ketahuan,” jelas Jimly.

Untuk itu, Jimly menghimbau semua elemen masyarakat untuk melakukan introspeksi. “Jangan-jangan kita terlalu banyak berteriak. Mungkin karena semua orang berteriak, semua orang marah, maka imunlah semua telinga,” katanya bernada khawatir.

Jimly berpendapat, mungkin Indonesia membutuhkan seorang Hotman, ahli hukum di Belanda, yang dalam satu tulisannya menggambarkan bahwa kalau ingin menegakkan hukum maka harus menghindar dari sikap antusiasme yang berlebihan untuk menghindari backlash (kemunduran). “Untuk menghindari keadaan tersebut, yang kita butuhkan saat ini bukan lagi bicara, akan tetapi kerja nyata,” tegas Ketua Mahkamah Konstitusi ini. 

Pada kesempatan yang sama, Jimly juga menilai apa yang dilakukan oleh KPK sudah berada di jalur yang benar. Menurut Jimly, dukungan pada kinerja KPK tetap perlu diberikan tanpa perlu banyak diperbincangkan atau diperdebatkan. Sebagai langkah nyata, Jimly mengajak semua lapisan masyarakat untuk bekerja secara lurus dan mengurangi bicara. Terlebih lagi jika orang tersebut memiliki jabatan, terlepas dari jabatan apa yang disandangnya, Jimly meminta mereka untuk menjaga amanat yang diberikan.

“Jangan pernah menerima, meminta, ataupun mengambil yang bukan hak kita. Sebelum menerima, meminta, ataupun mengambil, harus dipastikan bahwa hal itu betul-betul hak kita. Kalau bukan hak kita atau tidak yakin, apapun alasannya maka jangan kita ambil!” tegasnya mengingatkan.

Peringatan serupa juga diberikan oleh Jimly terhadap pelaksanaan kewajiban. “Kalau kita sebagai Pejabat Negara, kewajiban bekerja kita 100 (persen) tapi kita hanya melakukan 75, meskipun kita tidak pernah menerima yang diluar hak kita, itu termasuk korupsi juga,” tukas Jimly. 

Namun, hal-hal di atas, oleh Jimly, dianggap tidak cukup untuk mengentaskan korupsi. Selain menjadi orang baik, perlu juga memperbaiki sistem kehidupan bernegara. Sistem kehidupan bernegara yang dimaksud mencakup penataan sistem aturan atau norma yang berlaku dan sistem kelembagaan negara serta lembaga civil society yang kini sedang semrawut. Kondisi ini, menurut Jimly, juga turut andil dalam tumbuh suburnya korupsi.

Untuk itu, Jimly menyarankan perlunya menata ulang sistem hukum dan sistem etika yang berubah akibat perubahan besar pada konstitusi, yaitu UUD 1945. Dalam sepuluh tahun terakhir ini, papar Jimly, telah terjadi masa transisi di mana norma lama telah ditinggalkan, sementara norma baru belum terbentuk dengan efektif sehingga tercipta suatu kondisi anomos (ketiadaan hukum). “Selain menata norma hukum, kita juga harus mengembangkan norma etika, rule of ethics, sehingga beban hukum tidak terlalu berat untuk mengatasi keadaan yang berkembang di masyarakat,” pungkas Jimly.

Selain penyampaian materi oleh Prof. Jimly Asshiddiqie, acara peluncuran buku ini juga diisi dengan acara bedah buku yang dihadiri oleh Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedhan, Wakil Ketua KPK Chandra M. Hamzah, dan Pakar Komunikasi Politik UI Effendi Gazali, yang bertindak sebagai moderator. [Yogi&Adhani]
 



CopyRight © jimly.com 2007 - 2008