Headercontent

Cari Buku

KONTEN
Buku14
Makalah144
Tanya Jawab4579
Kegiatan693
Liputan Media441
Galeri Foto2293


Anda Pengunjung Ke:
3770232
September
SunMonTueWedThuFriSat
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
1-thumbKamis, 03 Juli 2008
KPU AKAN MEREVISI PERATURAN PENCALONAN DPD

http://www.metrotvnews.com/berita.asp?id=61938
 

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan merevisi peraturan tentang pencalonan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Langkah ini ditempuh KPU sebagai tindak lanjut keputusan Mahkamah Konstitusi atas uji materi Undang-undang Pemilu Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. Keterangan tersebut disampaikan Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary di Kantor KPU Jakarta, Kamis (3/7).

Tindakan revisi yang akan dilakukan KPU, kata Hafiz, diputuskan setelah ia bertemu dengan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshidiqi di Kantor MK Jakarta. Menurut Abdul Hafiz, KPU akan melaksanakan keputusan MK perihal syarat-syarat domisili bagi setiap calon anggota DPR. Untuk itu, KPU akan secepatnya mengatur petunjuk teknis syarat domisili DPD dan surat edarannya akan disebarkan ke KPU Daerah.

Abdul Hafiz menambahkan, sampai sejauh ini memang belum semua KPU Daerah menerima pengembalian formulir calon anggota DPD. Hasil revisi yang dilakukan KPU tentang syarat domisi bagi calon anggota DPD akan berlaku saat calon anggota DPD mengembalikan formulir pendaftaran.(DOR)
 
 

 

Pukat1-thumbRabu, 02 Juli 2008
Perangi Korupsi. Jimly : Bekerja Lurus, Kurangi Bicara

Gerakan antikorupsi belakangan ini sedang marak dilakukan. Hal ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa korupsi telah menjadi masalah bersama. Meskipun telah ada upaya untuk membentuk suatu lembaga anti korupsi seperti KPK, praktek-praktek kecurangan tetap saja terjadi.

Demikian ungkap Jimly ketika menjadi pembicara kunci dalam acara peluncuran buku “Negeri para Mafioso” dan “Negara Antara Ada dan Tiada” karya Denny Indrayana, Selasa (2/7), di Jakarta.

Lanjut Jimly, dapat dikatakan bahwa tidak ada negara seperti Indonesia di mana budaya korupsi telah menjangkiti lembaga tinggi baik di ranah eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. “Semua orang telah paham betapa parahnya masalah korupsi ini, akan tetapi kenyataannya, masalah ini justru jauh lebih parah dari apa yang orang sangka,” kata Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini.

Jimly juga mengatakan bahwa setelah sepuluh tahun reformasi berlangsung di Indonesia, masih terjadi kasus seperti Jaksa Urip Tri Gunawan yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi terkait masalah Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). “Secara diam-diam dia mengira tidak ada satu orang pun yang tahu, rupanya ketahuan,” jelas Jimly.

Untuk itu, Jimly menghimbau semua elemen masyarakat untuk melakukan introspeksi. “Jangan-jangan kita terlalu banyak berteriak. Mungkin karena semua orang berteriak, semua orang marah, maka imunlah semua telinga,” katanya bernada khawatir.

Jimly berpendapat, mungkin Indonesia membutuhkan seorang Hotman, ahli hukum di Belanda, yang dalam satu tulisannya menggambarkan bahwa kalau ingin menegakkan hukum maka harus menghindar dari sikap antusiasme yang berlebihan untuk menghindari backlash (kemunduran). “Untuk menghindari keadaan tersebut, yang kita butuhkan saat ini bukan lagi bicara, akan tetapi kerja nyata,” tegas Ketua Mahkamah Konstitusi ini. 

Pada kesempatan yang sama, Jimly juga menilai apa yang dilakukan oleh KPK sudah berada di jalur yang benar. Menurut Jimly, dukungan pada kinerja KPK tetap perlu diberikan tanpa perlu banyak diperbincangkan atau diperdebatkan. Sebagai langkah nyata, Jimly mengajak semua lapisan masyarakat untuk bekerja secara lurus dan mengurangi bicara. Terlebih lagi jika orang tersebut memiliki jabatan, terlepas dari jabatan apa yang disandangnya, Jimly meminta mereka untuk menjaga amanat yang diberikan.

“Jangan pernah menerima, meminta, ataupun mengambil yang bukan hak kita. Sebelum menerima, meminta, ataupun mengambil, harus dipastikan bahwa hal itu betul-betul hak kita. Kalau bukan hak kita atau tidak yakin, apapun alasannya maka jangan kita ambil!” tegasnya mengingatkan.

Peringatan serupa juga diberikan oleh Jimly terhadap pelaksanaan kewajiban. “Kalau kita sebagai Pejabat Negara, kewajiban bekerja kita 100 (persen) tapi kita hanya melakukan 75, meskipun kita tidak pernah menerima yang diluar hak kita, itu termasuk korupsi juga,” tukas Jimly. 

Namun, hal-hal di atas, oleh Jimly, dianggap tidak cukup untuk mengentaskan korupsi. Selain menjadi orang baik, perlu juga memperbaiki sistem kehidupan bernegara. Sistem kehidupan bernegara yang dimaksud mencakup penataan sistem aturan atau norma yang berlaku dan sistem kelembagaan negara serta lembaga civil society yang kini sedang semrawut. Kondisi ini, menurut Jimly, juga turut andil dalam tumbuh suburnya korupsi.

Untuk itu, Jimly menyarankan perlunya menata ulang sistem hukum dan sistem etika yang berubah akibat perubahan besar pada konstitusi, yaitu UUD 1945. Dalam sepuluh tahun terakhir ini, papar Jimly, telah terjadi masa transisi di mana norma lama telah ditinggalkan, sementara norma baru belum terbentuk dengan efektif sehingga tercipta suatu kondisi anomos (ketiadaan hukum). “Selain menata norma hukum, kita juga harus mengembangkan norma etika, rule of ethics, sehingga beban hukum tidak terlalu berat untuk mengatasi keadaan yang berkembang di masyarakat,” pungkas Jimly.

Selain penyampaian materi oleh Prof. Jimly Asshiddiqie, acara peluncuran buku ini juga diisi dengan acara bedah buku yang dihadiri oleh Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedhan, Wakil Ketua KPK Chandra M. Hamzah, dan Pakar Komunikasi Politik UI Effendi Gazali, yang bertindak sebagai moderator. [Yogi&Adhani]
 

2-thumbSelasa, 01 Juli 2008
Pisah Sambut Hakim Konstitusi, Soedarsono Serahkan Toga dan Luncurkan Buku

Hakim Konstitusi, Soedarsono, menyerahkan Toga Hakim Konstitusi-nya kepada sang pengganti, Muhammad Alim, dalam acara Pisah Sambut Hakim Konstitusi dan Peluncuran Buku Karya Hakim Konstitusi Soedarsono yang diadakan di Aula Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (01/07).

Merespon banyak pertanyaan tentang rencananya setelah purnabakti, Soedarsono menyatakan bahwa dirinya berharap sisa hidupnya dapat digunakan untuk tetap berbakti kepada Allah dan kepada sesama manusia. Namun, untuk jangka pendek, Soedarsono mengaku belum punya rencana. “Rencana kami hanya satu, ingin kangen-kangenan dulu dengan anak-cucu,“ kata Soedarsono dalam sambutannya.

Dalam acara Pisah Sambut ini, Ketua MK, Jimly Asshiddiqie, menyampaikan testimoninya mengenai Soedarsono. Menurutnya, Soedarsono adalah orang yang pendiam, tidak banyak bicara, dan yang terpenting Soedarsono memiliki tingkat kearifan yang tinggi. “Rata-rata Hakim Konstitusi suka ngotot. Alhamdulillah, di antara kami ada orang yang arif seperti Pak Soedarsono,“ ungkap Jimly.

Di samping itu Jimly juga menyampaikan sambutannya terhadap kehadiran Muhammad Alim di MK. “Selamat datang Pak Alim. Semoga betah. Mudah-mudahan Pak Alim juga bisa produktif seperti Pak Soedarsono. Tulislah buku supaya masyarakat bisa memahami relung-relung yang ada di MK,“ pesan Jimly. 

Hakim Konstitusi Muhammad Alim telah mengucapkan sumpah sebagai Hakim Konstitusi menggantikan Hakim Kopnstitusi Soedarsono di hadapan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono, di Istana Negara, Kamis (26/6). Sejak 1 Juli ini, Muhammad Alim, yang diusulkan dari Mahkamah Agung (MA) menggantikan Hakim Konstitusi, Soedarsono, berdasarkan Keputusan Presiden RI No.1/P/2008 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Maret 2008. (Kencana Suluh Hikmah)
 

Sidang1-thumbSelasa, 01 Juli 2008
Putusan Uji UU Pemilu, Konstitusi Memuat Syarat "Domisili Di Provinsi"

 

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan syarat “domisili di provinsi” untuk calon anggota DPD merupakan norma konstitusi yang implisit melekat pada Pasal 22C ayat (1) UUD 1945, sehingga seharusnya dimuat sebagai rumusan norma yang eksplisit dalam Pasal 12 dan Pasal 67 UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU 10/2008). Hal tersebut disampaikan MK dalam sidang pengucapan putusan perkara 10/PUU-VI/2008 pada Selasa, (1/7), di Ruang Sidang MK.

Lebih lanjut, MK menyatakan bahwa syarat “bukan pengurus dan/atau anggota partai politik” untuk calon anggota DPD bukanlah merupakan norma konstitusi yang implisit melekat pada Pasal 22E ayat (4) UUD 1945, sehingga tidak merupakan syarat untuk menjadi calon anggota DPD yang harus dicantumkan dalam Pasal 12 dan Pasal 67 UU 10/2008.

“Pasal 12 dan Pasal 67 UU 10/2008 “konstitusional bersyarat” (conditionally constitutional), maka pasal-pasal a quo harus dibaca/ditafsirkan sepanjang memasukkan syarat domisili di provinsi yang diwakilinya bagi calon anggota DPD,” ucap Ketua MK, Jimly Asshiddiqie.

Perkara tersebut diajukan terkait dengan norma dalam Pasal 12 dan Pasal 67 UU 10/2008. Pasal-pasal tersebut tidak memuat persyaratan bahwa calon anggota DPD harus berdomisili di provinsi yang bersangkutan (ketiadaan syarat domisili), serta tidak terdapat persyaratan bahwa calon anggota DPD bukan anggota partai politik (ketiadaan syarat non-partai politik).

MK dalam kesempatan tersebut, menyatakan bahwa Pemohon I, Dewan Perwakilan Daerah (DPD),  dan perorangan anggota DPD (Pemohon II) memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan. Sedangkan perorangan warga negara Indonesia yang memiliki perhatian besar terhadap Pemilihan Umum, parlemen Indonesia, dan penyaluran aspirasi daerah (Pemohon III) dan perorangan yang tinggal di provinsi tertentu  (Pemohon IV) tidaklah memiliki kedudukan hukum (legal standing).

Dalam pertimbangan hukum putusan, MK berpendapat bahwa syarat berdomisili di provinsi yang diwakilinya bagi calon anggota DPD merupakan norma konstitusi yang implisit melekat pada ketentuan Pasal 22C ayat (1) yang berbunyi, “Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum” dan Pasal 22C ayat (2) yang berbunyi, “Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.”

Sehingga, menurut MK, seharusnya norma konstitusi yang bersifat implisit tersebut dicantumkan sebagai norma yang secara eksplisit dirumuskan dalam Pasal 12 dan Pasal 67 UU 10/2008 sebagai syarat bagi calon anggota DPD. Sebagai akibatnya, Pasal 12 dan Pasal 67 UU 10/2008 yang tidak memuat secara eksplisit ketentuan yang demikian, harus dipandang inkonstitusional.

MK juga berpendapat bahwa syarat non-Parpol bagi calon anggota DPD bukan merupakan norma konstitusi yang implisit melekat pada Pasal 22E ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi, “Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.” Kandungan norma yang tercantum dalam Pasal 22E ayat (4) UUD 1945 adalah bahwa untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota DPD, perseorangan harus ‘mencalonkan’ dirinya sendiri sebagai peserta Pemilu, bukan dicalonkan oleh Parpol.  Menurut MK, hal itu berbeda dengan calon anggota DPR, perseorangan yang ingin menjadi anggota DPR harus dicalonkan oleh Parpol yang merupakan peserta Pemilu [vide Pasal 22E ayat (3) UUD 1945].

Dalam UU 12/2003 dan draf RUU Pemilu 2008 versi Pemerintah yang dijadikan rujukan oleh para Pemohon, juga tidak ada istilah non-Parpol, melainkan hanya bukan pengurus Parpol. Demikian pula, baik dalam pengalaman sejarah praktik di Indonesia pada era Konstitusi RIS 1949 dan era berlakunya kembali UUD 1945 tidak pernah ada syarat non-Parpol bagi keanggotaan Senat RIS dan Utusan Daerah. Sedangkan di berbagai negara lain, sebagai perbandingan, penerapan syarat non-Parpol tersebut juga berbeda-beda dan tidak mutlak harus ada.

“Dengan demikian, syarat non-Parpol bagi calon anggota DPD bukanlah norma konstitusi yang bersifat implisit melekat pada istilah “perseorangan” dalam Pasal 22E ayat (4) UUD 1945, sehingga juga tidaklah mutlak harus tercantum dalam Pasal 12 dan Pasal 67 UU 10/2008, sebagaimana pernah dicantumkan dalam UU 12/2003, atau berarti bersifat fakultatif,” kata Hakim Konstitusi Mukthie Fadjar membacakan pertimbangan hukum putusan.

Terkait dengan ketiadaan norma konstitusi yang bersifat implisit melekat dalam suatu pasal konstitusi, yang dalam perkara tersebut adalah syarat domisili di provinsi dan implisit melekat pada Pasal 22C ayat (1) dan (2) UUD 1945, MK berpendapat bahwa apabila mengacu kepada Pasal 51 ayat (3) huruf b UU MK, memang tidak mungkin untuk diajukan permohonan pengujian. Karena, permohonan yang demikian akan dianggap kabur (obscuur libel), tidak jelas, yang berakibat permohonan tidak dapat diterima sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 ayat (1) UU MK.

Namun demikian, MK  juga dapat menyatakan bahwa suatu pasal, ayat, dan/atau bagian undang-undang yang tidak memuat suatu norma konstitusi yang implisit melekat pada suatu pasal konstitusi yang seharusnya diderivasi secara eksplisit dalam rumusan pasal, ayat, dan/atau bagian undang-undang, dapat dinyatakan sebagai “konstitusional bersyarat” (conditionally constitutional) atau “inkonstitusional bersyarat” (conditionally unconstitutional).

Akhirnya, MK berpendapat bahwa Pasal 12 huruf c dan Pasal 67 UU 10/2008 adalah “konstitusional bersyarat” (conditionally constitutional), yang berarti bahwa Pasal 12 huruf c dan Pasal 67 tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai memuat syarat domisili di provinsi.

“Menyatakan Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4277) tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang dimaknai memuat syarat domisili di provinsi yang akan diwakili,” ucap Ketua MK membacakan putusan MK. [Luthfi&Adhani]
 

10-thumbSelasa, 01 Juli 2008
Ketua MK: La Ode Menghina Peradilan, MK Kabulkan Sebagian Uji Materi UU Pemilu

http://www.hupelita.com/baca.php?id=52083

Jakarta, Pelita
Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya mengabulkan sebagian permohonan uji materiil terhadap UU No 10/2008 tentang Pemilu oleh Dewan Perwakilan daerah (DPD) dan beberapa elemen masyarakat dan menolak uji materiil terhadap Pasal 67 yang tak menyebut syarat bukan anggota partai politik (Parpol).
Mengadili: Mengabulkan permohonan Pemohon I (DPD) dan Pemohon II (Anggota DPD) untuk sebagian; Menyatakan Pasal 12 huruf c UU No 10/2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tetap konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang dimaknai memuat syarat domisili di provinsi yang akan diwakili, kata Ketua MK Jimly Asshiddiqie saat membacakan Putusan MK di Gedung MK, di Jakarta, Selasa (1/7).
Mahkamah juga menyatakan, Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang dimaknai memuat syarat domisili di provinsi yang akan diwakili.
Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk selebihnya. Menyatakan permohonan Pemohon III dan Pemohon IV tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya, urai Jimly.
Sedangkan dalam Konklusinya, Mahkamah berkesimpulan Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo, sedangkan Pemohon III dan Pemohon IV tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing).
Syarat domisili di provinsi untuk calon anggota DPD merupakan norma konstitusi yang implisit melekat pada Pasal 22C ayat (1) UUD 1945, sehingga seharusnya dimuat sebagai rumusan norma yang eksplisit dalam Pasal 12 dan Pasal 67 UU 10/2008, ucap Jimly.
Dan Syarat bukan pengurus dan/atau anggota partai politik untuk calon anggota DPD bukan merupakan norma konstitusi yang implisit melekat pada Pasal 22E ayat (4) UUD 1945, sehingga tidak merupakan syarat untuk menjadi calon anggota DPD yang harus dicantumkan dalam Pasal 12 dan Pasal 67 UU 10/2008.
Pasal 12 dan Pasal 67 UU 10/2008 \'konstitusional bersyarat\' (conditionally constitutional), maka pasal-pasal a quo harus dibaca/ditafsirkan sepanjang memasukkan syarat domisili di provinsi yang diwakilinya bagi calon anggota DPD.
Pada sidang sebelumnya, perkara yang dimohonkan diantaranya oleh DPD, 33 anggota DPD perorangan mewakili 33 provinsi, Centre for Electoral Reform (Cetro), Seknas Masyarakat Hukum Adat (MHA), Indonesian Parliamentary Watch (IPW), dan Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), menganggap penghapusan syarat domisili dan syarat non-partai politik dalam pasal 12 dan pasal 67 UU Pemilu merupakan upaya penghilangan norma konstitusi.
Ketiadaan dua syarat tersebut oleh pemohon dianggap telah menyebabkan UU Pemilu cacat karena telah menegasikan keberadaan norma konstitusi bahwa calon anggota DPD dipilih dari provinsi terkait (pasal 22 c ayat 1 UUD 1945) dan calon anggota DPD berasal dari perorangan (22 e ayat 4 UUD 1945).
Seusai persidangan, Ketua DPD Ginanjar Kartasasmita menyatakan, kecewa dengan putusan MK yang hanya mengabulkan sebagian permohonan. Pasalnya masalah yang utama adalah syarat Parpol, kami akan bawa ke dalam rapat putusan ini, katanya.
Menghina peradilan
Sebelumnya, saat mengawali sidang ini, Jimly sempat menunjukkan kegeraman institusinya terhadap pernyataan Wakil Ketua DPD La Ode Ida yang sebelumnya mengancam MK bila tidak mengabulkan permohonan DPD dalam uji materi UU No10/2008 tentang Pemilu berarti MK tidak netral dan DPD akan mengkaji kembali keberadaan MK.
Menurut Jimly, pernyataan La Ode di sejumlah media massa itu sebagai bentuk penghinaan terhadap pengadilan (contemp of court). Kalau La Ode Ida hadir (dalam persidangan), kami sudah menetapkan supaya dia bisa diusir, tegas Jimly. Kebetulan saat awal sidang tersebut, La Ode tampak belum hadir.
Dia lalu menguraikan bahwa para hakim MK sangat terkejut ketika membaca pernyataan La Ode di beberapa media massa justru saat para hakim sedang memfinalisasi putusan atas uji materi DPD. Apapun putusan MK kan bisa jadi bermasalah natinya (kalau seperti itu), ujar Jimly.
Dia lalu mengingatkan agar para pejabat negara berhati-hati mengeluarkan pernyataan. Menurutnya di alam demokrasi semua anggota masyarakat memang bebas mengeluarkan pendapat. Namun etika mengeluarkan pendapat antara warga biasa dengan pejabat negara, kata Jimly, tetaplah berbeda.
Karena seorang pejabat negara melekat dengan jabatannya tersebut. Jangan sembarangan bicara, tandas dia. Bagaimanapun kalau putusan final dan mengikat, ya mari kita laksanakan, tambahnya.
Ketua DPD Ginandjar Kartasasmita langsung meminta maaf kepada majelis hakim MK atas pernyataan La Ode yang bersifat pribadi. Kami mohon maaf. Karena mungkin secara sadar atau tidak (La Ode) membuat pernyataan yang mengganggu martabat MK, kata Ginandjar. (cr-10)

 



CopyRight © jimly.com 2007 - 2008