Headercontent

Cari Buku

KONTEN
Buku14
Makalah143
Tanya Jawab4419
Kegiatan675
Liputan Media409
Galeri Foto2269


Anda Pengunjung Ke:
3439824
April
SunMonTueWedThuFriSat
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
17-thumbSenin, 09 Juni 2008
Kuliah Umum Ketua Mahkamah Konstitusi dan Kerjasama MK dengan Unlam

http://www.unlam.ac.id/index.php?pModule=news&pSub=news&pAct=detail&detail=65


Dalam rangkaian kunjungan kerjanya di Kalimantan Selatan, Ketua MK Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H berkenan memberikan Kuliah Umum dengan topik ”Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”, yang dihadiri lebih dari 400 orang civitas akademika dan guru SMTA pengajar Pendidikan Kewarganegaraan di Aula Rektorat Unlam pada hari Sabtu 7 Juni 2008.

Dalam pengantar kuliahnya Ketua MK mendorong perlunya upaya peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga pengajar bidang Hukum Tata Negara dalam rangka upaya meningkatkan kualitas pendidikan kewarganegaraan baik di tingkat SMTA maupun pendidikan tinggi, khususnya di Fakultas Hukum.

Beberapa butir penting yang dihimpun dalam kuliah umum, antara lain :

1. Bahwa MK yang terbentuk pada tanggal 13 Agustus 2003 berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dengan beranggotakan sembilan orang hakim konstitusi, sampai bulan Mei 2008 telah melaksanakan tiga wewenang dari empat wewenang yang ada pada dirinya, yaitu menguji UU terhadap UUD (judicial review), memutus perselisihan hasil Pemilu, dan memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang diatur oleh UUD. Sedangkan satu wewenang MK belum dilaksanakan karena memang sampai saat ini belum ada permohonan mengenai hal itu yang masuk ke MK, yaitu memutus pembubaran Partai Politik.

2. Selama tahun 2008, total perkara yang ditangani MK sejak 1 Januari – 21 Mei 2008 sebanyak 26 perkara yang terdiri dari 22 perkara untuk pengujian undang-undang dan 4 perkara untuk sengketa kewenangan lembaga negara. Dari 26 perkara tersebut terdapat 18 perkara (69,23%) yang telah diputus dan 8 perkara (30,77%) masih dalam pemeriksaan.

3. Menanggapi pertanyaan yang diajukan Helmi, S.H, M.H dosen Fakultas Hukum Unlam menyangkut beberapa putusan MK yang dianggap kontroversial dan diekspos oleh beberapa media massa, Ketua MK menyatakan bahwa putusan-putusan yang diambil MK adalah putusan yang sudah final dan benar. Mekanisme yang telah dilakukan dan pertimbangan hukum yang mendasarinya sebelum MK menetapkan putusan tersebut dapat diakses informasinya secara utuh oleh masyarakat melalui website MK. Oleh karena itu maka masyarakat hendaknya melihat dan mencermati proses pengambilan keputusan tersebut tidak secara parsial.

Dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas MK dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara secara online, serta membuka akses kepada masyarakat luas dalam pengajuan perkara, konstitusi perkara dan monitoring perkembangan perkara secara online, akan dilakukan program kerjasama Pengembangan Teknologi Video Conference dengan 33 perguruan tinggi, termasuk Universitas Lambung Mangkurat.

Selain untuk mengakses dan mengupdate portal bersama online berupa Pusat Informasi Hukum dan Perpustakaan, sarana yang direncanakan mulai dapat berfungsi awal bulan September 2008 ini juga dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan program peningkatan pemahaman pemangku kepentingan (stake holders) mengenai MK melalui acara temu wicara dan seminar/diskusi secara online.

Dengan kerjasama ini maka pihak perguruan tinggi juga dapat menyelenggarakan komunikasi dengan perguruan tinggi lain yang tergabung dalam jaringan, baik dalam bentuk kegiatan seminar/diskusi/kuliah umum maupun dalam menyelenggarakan peradilan semu (moot court).

Rektor Universitas Lambung Mangkurat dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih dan mendukung sepenuhnya rencana implementasi kerjasama ini dan berharap kegiatan serta sarana yang akan tersedia ini nantinya dapat mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di Fakultas Hukum Unlam dan juga dapat dimanfaatkan lebih luas oleh masyarakat. (bapsi).

 

14-thumbMinggu, 08 Juni 2008
Saluang Ingatkan Jimly pada Palembang

http://www.banjarmasinpost.co.id/content/view/35179/597/


• Ketua MK Kunjungi BPost Group

“IKAN  apa ini?” tanya Prof Dr Jimly Asshidddiqie. “Saluang,” jawab seorang pelayan yang bertugas di Banjarmasin Post Group. “Oh, sama ya seperti di Palembang,” ucap Jimly lagi. “Cuma kalau di sana namanya seluang, beda huruf ‘e’ saja,” lanjutnya.

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia itu memang secara khusus berkunjung ke kantor BPost Group di Gedung HJ Djok Mentaya, Jalan AS Musaffa, Banjarmasin, Sabtu (7/6) pukul 13.00 Wita.

Jimly didampingi Ketua MUI Pusat, Drs H Amidhan, dan rombongan diterima Pemimpin Redaksi BPost Group, H Pramono BS, dan Pemimpin Perusahaan BPost Group, A Wahyu Indriyanta, serta jajaran redaksi BPost Group yang membawah empat media --Banjarmasin Post, Serambi UmmaH, Metro Banjar, Spirit Kalsel.

Begitu tiba di Aula Palimasan Gedung HJ Djok Mentaya lantai V, Jimly dan rombongan disuguhi makanan khas Banjar seperti pais (pepes) patin, gangan asam, dan saluang goreng, yakni ikan kecil seperti teri namun dagingnya lebih tebal dan manis.

Usai makan siang, dilanjutkan dengan dialog antara Ketua MK dengan jajaran redaksi BPost Group. Pada kesempatan itu, Jimly mengungkapkan, sejak dirinya menjabat Ketua MK belum pernah ke Banjarmasin.

“Begitu ada agenda ke Banjarmasin, saya langsung tanya koran terbesar di sini apa. Saya dapat informasi bahwa Banjarmasin Post adalah koran paling besar. Makanya saya jadwalnya mampir ke sini,” ujarnya.

Jimly yang mengaku sebelum menjadi Ketua MK juga pernah berkunjung ke BPost mengaku sangat kaget dengan kemajuan koran ini. “Dulu belum seperti ini. Sekarang lebih hebat. Saya harap BPost Group terus berkembang seiring kemajuan pembagunan daerah dan turut membantu pembangunan melalui pemberitaan,” ujarnya.

Pemimpin Redaksi BPost Group, H Pramono BS, menyambut gembira kedatangan Ketua MK. “Ini suatu penghargaan sekaligus kebanggaan bagi kami. Apalagi kita ketahui MK merupakan lembaga yang memiliki pengaruh cukup besar dalam pemerintahan kita,” kata Pramono.

Pramono berharap, kedatangan Jimly  makin menambah wawasan para pekerja media di Banjarmasin, khususnya di BPost, Group agar lebih mengenal lembaga MK.

Usai dialog, BPost Group memberikan cenderamata berupa koran mini yang memuat foto dan liputan singkat tentang kunjungan tersebut. “Wah, hebat ya. Kilat, bisa langsung jadi koran,” kata Jimly saat menerima koran mini dari Pramono. Sedangka, Jimly memberikan plakat emas yang berlogo MK. (er/cc)

 

Kai9-thumbKamis, 05 Juni 2008
Penyelesaian Konflik Wadah Advokat Disarankan Lewat Pengadilan

http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=14&dn=20080605200026


Oleh : Aldy Madjid
KabarIndonesia
- Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie mengatakan seluruh advokat, baik dari Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) maupun Kongres Advokat Indonesia (KAI) dapat beracara di Mahkamah Konstitusi.

“Sementara status quo saja dulu, semua kita perlakukan sama, kita terima sampai mereka mendapat putusan final konflik itu,” kata Jimly, Kamis (5/6), usai bertemu dengan pengurus Kongres Advokat Indonesia di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

Jimly meminta pertemuan dengan pengurus Kongres Advokat Indonesia tersebut tidak diartikan sebagai dukungan. Dia mengatakan tidak akan ikut campur dalam konflik internal di tubuh advokat. Jimly berharap konflik tersebut dapat cepat diselesaikan.

Dia menyarankan persoalan organisasi mana yang sah sebagai wadah advokat diselesaikan lewat pengadilan. “Seperti Partai Kebangkitan Bangsa, bisa diperkarakan di pengadilan,” ujarnya.

Sementara itu, di kesempatan yang sama Presiden Kongres Advokat Indonesia Indra Sahnun Lubis mengatakan advokat yang kartu keanggotaannya di Peradi dicabut tetap dapat beracara di pengadilan. “Advokat yang kartunya dicabut Peradi akan kami beri kartu advokat,” kata Indra dalam keterangan pers di Mahkamah Konstitusi Jakarta.

Menurut Indra, Mahkamah Agung juga tidak melarang advokat yang tidak memiliki kartu Peradi beracara di pengadilan. “Yang penting dia bisa menunjukkan kartu advokat,” ujarnya.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta para advokat yang kini terbelah dalam dua wadah organisasi tetap bersama-sama dalam satu keluarga dan berkoordinasi dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Namun, Presiden juga menegaskan tidak ikut campur dalam masalah internal advokat ini. Ketua Peradi Otto Hasibuan usai bertemu dengan Presiden Yudhoyono mengklaim Presiden tegas mengatakan Peradi adalah organisasi yang sah berdasarkan undang-undang.

Indra membantah klaim sepihak Peradi yang menyatakan sebagai satu-satunya wadah tunggal advokat. Dia mengatakan telah melaporkan Luthfie Hakim ke Polda Metro Jaya hari ini. Lutfie, salah satu pengurus Peradi dinilai telah menyebarakan kebohongan publik.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta para advokat yang kini terbelah dalam dua wadah organisasi tetap bersama-sama dalam satu keluarga dan berkoordinasi dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Namun, Presiden juga menegaskan tidak ikut campur dalam masalah internal advokat ini.

"Memang Presiden tidak ingin terlibat dalam ini," kata juru bicara kepresidenan Andi Alfian Mallarangeng di kantor Presiden kemarin. "Ini adalah masalah di dalam keluarga besar advokat Indonesia."

Kemarin sore Presiden Yudhoyono menerima kedua organisasi tersebut, yakni Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) dan Kongres Advokat Indonesia (KAI), dalam kesempatan berbeda.

"Presiden tadi tegas mengatakan Peradi adalah organisasi yang sah berdasarkan undang-undang," kata Ketua Peradi Otto Hasibuan seusai pertemuan. Selain Otto, hadir pula beberapa anggota Peradi lainnya, seperti Denny Kailimang.

Setelah menerima Peradi, tiga jam kemudian Presiden juga menerima pengurus dan anggota KAI. Tampak hadir beberapa advokat versi kongres KAI di Balai Sudirman, antara lain Indra Sahnun Lubis, Adnan Buyung Nasution, Todung Mulya Lubis, dan Ruhut Sitompul.

"Presiden memerintahkan Menteri Hukum dan HAM mempertemukan kita dan mencari solusi," kata Indra Sahnun, yang terpilih menjadi Presiden KAI. "Kami menghargai sikap netral Presiden," Todung Mulya menambahkan.

Andi Mallarangeng menegaskan bahwa Presiden telah menyatakan satu-satunya wadah advokat yang sah adalah Peradi. Namun, katanya, itu bukan berarti Presiden tidak mengakui organisasi yang lain. "Presiden sudah menyatakan bahwa Peradi yang sah. Bukan berarti Presiden tidak mengakui yang lain," katanya.

Menteri Hukum dan HAM Andi Mattalata mengatakan pemerintah tetap akan menggunakan UU Advokat sebagai acuan untuk menentukan wadah advokat yang resmi. "Untuk menentukan organisasi yang sah sebagai organisasi profesi, ya, undang-undang," katanya.

 

4-thumbRabu, 04 Juni 2008
Pembubaran FPI Sebaiknya Lewat Jalur Hukum

http://mediaindonesia.com/index.php?ar_id=NzEwMA==


Penulis : Kennorton Hutasoit
JAKARTA--MI:
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie mengatakan sebaiknya pembubaran Front Pembela Islam (FPI) dibubarkan melalui jalur hukum.

Memang ada prosedurnya, jika FPI merupakan organisasi kemasyarakatan (ormas) berarti kewenangan pembubarannya di tangan pemerintah. Tapi, kalau FPI menggugat keputusan pemerintah tersebut, pada akhirnya pengadilan lah yang memutuskan.

"FPI boleh dibubarkan atau tidak dibubarkan. Apakah FPI itu ormas atau tidak, ada prosedurnya. Kalau parpol pembubarannya di MK. Tapi karena FPI tidak parpol itu kewenangan pemerintah," kata Jimly di Kantor MK, Rabu (4/6).

Jimly mengatakan kalau ada pembubaran FPI dilakukan pemerintah, lalu FPI keberatan dan mengajukan gugatan ke pemgadilan, ujungnya finalnya di pengadilan juga. "Pokoknya masalah FPI ini ditempuh secara hukum saja," katanya. (KN/OL-03)

Mk1-thumbRabu, 04 Juni 2008
Harjono Wakil Ketua Ad Interim MK

http://www.mediaindonesia.com/index.php?ar_id=NjgwMA==

Penulis : Hendra Makmur
JAKARTA--MI:
Hakim konstitusi Harjono terpilih menjadi Wakil Ketua Ad Interim Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (3/6). Ia menggantikan Prof Laica Marzuki yang sudah memasuki pensiun sejak beberapa hari lalu. Sementara itu, posisi keanggotaan Laica sebagai hakim konstitusi sebelumnya sudah digantikan Arsyad Sanusi.

Ketua MK Jimly Asshiddiqie seusai pemilihan mengatakan, pemilihan wakil ketua ad interim dilakukan dalam pleno sembilan hakim konstitusi yang digelar sejak pagi hingga siang di Gedung MK. “Semula ada dua alternatif pendapat yang berkembang. Pertama, pendapat yang menyatakan sebaiknya wakil ketua MK tidak dipilih dulu menjelang Agustus, menunggu dilantiknya enam hakim konstitusi baru. Namun, pendapat lain menyebutkan, sesuai UUD 1945 dan UU MK, MK dipimpin satu ketua dan satu wakil ketua. Kalau ada lowong diisi dari dan oleh anggota MK,” jelasnya.

Setelah mempertimbangkan dua hal tersebut, menurut Jimly, akhirnya diputuskan untuk memilih wakil ketua adinterim dengan masa jabatan dua bulan hingga Agustus. “Nanti setelah enam hakim konstitusi baru dilantik, baru akan dipilih wakil ketua MK dengan masa jabatan tiga tahun seperti diatur UU,” katanya.

Harjono terpilih secara voting dengan didukung lima hakim konstitusi. Sementara itu, calon wakil ketua lainnya Maruarar Siahaan dipilih oleh empat hakim konstitusi. “Sebelumnya, pada putaran pertama sempat sama kuat masing-masing mendapat empat suara dan satu abstain. Namun, pada putaran kedua Pak Harjono mendapat lima suara,” ujarnya.

Jimly mengatakan, masa jabatan tiga tahun untuk pimpinan MK, sedikit menimbulkan masalah untuk MK. “Masa jabatan ini tidak cocok dengan masa keanggotaan hakim konstitusi yang ditentukan UU selama lima tahun. Masa jabatan kedua saya, misalnya, sejak 2006 sampai dengan 2009, sementara masa keanggotaan pertama saya berakhir pada Agustus 2008.”

Meski Jimly terpilih lagi untuk masa keanggotaan lima tahun berikutnya, juga ada dua pendapat yang berkembang di kalangan hakim konstitusi. “Ada yang menyatakan, karena ketua terpilih dalam masa keanggotaan pertama, maka untuk masa keanggotaan kedua harus kembali dipilih. Ada juga yang menyatakan, bisa dilanjutkan sampai 2009. Ini nanti akan kembali kita bicarakan setelah 15 Agustus 2008, setelah seluruh hakim konstitusi baru dilantik,” ujarnya.

Agar antara masa keanggotaan dan masa jabatan pimpinan MK cocok, menurut Jimly, diusulkan dalam revisi UU MK yang sedang disiapkan, agar masa jabatan pimpinan MK cukup 2,5 tahun. (Hrm/OL-03)



CopyRight © jimly.com 2007 - 2008