Headercontent

Cari Buku

KONTEN
Buku14
Makalah144
Tanya Jawab4490
Kegiatan682
Liputan Media433
Galeri Foto2269


Anda Pengunjung Ke:
3661658
July
SunMonTueWedThuFriSat
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
Sidang1-thumbKamis, 19 Juni 2008
Uji UU Banggai, MK kembali Nyatakan Tidak Dapat Diterima

 

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Permohonan para Pemohon pengujian UU No. 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten BanggaiKepulauan (UU 51/1999) tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). Hal tersebut terungkap dalam sidang pengucapan putusan perkara 6/PUU-VI/2008, Kamis (19/6), di Gedung MK.

Para Pemohon yang merupakan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Banggai (Pemohon I) dan perseorangan (Pemohon II) menganggap Pasal 11 UU 51/1999 secara tekstual dan kontekstual bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), juncto Pasal 18, Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 22A UUD 1945. Selain itu, pasal tersebut dianggap bertentangan dengan ketentuan organik UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 11 UU 51/1999 berbunyi, “Selambat-lambatnya dalam jangka waktu lima tahun terhitung sejak peresmian Kabupaten Banggai Kepulauan, kedudukan ibukota dipindahkan ke Salakan”.

MK dalam pertimbangan hukum putusan menyatakan bahwa dari keterangan para pihak dan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon I yang mendalilkan diri sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, menunjukkan adanya fakta hukum bahwa kesatuan masyarakat hukum adat Banggai prima facie memenuhi tolok ukur adanya kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Namun, dalam persidangan sebelumnya telah terungkap bahwa ada penolakan oleh Pihak Terkait Langsung mengenai kapasitas Pemohon I mewakili kesatuan masyarakat hukum adat Banggai dan masalah hak konstitusional yang dirugikan sebagai akibat berlakunya Pasal 11 UU 51/1999.

Sanggahan atau penolakan Pihak Terkait tersebut tidak dibantah oleh Pemohon I. Sehingga, masih belum cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Pemohon I yang mendalilkan diri mewakili kesatuan masyarakat hukum adat Banggai memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf b UU MK juncto pendapat Mahkamah mengenai tolok ukur adanya kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.

Terlepas dari persoalan kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon, MK berpendapat, antara pengakuan dan penghormatan suatu kesatuan masyarakat hukum adat dan dilaksanakannya suatu pemekaran daerah tidak ada hubungan yang linier, karena dalam kenyataannya budaya dan adat istiadat suatu kesatuan masyarakat hukum adat dapat tersebar di berbagai daerah terlepas dari batas-batas administrasi pemerintahan yang ada atau timbul sebagai akibat dari suatu pemekaran, apalagi hanya akibat pemindahan suatu ibukota.

"Berdasarkan alat-alat bukti dan keterangan-keterangan dari pihak-pihak dalam persidangan, sebenarnya sebelum pemekaran, budaya dan adat istiadat Banggai juga tidak terusik tatkala Ibukota Kabupaten Banggai ada di Luwuk, sehingga tidak cukup signifikan untuk menyatakan bahwa letak suatu ibukota pemerintahan mempengaruhi ada atau tidaknya pengakuan dan penghormatan terhadap suatu kesatuan masyarakat hukum adat, atau menyebabkan suatu budaya atau adat istiadat suatu masyarakat menjadi terpinggirkan," kata Hakim Konstitusi Soedarsono membacakan pertimbangan hukum putusan.

Lebih lanjut, MK berpendapat, proses pembentukan Kabupaten Banggai Kepulauan melalui UU 51/1999 sudah sesuai dengan syarat dan mekanisme yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa adanya nama “Banggai” dan “Salakan” sebagai calon Ibukota Kabupaten Banggai Kepulauan memang sudah sejak semula direkomendasikan, sehingga ketika pembentuk undang-undang menentukan dalam Pasal 10 ayat (3) UU 51/1999 bahwa Ibukota Kabupaten Banggai Kepulauan adalah Banggai dan kemudian Pasal 11 UU 51/1999 menentukan bahwa setelah lima tahun ibukota dipindahkan ke Salakan, bukanlah suatu tindakan yang inkonstitusional, meskipun penentuan ibukota tersebut menimbulkan kontroversi tersendiri.

Pemindahan suatu ibukota atau pusat pemerintahan adalah hal yang biasa dalam kehidupan kenegaraan, termasuk di berbagai negara, bahkan ibukota negara sekalipun. Apabila suatu saat pemerintah daerah dan masyarakat Banggai Kepulauan ingin mengubah lagi Ibukota Kabupaten

Banggai Kepulauan dari Salakan kembali ke Banggai atau entah ke mana lagi, hal itu dapat dilakukan setelah melalui prosedur atau mekanisme yang ditentukan oleh peraturan undang-undangan yang berlaku. Lagi pula, menurut MK,  pada saat ini, konflik yang terjadi akibat pemindahan Ibukota Kabupaten Banggai Kepulauan dari Banggai ke Salakan secara bertahap telah dapat diselesaikan, termasuk adanya upaya pemekaran lebih lanjut Kabupaten Banggai Kepulauan menjadi dua kabupaten.

"Para Pemohon tidak dapat membuktikan baik kapasitasnya untuk secara sah mewakili kesatuan masyarakat hukum adat dalam permohonan a quo maupun kerugian hak konstitusionalnya sebagai akibat berlakunya UU 51/1999. Bahwa dengan demikian para Pemohon dalam permohonan a quo tidak memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf b UU MK, sehingga permohonan para Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)," tegas Ketua MK, Jimly Ahhiddiqie, membacakan konklusi putusan. [Adhani&Luthfi]

 

Sidang1-thumbRabu, 18 Juni 2008
UU Kota Tual, MK Nyatakan Permohonan Tidak Dapat Diterima

 

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan permohonan para Pemohon perkara 31/PUU-V/2007 tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). Hal ini dikarenakan para Pemohon tidak dapat membuktikan kapasitasnya untuk secara sah mewakili kesatuan masyarakat hukum adat dan para Pemohon juga tidak dapat membuktikan secara spesifik dan tertentu adanya kerugian hak konstitusional sebagai akibat berlakunya UU No. 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (UU Kota Tual). 

Dalam sidang pengucapan putusan, Rabu (18/6), di Gedung MK, terungkap bahwa Abdul Hamid Rahayaan, Gasim Renuat, dan Abdul Gani Refra (para Pemohon) tidak dapat membuktikan bahwa mereka secara sah dapat mewakili kesatuan masyarakat hukum adat yang diatasnamakan. “Di samping itu, para Pemohon juga tidak dapat membuktikan secara spesifik dan tertentu adanya kerugian hak konstitusional sebagai akibat berlakunya UU Kota Tual,” kata Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna, membacakan Pertimbangan Hukum Putusan.

Para Pemohon menguji UU Kota Tual karena beranggapan bahwa dengan disahkan dan diundangkan berlakunya UU Kota Tual telah menimbulkan kerugian konstitusional para Pemohon. UU Kota Tual telah membagi Kabupaten Maluku Tenggara menjadi Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual. Para pemohon juga beranggapan mereka mewakili kesatuan masyarakat hukum adat yang dirugikan karena terbagi/terpecahnya masyarakat hukum adat dan wilayah kekuasaan hukum adat.

Dalam persidangan sebelumnya, Rabu (20/2), kedudukan para Pemohon yang mendalilkan dirinya sebagai Kepala Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, ternyata mendapat sanggahan. Saksi H.N. Renuat yang telah disumpah menyatakan Gasim Renuat hanyalah Pejabat Kepala Desa. Oleh H.N. Renuat dinyatakan pula bahwa Abdul Hamid Rahayaan bukan Pimpinan masyarakat hukum adat Pata Siwa di Key Maluku Tenggara.

Selanjutnya, dalam persidangan yang sama, Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, H. Mahmud Muhamad Tamher, juga menyatakan bahwa dua tokoh adat (para Pemohon) yang mengatasnamakan sembilan tokoh adat tersebut tidak representatif. Gubernur Maluku sempat mengungkapkan pembentukan Kota Tual telah mendapat dukungan para pimpinan adat, yaitu adanya dukungan para Raja (Rat) Kabupaten Maluku Tenggara dalam Surat Nomor 05/Prov/IV/2005 tertanggal 11 Maret 2005.

Selain itu, dalam keterangannya menanggapi kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon, Gubernur Maluku menyatakan bahwa masing-masing kesatuan masyarakat hukum adat terhimpun dalam beberapa ratschap (wilayah hukum adat) dan bukan membawahi (hirarkis) seperti yang disebutkan oleh para Pemohon.

Terhadap sanggahan saksi H.N. Renuat, maupun terhadap keterangan yang disampaikan Gubernur Maluku selaku Pihak Terkait, para Pemohon tidak mengajukan bantahan sebaliknya. Karenanya, MK berpendapat, keterangan yang disampaikan oleh saksi H.N Renuat dan Gubernur Maluku sebagai keterangan yang benar, sehingga para Pemohon tidak memiliki kapasitas bertindak untuk dan atas nama kesatuan masyarakat hukum adat selaku para Pemohon.

Sehubungan dengan kerugian konstitusional para Pemohon, tentunya hal tersebut terkait dengan hak tradisional kesatuan masyarakat hukum adat. Menurut MK, bila yang berkaitan dengan wilayah laut haruslah dapat dipastikan dengan jelas substansi dan batas-batasnya, mengingat pada wilayah laut diberlakukan banyak ketentuan peraturan perundang-undangan.

Karena itu, para Pemohon harus dapat membuktikan hak tradisional tersebut secara spesifik dan tertentu. Para Pemohon juga harus membuktikan apakah hak tradisional tersebut sebagai hak untuk menguasai wilayah laut ataukah hak untuk mengambil manfaat dari sumber daya yang berada di laut.

Hak-hak tradisional tersebut harus pula dibuktikan keberadaannya, sifatnya, cakupannya secara khusus, spesifik, dan tertentu sebagai hak para Pemohon dan bukan hak kesatuan masyarakat hukum adat yang lain, hak pemerintahan daerah, dan hak pemerintah pusat di wilayah laut. Dalam persidangan-persidangan ternyata memang para Pemohon juga tidak dapat membuktikan secara spesifik dan tertentu hak-hak tradisional tersebut dan adanya kerugian hak konstitusional sebagai akibat berlakunya UU Kota Tual. “Dengan demikian para Pemohon dalam permohonan a quo tidak memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf b UU MK, sehingga permohonan para Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima,“ ucap Ketua MK, Jimly Ashhiddiqie. [Luthfi&Adhani]
 

Kuliah1-thumbSenin, 16 Juni 2008
Kuliah Online Ala Jimly Asshiddiqie

http://www.jurnalnasional.com/?media=KR&cari=MK&rbrk=&id=53621&detail=Politik%20-%20Hukum%20-%20Keamanan

KULIAH ONLINE ALA JIMLY ASSHIDDIQIE 

by : Siagian Priska Cesillia

SEMANGAT untuk membagi ilmu tidak pernah hilang dari Jimly Asshiddiqie. Walaupun menjadi hakim konstitusi, panggilan jiwanya sebagai pengajar tak pernah ia lupakan. Waktu yang sempit dan pekerjaan menumpuk tak menjadi alasan meninggalkan kewajibannya sebagai dosen.

Meskipun sudah tidak berkantor di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini tetap mengajar. Metode pengajarannya pun cukup menarik dengan menggunakan video berdurasi 15 menit yang dapat diunduh melalui situs pribadinya www.jimly.com. Profesor hukum tata negara Universitas Indonesia ini tergolong melek teknologi. Tak biasanya, sekelas profesor mengikuti perkembangan teknologi pengajaran.

"Setiap video dibatasi 15 menit supaya bisa dipakai di ruang kuliah. Dosen misalnya, ketika mengajar satu topik bisa memutar kuliah online saya untuk kemudian didiskusikan bersama. Karena rata-rata satu mata kuliah lamanya 1,5 jam, jadi video saya tidak perlu panjang," ungkapnya kepada Jurnal Nasional ketika ditemui di ruang kerjanya, Kamis lalu.

Seraya menyaksikan kuliah online bertajuk Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi, pria kelahiran 17 April 1956 ini berharap videonya tidak hanya dimanfaatkan oleh mahasiswa atau dosen fakultas hukum tapi juga guru-guru SMA. "Saya akan menjelaskan mengenai Hukum Tata Negara (HTN) sebagai ilmu, konstitusi atau UUD 1945, dan MK sebagai pengawal konstitusi. Selain itu saya juga akan menjabarkan ke-30 buku yang saya buat. Saya akan terangkan setiap babnya."

Hingga saat ini, dalam situs pribadinya Jimly sudah memiliki lima video mengenai MK dan dua pengantar kuliah umum mengenai HTN. "Saya buat tentang MK lebih dulu karena terkait dengan tugas. Bagi saya jabatan harus dipakai sebagai media belajar mengajar. Itu prinsip penting." Melalui prinsip tersebut, Jimly selalu terdorong untuk belajar segala sesuatu yang berkaitan langsung atau tidak dengan jabatannya. Dengan demikian, peranan untuk melayani konstituen dan stakeholder dapat dilakukan dengan lebih baik dari waktu ke waktu.

"Semua stakeholder punya kepentingan karena itu berhak untuk tahu tentang apa yang kita kerjakan, seluk-beluk tugas dan kewajiban yang terkait dengan jabatan ini. Jadi si pemegang jabatan harus memberi tahu dan itu yang disebut dengan mengajar. Otomatis semua jabatan harus transparan," paparnya seraya menyebutkan dalam sehari ada sebanyak 400-600 netter interaktif melakukan tanya jawab.

Jimly mengharapkan metode seperti itu dapat membuat konstitusi dan rakyat berhadapan secara dekat. Sejurus dengan salah satu fungsi MK yang melindungi hak konstitusional warga negara yang bisa terancam atau dirugikan oleh keputusan negara dalam bentuk undang-undang. "Karena itu, setiap warga negara tidak perlu tahu undang-undang, biar urusan sarjana hukum. Tapi UUD 1945, semua warga negara harus tahu sendiri karena nasib dan hidupnya sebagai warga negara dijamin dalam konstitusi," ujarnya.

Selain biayanya murah, penyebaran ilmu secara online lebih efektif karena akan dimanfaatkan oleh banyak orang. Harapannya agar semua orang punya kesadaran tinggi tentang negara dan perlindungan konstitusi.

Selain kuliah online, Jimly tengah memprakarsai lahirnya MKTV untuk mengawali lahirnya court tv. Tujuannya agar industri televisi tergerak untuk membangun kultur keterbukaan dunia peradilan. Sehingga peluang untuk melakukan modernisasi hukum dan peradilan di Indonesia menjadi sangat besar karena segala sesuatu yang berkaitan di dalamnya akan ditampilkan secara terbuka kepada masyarakat.

"Tidak ada remang-remang di dunia peradilan atau hukum. Tidak boleh ada yang tertutup, kecuali yang wajib dirahasiakan. Seperti perkara yang belum diputus dan perdebatan internal hakim yang haram diinformasikan keluar. Di luar itu tidak ada yang rahasia," tegas guru besar Ilmu HTN UI ini.

 

1-thumbSabtu, 14 Juni 2008
Dua JAM Segera Diperiksa

http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=337606&kat_id=3

Fakta jual-beli perkara di Kejakgung sudah sangat lumrah


JAKARTA -- Jaksa Agung, Hendarman Supandji, menjanjikan untuk segera memeriksa tiga Jaksa Agung Muda (JAM) yang diketahui melakukan pembicaraan dengan terdakwa dugaan kasus suap terhadap ketua tim jaksa penyelidik Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BBLI), Artalyta Suryani. ''Mereka belum diperiksa. Ya, nanti kalau persidangan Artalyta selesai. Ini semua kan hasilnya baru sementara. Urip saja belum diajukan,'' katanya di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (13/6).

Dalam sidang Tipikor, terungkap Artalyta sempat menghubungi dua JAM, yakni JAM Pidana Khusus (Pidsus) Kemas Yahya Rahman, JAM Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Untung Udji Santoso. Artalyta juga kenal baik dengan JAM Intelijen Whisnu Subroto.

Saat ini, belum ada JAM yang diperiksa sehubungan kasus Artalyta. Ditanya sanksi apa yang akan diberikan? Hendarman menjawab bergantung pada tingkat kesalahannya. ''Kami mapping permasalahan dan perbuatannya dulu, apakah itu cocok dengan pasal korupsi atau etika.''

Sedangkan anggota Komisi III DPR, Gayus Lumbuun, menegaskan kasus Artalyta bisa menjadi pintu masuk bagi Jaksa Agung untuk merombak jajaran Jaksa Agung Muda. "Jaksa Agung harus menindak anak buahnya," tegas Gayus.

Terkuaknya fakta pembicaraan telepon antara Artalyta dan pejabat tinggi Kejaksaan Agung (Kejakgung), mengundang perhatian Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie. Pembicaraan telepon itu, katanya, menunjukkan kebiasaan yang sudah berurat dan berakar di lingkungan Kejakgung.

Dalam konteks lain, keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga yang salah satu fungsinya memberikan efek jera kepada pejabat koruptor, ternyata masih belum mempan mengenai sasarannya. ''Efek jera masih belum ikhlas diterima di Tanah Air,'' kata Jimly dalam perbincangan mengenai penguatan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dengan wartawan di Gedung MK di Jakarta, Jumat (13/6).

Terbongkarnya pembicaraan pejabat Kejakgung dengan pihak-pihak berperkara, menurut Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Teten Masduki, merefleksikan fakta jual-beli perkara di lingkungan Kejakgung yang sudah sangat lumrah.

''Itu memperlihatkan betapa relasi antara arranger (penghubung perkara) dengan Jaksa Agung Muda terjalin sangat akrab. Anda dengar sendiri kan? Si arranger ini bahkan bisa memerintah (Jaksa Agung Muda),'' kata Teten.

Atas fakta itu, ICW meragukan efektivitas upaya pembenahan Kejakgung jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tetap mengandalkan orang-orang dari unsur dalam Gedung Bundar. ''Presiden semestinya membentuk tim kecil untuk membenahi Kejakgung.''

Dia beralasan, Jaksa Agung pasti sungkan memberikan tindakan kepada JAM yang merupakan pembantu utamanya. ''Jaksa Agung pasti bingunglah, ewuh pakewuh karena ini melibatkan Jaksa Agung Muda.''

Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM Datun), Untung Udji Santoso, tak merasa tersudutkan oleh hasil penyadapan KPK. Bahkan, Untung mengaku siap dicopot dari jabatannya jika terbukti terlibat dalam kasus suap terhadap jaksa BLBI, Urip Tri Gunawan.

''Jangankan dicopot, disidang pun saya berani,'' tantangnya. Mengaku sudah lima tahun tidak berkomunikasi dengan Artalyta, Untung merasa ketiban sial akibat pembicaraan teleponnya dengan Artalyta. Karena itu, dia meminta Urip berbicara apa adanya di persidangan. Menurut Untung, hanya orang gila yang berani melindungi Artalyta.

Skenario penangkapan Artalyta oleh kejaksaan, lanjutnya, dalam konteks keseimbangan, bukan melindungi. Saat itu, kejaksaan menginginkan tak hanya Urip yang ditangkap, tapi juga Artalyta.

Diwawancara terpisah, JAM Intel, Whisnu Subroto, mengakui dia yang mengusulkan penangkapan Artalyta. Namun, penangkapan itu upaya spontan kejaksaan, bukan niat ''mengamankan''. ''Dapat info jaksa ditangkap, saya nggak terima dia (Artalyta) nggak ditangkap juga,'' katanya.

(ade/dri/evy/ant ) 

 

Pks14-thumbKamis, 12 Juni 2008
SKB Ahmadiyah Bisa Digugat

http://www.suaramerdeka.com/beta1/index.php?fuseaction=news.detailNews&id_news=7605

Jakarta, CyberNews. Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri tentang Ahmadiyah bisa digugat. Hal itu diungkapkan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie kepada Media Indonesia di Kantor MK, Jakarta, Rabu (11/6).

Jimly mengatakan cara menggugat SKB itu tergantung isinya. "Kalau isinya mengatur berarti peraturan. Kalau isinyan bukan mengatur tapi misalnya memberi hak, mencabut hak, atau membentuk sesuatu yang sifatnya penetapan, meski demikian mengandung konsekuensi hak dan kewajiban, maka cara menggugatnya lain lagi. Kalau menggugat peraturan itu judicial review, kalau UU, maka cara mengujinya di MK, kalau peraturannya di bawah UU ke MA, dan kalau bukan peraturan melainkan penetapan menggugatnya di PTUN," katanya.

Jimly sendiri melihat banyak pejabat bicara agar SKB dibawa saja ke MK. "Jadinya MK ini menjadi tempat buang badan. Kalau nggak UU nggak bisa dong. Kalau itu menjadi perkara, hakim yang memutuskan bisa (hakim) di PTUN, MA, atau ke MK. Kalau ke MK harus pengujian UU terhadap UUD 1945," katanya.

SKB Menteri tidak dikenal dalam sistem perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 10/2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan. Pada pasal 7 ayat (1) menyebutkan jenis peraturan perundang-undangan adalah UUD 1945, UU/Perppu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah.

Pakar Hukum Perundang-undangan UI Maria Farida Indrati mengatakan UU No 10/2004 tak mengenal SKB.

"Dalam pasal 7 ayat 4, jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan demikian, Surat Keputusan Menteri hanya bisa diterbitkan apabila diperintahkan UU. SKB itu tidak perintah UU, tidak ada perundang-undangan yang lebih tinggi yang memerintahkannya," katanya.
(MIOL /CN09)



CopyRight © jimly.com 2007 - 2008