Headercontent

Cari Buku

KONTEN
Buku14
Makalah147
Tanya Jawab4622
Kegiatan698
Liputan Media444
Galeri Foto2297


Anda Pengunjung Ke:
3831760
October
SunMonTueWedThuFriSat
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
1-thumbJum'at, 11 Juli 2008
Jimly menyatakan, putusan MK pelajaran untuk proses legislasi.

http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=341042&kat_id=3

JAKARTA -- Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan permohonan uji materiil Pasal 316 huruf d UU No 10/2008 tentang Pemilu Legislatif, tak mengubah peserta Pemilu 2009. Kesimpulan itu didapat Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Abdul Hafiz Anshary, usai bertemu Ketua MK, Jimly Asshiddiqie, Jumat (11/7).

Menurut Hafiz, lolosnya sembilan partai yang diuntungkan Pasal 316 d--yaitu, menjadi peserta Pemilu 2009 hanya karena mempunyai kursi di DPR, meski tak lolos electoral threshold tiga persen sah secara hukum. Kesembilan partai itu adalah PKPB, PKPI, PNI Marhaenisme, Partai PDI, Partai PDK, Partai Pelopor, PDS, PBB, dan PBR.

Karena itu, Hafiz memastikan, tiga partai peserta Pemilu 2004 yang tak lolos verifikasi KPU tidak akan diakomodasi sebagai peserta Pemilu 2009. Tiga partai ini merupakan bagian dari tujuh partai yang mengajukan uji materiil Pasal 316 d. Pascapembacaan putusan MK, mereka mendatangi KPU meminta diakomodasi.

UU Pemilu, kata Hafiz, mengatur penetapan peserta pemilu maksimal dilakukan sembilan bulan sebelum hari pemungutan suara. Mengacu pada ketentuan itu, KPU harus menetapkan peserta pemilu paling lambat 9 Juli 2008. Sebab, pemungutan suara sudah ditetapkan 9 April 2009. MK sendiri membacakan keputusan judicial review Pasal 316 d pada 10 Juli. Pemunduran jadwal dan tahapan pemilu untuk melakukan verifikasi kepada sembilan partai demi 'keadilan politik', menurut Hafiz, tak memungkinkan lagi. Sebab, verifikasi butuh waktu sampai tiga bulan.

Soal mengapa putusan MK baru turun sehari setelah penetapan peserta Pemilu 2009, Jimly mengatakan, ''MK sudah berupaya mempercepat putusan uji materiil Pasal 316 d agar tak mengganggu persiapan penyelenggaraan pemilu. Tapi, putusan baru bisa dibacakan Kamis (10/7).'' Putusan itu, kata Jimly, bersifat prospektif atau berlaku ke depan. Karena itu, produk hukum dan perbuatan hukum yang dilakukan saat Pasal 316 d diuji materiil, tetap sah.

Jimly tak membantah 'terlambatnya' putusan uji materiil Pasal 316 d itu membuatnya hanya berdampak yuridis, tapi tak berdampak sosiologis dan politis. ''Bisa benar begitu. MK hanya bekerja di ranah norma.'' Tapi, Jimly menyatakan, putusan ini memberi pelajaran agar jangan ada lagi pasal-pasal dalam UU yang memberi perlakuan tidak adil atau tidak sama terhadap subjek hukum di Indonesia. Pasal 316 d dinilai Jimly sebagai pasal kompromistis dan melanggar prinsip perlakuan sama.

Delapan partai politik yang tak lolos ET dan tak mendapat kursi di DPR sehingga tak bisa ikut Pemilu 2009 seperti sembilan partai yang tak lolos ET, tapi mendapat kursi dinilai Jimly tak dirugikan Pasal 316 d. Mereka, kata Jimly, ''Tidak ikut diuntungkan saja.''

Layang-layang putus Mantan anggota KPU, Anas Urbaningrum, menilai, sembilan partai yang tak lolos ET, tapi menjadi peserta Pemilu 2009, karena diuntungkan Pasal 316 d dalam posisi dilematis. Secara administratif, mereka sudah ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2009, tapi secara yuridis mereka lemah. Karena itu, dia menyarankan kesembilan partai itu diverifikasi ulang agar tak dianggap cacat hukum. ''Kalau tidak diverifikasi, mereka tidak punya cantolan yuridis atas keikutsertaannya di Pemilu 2009. Posisi mereka sekarang seperti layang-layang putus,'' kata Anas, kemarin.

Agar tak mengganggu tahapan pemilu, Anas menyarankan, verifikasi terhadap sembilan partai ini berlangsung bersamaan dengan berjalannya tahapan pemilu yang lain. Anas juga menyatakan, putusan MK ini harus dijadikan pelajaran berharga dalam proses legislasi di DPR.

Tapi, Ketua Umum PBSD, Muchtar Pakpahan, mengaku akan terus memperjuangkan PBSD menjadi peserta Pemilu 2009 tanpa verifikasi sebagaimana sembilan partai lain. Bila tidak, dia mengaku akan melakukan upaya hukum. ''Tidak ada istilah tak retroaktif,'' katanya. [dwo/ann/evy/wed]

Sidang5-thumbKamis, 10 Juli 2008
Pasal 316 Huruf D UU 10/2008 Bertentangan Dengan Konstitusi


Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa Pasal 316 huruf d UU No.10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (UU 10/2008) bertentangan UUD 1945. Hal ini dikarenakan aturan tersebut memberikan perlakuan yang tidak sama kepada mereka yang kedudukannya sama, yaitu partai politik (Parpol) yang memiliki wakil di DPR dan yang tidak memiliki wakil di DPR (yang tidak memenuhi electoral threshold). Hal tersebut dinyatakan MK dalam sidang pengucapan putusan perkara 12/PUU-VI/2008 di Ruang Sidang MK, Kamis (10/07).

Perkara tersebut diajukan oleh tujuh Parpol yang tidak memenuhi electoral threshold dan tidak mempunyai kurasi di DPR, yaitu Partai Persatuan Daerah (PPD), Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PPIB), Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK), Partai Patriot Pancasila, Partai Buruh Sosial Demokrat (PBSD), Partai Sarikat Indonesia (PSI), dan Partai Merdeka.

“Parpol-parpol Peserta Pemilu 2004, baik yang memenuhi ketentuan Pasal 316 huruf d UU 10/2008 maupun yang tidak memenuhi, sejatinya mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sebagai Parpol Peserta Pemilu 2004 yang tidak memenuhi electoral threshold, sebagaimana dimaksud baik oleh Pasal 9 ayat (1) UU 12/2003 maupun oleh Pasal 315 UU 10/2008,” ucap Ketua MK, Jimly Asshiddiqie, membacakan Konklusi Putusan.

Pasal 316 huruf d UU 10/2008 berbunyi, “Partai Politik Peserta Pemilu 2004 yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 315 dapat mengikuti Pemilu 2009 dengan ketentuan: ….d. memiliki kursi di DPR RI hasil Pemilu 2004; atau….”. Sedangkan Pasal 315 berbunyi,
“Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2004 yang memperoleh sekurang-kurangnya 3% jumlah kursi DPR atau memperoleh sekurang-kurangnya 4% jumlah kursi DPRD provinsi yang tersebar sekurang-kurangnya di 1/2 jumlah provinsi seluruh Indonesia, atau memperoleh sekurang-kurangnya 4% jumlah kursi DPRD kabupaten/kota yang tersebar sekurang-kurangnya di 1/2 jumlah kabupaten/kota seluruh Indonesia, ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu setelah Pemilu tahun 2004”.

Lebih lanjut Jimly menyampaikan bahwa Pasal 316 huruf d UU 10/2008 merupakan ketentuan yang memberikan perlakuan yang tidak sama dan menimbulkan ketidakpastian hukum (legal uncertainty) dan ketidakadilan (injustice) terhadap sesama Parpol Peserta Pemilu 2004 yang tidak mememenuhi ketentuan Pasal 315 UU 10/2008.

Dalam permohonannya, para Pemohon memang mempersoalkan konstitusionalitas Pasal 316 huruf d UU 10/2008 yaitu, “memiliki kursi di DPR RI hasil Pemilu 2004”. Pada dasarnya, Parpol-parpol Peserta Pemilu 2004 yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 315 UU 10/2008 seharusnya sudah tidak berhak lagi menjadi peserta Pemilu 2009 karena tidak memenuhi ketentuan electoral threshold, kecuali memenuhi Pasal 9 ayat (2) UU 12/2003.

Menurut MK, ketentuan Pasal 316 huruf d UU 10/2008 tersebut tidak jelas ratio legis-nya apabila dikaitkan dengan masa peralihan dari prinsip electoral threshold ke parliamentary threshold. Artinya, apakah Pasal 316 huruf d UU 10/2008 bermaksud memberikan kemudahan untuk menjadi peserta Pemilu 2009 kepada seluruh Parpol Peserta Pemilu 2004 yang sesungguhnya tidak memenuhi electoral threshold yang ditentukan, ataukah karena pertimbangan bahwa UU 10/2008 menganut parliamentary threshold, maka kemudahan bersifat terbatas hanya diberlakukan kepada Parpol-parpol yang sudah memiliki kursi di parlemen (DPR).

Apabila bermaksud memberikan kemudahan, maka seharusnya semua Parpol Peserta Pemilu 2004 dengan sendirinya langsung dapat menjadi peserta Pemilu 2009, tanpa harus melalui proses verifikasi oleh KPU, baik verifikasi administratif maupun verifikasi faktual. Apabila bermaksud memberikan kemudahan terbatas, maka seharusnya, kemudahan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008 yakni memenuhi ambang batas perolehan suara sah 2,5% dari suara sah secara nasional, tentu saja berdasarkan hasil Pemilu 2004, namun bukan berdasarkan perolehan kursi sebagaimana ketentuan Pasal 316 huruf d UU 10/2008.

Lagi pula, menurut MK, nilai kursi dalam sistem Pemilu 2004 tidak selalu mencerminkan besarnya perolehan suara, yakni ada Parpol yang jumlah perolehan suaranya secara nasional lebih banyak daripada perolehan suara Parpol yang memperoleh kursi di DPR.
 
“Ketentuan yang tercantum dalam Pasal 316 huruf d UU 10/2008 justru menunjukkan perlakuan yang tidak sama dan tidak adil terhadap sesama Parpol Peserta Pemilu 2004 yang tidak memenuhi electoral threshold, “ kata Hakim Konstitusi Mukthie Fadjar membacakan pendapat MK.

Perlakuan yang tidak adil tersebut ditunjukkan dengan kenyataan bahwa ada Parpol yang hanya memperoleh satu kursi di DPR, kendati perolehan suaranya lebih sedikit dari pada Parpol yang tidak memiliki kursi di DPR, melenggang dengan sendirinya menjadi peserta Pemilu 2009, sedangkan Parpol yang perolehan suaranya lebih banyak, tetapi tidak memperoleh kursi di DPR, justru harus melalui proses panjang untuk dapat mengikuti Pemilu 2009, yaitu melalui tahap verifikasi administrasi dan verifikasi faktual oleh KPU. [Luthfi & Adhani]

 

Sidang1-thumbKamis, 10 Juli 2008
MK Nyatakan Pasal Pidana Dalam UU Pemilu Conditionally Constitutional

Pasal 50 ayat (1) huruf g UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (UU 10/2008)  harus dinyatakan konstitusional bersyarat (conditionally constitutional). Hal tersebut dinyatakan mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang Kamis, (10/07), di Ruang Sidang MK.
 
"Pasal 50 ayat (1) huruf g UU 10/2008 dimaksud adalah konstitusional sepanjang tidak mencakup tindak pidana yang timbul karena kealpaan ringan (culpa levis) dan kejahatan politik dalam pengertian perbuatan yang sesungguhnya merupakan ekspresi pandangan atau sikap politik (politieke overtuiging) yang dijamin dalam negara hukum yang demokratis namun oleh hukum positif yang berlaku pada saat itu dirumuskan sebagai tindak pidana semata-mata karena berbeda dengan pandangan politik yang dianut oleh rezim yang sedang berkuasa," ucap Ketua MK, Jimly Asshiddiqie, membacakan Konklusi Putusan perkara 15/PUU-VI/2008.

Pemohon pengujian UU 10/2008 tersebut adalah Julius Daniel Elias Kaat yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal 50 ayat (1) huruf g yang berbunyi,"“Bakal calon anggota DPR, DPRD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota harus memenuhi persyaratan: g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.” Julius pernah melakukan tindak pidana penganiayaan berat, sehingga terhalang baginya untuk menjadi calon anggota DPR, DPD, dan DPRD.

MK walaupun menolak permohonan, tetapi menyatakan ada konstitusional bersyarat dalam norma tersebut. hal ini terkait dengan putusan MK sebelumnya (Perkara Nomor 14-17/PUU-V/2007) yang substansinya sama. 

Menurut MK, dalil-dalil Julius secara substansial tidak berbeda dengan dalil-dalil para Pemohon dalam Perkara Nomor 14-17/PUU-V/2007. Tidak terdapat argumentasi yang secara substansial baru dalam dalil-dalil yang diajukan Pemohon karena pada dasarnya Pemohon hanya mengulangi keterangan para ahli yang diajukan oleh para Pemohon dalam Permohonan Nomor 14-17/PUU-V/2007 yang sudah dipertimbangkan oleh Mahkamah. Dengan demikian, pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 14-17/PUU-V/2007 tanggal 11 Desember 2007 dimaksud mutatis mutandis berlaku pula terhadap permohonan Julius.

Keadilan, bagi MK, bukanlah selalu berarti memperlakukan sama terhadap setiap orang. Keadilan dapat berarti memperlakukan sama terhadap hal-hal yang memang sama dan memperlakukan berbeda terhadap hal-hal yang memang berbeda. Sehingga, justru menjadi tidak adil apabila terhadap hal-hal yang berbeda diperlakukan sama. Dalam kasus konkret pada diri Pemohon, yang pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan penganiayaan berat, jelas berbeda dengan seseorang yang karena kealpaan ringan dijatuhi pidana maupun seseorang yang dipidana hanya karena mengekspresikan sikap atau pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang berkuasa (politieke overtuiging).

Sebab, dalam kedua contoh yang disebut terakhir sesungguhnya tidak terdapat elemen niat jahat (mens rea) pada diri pelakunya. Keadaan demikian jelas sangat berbeda dengan perbuatan penganiayaan, lebih-lebih penganiayaan berat. Penganiayaan berat jelas mengandung unsur mens rea atau unsur niat jahat. Di samping itu, dari segi kualifikasi tindak pidana, penganiayaan berat juga digolongkan sebagai mala in se, yaitu perbuatan yang karena hakikatnya sudah merupakan perbuatan yang dilarang, bukan semata-mata karena undang-undang atau mala prohibita. "Dengan demikian, Pemohon sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan berat jelas berbeda dari pelaku kealpaan ringan dan pelaku tindak pidana politik yang hanya karena perbedaan pandangan politik dengan rezim yang berkuasa," ucap Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna, membacakan Pertimbangan Hukum Putusan.

MK juga menegaskan dikecualikannya seseorang yang pernah melakukan kealpaan ringan (culpa levis) dan mereka yang pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana politik dalam pengertian politieke overtuiging sebagai syarat untuk menduduki jabatan publik bukanlah dikarenakan pertimbangan ancaman pidananya, yaitu di bawah lima tahun, melainkan karena tidak terdapatnya sifat jahat atau moralitas kriminal dalam kedua perbuatan dimaksud.

Menurut MK pula, pertimbangan Putusan Nomor 14-17/PUU-V/2007 tanggal 11 Desember 2007,tidak mendasarkan diri pada persoalan berat-ringannya ancaman atau lamanya pidana dijatuhkan. Lagi pula, berat-ringannya ancaman pidana merupakan hal yang lazim digunakan sebagai faktor pembeda, baik dalam pertimbangan penjatuhan pidana (strafmaat) maupun dalam prosedur penahanan (gronden van rechtmatigheid en gronden van noodzakelijkheid).

"Terhadap permohonan yang substansinya sama dengan permohonan a quo Mahkamah telah menyatakan pendiriannya, sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 14-17/PUU-V/2007 tanggal 11 Desember 2007," ucap Ketua MK. Sehingga permohonan Pemohon ditolak. [Luthfi&Adhani]

 

4-thumbSelasa, 08 Juli 2008
Membangun Kesadaran Berkonstitusi Dalam Menghadapi Pemilu

Menyongsong tahun 2009 yang dirasa akan semakin memanas oleh perhelatan pemilu dan pilkada, semua aspek kemasyarakatan baik itu organisasi masyarakat dan partai politik serta institusi-institusi masyarakat lainnya memiliki tanggungjawab untuk  memasyarakatkan informasi dan membangun kesadaran akan pentingnya nilai kostitusi yang telah disepakati.

Demikian disampaikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshidiqqie, dalam Seminar “Membangun Masyarakat Sadar Konstitusi” yang diselenggarakan oleh Golkar, Selasa (8/7), di Jakarta.

Sebagai salah satu narasumber, Jimly mengangkat isu pentingnya memasyarakatkan konstitusi agar Indonesia bisa menjadi the leading constitution. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Jimly memperkenalkan MK sebagai lembaga pengawal konstitusi yang kini memiliki tambahan tugas memutus perselisihan hasil pemilu kepala daerah (Pilkada). “Khusus mengenai pilkada, sesudah Oktober 2009, kewenangan untuk memutus hasil pilkada akan berada di tangan MK,” ujarnya.

Perselisihan pemilu merupakan perkara speedy trial. Dalam perselisihan political race, lanjut Jimly, yang penting itu kepastian hukum dan ketegasan dengan terbatasnya waktu. Oleh karena itu, perselisihan hasil pemilu cuma disediakan waktu 30 hari. “Setiap orang yang akan berperkara mengenai hasil pemilu harus mempersiapkan segala berkasnya dengan benar untuk kemudian memperkarakannya di persidangan,” saran Jimly.

Ke depan, MK sudah akan mengakomodir perkara yang akan diperiksa dan diadili dengan jarak jauh melalui peralatan teleconference. “Orang-orang yang tinggal di daerah, nantinya tidak perlu repot lagi jauh-jauh datang ke Jakarta untuk berperkara di MK,” papar Jimly. [Andhini&Adhani]
 

5-thumbSelasa, 08 Juli 2008
Penegakan HAM Menjadi Tanggung Jawab Seluruh Warga Negara


Dalam kurun waktu 10 tahun ini, persoalan Hak Asasi Manusia (HAM) semakin berkembang. Salah satunya, masuknya rumusan tentang HAM dalam UUD 1945 menjadikan konstitusi Indonesia sebagai salah satu konstitusi yang terlengkap di dunia.

Demikian disampaikan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshidiqqie, dalam acara “Lokakarya Nasional VII Hak Asasi Manusia dalam rangka 10 Tahun Reformasi: Quo Vadis Pemajuan dan Penegakan HAM di Indonesia”, Selasa (8/7), di Jakarta.

Dalam sambutannya, Jimly menyampaikan perlunya dilakukan evaluasi dan perbaikan untuk memajukan dan menegakkan HAM di tanah air. Dari sisi praktik kehidupan berbangsa, perkembangan demokrasi dan HAM telah menimbulkan polarisasi dalam masyarakat. Kelompok tersebut meliputi kelompok yang mencurigai serta cenderung menolak gagasan HAM karena dipandang berasal dari budaya barat yang individualis dan kelompok nasionalisme yang anti neolibaralisme.

Dua kelompok tersebut, lanjut Jimly, bergabung menjadi satu kutub dan menjadi penghambat bagi upaya perlindungan dan penegakan HAM. Mereka selalu mencurigai dan bersikap apriori terhadap isu HAM. “Inilah salah satu tantangan yang kita hadapi saat ini. Tantangan ini akan semakin besar jika pemahaman yang keliru tentang HAM semakin meluas di kalangan masyarakat. Padahal untuk perlindungan dan penegakan HAM diperlukan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat,” papar Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Oleh karena itu, saran Jimly, upaya pemajuan, perlindungan, dan penegakan HAM tidak dapat dilakukan hanya dengan mengedepankan aspek pemantauan dan penindakan semata. Pendidikan dan pemasyarakatan HAM merupakan bagian dari upaya pemajuan, perlindungan, dan penegakkan HAM yang menjadi tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Pendidikan dan pemasyarakatan HAM bukan saja menjadi tanggung jawab Komisi Nasional (Komnas) HAM tetapi seluruh penyelenggara negara dan bahkan seluruh warga negara. Dalam hal ini, Jimly meminta seluruh masyarakat memahami isi Pasal 28I Ayat (4) UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa pemajuan, perlindungan, dan penegakkan HAM adalah tanggung jawab negara.            

Sebagai ketua lembaga negara yang mempunyai fungsi sebagai pengawal dan penafsir konstitusi, pada forum ini, Jimly mengingatkan kepada negara (baca: pemerintah), hendaknya terus memberi dan meningkatkan perhatian, komitmen, program, aparatur, dan anggaran serta mewujudkan situasi dan kondisi agar seluruh isi bab tentang HAM dalam UUD 1945 yang menjadi tanggung jawabnya dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Di akhir sambutan, Jimly mengharapkan lokakarya ini dapat merumuskan langkah-langkah baru yang segar, komprehensif dan visioner dalam meningkatkan pemajuan, perlindungan, dan penegakan HAM di Indonesia. [Adhani&Aleta]
 



CopyRight © jimly.com 2007 - 2008