Headercontent

Cari Buku

KONTEN
Buku5
Makalah169
Tanya Jawab5199
Kegiatan833
Liputan Media452
Galeri Foto2344


Anda Pengunjung Ke:
5764015
December
SunMonTueWedThuFriSat
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Jimly5-thumbRabu, 24 Desember 2008
KPU Rekrut Dua Mantan Hakim MK

http://mediaindonesia.com/index.php?ar_id=NTIzNzg=

 

Penulis : Kennorton Hutasoit

 

JAKARTA--MI: Komisi Pemilihan Umum (KPU) merekrut dua mantan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi Dewan Kehormatan (DK) KPU. DK berfungsi menuntaskan masalah pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU.

 

Keduanya adalah mantan Ketua MK Jimly Asshidiqie dan mantan hakim MK HAS Natabaya. DK KPU sendiri akan terdiri dari lima orang. Tiga anggota DK KPU lainnya adalah  Endang Sulastri, I Gusti Putu Artha, dan Syamsulbahri.

 

"DK tersebut nantinya terdiri atas lima orang. Tiga orang berasal dari komisioner KPU, sementara yang lain adalah tokoh masyarakat. Dari pihak KPU yang menjadi anggota DK adalah I Gusti Putu Artha, Endang Sulastri, dan Syamsulbahri. Sementara dari pihak luar adalah Jimly Asshiddiqie dan Hakim Konstitusi HAS Natabaya," kata Ketua KPU    Abdul Hafiz Anshary di Jakarta, Selasa (23/12).

 

Hafiz menambahkan masuknya Jimly dan Natabaya, karena keduanya dianggap sebagai tokoh yang paham terhadap hukum dan mengerti alur konstitusi. "DK dibentuk untuk memproses dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU Sumatera Selatan terkait dugaan adanya anggota KPU Sumsel yang menjadi anggota partai," jelas Hafiz.

 

Dua anggota KPU Sumsel yang dimaksud adalah Mismiwati dan Helmi Ibrahim. Keduanya diadukan karena diduga menjadi pengurus Partai Matahari Bangsa Sumatera Selatan. Sementara UU UU 22/2007 tentang Penyelenggara Pemilu ditegaskan anggota KPU harus independen dan tidak partisan.

 

Hafiz menambahkan, DK nantinya akan membuktikan dugaan itu. Kalau merujuk UU 22/2007 tentang Penyelenggara Pemilu rekomendasi DK akan dilaporkan ke KPU. "Menurut UU Penyelenggara Pemilu, juga disebutkan bahwa KPU harus melaksanakan rekomendasi tersebut," ujarnya. (KN/OL-06)

Jimly4-thumbRabu, 24 Desember 2008
Jimly: Capresnya Banyak, Cawapresnya?

Sumber : http://www.inilah.com/berita/politik/2008/12/23/70887/jimly-capresnya-banyak-cawapresnya/


INILAH.COM, Jakarta - Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie diisukan akan nyapres juga dengan dukungan ICMI. Mendengar itu, Jimly pun tertawa.


"Capresnya banyak sekali, cawapresnya tidak ada yang berminat. Tanyalah sama orang partai," kata Jimly usai melayat ibunda Prabowo di Pondok Indah, Jakarta, Selasa (23/12).


Kehadirannya di rumah Prabowo pun dibantahnya sebagai bentuk dukungan pada Gerindra, partai yang dipimpin Prabowo Subianto. Sebagai sahabat, lanjutnya, sudah sewajarnya Jimly ikut berbelasungkawa.


"Saya beruntung juga punya pengalaman 5 tahun memimpin MK. Satu lembaga yang mengharuskan saya bersikap netral. Harus dekat dengan semua partai dan karena itu saya tidak ada beban untuk ke mana-mana, apalagi dengan Prabowo dan SBY. Itu kan teman saya sudah lama," kilah dia. [ana]

 

Antara1-thumbRabu, 24 Desember 2008
Keluhuran Budaya Jangan Sampai Hilang

Sumber : http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=216819

JAKARTA (Suara Karya): Dari sisi etis atau moral, korupsi adalah tindakan pencurian sekaligus merupakan bentuk ketidakadilan tingkat tinggi. Pengalaman yang terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa korupsi juga merupakan bentuk kecurangan terbesar yang menghancurkan kehidupan bangsa.

Demikian diungkapkan rohaniwan Romo Franz Magnis Suseno dalam diskusi "Membangun Kesadaran Kritis Masyarakat terhadap Korupsi" yang diadakan Forum Penakar di Hotel Maharani, Jakarta, Selasa (23/ 12). Bersama Romo Magnis, hadir mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie.

Menurut Magnis, ada kerancuan atau setidaknya persoalan yang belum selesai dalam proses pemberantasan korupsi saat ini. Hal itu, misalnya, tentang pertanyaan apakah pemberian tanpa pamrih, yang diberikan sebagai hadiah, bisa dikategorikan sebagai tindakan korupsi? Apalagi bila ternyata pihak yang mendapatkan hadiah tersebut tidak menghendaki hadiah tersebut diberikan kepadanya.

"Inilah yang seharusya masih kita perdebatkan dengan tuntas, termasuk oleh aparat hukum kita," kata Romo Magnis. Ia sendiri setuju, seharusnya pengertian akan apa itu korupsi sendiri tidak stagnan karena korupsi sendiri akan berkembang seiring waktu dan budaya.

Sementara Jimly berpendapat, secara sederhana korupsi bisa diartikan sebagai tindakan yang mengambil lebih banyak dari haknya dan atau melakukan kewajiban kurang dari seharusnya. Menurut Jimly, sungguh pun korupsi di Indonesia demikian serius, tetapi optimisme tetap harus dikedepankan. Karena itu, Jimly berpendapat, inilah saatnya untuk bertindak, bukan sekadar membicarakannya.

Senada dengan Romo Magnis, Jimly juga berpendapat bahwa banyak hal yang perlu ditata dalam penanganan korupsi. Ia menunjuk banyaknya peraturan yang tidak tertib dan tumpang tindih, yang pada gilirannya juga menyebabkan timbulnya persepsi yang berbeda-beda. "Definisi korupsi bisa berbeda-beda bagi setiap orang. Karena itu, aturannya harus diperbaiki," katanya.

Berkenaan dengan budaya memberikan hadiah, menurut Jimly, tidak seharusnya disikapi dengan kaku. "Pelaksanaan hukum itu tidak boleh kaku. Sayang bila tradisi yang menjunjung kebaikan dan keluhuran budaya itu harus hilang hanya karena ketakutan akan hukum yang dimaknai kaku," kata dia, menjawab pertanyaan seorang peserta diskusi.

Jimly juga menganggap penting perbaikan sistem administrasi. Dalam hal ini, yang pertama adalah administrasi keuangan. "Setelah itu sistem hukum pun harus bekerja dengan baik. Rule making-nya harus partisipatif dan demokratis," kata Jimly.

Pada bagian lain, kemarin Romo Magnis juga memuji langkah yang ditempuh pemerintah, khususnya KPK, dalam upaya memberantas korupsi. Menurut dia, langkah penegakan hukum tanpa pandang bulu harus dilakukan jika hendak memberantas korupsi. Menurut Romo Magnis, langkah-langkah KPK adalah yg terbaik dibandingkan dengan inisiatif-inisiatif sejenis tahun-tahun sebelumnya. (Dwi Putro AA)

Ja-thumbSenin, 22 Desember 2008
Pengganti Jimly Asshiddiqie Ditentukan Januari 2009

Sumber : http://www.kompas.com/read/xml/2008/12/22/1446313/pengganti.jimly.asshiddiqie.ditentukan.januari.2009


JAKARTA, SENIN — Calon pengganti Hakim Konstitusi Jimly Asshiddiqie akan ditentukan pada Januari 2009. Pada awal masa sidangnya, Komisi III DPR akan mengadakan fit and proper test sejumlah calon hakim konstitusi, baik yang pernah mengajukan lamaran dan calon baru.

"Komisi III akan mengawali masa sidangnya dengan fit and proper test terhadap calon hakim konstitusi yang dulu pernah mengajukan lamaran dan mungkin juga kalau ada yang baru. Sebab, komisi III sudah mengumumkan ke publik adanya lowongan hakim konstitusi," ujar Anggota Komisi III, Lukman Hakim Saifuddin, seusai mengisi sebuah diskusi di MK, Senin (22/12).

Namun, lanjutnya, sejauh ini belum ada lamaran baru dari masyarakat. Jika tidak ada lamaran baru, seleksi akan segera dilaksanakan dengan cara membuka dokumen-dokumen fit and proper test pelamar lama.

Mereka, kata Lukman, tidak perlu presentasi lagi. Seleksi itu akan dilakukan pada pertengahan atau akhir Januari 2009. "Pertengahan atau akhir Januari 2009, kami harap sudah dilakukan proses itu. Syukur-syukur sudah ada nama," jelasnya.


BOB

 

Closeup4-thumbJum'at, 19 Desember 2008
Melihat Coblos Ulang Pilgub Jatim di Madura dengan Berkaca dari Sengketa Pemilu 2004

 Sumber : http://www.jawapos.com/halaman/index.php?act=detail&nid=41503


Surat Suara Dijaga Ratusan Orang Bercelurit

Mahkamah Konstitusi (MK) membuat putusan yang memerintah KPU Jatim menggelar coblosan ulang pilgub di Bangkalan dan Sampang. Dasar putusan itu adalah adanya kecurangan di dua kabupaten Pulau Madura tersebut. Persoalan pelik di Madura juga terjadi saat Pemilu 2004. Saat itu MK memutuskan penghitungan suara ulang di Jakarta. Bagaimana ceritanya?

Jimly Asshiddiqie tak akan pernah melupakan pengalamannya mengadili sengketa suara Pemilu 2004 yang terjadi di Madura. Dia harus bekerja keras untuk menyelesaikan kasus itu. ''Berdasar pengalaman saya di MK, (saat) mengadili sengketa Pemilu 2004, Madura merupakan daerah yang paling ruwet dan kacau,'' kata Jimly kepada koran ini kemarin.

Saat itu, cerita Jimly, PKB meminta keadilan kepada MK mengenai perselisihan hasil Pemilu 2004 di enam kecamatan Kabupaten Sampang. Keenam kecamatan itu ialah Robatal, Sampang (khusus di Gunung Maddah), Kedungdung, Banyuates, Sokobana, dan Ketapang. ''Kami perintahkan semua kotak suara dibawa dari Madura dan dihitung di Jakarta,'' ujarnya.

Yang membuat mantan ketua MK tersebut kaget ialah kotak suara tidak utuh. ''Ternyata, sampai di Jakarta, separo kotaknya kosong. Padahal, menurut UU, semua surat suara harus dimasukkan ke kotak setelah dihitung. Saat itu memang kacau,'' ceritanya.

Ketegangan di Sampang diakui Djoko Edy Soetjipto Abdurrahman, pelaku yang ikut mengawal putusan MK itu. Dia menuturkan situasi pemilu di kampung halamannya diwarnai kekacauan. Orang-orang bawa celurit berkeliaran di sekitar lokasi tempat penyimpanan kotak suara.

Djoko Edy tahu banyak karena terlibat langsung menjadi saksi sekaligus caleg yang maju lewat PAN untuk DPR dari Dapil X Jatim (Madura). ''Ceritanya, ada protes dari PKB. Diketahui formulir model C, yakni formulir rekapitulasi hasil pemungutan suara yang tersebar di 574 TPS (tempat pemungutan suara) hilang,'' tuturnya.

Atas hilangnya formulir model C itu, PKB mengklaim telah kehilangan ribuan suara. Menurut saksi PKB, hasil penghitungan suara untuk DPRD II Sampang seharusnya 181.095 suara, namun yang tercatat di KPU Sampang 178.884 suara.

Djoko mengatakan, PKB menduga suaranya dicurangi oleh PPP. ''Bukan hanya PKB, PBR juga merasa kehilangan lebih dari seribu suara di Bangkalan. PBR merasa dicurangi oleh PKB. Jadi, dua-duanya (PKB dan PBR) protes ke MK,'' terang Djoko yang telah berhenti dari anggota DPR itu.

Sengketa suara di MK itu, kata Djoko Edy, berimbas pada perolehan suara PAN yang diwakili dirinya. ''Karena sengketa suara itu, MK menyuruh menghitung ulang. Hasilnya, saya mendapat limpahan suara yang signifikan. Suara saya dari 72 ribu menjadi 86 ribu. Karena itu, saya bisa masuk Senayan (menjadi anggota DPR) melalui MK,'' kata pria yang kini menjadi caleg DPR dari PPP itu. Dia tetap melalui Dapil Jatim XI (Madura).

Mengapa MK harus memutus penghitungan di Jakarta? ''Bahasa MK saat itu, penghitungan suara di Sampang tidak transparan. Padahal, kenyataannya lebih parah dari itu,'' ceritanya. Saat itu, surat suara di Sampang dijaga oleh kurang lebih 200 orang. ''Dua ratus orang itu bercelurit semua,'' kenang pria kelahiran Sapudi, 5 Oktober 1956 itu.

''Nah, karena dijaga dua ratus orang bercelurit, maka MK memutuskan penghitungan suara harus dilaksanakan di Jakarta,'' ujar pria yang kini menjadi Sekjen Intelrisht Research itu.

''Karena harus dihitung ulang di Jakarta, itu adalah satu-satunya kotak suara pemilu (2004) yang naik pesawat terbang,'' ujarnya berseloroh. Surat suara diterbangkan dengan Merpati Airlines.

Dalam pesawat, surat suara itu dikawal unsur KPU, tim investigasi dari MK, Kanwil Depkum HAM Jatim, dan polisi. ''Saya sendiri tidak ikut karena sibuk menghadapi pilpres di Madura. Pak Amien Rais dan Pak Siswono Yudhohusodo (cawapres Amien Rais 2004, Red) mau berkunjung ke Madura. Saya mendampingi,'' terang ayah satu orang anak tersebut.

Karena begitu ruwetnya persoalan di Madura itu, MK menurunkan tim investigasi ke lapangan. ''Tim MK dari Jakarta datang langsung ke Madura. Tapi, biaya penerbangan surat suara dari Sampang ke Jakarta saya kira ditanggung KPU,'' ceritanya.

Dia mengatakan, para pengawas dan pemantau pemilu di Sampang tidak bisa berbuat apa-apa. ''Semua pengawas dan pemantau pemilu mandul. Panwaslu dan Forum Rektor useless. Mereka diancam bunuh,'' katanya.

Karena itu, dia mengingatkan, Kapolda Jatim agar menerapkan siaga I untuk menjaga keamanan wilayah Madura menjelang pilkada Jatim. ''Masih ada mafia di sana (Madura, Red),'' ujarnya. (yun)

  



CopyRight © jimly.com 2007 - 2008