Headercontent

Cari Buku

KONTEN
Buku5
Makalah169
Tanya Jawab5197
Kegiatan822
Liputan Media452
Galeri Foto2340


Anda Pengunjung Ke:
5626180
October
SunMonTueWedThuFriSat
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
File_14-thumbKamis, 04 Desember 2008
Jimly Usulkan Kalangan Parlemen Bentuk Kaukus Konsolidasi Demokrasi

Jakarta (Berita) : Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie mengusulkan agar kalangan parlemen membentuk kaukus konsolidasi demokrasi yang bertujuan menata kembali sistem kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih ideal. 

 

“Lembaga parlemen seharusnya mampu berperan sebagai integrator yang merumuskan berbagai gagasan untuk pembenahan sistem ketatanegaraan,” ujarnya saat berbicara dalam diskusi bertajuk “Menelaah Kembali Fungsi Lembaga-Lembaga Negara”, Rabu [03/12], di Kantor DPP PPP. 

 

Jimly mengatakan, pada faktanya, ternyata keberadaan parlemen saat ini hanya sering memperdebatkan kepentingannya saja. “Kita belum punya integrator ide-ide yang banyak berseliweran di masyarakat dan parlemen itulah yang seharusnya menjadi integratornya,” ujar pakar hukum tata negara itu. 

 

Ia mengakui, masih banyaknya tumpang tindih tugas dari berbagai lembaga negara baru yang dibentuk pasca amandemen UUD 1945. Karenanya, imbuhnya bangsa ini membutuhkan konsolidasi kelembagaannya seraya mensinkronkan berbagai peraturan perundang-undangan yang melandasinya.  

 

“Saya setuju adanya perubahan ke lima UUD 1945 untuk menyempurnakan konstitusi kita. Tapi sebelum itu harus ada rancangan perubahan yang komprehensif. Mana substansi yang harus ditambahkan ke dalam konstitusi dan mana yang cukup sampai undang-undang saja,” katanya.

 

Sedangkan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali mengatakan bahwa perubahan UUD 1945 telah mengubah Indonesia sebagai negara otoriter terbesar kedua di dunia menjadi negara demokratis terbesar ketiga di dunia. “Ini merupakan prestasi yang harus terus dijaga dan dipertahankan,” terang dia. 

 

Dikatakan Menkop dan UKM itu, tujuan bangsa Indonesia mengamandemen konstitusinya demi terciptanya sistem check and balances antara eksekutif dan legislatif itu juga memicu persoalan baru, di antaranya adanya kewenangan yang saling tumpang tindih antara lembaga baru dengan yang lama. 

 

Ia mencontohkan adanya tumpang tindih kerja antara KPK dengan kepolisian atau kejaksaan yang sama-sama berwenang melakukan tuntutan dalam perkara pidana korupsi. “Bagaimana pula mekanisme pengawasan terhadap komisi-komisi itu dan siapa yang melakukan pengawasan terhadap mereka,” tanya dia. 

 

Pada kesempatan yang sama, Ketua DPD Ginandjar Kartasasmita berpendapat bahwa amandemen UUD belum sempurna sebagai landasan membangun bangsa yang adil dan sejahtera. 

 

“Bangsa Indonesia harus mengambil sikap yang jelas terhadap arah amandemen konstitusinya, karena jika masih terus mengambang seperti saat ini, biaya politik maupun sosial yang harus ditanggung rakyat sangat besar,” ujarnya. (Iws )

File_6-thumbKamis, 04 Desember 2008
Pilkada Jawa TimurPutusan MK Jadi Cambuk Kecurangan Pemilu

VIVAnews - Putusan Mahkamah Konstitusi atas pemilihan Gubernur Jawa Timur diharapkan dapat menjadi peringatan. Peringatan yang dimaksud itu adalah agar semua pihak yang berkepentingan tidak lagi membuat kecurangan dalam pemilihan umum.

"Putusan ini diharapkan jadi peringatan kepada siapa saja untuk tidak berbuat curang. Karena pemilu harus jujur dan perikeadilan," ujar hakim Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddiqie, dalam diskusi di Kantor DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 3 Desember 2008.

Keputusan Mahkamah Konstitusi itu diharapkan dapat menjadi solusi terbaik. Sebab nantinya pihak yang menang atau yang kalah akan ditentukan di dua kabupaten, Bangkalan dan Sampang, Madura. "Tinggal bagaiman KPU (Komisi Pemilihan Umum) Jawa Timur melaksanakan dengan sebaik-bainya. Mudah-mudahan tidak terlalu besar anggarannya," harap Jimly.

Jimly mengakui, pada pemilu 2004, dari sekian banyak kasus di seluruh Indonesia, wilayah Madura memiliki problem yang cukup berat. Saat itu, lanjut Jimly, Mahkamah memutuskan untuk memerintahkan penghitungan ulang di Madura.

"Lalu dibawa semua kotak dari Madura ke Jakarta, saat dibuka di Jakarta ternyata separuh kotak itu kosong. Padahal menurut undang-undang, itu tidak boleh. Harusnya itu kan rahasia, begitu selesai, dimasukkan lagi kartu suaranya. Waktu itu sudah kacau disana (di Madura)," jelas Jimly.

 

Sumber: http://nasional.vivanews.com/news/read/13530-putusan_mk_jadi_cambuk_kecurangan_pemilu

File_2-thumbKamis, 04 Desember 2008
Jimly: Saya Capres Cuma Wacana
INILAH.COM, Jakarta - Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie enggan menanggapi serius kabar jika dirinya sedang dilirik untuk menjadi capres oleh salah satu parpol. Alasannya, hal tersebut hanya sekedar rumor belaka.

 

"Masalah capres, jangan dianggap serius, kan baru wacana. Nggak usah terlalu ge-er (gede rasa). Jangan terlalu serius dulu," kata Jimly di sela sela diskusi "Menelaah kembali fungsi-fungsi lembaga negara (Lembaga Negara yang Keserimpet)", di Gedung DPP PPP, Jakarta, Rabu (3/12).

 

Yang terpenting, lanjut Jimly, dirinya bersedia hadir jika diundang oleh suatu parpol. Parpol memerlukan masukan-masukan tentang apa yang sebaiknya dikerjakan dan diperjuangkan di forum parlemen untuk menghadapi persoalan-persoalan bangsa yang kompleks.

 

"Ini memerlukan upaya terkonsolidasi. Disamping pembangunan ekonomi, budaya, dan pendidikan, diperlukan konsolidasi demokrasi dan penataan negara. Ini mutlak sekali," cetusnya.

 

Ketika ditanyai PAN, PKS, dan PPP sudah mulai berkomunikasi dengan Jimly? "Saya alhamdulillah selama lima tahun menjadi Ketua MK, bagaimana harus netral dalam netralitas yang kami praktekkan. Kita harus berhubungan dengan semua partai, tidak masalah dengan partai manapun," tandasnya.[bar/dil]

Ja-thumbRabu, 03 Desember 2008
DPR Buka Lowongan Pengganti Jimly, 13 'Orang Lama' Tak Ikut Tes

http://www.detiknews.com/read/2008/12/02/155549/1046725/10/dpr-buka-lowongan-pengganti-jimly-di-mk


Laurencius Simanjuntak - detikNews

Jakarta - Komisi III DPR telah memutuskan mekanisme pemilihan hakim konstitusi pengganti Jimly Asshiddiqie yang resmi mundur terhitung 30 November 2008.

Komisi akan kembali memasukkan 13 nama calon hakim yang sebelumnya tidak terpilih dalam uji kelayakan dan kepatutan Maret 2008.

"Pertama kita mengambil 13 orang yang dulu sudah pernah ikut seleksi. 13 Orang ini otomatis masuk menjadi calon lagi, tanpa ikut fit and proper test," ujar Ketua Komisi III Trimedya Panjaitan usai rapat pleno komisi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (2/12/2008).

Namun demikian, selain memasukkan 13 'orang lama' dalam daftar calon hakim, komisi juga akan melakukan proses seleksi dari awal bagi calon baru yang mau mendaftar.

"Kita juga akan membuka pendaftaran baru kembali lewat pengumuman di koran selama seminggu. Siapa yang berminat silakan daftar, dan akan kita proses secara administratif," ujar politisi PDIP ini.

Pendaftar baru yang lolos seleksi administratif akan diumumkan kembali di media berserta 13 nama calon hakim yang tidak lolos pada uji kelayakan dan kepatutan Maret 2008.

DPR memiliki kewenangan untuk memilih 3 dari 9 komposisi hakim di MK. Mundurnya Jimly sebagai hakim konstitusi pilihan DPR, membuat Komisi III DPR harus mencari pengganti Guru Besar Hukum UI itu, agar komposisi hakim MK kembali lengkap.

(lrn/nrl)

Pks14-thumbSelasa, 02 Desember 2008
Jimly: Karsa Bisa Balik Ajukan Gugatan

http://www.detiknews.com/read/2008/12/02/142033/1046621/10/jimly-karsa-bisa-balik-ajukan-gugatan

 

Niken Widya Yunita - detikNews

 

Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan pemungutan suara ulang di Kabupaten Bangkalan dan Sampang atas sengketa pilkada Jawa Timur (Jatim). Setelah pemungutan suara ulang, bila tidak puas dengan hasilnya, kubu Soekarwo-Saifullah Yusuf (Karsa) bisa mengajukan gugatan.

 

"Ya bisa saja. Itu kan masalah baru, masalah lain. Sekarang sudah selesai dan setelah pemungutan suara ulang, KPU akan menetapkan pemenangnya," ujar mantan Ketua MK Jimly Ashshiddiqie dalam perbincangan dengan detikcom, Selasa (2/12/2008).

 

Pakar hukum tata negara itu berharap KPU dan Panwas mengawal ketat pemungutan suara ulang di 2 kabupaten di Madura itu. "Saya rasa penyelenggaraannya harus lebih awas. Jangan sampai timbul kecurangan lagi dan Panwasnya harus lebih aktif," beber Jimly.

 

Jimly menilai, keputusan MK yang memenangkan gugatan pasangan Khofifah Indar Parawansa-Mudjiono (Kaji) sudah tepat dan adil.

 

"Tidak bisa seorang bupati mengerahkan jajarannya untuk mempengaruhi pemilihan. Itu jelas berlawanan dengan prinsip pemilu yang jujur dan adil. Saya rasa itu yang paling adil," tandas orang dekat mantan Presiden BJ Habibie ini. (nik/iy)



CopyRight © jimly.com 2007 - 2008