Headercontent

Cari Buku

KONTEN
Buku14
Makalah157
Tanya Jawab4951
Kegiatan712
Liputan Media452
Galeri Foto2333


Anda Pengunjung Ke:
4461893
September
SunMonTueWedThuFriSat
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
2-thumbSenin, 04 Agustus 2008
MK Batalkan Syarat Pengunduran Diri Incumbent

http://www.mediaindonesia.com/index.php?ar_id=MjEwNjA=



Penulis : Hendra Makmur
JAKARTA--MI:
Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan pasal 58 huruf q UU No 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No 32 tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah. MK berpendapat, incumbent tidak perlu mengundurkan diri secara tetap dari jabatannya bila akan berlaga dalam Pilkada.

Putusan yang dibacakan bergantian oleh Ketua MK Jimly Asshiddiqie yang juga ketua majelis dan hakim anggota HAS Natabaya tersebut menilai, syarat pengunduran diri bagi calon yang sedang menjabat (incumbent) sebagaimana diatur pasal 58 huruf q itu menimbulkan ketidakpastian hukum atas masa jabatan kepala daerah, yaitu lima tahun.

"Sekaligus, perlakuan yang tidak sama antar sesama pejabat negara seperti diatur pasal 59 ayat (5) huruf i UU NO 32 tahun 2004, sehingga bertentangan dengan pasal 28 D ayat (1) UUD 1945," kata Jimly, Senin (4/8).

Selain itu, lanjutnya, pasal tersebut juga mengandung ketentuan yang tidak proposional dan rancu, baik dari segi formulasi maupun substansi sehingga permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan.

Uji materiil pasal 58 huruf q diajukan oleh Gubernur Lampung Sjachroedin. Ia mengajukan uji materiil dengan alasan sudah mengundurkan diri sejak 28 Mei lalu, karena mendaftar untuk ikut pilkada lagi. Padahal, masa jabatan Sjachroedin baru berakhir pada 2 Juni 2009.

Pemberlakuan pasal 58 huruf q beserta penjelasannya sepanjang anak kalimat 'yang tidak dapa  ditarik kembali', menurut Sjachroedin, merugikan hak konstitusionalnya. Karena, bila ia tidak terpilih lagi dalam Pilkada, haknya menjabat gubernur akan hilang.

Dalam pertimbangannya, majelis MK membenarkan keterangan DPR dan pemerintah dalam sidang sebelumnya, bahwa kemungkinan adanya konflik kepentingan bagi incumbent yang ikut dalam pilkada harus dihindari. "Tetapi tidak harus mengundurkan diri secara tetap dan tidak dapat ditarik kembali. Hal ini mengakibatkan berkurangnya masa jabatan incumbent yang merupakan hak konstitusionalnya," kata Natabaya.

Menurutnya, untuk menghindari conflict of interest, incumbent cukup diberhentikan sementara sejak pendaftaran sampai sampai ditetapkannya calon kepala daerah terpilih KPU. "Hal ini sebagaimana ketentuan yang diberlakukan bagi pimpinan maupun anggota DPRD seperti diatur pasal 59 ayat (5) huruf h dan j UU 32 tahun 2004."

Di luar mengabulkan uji materil pasal tersebut, MK menolak gugatan pemohon terkait pasal 233 ayat (2) UU No 32 tahun 2004. "Menimbang ketentuan tersebut telah berubah dengan berlakunya pasal 233 ayat (2) UU No 12 tahun 2008, permohonan tidak relevan untuk dipertimbangkan," kata Natabaya. (Hrm/OL-03)

 

Teleconference-thumbJum'at, 01 Agustus 2008
MK DAN 34 PT KERJA SAMA SIDANG JARAK JAUH

http://www.metrotvnews.com/berita.asp?id=63700


Metrotvnews.com, Jakarta: Mahkamah Konstitusi (MK) bekerja sama dengan 34 perguruan tinggi (PT) negeri di Indonesia bergandeng tangan untuk pengadaan fasilitas video conference. Pengan penerapan teknologi baru ini diharapkan dapat mendukung persidangan sengketa perselisihan hasil pemilu 2009 tanpa harus mengikuti langsung di MK di Jakarta.

Ketua MK Jimly Asshidiqie bersama beberapa perwakilan universitas menandatangani nota kesepahaman video conference di Jakarta, Jum'at (1/8) pagi. Fasilitas ini bertujuan untuk mendukung persidangan sengketa perselisihan hasil pemilu 2009. Pasalnya, masyarakat membutuhkan mekanisme persidangan jarak jauh, sehingga mereka tidak harus datang ke Gedung MK di Jakarta.

Fasilitas video conference akan diletakkan pada fakultas hukum di masing-masing universitas. Ini akan dimanfaatkan untuk menyelenggarakan persidangan jarak jauh, penyiaran persidangan, pengajuan perkara online, konsultasi perkara online serta sosialisasi hukum acara MK.(DOR)

3-thumbJum'at, 01 Agustus 2008
Buku "Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945" Diluncurkan

http://www.antara.co.id/print/?i=1217521064

Jakarta (ANTARA News) - Buku yang berjudul "Naskah Komprehensif Perubahan UUD Negara RI 1945, Latar Belakang Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2002", diluncurkan di Jakarta, Kamis (31/7) malam.

Buku yang memiliki 10 judul dengan 12 jilid atau memiliki 9 ribu halaman tersebut merupakan karya 40 orang anggota Forum Konstitusi (FK). Ke-40 orang itu juga yang terlibat dalam Panitia Ad Hoc (PAH) I/III BP MPR 1999-2002.

Dalam sambutannya, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie, menyatakan, setidaknya melalui kehadiran buku itu, akan sangat mendukung untuk kinerja MK.

"Buku ini sumbangan penting sebagai pegangan untuk tugas MK," katanya.

Ia menyatakan buku yang merangkai perubahan UUD 1945 itu memberikan kemudahan bagi penggunanya, karena secara sistematika penyusunannya menggunakan isu.

Dikatakan, di MPR sendiri, memang ada risalah mengenai perubahan UUD 1945 tersebut, tapi sistematikanya bukan isu melainkan waktu.

"Adanya pilihan isu di dalam buku tersebut, ditujukan supaya pembacanya dapat lebih mudah memahami," katanya.

Acara peluncuran buku itu sendiri, dihadiri oleh mantan Ketua MPR periode 1999-2004, Amien Rais serta Menteri Hukum dan HAM, Andi Matalatta.(*)

7-thumbKamis, 31 Juli 2008
Mantan BP MPR Terbitkan Buku 9.000 Halaman

http://www.tribunkaltim.com/read/artikel/1837

 

JAKARTA - Buku berjudul "Naskah Komprehensif Perubahan UUD Negara RI 1945, Latar Belakang Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2002", diluncurkan di Jakarta, Kamis (31/7) malam.

Buku yang memiliki 10 judul dengan 12 jilid atau memiliki 9 ribu halaman tersebut merupakan karya 40 orang anggota Forum Konstitusi (FK). Ke-40 orang itu juga yang terlibat dalam Panitia Ad Hoc (PAH) I/III BP MPR 1999-2002.

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie, menyatakan, setidaknya melalui kehadiran buku itu, akan sangat mendukung untuk kinerja MK. "Buku ini sumbangan penting sebagai pegangan untuk tugas MK," katanya.

Ia menyatakan buku yang merangkai perubahan UUD 1945 itu memberikan kemudahan bagi penggunanya, karena secara sistematika penyusunannya menggunakan isu. Dikatakan, di MPR sendiri, memang ada risalah mengenai perubahan UUD 1945 tersebut, tapi sistematikanya bukan isu melainkan waktu. Acara peluncuran buku dihadiri mantan Ketua MPR periode 1999-2004 Amien Rais serta Menteri Hukum dan HAM Andi Matalatta. (son/ant)

 

Koperasi-thumbKamis, 31 Juli 2008
Koperasi Pegawai Bisa Jadi Model

http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=205723

JAKARTA (Suara Karya): Sebagai langkah nyata dalam mendukung perkembangan perekonomian yang berbasis kerakyatan, Koperasi Pegawai Mahkamah Konstitusi (Koperasi Konstitusi) membentuk unit usaha mandiri dengan pengelolaan profesional.

Unit usaha tersebut berupa kafetaria, kedai kopi, toko serba ada (toserba), biro perjalanan, toko buku dan cendera mata serta jasa pemeliharaan gedung, dan penerbitan.

Pembukaan perdana sekaligus peresmian ketujuh unit usaha tersebut akan dilakukan oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Mennegkop dan UKM) Suryadharma Ali di dampingi Ketua MK Jimly Asshiddiqie, Wakil Ketua MK Harjono, para hakim konstitusi, dan para anggota DPR di kantor MK, Selasa (29/7).

Pada waktu bersamaan juga akan diresmikan pengoperasian kantor kas Bank BRI di Mahkamah Konstitusi oleh Direktur Utama Bank BRI Sofyan Basir. Keberadaan unit usaha Koperasi Konstitusi, khususnya kafetaria, kedai kopi, dan toserba "eMKa", selain mendukung perekonomian rakyat-karena penyedia gerai-gerai di kafetaria MK adalah para pengusaha kecil dan menengah-juga dapat membantu para pegawai MK dan pegawai kantor-kantor di sekitar gedung MK serta masyarakat luas yang mengunjungi gedung MK dalam memenuhi kebutuhan makan dan minum selama beradd di gedung MK.

Sementara melalui toko buku dan cendera mata "eMKa", para pengunjung dapat memperoleh berbagai macam buku mengenai hukum, konstitusi, dan sebagainya, serta berbagai suvenir khas MK.

Bagi para pengunjung atau masyarakat pencari keadilan konstitusional yang berasal dari luar Jakarta, dapat pula memanfaatkan jasa biro perjalanan eMKa untuk melakukan pemesanan tiket pesawat terbang dari berbagai maskapai di Indonesia. Semua pelayanan berkualitas tersebut tentunya dapat diperoleh masyarakat dengan harga yang juga bersaing.

Keberadaan unit-unit usaha Koperasi Konstitusi tersebut, selain turut menggairahkan perekonomian rakyat, juga diharapkan dapat meningkatkan pelayanan MK kepada masyarakat luas melalui penyediaan berbagai fasilitas kebutuhan publik.

Mengiringi pembukaan perdana dan peresmian unit-unit usaha tersebut, mulai Selasa (29/7) hingga kamis (31/7), para pengunjung dapat menikmati promo gratis makan dan minum di kafetaria dan kedai kopi eMKa. (A Choir)



CopyRight © jimly.com 2007 - 2008