Headercontent

Cari Buku

KONTEN
Buku15
Makalah178
Tanya Jawab5182
Kegiatan802
Liputan Media453
Galeri Foto2335


Anda Pengunjung Ke:
5284737
May
SunMonTueWedThuFriSat
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Ja-thumbJum'at, 21 Nopember 2008
Hakim Jangan Direkrut Seperti PNS


YOGYAKARTA, KAMIS - Seleksi dan pengangkatan hakim di masa depan seharusnya tidak lagi diangkat dari nol, seperti halnya mengangkat seorang pegawai negeri sipil biasa. Hakim harusnya berasal dari kalangan aktivis hukum, praktisi, dan akademisi hukum yang handal.

Hal itu diungkapkan pakar hukum mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie, Kamis (20 /11) di Yogyakarta. "Apa tidak mungkin hakim itu diangkat dari orang-orang terpilih, misalnya aktivis HAM (hak asasi manusia) yang hebat, dosen yang hebat, pengacara yang andal yang bisa dipercaya. Itulah orang-orang yang direkrut menjadi hakim, " ungkap Jimly.

Menurut Jimly, hakim adalah jabatan kehormatan karena itu pengangkatannya sebaiknya berasal dari orang-orang berpengalaman. Dengan demikian, jabatan hakim bisa diisi orang-orang yang memiliki integritas dan kualitas mumpuni dan tidak diragukan. Sebab, negara ini memerlukan para penegak hukum yang memiliki integritas dan kapabilitas. Jadi bayangan saya, seandainya para hakim bekerja 25 tahun berarti mulai umur 40 sampai 65 tahun. "Nanti kalau dia jadi hakim agung bisa diperpajang," ungkapnya.

Jimly mengingatkan, reformasi hukum dalam waktu 5-10 tahun ini relatif masih tambal sulam dan belum komprehensif. Akibatnya, justru akan menghadapi masalah secara terus menerus. Ia mencontohkan, perbaikan renumerasi yang dimulai dari Mahkamah Agung maupun perdebatan masalah usia pensiun Hakim Agung tidak mengatasi masalah utama.

Sumber : http://www.kompas.com/read/xml/2008/11/20/21013927/hakim.jangan.direkrut.seperti.pns

 

 

Palu-thumbJum'at, 21 Nopember 2008
SEMINAR DAN TEMU HUKUM NASIONAL IX ; Bisnis Perkara Masih Mewarnai Peradilan

Sumber : http://www.kr.co.id/web/detail.php?sid=184137&actmenu=35



YOGYA (KR) - Peradilan di Indonesia masih diwarnai berbagai praktik kotor seperti suap, jual beli perkara dan sebagainya. Untuk memberantas praktik semacam itu, selain harus ada pembenahan SDM secara internal, peradilan juga harus menciptakan sistem yang transparan sehingga bisa dikontrol masyarakat. Sedang secara eksternal, harus didorong terciptanya masyarakat yang tak sekadar tahu dan taat hukum, tapi juga berbudaya dan cerdas hukum.

 

Persoalan tersebut mengemuka dalam ‘Seminar dan Temu Hukum Nasional IX’ yang diselenggarakan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departeman Hukum dan HAM (Depkum HAM) di Hyatt Regency Hotel Yogyakarta, Kamis (20/11). Seminar pada hari pertama ini menampilkan pembicara antara lain Menteri Hukum dan HAM Andi Mattalata, Pejabat Ketua Mahkamah Agung (MA) Dr H Arifin A Tumpa SH MH, Ketua DPR HR Agung Laksono, Hakim Konstitusi Prof Dr Jimly Asshiddiqie SH, Ketua Komisi Yudisial (KY) Busyro Muqoddas SH MHum, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar SH MH dan Kejaksaan Agung.


Dalam laporannya, Ketua BPHN Depkum HAM Prof Dr H Ahmad M Ramli SH MH mengingatkan pentingnya mewujudkan masyarakat Indonesia yang berbudaya dan cerdas hukum pada tahun 2009 nanti. Hal tersebut perlu ditekankan karena masyarakat yang berbudaya dan cerdas hukum merupakan fondasi utama tegaknya hukum.


Hanya saja, untuk mewujudkan cita-cita tersebut tidaklah mudah. Sebagaimana diakui Arifin A Tumpa, MA sampai saat ini masih diterpa isu miring soal jual beli perkara, suap dan sebagainya. “Hampir tidak seorang pun yang membela MA. MA sendiri tidak berdaya untuk menepis anggapan tersebut,” ujarnya.
Karenanya, lanjut Arifin, MA terus melakukan perbaikan, antara lain dengan meningkatkan kualitas SDM serta menciptakan transparansi peradilan. “Kami telah mewajibkan seluruh pengadilan di Indonesia untuk membuka akses seluas-luasnya kepada publik, terutama menyangkut putusan. Sebab, ketertutupan akan dimanfaatkan orang untuk melakukan penyimpangan,” ingatnya.


Dalam kaitan itu, Ketua KY Busyro Muqoddas mengatakan, selama ini dokumen-dokumen publik dalam proses peradilan masih sulit diakses masyarakat. “Akibatnya adalah tidak ada kontrol dari masyarakat. Maka muncullah bisnis BAP (Berita Acara Pemeriksaan), SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) dan vonis,” ucapnya.


Sayangnya, lanjut Busyro, kewenangan KY untuk mengawasi para hakim justru diperlemah menyusul putusan MK yang menganulir wewenang pengawasan yang melekat pada KY. “Oleh sebab itu, revisi UU KY, MA dan MK menjadi entry point untuk mendorong reformasi peradilan,” harapnya.      (Don)
 
 
 

1-thumbKamis, 20 Nopember 2008
PROF DR SIEGFRIED BROSS, RAIH DOKTOR HONORIS CAUSA PERTAMA DARI UII

 

Sejak berdiri 8 Juli 1945, baru sekali ini Universitas Islam Indonesia Jogjakarta memberikan gelar honoris causa. Orang pertama itu ternyata Prof Dr Siegfried Bross, seorang katholik taat, pemikir hukum dan hakim konstitusi yang sangat terkenal di seluruh dunia.

 

Hari ini, Kamis 20 November 2008, Prof Dr Siegfried Bross, seorang pemikir dan hakim Mahkamah Konstitusi Republik Federal Jerman resmi menerima gelar doktor honoris causa dari senat Universtas Islam Indonesia (UII) Jogja. Acara penganugerahan gelar berlangsung meriah dan khidmad di kampus perguruan tinggi swasta terkemuka itu.

 

Sejumah guru besar dan ahli hukum dari seluruh Indonesia hadir dalam acara ini. Dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) tampak hadir Prof Dr Jimly Assiddiqie SH., sebagai Promotor dan Prof Dr Moh Mahfud MD, SH., sebagai Co-Promotor.

  

Ada alasan khusus bagi rektor UII untuk memberikan penghargaan doktor honoris causa kepada Bross. “Saya ingin agar penghargaan ini menjadi simbol bahwa UII adalah universitas Islam yang inklusif, maju, dan siap menuju perguruan tinggi berkelas dunia. Pak Bross ini Katholik, bukan muslim. Ini untuk memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa UII bukan milik umat Islam saja, melainkan semua agama, ras, dan golongan,” kata rektor UII Prof Dr Edy Suandi Hamid MEc.

 

Bross memang profesional yang menarik. Kiprahnya di dunia hukum dan konstitusi di Jerman telah menghasilkan berbagai putusan yang penting dan menjadi referensi kajian di banyak negara. Beberapa putusannya, antara lain, berkaitan dengan pengaturan perilaku hidup antarumat beragama.

 

Menurut Bross semua orang berderajat sama di depan hukum dan kebebasan beragama  dijamin oleh konstitusi  Jerman. Berdasarkan hukum Jerman, setiap komunitas agama punya hak untuk memiliki badan hukum. Negara kemudian memberikan dukungan kepada organisasi komunitas agama dalam aktivitas sehari-hari, seperti sekolah, sosial, dan rumah sakit.

 

Prestasi Bross inilah yang antara lain mendasari keputusan UII untuk memberikan gelar doktor honoris causa, Kamis (20/11), bertempat di kampus UII Jogja. “Saya menilai, penghargaan ini merupakan pencapaian tertinggi saya selama berkarir. Terima kasih atas semuanya,” kata Bross.

 

 

8-thumbKamis, 20 Nopember 2008
UII Anugerahi Gelar Doktor Honoris Causa Kepada Prof. Dr. Siegfried Bross

Sumber : http://news.uii.ac.id/index.php/archives/256


“Ini adalah prestasi terbaik yang dilakukan oleh Universitas Islam Indonesia (UII). Pengukuhan gelar ini merupakan pertama yang dilakukan oleh perguruan tinggi swasta di Indonesia. Apalagi yang diberi gelar adalah bukan orang Indonesia, bahkan langsung orang yang sangat berperan di Republik Federal Jerman. Yang memberikan adalah perguruan tinggi Islam, sedangkan yang menerima orang Kristen Katolik. Sungguh, ini prestasi yang patut dibanggakan oleh siapapun,”

Demikian yang disampaikan oleh Prof. Dr. Jimly Ashidiqie, selaku Promotor dalam penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa kepada Prof. Dr. Siegfried Bro? oleh Sidang Terbuka Senat UII, pada tanggal 20 Nopember 2008 di gedung Auditorium Kahar Mudzakir Kampus Terpadu UII Jalan Kaliurang. Selaku Ko-promotor adalah Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, yang juga Guru Besar Fakultas Hukum UII.

Dalam orasinya, Prof. Bross menyampaikan makalah berjudul “Verankerung der Menschenrechte in der Verfassung” atau “Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Konstitusi” (Human Rights in Accordance with the Constitution). “Saya sangat bahagia dan bangga atas gelar yang diberikan kepada saya. Saya juga sangat tidak menduga bahwa akan semeriah dan seagung ini acara yang dilaksanakan untuk penganugerahan gelar kepada saya ini. Saya hanya bisa menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga dari hati saya yang paling dalam. Semoga ini semua dapat bermanfaat bagi dunia,” ujar Prof. Bross, ketika diwawancarai oleh wartawan selepas penganugerahan.

Dalam kesempatan yang sama, Rektor UII, Prof. Edy Suandi Hamid, juga menyampaikan terimakasih kepada Prof. Bross yang telah berkenan menerima dengan baik penganugerahan tersebut. “UII berharap, momen ini dapat membuktikan kepada dunia bahwa UII mampu berperan di kancah dunia. Ini juga membuktikan bahwa kami mampu dan kompeten dalam bidang hukum dan perdamaian agama di dunia. Image atau pandangan dunia terkait Islam, semoga saja dapat membaik dengan adanya penganugerahan ini,” jelas Prof. Edy.

Perlu diketahui, bahwa kehadiran berbagai kalangan dalam penganugerahan tersebut kian melengkapi kemeriahan, keseriusan, dan keagungan acara tersebut. Hadir dalam momen tersebut di antaranya; Prof. Dr. Bambang Sudibyo, MBA, Ph.D, selaku Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, dr. Fasli Jalal, Ph.D, selaku Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas, Koordinator Kopertis Wilayah V dan III, berbagai perwakilan dari Mahkamah Konstitusi RI, Mahkamah Agung, Komnas HAM, Komisi Yudisial, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. (foto dan berita: Mishbahul Munir)

 

Rudolfstreinz_m-thumbKamis, 20 Nopember 2008
JA Buka Kerjasama dengan Ludwig-Maximilians-Universit√§t M√ľnchen (LMU), Jerman

Jimly.com – München (Jerman), Terbentuknya Uni Eropa (European Union) rupanya menyisakan berbagai problema terhadap hukum dan Konstitusi negara-negara yang tergabung di dalamnya. Terjadinya dualisme pengaturan Konstitusi antara Konstitusi Uni Eropa dan Konstitusi Jerman merupakan salah satu kasus menarik yang menjadi bahan kajian banyak para pakar hukum. Pasalnya, walaupun sudah disetujui oleh Parlemen (Bundestag dan Bundesrat) di tahun 2005, Presiden Jerman belum juga menandatangani persetujuan tersebut atas dasar keputusan Mahkamah Konstitusi Jerman (Bundesverfassungsgericht). 

 

Demikian studi kasus yang menjadi bahasan diskusi antara Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., Guru Besar Hukum Tata Negara UI, dengan Prof. Dr. Rudolf Streinz, Ahli Hukum (öffentliches recht und europarecht) dari Ludwig-Maximilians-Universität München (München University). 

 

Diskusi yang bertempat di ruang kerja Prof. Streinz pada Selasa (11/11), juga membahas mengenai bentuk dan konsep baru dari Uni Eropa yang bercirikan menyerupai Konfederasi. Empat pertanyaan yang diajukan oleh Jimly Asshiddiqie (JA) kepada Streinz seputar hukum Uni Eropa, hukum internasional, hukum domestik, serta kaitannya masing-masing dengan Konstitusi nasional Jerman, ternyata cukup membuat pakar hukum uni eropa tersebut kewalahan menjawabnya. 

 

“The four questions asked by you are the most fundamental questions that have not been answered clearly by European law experts till today. I’m wondering how come you ask those points”, ujar Streinz sambil mengerutkan keningnya. 

 

Hukum Indonesia memang banyak dipengaruhi oleh sistem hukum Belanda, namun khusus untuk hukum tata negara Indonesia justru lebih banyak dipengaruhi oleh para pemikir dari negara Jerman. Oleh karena itu, berkutat dengan perkembangan hukum tata negara di Jerman sudah bukan studi yang asing lagi bagi J.A. Sehingga, pertanyaan-pertanyaan krusial yang disampaikannya merupakan pertanyaan inti seputar perkembangan konflik hukum antara Konstitusi eropa dengan Konstitusi negara-negara eropa. 

 

“Although most of Indonesian legal system was influenced by Dutch, but it is only for civil and criminal law. Meanwhile, the Indonesian constitutional system got a huge influence from Germany. That is the main reason why Indonesian University students learn about the constitutional concept written by many German Scholars, such as Carl Schmitt, George Jellinek, Hans Kelsen, and Hermann Heller”, terang Jimly ketika menjelaskan perkembangan hukum tata negara di Indonesia. 

 

Program Summer Course

 

Sebagai seorang akademisi, Jimly memang tidak pernah lepas dari kegiatan belajar-mengajar. Bahkan untuk urusan mempromosikan mahasiswa hukum meraih pendidikan tingkat lanjut tidak luput dari aktivitas kesehariannya. Di tengah-tengah kesibukannya, tercatat untuk saat ini ia masih menyempatkan diri untuk menjadi promotor dari empat orang mahasiswa program doktor S3 di Universitas Indonesia. Belum lagi bila jumlah tersebut ditambah dengan mahasiswa bimbingannya dari berbagai universitas lainnya. 

 

Begitu pula dengan inisatif memberikan kesempatan kepada banyak mahasiswa untuk menempuh pendidikan di luar negeri. Puluhan surat rekomendasi ia berikan sebagai bahan penunjang aplikasi pendaftaran untuk memperoleh bangku kuliah di universitas luar negeri. Dalam lawatannya ke München University kali ini, Jimly juga kembali membuka kerjasama pendidikan hukum dengan Prof. Streinz, salah satu Professor senior yang juga mantan Dekan Fakultas Hukum, untuk mengirimkan mahasiswa Indonesia mengikuti program pendidikan di München University. 

 

Untuk memudahkan proses pendidikan hukum yang umumnya menggunakan bahasa Jerman tersebut, maka Rudolf Streinz memberikan rekomendasi agar mahasiswa yang akan dikirimnya mengikuti program summer course yang berdurasi 4-6 minggu di bidang hukum internasional dan hukum eropa. Jimly pun menyambut baik tawaran tersebut dan menilai bahwa dengan mempelajari sejarah dan pembentukan uni eropa beserta perangkat hukumnya, akan sangat bermanfaat sebagai bahan kajian perkembangan integrasi ASEAN yang baru saja membentuk ASEAN Charter. 

 

Kerjasama program pendidikan ini rencananya akan segera direalisasikan setelah Prof. Jimly Asshiddiqie menyelesaikan agendanya menjadi promotor penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa (Dr. H.C.) kepada Prof. Dr. Siegfried Broβ, Hakim Mahkamah Konstitusi Federal Jerman dari Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta pada Kamis (20/11) ini. (pmf)



CopyRight © jimly.com 2007 - 2008