Headercontent

Cari Buku

KONTEN
Buku14
Makalah144
Tanya Jawab4532
Kegiatan690
Liputan Media438
Galeri Foto2269


Anda Pengunjung Ke:
3712946
August
SunMonTueWedThuFriSat
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Sidang1-thumbSelasa, 01 Juli 2008
Putusan Uji UU Pemilu, Konstitusi Memuat Syarat "Domisili Di Provinsi"

 

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan syarat “domisili di provinsi” untuk calon anggota DPD merupakan norma konstitusi yang implisit melekat pada Pasal 22C ayat (1) UUD 1945, sehingga seharusnya dimuat sebagai rumusan norma yang eksplisit dalam Pasal 12 dan Pasal 67 UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU 10/2008). Hal tersebut disampaikan MK dalam sidang pengucapan putusan perkara 10/PUU-VI/2008 pada Selasa, (1/7), di Ruang Sidang MK.

Lebih lanjut, MK menyatakan bahwa syarat “bukan pengurus dan/atau anggota partai politik” untuk calon anggota DPD bukanlah merupakan norma konstitusi yang implisit melekat pada Pasal 22E ayat (4) UUD 1945, sehingga tidak merupakan syarat untuk menjadi calon anggota DPD yang harus dicantumkan dalam Pasal 12 dan Pasal 67 UU 10/2008.

“Pasal 12 dan Pasal 67 UU 10/2008 “konstitusional bersyarat” (conditionally constitutional), maka pasal-pasal a quo harus dibaca/ditafsirkan sepanjang memasukkan syarat domisili di provinsi yang diwakilinya bagi calon anggota DPD,” ucap Ketua MK, Jimly Asshiddiqie.

Perkara tersebut diajukan terkait dengan norma dalam Pasal 12 dan Pasal 67 UU 10/2008. Pasal-pasal tersebut tidak memuat persyaratan bahwa calon anggota DPD harus berdomisili di provinsi yang bersangkutan (ketiadaan syarat domisili), serta tidak terdapat persyaratan bahwa calon anggota DPD bukan anggota partai politik (ketiadaan syarat non-partai politik).

MK dalam kesempatan tersebut, menyatakan bahwa Pemohon I, Dewan Perwakilan Daerah (DPD),  dan perorangan anggota DPD (Pemohon II) memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan. Sedangkan perorangan warga negara Indonesia yang memiliki perhatian besar terhadap Pemilihan Umum, parlemen Indonesia, dan penyaluran aspirasi daerah (Pemohon III) dan perorangan yang tinggal di provinsi tertentu  (Pemohon IV) tidaklah memiliki kedudukan hukum (legal standing).

Dalam pertimbangan hukum putusan, MK berpendapat bahwa syarat berdomisili di provinsi yang diwakilinya bagi calon anggota DPD merupakan norma konstitusi yang implisit melekat pada ketentuan Pasal 22C ayat (1) yang berbunyi, “Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum” dan Pasal 22C ayat (2) yang berbunyi, “Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.”

Sehingga, menurut MK, seharusnya norma konstitusi yang bersifat implisit tersebut dicantumkan sebagai norma yang secara eksplisit dirumuskan dalam Pasal 12 dan Pasal 67 UU 10/2008 sebagai syarat bagi calon anggota DPD. Sebagai akibatnya, Pasal 12 dan Pasal 67 UU 10/2008 yang tidak memuat secara eksplisit ketentuan yang demikian, harus dipandang inkonstitusional.

MK juga berpendapat bahwa syarat non-Parpol bagi calon anggota DPD bukan merupakan norma konstitusi yang implisit melekat pada Pasal 22E ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi, “Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.” Kandungan norma yang tercantum dalam Pasal 22E ayat (4) UUD 1945 adalah bahwa untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota DPD, perseorangan harus ‘mencalonkan’ dirinya sendiri sebagai peserta Pemilu, bukan dicalonkan oleh Parpol.  Menurut MK, hal itu berbeda dengan calon anggota DPR, perseorangan yang ingin menjadi anggota DPR harus dicalonkan oleh Parpol yang merupakan peserta Pemilu [vide Pasal 22E ayat (3) UUD 1945].

Dalam UU 12/2003 dan draf RUU Pemilu 2008 versi Pemerintah yang dijadikan rujukan oleh para Pemohon, juga tidak ada istilah non-Parpol, melainkan hanya bukan pengurus Parpol. Demikian pula, baik dalam pengalaman sejarah praktik di Indonesia pada era Konstitusi RIS 1949 dan era berlakunya kembali UUD 1945 tidak pernah ada syarat non-Parpol bagi keanggotaan Senat RIS dan Utusan Daerah. Sedangkan di berbagai negara lain, sebagai perbandingan, penerapan syarat non-Parpol tersebut juga berbeda-beda dan tidak mutlak harus ada.

“Dengan demikian, syarat non-Parpol bagi calon anggota DPD bukanlah norma konstitusi yang bersifat implisit melekat pada istilah “perseorangan” dalam Pasal 22E ayat (4) UUD 1945, sehingga juga tidaklah mutlak harus tercantum dalam Pasal 12 dan Pasal 67 UU 10/2008, sebagaimana pernah dicantumkan dalam UU 12/2003, atau berarti bersifat fakultatif,” kata Hakim Konstitusi Mukthie Fadjar membacakan pertimbangan hukum putusan.

Terkait dengan ketiadaan norma konstitusi yang bersifat implisit melekat dalam suatu pasal konstitusi, yang dalam perkara tersebut adalah syarat domisili di provinsi dan implisit melekat pada Pasal 22C ayat (1) dan (2) UUD 1945, MK berpendapat bahwa apabila mengacu kepada Pasal 51 ayat (3) huruf b UU MK, memang tidak mungkin untuk diajukan permohonan pengujian. Karena, permohonan yang demikian akan dianggap kabur (obscuur libel), tidak jelas, yang berakibat permohonan tidak dapat diterima sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 ayat (1) UU MK.

Namun demikian, MK  juga dapat menyatakan bahwa suatu pasal, ayat, dan/atau bagian undang-undang yang tidak memuat suatu norma konstitusi yang implisit melekat pada suatu pasal konstitusi yang seharusnya diderivasi secara eksplisit dalam rumusan pasal, ayat, dan/atau bagian undang-undang, dapat dinyatakan sebagai “konstitusional bersyarat” (conditionally constitutional) atau “inkonstitusional bersyarat” (conditionally unconstitutional).

Akhirnya, MK berpendapat bahwa Pasal 12 huruf c dan Pasal 67 UU 10/2008 adalah “konstitusional bersyarat” (conditionally constitutional), yang berarti bahwa Pasal 12 huruf c dan Pasal 67 tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai memuat syarat domisili di provinsi.

“Menyatakan Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4277) tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang dimaknai memuat syarat domisili di provinsi yang akan diwakili,” ucap Ketua MK membacakan putusan MK. [Luthfi&Adhani]
 

10-thumbSelasa, 01 Juli 2008
Ketua MK: La Ode Menghina Peradilan, MK Kabulkan Sebagian Uji Materi UU Pemilu

http://www.hupelita.com/baca.php?id=52083

Jakarta, Pelita
Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya mengabulkan sebagian permohonan uji materiil terhadap UU No 10/2008 tentang Pemilu oleh Dewan Perwakilan daerah (DPD) dan beberapa elemen masyarakat dan menolak uji materiil terhadap Pasal 67 yang tak menyebut syarat bukan anggota partai politik (Parpol).
Mengadili: Mengabulkan permohonan Pemohon I (DPD) dan Pemohon II (Anggota DPD) untuk sebagian; Menyatakan Pasal 12 huruf c UU No 10/2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tetap konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang dimaknai memuat syarat domisili di provinsi yang akan diwakili, kata Ketua MK Jimly Asshiddiqie saat membacakan Putusan MK di Gedung MK, di Jakarta, Selasa (1/7).
Mahkamah juga menyatakan, Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang dimaknai memuat syarat domisili di provinsi yang akan diwakili.
Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk selebihnya. Menyatakan permohonan Pemohon III dan Pemohon IV tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya, urai Jimly.
Sedangkan dalam Konklusinya, Mahkamah berkesimpulan Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo, sedangkan Pemohon III dan Pemohon IV tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing).
Syarat domisili di provinsi untuk calon anggota DPD merupakan norma konstitusi yang implisit melekat pada Pasal 22C ayat (1) UUD 1945, sehingga seharusnya dimuat sebagai rumusan norma yang eksplisit dalam Pasal 12 dan Pasal 67 UU 10/2008, ucap Jimly.
Dan Syarat bukan pengurus dan/atau anggota partai politik untuk calon anggota DPD bukan merupakan norma konstitusi yang implisit melekat pada Pasal 22E ayat (4) UUD 1945, sehingga tidak merupakan syarat untuk menjadi calon anggota DPD yang harus dicantumkan dalam Pasal 12 dan Pasal 67 UU 10/2008.
Pasal 12 dan Pasal 67 UU 10/2008 \'konstitusional bersyarat\' (conditionally constitutional), maka pasal-pasal a quo harus dibaca/ditafsirkan sepanjang memasukkan syarat domisili di provinsi yang diwakilinya bagi calon anggota DPD.
Pada sidang sebelumnya, perkara yang dimohonkan diantaranya oleh DPD, 33 anggota DPD perorangan mewakili 33 provinsi, Centre for Electoral Reform (Cetro), Seknas Masyarakat Hukum Adat (MHA), Indonesian Parliamentary Watch (IPW), dan Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), menganggap penghapusan syarat domisili dan syarat non-partai politik dalam pasal 12 dan pasal 67 UU Pemilu merupakan upaya penghilangan norma konstitusi.
Ketiadaan dua syarat tersebut oleh pemohon dianggap telah menyebabkan UU Pemilu cacat karena telah menegasikan keberadaan norma konstitusi bahwa calon anggota DPD dipilih dari provinsi terkait (pasal 22 c ayat 1 UUD 1945) dan calon anggota DPD berasal dari perorangan (22 e ayat 4 UUD 1945).
Seusai persidangan, Ketua DPD Ginanjar Kartasasmita menyatakan, kecewa dengan putusan MK yang hanya mengabulkan sebagian permohonan. Pasalnya masalah yang utama adalah syarat Parpol, kami akan bawa ke dalam rapat putusan ini, katanya.
Menghina peradilan
Sebelumnya, saat mengawali sidang ini, Jimly sempat menunjukkan kegeraman institusinya terhadap pernyataan Wakil Ketua DPD La Ode Ida yang sebelumnya mengancam MK bila tidak mengabulkan permohonan DPD dalam uji materi UU No10/2008 tentang Pemilu berarti MK tidak netral dan DPD akan mengkaji kembali keberadaan MK.
Menurut Jimly, pernyataan La Ode di sejumlah media massa itu sebagai bentuk penghinaan terhadap pengadilan (contemp of court). Kalau La Ode Ida hadir (dalam persidangan), kami sudah menetapkan supaya dia bisa diusir, tegas Jimly. Kebetulan saat awal sidang tersebut, La Ode tampak belum hadir.
Dia lalu menguraikan bahwa para hakim MK sangat terkejut ketika membaca pernyataan La Ode di beberapa media massa justru saat para hakim sedang memfinalisasi putusan atas uji materi DPD. Apapun putusan MK kan bisa jadi bermasalah natinya (kalau seperti itu), ujar Jimly.
Dia lalu mengingatkan agar para pejabat negara berhati-hati mengeluarkan pernyataan. Menurutnya di alam demokrasi semua anggota masyarakat memang bebas mengeluarkan pendapat. Namun etika mengeluarkan pendapat antara warga biasa dengan pejabat negara, kata Jimly, tetaplah berbeda.
Karena seorang pejabat negara melekat dengan jabatannya tersebut. Jangan sembarangan bicara, tandas dia. Bagaimanapun kalau putusan final dan mengikat, ya mari kita laksanakan, tambahnya.
Ketua DPD Ginandjar Kartasasmita langsung meminta maaf kepada majelis hakim MK atas pernyataan La Ode yang bersifat pribadi. Kami mohon maaf. Karena mungkin secara sadar atau tidak (La Ode) membuat pernyataan yang mengganggu martabat MK, kata Ginandjar. (cr-10)

 

Sidang1-thumbSelasa, 01 Juli 2008
Uji UU Kekuasaan Kehakiman, Menyoal Eksistensi Upaya PK

Indonesia adalah negara hukum sesuai dengan UUD 1945. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk meyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.  

Demikian opening statement yang disampaikan oleh Dirjen PP Dephukham, Abdul Wahid, saat memberikan keterangan tidak resmi mewakili Pemerintah dalam Sidang pleno pertama perkara No.16/PUU-VI/2008 mengenai Pengujian Pasal 23 Ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU KK), Selasa (1/7).

Pengujian UU KK tersebut diajukan oleh Pollycarpus Budihari Priyanto terpidana kasus kematian aktivis HAM, Munir. Pemohon, melalui kuasa hukumnya Idrus Mony., S.H. dan Muhammad Tohir., S.H., mendalilkan bahwa UU a quo sangat merugikan hak konstitusional Pemohon. Kerugian tersebut khususnya terhadap penafsiran atas norma “pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung”. Pemohon menganggap norma tersebut secara terang-terangan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena menimbulkan ketidakpastian hukum. Akibatnya, siapa saja termasuk kejaksaan dapat menafsirkan sebagai “pihak-pihak yang bersangkutan”.

“Terkait dengan kata ‘pihak-pihak yang bersangkutan’, di situ pihak-pihak siapa yang dimaksud?” tanya Tohir. Dampak dari ketentuan tersebut, Tohir mengisahkan, pada saat sidang kasasi kliennya sudah memperoleh kebebasan, tetapi ketika diajukan peninjauan kembali oleh jaksa penuntu hukum, kliennya kembali masuk ke dalam tahanan penjara.

Menanggapi permohonan Pemohon, Abdul Wahid berpendapat bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon adalah tidak tepat. Pemerintah menganggap apa yang dialami oleh Pemohon berkaitan dengan penerapan suatu norma hukum yang dilakukan oleh penegak hukum, dalam hal ini Mahkamah Agung (MA).

Dalam putusan PK perkara Pemohon yang menjadi tersangka pembunuhan, MA mengabulkan permohonan PK yang diajukan oleh kejaksaan dengan salah satunya mendasarkan pada ketentuan Pasal 23 Ayat (1) UU KK yang dimohonkan Pemohon untuk diuji oleh MK. Oleh karenanya, pemerintah berpendapat bahwa penuntut umum ataupun jaksa berhak untuk melakukan PK terhadap perkara tersebut. “Selain itu, Pasal 23 Ayat (1) UU KK sama sekali tidak terkait dengan konstitusionalitas Pemohon, sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 28D UUD1945,” ucap Abdul Wahid.

Sementara Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna mempertanyakan konsistensi pokok persoalan dari permohonan Pemohon yang mempermasalahkan norma yang ada dalam UU KK atau kinerja lembaga peninjauan kembali dalam hal ini jaksa penuntut umum. “Sebab ini akan menjadi pegangan untuk sidang-sidang berikutnya,” tegas Palguna.

Senada dengan Palguna, Hakim Konstitusi H.A.S. Natabaya juga mempertanyakan apakah pemohon tersebut korban dari Pasal 263 Ayat (1) UU KUHP atau Pasal 23 Ayat (1) UU KK yang merupakan eksistensi dari lembaga peninjauan kembali.

Menjawab pertanyaan tersebut, kuasa hukum Pemohon menegaskan bahwa dengan berlakunya Pasal 23 Ayat (1) UU KK yang mengatur mengenai keberadaan lembaga Peninjauan Kembali, telah merugikan hak konstitusional Pemohon.

Pada sidang tersebut, sedianya juga akan didengarkan keterangan dari ahli yang diajukan oleh Pemohon. Akan tetapi, karena ahli dari Pemohon tidak hadir maka keterangan tersebut akan didengarkan pada sidang berikutnya sekaligus keterangan resmi dari pemerintah.

“Karena ini sidang serius jadi diharapkan dari masing-masing pihak juga menanggapi masalah ini dengan serius. Jadi, diharapkan untuk sidang selanjutnya ahli dari Pemohon dan Pemerintah dapat hadir,” ucap Jimly mengingatkan. [Andhini & Adhani]
 

4-thumbJum'at, 27 Juni 2008
Pemulihan Citra Lembaga Tidak Mudah

http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=203337

JAKARTA (Suara Karya): Memulihkan citra lembaga penegak hukum yang buram bukanlah pekerjaan mudah. Setiap aparat penegak hukum harus mempunyai integritas, satu kata, perbuatan, pikiran dengan perasaan. Harus pula ditekankan betapa pentingnya hidup bersih, dan berintegritas.

"Jangan pagi omong A, sore berkelakuan B," demikian Jimly Asshiddiqie mengingatkan aparat penegak hukum, pekan lalu, saat menerima peserta Diklat Hakim dan Jaksa, di Jakarta.

Aparat dan lembaga penegak hukum belakangan ini terus mendapat sorotan tajam dari masyarakat, khususnya jaksa dan Kejaksaan Agung (Kejagung). Gara-gara ulah segelintir jaksa, persepsi masyarakat terhadap institusi penegak hukum itu menjadi jelek.

Di samping satu kata dengan perbuatan, Jimly menekankan pentingnya profesionalisme aparat penegak hukum. Hakim dan jaksa harus bekerja sebaik-baiknya, sesuai hak dan kewajiban. Jangan sampai hakim dan jaksa mengambil apa yang bukan haknya. Aparat penegak hukum harus berani menolak apa yang bukan haknya, atau yang merupakan kewenangan orang lain. "Jangan ambil hak dan kewenangan orang lain," ujarnya.

Seorang hakim, kata Jimly, di samping berintegritas juga harus memiliki sikap independen. Namun independensi hakim bukan berani membuat putusan yang menentang arus. Ketika mengadili sahabat atau orang yang dikenal, hakim harus bersikap tegas. "Independensi bukan persoalan pemberani, tapi jangan pula takut dalam menjalankan tugas jika sesuai prosedur yang berlaku," tuturnya.

Independensi merupakan nilai pertama yang perlu dipegang hakim. Nilai-nilai independensi itu diaplikasikan ke dalam berbagai bentuk saat menjalankan tugas sebagai aparat penegak hukum yang berpegangan pada rule of law, rule of ethic, dan doktrin ilmu pengetahuan.

Masih terkait dengan upaya membangun peradilan yang bersih, Jimly mengajak para hakim dan jaksa untuk memanfaatkan perkembangan teknologi informasi.

Menurutnya, perbaikan pelayanan lembaga peradilan akan lebih mudah dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Sebab, jaksa dan hakim bisa terus mengikuti perkembangan ilmu hukum.

Dalam rapat kerja (Raker) Komisi III DPR dengan Kejagung baru-baru ini, salah satu isu yang disorot tajam adalah penanganan kasus pembalakan liar (illegal logging) oleh Kejaksaan. "Terus terang dengan apa yang terjadi dengan kejaksaan terakhir ini, masyarakat mengatakan kepada kami, 'ah Kejaksaan malah mengalami kemunduran meski rapatnya dengan Komisi III sampai malam, bahkan sampai dua hari tiga hari'," kata anggota Komisi III dari Fraksi PAN, Patrialis Akbar.

Yang dimaksud Patrialis adalah kejadian tertangkapnya Jaksa Urip Tri Gunawan yang bau "busuknya" merembet ke sejumlah pejabat teras Kejagung. Komisi III juga menyoroti masalah penegakan hukum pembalakan liar yang seakan menjadi anak tiri penanganan perkara di Kejagung.

Dalam kasus pembabatan hutan sering terjadi bolak-balik dari Kejaksaan ke penyidik kepolisian. "Ini masalah klasik dan nampak seperti tidak ada niat untuk menyelesaikannya," ujar anggota Komisi III lainnya. (Wilmar P)

4-thumbKamis, 26 Juni 2008
Angket BBM Tidak Bisa Mengimpeach Presiden

http://news.okezone.com/index.php/ReadStory/2008/06/26/1/122489/angket-bbm-tidak-bisa-mengimpeach-presiden


JAKARTA - Hak angket DPR mengenai kenaikan BBM tidak bisa melengserkan presiden dari posisinya. Karena keputusan kenaikan BBM merupakan sebuah kebijakan bukan tindakan pidana.

"Isu kebijakan tidak selalu terkait dengan presiden. Apalagi hak angket juga baru dikeluarkan, selidiki dulu baru ambil keputusan," ujar Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshidiqie di Istana Negara, Jakarta, Kamis (26/6).

Menurut Jimmly, antara kebijakan dengan pidana jauh berbeda, sehingga tidak bisa dicampur aduk.

"Ini kan dua hal yang berbeda, satu menyangkut pidana dan satu soal kebijakan, jangan dikacaukan ini. Jadi tidak ada hubungannya dengan impeachment, ini harus jelas agar tidak bias," ungkapnya

Jimly menilai, jika nanti setelah diselidiki terdapat unsur pidana, maka harus jelas siapa yang bertanggung jawab dan itu tidak harus presiden.(Gaib Maruto Sigit /Trijaya/kem)



CopyRight © jimly.com 2007 - 2008