Headercontent

Cari Buku

KONTEN
Buku5
Makalah169
Tanya Jawab5197
Kegiatan859
Liputan Media452
Galeri Foto2353


Anda Pengunjung Ke:
6007186
April
SunMonTueWedThuFriSat
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Jimlymetro-thumbKamis, 02 April 2009
Metro TV Anugerahi Jimly Asshiddiqie Newsmaker 2008

Sumber : http://www.mediaindonesia.com/read/2009/03/03/67354/18/1/Metro_TV_Anugerahi_Jimly_Asshiddiqie_Newsmaker_2008

Reporter : Dinny Mutiah

JAKARTA--MI:Metro TV menganugerahi mantan ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie sebagai Newsmaker 2008. Penghargaan tersebut diberikan karena Jimly dianggap telah memberikan inspirasi, teladan, dan, berprestasi tidak bercacat sepanjang pemberitaan di tahun 2008.

"Ini pertama kalinya bagi Metro TV mengadakan acara ini. Akan ada setiap akhir tahun penganugerahan yang menjadi pusat pemberitaan sepanjang tahun," kata Direktur Pemberitaan Metro TV Suryopratomo saat menyerahkan penghargaan tersebut di kediaman Jimly di Jakarta, Selasa (31/3).

Penghargaan ini dilakukan setelah melalui survei yang dilakukan terhadap lima media massa, diantaranya Metro TV, Media Indonesia, Kompas, dan Tempo. Menurut Suryopratomo, dari 135 nama yang masuk, ada sembilan nama yang masuk kriteria yang dijabarkan di atas dimana salah satunya ada nama Jimly.

Suryopratomo mengatakan perhatian terhadap Jimly diberikan sebagai bentuk apresiasi saat Jimly memimpin MK. Hal itu terlihat saat semua orang memberikan penghargaan penuh atas setiap putusan MK karena dianggap memiliki integritas dan kredibillitas yang tinggi.

"Kami lihat masyarakat mengapresiasi luar biasa saat Anda memimpin MK. Saat memutuskan, semua orang fully respect karena ada integritas dan kredibilitas tinggi," ujarnya.

Saat penghargaan yang berbentuk gambar karikatur dirinya sebagai hakim diberikan, ia sempat berceletuk dengan menganggap anugerah tersebut sebagai mimpi. Ia mengatakan jika dirinya tidak pernah menduga akan mendapatkan penilaian baik atas apa yang telah dirinya beserta staf MK lakukan.

Namun, ia tetap mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diterimanya. Hasil yang akhirnya dituai MK saat ini, lanjutnya, bukanlah hasil kerja kerasnya seorang diri. Ke depan, MK, sahutnya, tentu akan menghadapi lebih banyak lagi persoalan dengan bertambahnya kewenangan tapi ia optimistis hal itu akan teratasi karena masa pembentukan citra sudah selesai.

"Setelah lima tahun, mission accomplished. Hakikat putusan MK selalu berhadapan dengan orang banyak. Kalau putusan dianggap kontroversial, sekarang orang makin lama, makin maklum," ucapnya. (*/OL-03)

 

Ja-thumbKamis, 02 April 2009
Jimly: DPT Hanya Soal Sepele

Sumber : http://inilah.com/berita/politik/2009/04/01/95048/jimly-dpt-hanya-soal-sepele/

Firmansyah Abde

INILAH.COM, Jakarta - Kisruh DPT begitu memberatkan bagi parpol peserta pemilu dan masyarakat lainnya. Namun tidak bagi mantan Ketua MK, Jimly Asshiddiqie. Menurutnya polemik DPT bisa diselesaikan dengan melihat KTP.


"Kasus DPT itu masalah sepele karena masyarakat bisa menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP. Yang penting itu adalah nama orang bukan nomornya dan yang utama adalah hak konstitusi orang memilih tidak boleh dihalangi," jelas Jimly Ashiddiqie saat berbincang dengan INILAH.COM di kediamannya, Jl. Metro Alam 3 No 14, Pondok Indah, Jakarta, Rabu (1/4).


Menurut Jimly, persoalan DPT dapat segera diperbaiki. Salah satu cara yang sederhana adalah dengan mencoret data orang-orang yang sudah meninggal. Setelah itu, data tersebut dapat diperbaharui dengan memasukkan nama baru yang telah memenuhi hak pilih.


Terkait kecurangan DPT, tutur Jimly, hanya perlu keterbukaan terkait hal tersebut. Keterbukaan untuk menjelaskan ke publik. Salah satunya ke parpol peserta pemilu, terutama kepada wartawan agar dipercaya masyarakat.


Jika memang terjadi kecurangan, lanjut Jimly, tidak lantas harus disamaratakan. Termasuk menyalahkan kinerja KPU yang tidak bagus. Sebab urutan hingga adanya DPT tidak langsung dibuat oleh KPU, tapi juga pemerintah dalam hal ini Departemen Dalam Negeri (Depdagri).


"KPU itu serba salah, karena lembaga pemilihan umum hanya terima jadi, dapat datanya dari pemerintah. Kan mungkin saja ada kesalahan tulis dan ketik waktu pendataan di lapangan," cetusnya.


Jimly menambahkan, kisruhnya DPT tidak perlu dibesar-besarkan hingga dapat mengganggu jalannya pemilu. Karena ketika memilih masyarakat dapat menggunakan KTP. Selain itu, usai memilih masyarakat ditandai dengan tinta. Hal tersebut bertujuan agar masyarakat tidak memilih dua kali.


"Sejelek-jeleknya kualitas tinta dalam pemilu, kan tidak bisa hilang dalam sehari. Yang perlu diperhatikan adalah dalam proses perhitungan suaranya. Makanya langkah koalisi partai untuk menjadi saksi adalah hal yang baik," tandasnya. [fir/jib]

 

Ja-thumbSabtu, 28 Maret 2009
Jimly: Ribut DPT Jadi Mainan Orang Politik

Sumber : http://www.detiknews.com/read/2009/03/24/184050/1104630/158/jimly-ribut-dpt-jadi-mainan-orang-politik


Indra Subagja - detikNews

Jakarta - Bola panas yang dilemparkan mantan Kapolda Jatim Irjen Herman Surjadi Sumawiredja soal daftar pemilih tetap (DPT) berbuntut panjang. Sejumlah pihak pun dituding memanfaatkan momen ini untuk kepentingan politik. Hingga muncul gugatan pada DPT Pemilu Legislatif.

"Ini jadi mainan orang politik, golongan oposisi memanfaatkan ini," kata Ketua Dewan Kehormatan KPU Jimly Asshiddiqie saat berbincang dengan detikcom melalui telepon, Selasa (24/3/2009).

Berikut petikan lengkap wawancara dengan Jimly mengenai kisruh DPT yang hingga berujung pada munculnya wacana penundaan pemilu.

Bagaimana menurut Anda mengenai kisruh DPT?

Saya dipercaya sebagai Ketua Dewan Kehormatan KPU, dan saya ikut tanggungjawab. Kemudian saya mengadakan pertemuan dengan KPU dan Bawaslu, termasuk soal DPT.

Kesimpulannya DPT yang akan dijadikan pegangan dalam Pileg 9 April itu tidak terkait dengan DPT di dua kabupaten yang menimbulkan masalah pada pilgub Jatim. Namun terlepas dari benar atau tidaknya DPT di Pilgub Jatim, soal DPT digeneralisasi, seolah-olah ini terjadi di seluruh Indonesia dan ini menakutkan seluruh Indonesia.

Menyikapi soal ini, langkah selanjutnya?

Jadi kesalahpahaman ini harus dihentikan. DPT Pileg dan Pilgub itu beda. Data pileg ini sudah mengalami berkali-kali perubahan, terakhir diubah lagi setelah Perpu, dan ini sudah 3 kali mengalami perbaikan.

Bagaimana bila DPT itu ternyata ada kekeliruan?

Sekiranya dalam DPT itu masih ada kekeliruan, maka itu sudah ada ketentuannya, misal kalau di lapangan ada satu nomor dengan 2 nama, maka yang penting namanya, sedang nomornya tidak.

Jadi sepanjang memiliki KTP itu sah meskipun ada kesalahan, petugas dibolehkan memberikan kepadanya hak untuk mencontreng. Tapi kalau jumlah orangnya satu, nomornya banyak itu yang sah satu, sehingga tidak mungkin 2 kali.

Jadi soal ini sudah ada aturannya. Dan kalau ada kekurangan bisa diselesaikan di lapangan, tidak usah-usah mengkaitkan dengan di Jatim.

Apa saran Anda kepada KPU terkait DPT ini?

Mengingat soal ini sudah menimbulkan kebimbangan, keragu-raguan, Ketua KPU setuju dibuat transparan dan terbuka. Dan ini sudah dimuat dalam CD. Ketua KPU sudah memberi perintah kepada KPU Provinsi dan kabupaten agar DPT dibuat dalam CD dan dibagikan ke semua peserta pemilu sehingga semua partai mempunyai pegangan yang sama.

Bilamana dari data CD itu timbul masalah?

Kalau ada masalah, diumumkan pakai surat resmi, diterangkan kalau dokumen yang resmi yang ada di KPU. Dan juga Ketua KPU sudah setuju agar menyampaikan ini  secara transparan kepada pimpinan partai dan ormas.  Dan mudah-mudahan dalam waktu beberapa hari akan dibagikan.

Lalu pendapat Anda soal pemilu ditunda?

Secara umum anggapan pemilu tidak siap itu tidak benar, soal DPT bermasalah tidak seluruhnya benar. Kita tidak perlu bimbang dan khawatir sampai dibayangkan hingga pemilu ditunda. Pemilu ini terlalu penting. Apapun kekurangannya pemilu harus sukses. Apa yang diragukan itu tidak benar, digeneralisasi dari soal di Jawa Timur, menjadi masalah nasional, dibumbuinya dengan seorang Kapolda.

Bagaimana Anda melihat soal DPT yang disampaikan Kapolda Jatim itu?

Perlu saya sampaikan, kalau pemilu ditunda akan merembet pada ditundanya sampai ke Pilpres. Tokoh politik jangan bingung, karena ini berimbas kepada masyarakat

Maksudnya?

Pengundurkan Kapolda itu kebetulan by accident, ini harus jadi pelajaran, baik bagi pejabat dan tokoh politik. Juga kurang bijaksana bagi Polri untuk menghentikan penyidikan, prosedur penyelidikan dan penyidikan, protapnya sudah ada. Lagi pula ini baru sangkaan, Kapolri boleh ikut campur dalam proses itu, dia memang komandan, tapi kalau fungsi hukum lain jangan mempermalukan anak buah.

Anda menilai isu Kapolda Jatim lalu dimanfaatkan pihak tertentu?

Aparat penegak hukum jangan salah mengambil tindakan sehingga memberi kesan yang mengganggu independensi penegakan hukum. Dan tahap penyidikan tidak berarti diperkeruh kepentingan politik. Isu ini jadi mainan orang politik, golongan opisisi memanfaatkan ini, ini jadi merugikan keseluruhan. Yang dirugikan KPU, yang sebagai pelaksana.

Apa yang akan dilakukan KPU?

Untuk mensukseskan pemilu, KPU dan Bawaslu akan melakukan sosialisasi di TV , radio, dan berbagai media. Rencananya pada 1 April akan dilakukan sosialisasi menyeluruh dan serentak.

(ndr/iy)

Logokpu-thumbJum'at, 20 Maret 2009
Golput Turun, Separo Pemilih Belum Tentukan Parpol

 http://www.metrobalikpapan.co.id/index.php?mib=berita.detail&id=10745  

JAKARTA--Memasuki masa kampanye terbuka, tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu mulai meningkat. Itu membuat angka pemilih yang tidak bersedia menggunakan haknya (golput) turun cukup signifikan.   Berdasar sigi Reform Institute terhadap 2.520 responden pada 28 Februari hingga 13 Maret, 85,47 persen menyatakan akan menggunakan hak pilih. Hanya sekitar 14,53 persen responden yang menyatakan tidak akan menggunakan hak pilih pada pemilu mendatang (golput).

“Di luar dugaan, pemilu legislatif 9 April nanti ternyata disambut antusias masyarakat,”  ujar peneliti Reform Institute Kholid Novianto di Jakarta kemarin (19/3).

Meski sudah memastikan akan mencoblos, 50,48 persen responden menyatakan belum bisa menentukan partai politik (parpol) yang akan didukung. Sisanya mengaku telah memiliki pilihan partai politik yang akan dicontreng. “Demikian pula calon anggota legislatif yang akan dicontreng, 60,98 persen responden mengaku belum menentukan caleg yang akan dipilih. Hanya 39,02 persen responden yang sudah tahu caleg yang bakal dipilih,” katanya.

  Di antara 60,98 persen responden yang belum memilih caleg, lebih dari 91 persen mengaku masih bimbang. Sisanya masih menunggu pemberian uang (3,67 persen) dan menunggu anjuran keluarga, teman, atau tokoh masyarakat (4,79 persen).

“Mayoritas responden, yakni 83,05 persen, memilih caleg laki-laki dan hanya 13,14 persen yang memilih caleg perempuan. Sisanya tidak menganggap gender sebagai pertimbangan masalah,” tuturnya.

  Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di pemilu, Perhimpunan Indonesia Bisa bersama KPU akan menggelar Expo Partai Politik di Hotel Sahid, Jakarta, pada 27-28 Maret mendatang. Ekspo akan diisi penyampaian visi-misi seluruh partai politik, pendidikan politik bagi siswa dan mahasiswa pemilih pemula, serta dialog nasional mengantisipasi sengketa pascapemilu yang menghadirkan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie. (pri/noe/agm/jpnn)
 

Ja-thumbSenin, 16 Maret 2009
Indonesia election campaign opens


Sumber : http://www.radioaustralianews.net.au/stories/200903/2516897.htm?desktop

Official campaigning for Indonesia's parliamentary elections begins today.

Thirty-eight parties are contesting 128 seats in the upper house and 550 seats in the lower house.

Observers say the polls are so huge the ballot papers read like newspapers.

Jimly Asshiddiqie, head of the National Elections Commission, says Indonesians are being encouraged to vote in an important process for the nation's democracy.

He said: ''This election will be very, very important, and after this, there will be a consolidation in our democracy.''

The world's most populous Muslim country will go to the polls twice this year, with legislative elections scheduled for April, followed by presidential polls in July.

Official campaigning opened in July last year, with a series of invitation-only meetings and media campaigns.

But the public campaign begins in earnest on March 16.

Dozens of parties had applied to run in the polls but only 38 met all the eligibility requirements. Another six parties will contest in Aceh only.

Analysts believe the polls will be dominated by a dozen or so parties. The main contenders are President Susilo Bambang Yudhoyono's Democratic Party; its political ally and ruling party of the Suharto era, Golkar, led by Yusuf Kalla; and the main Indonesian opposition of former president Megawati Sukarnoputri, the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P).

Past general elections have been focused less on issues and more on party identity and the personalities of political leaders.

But this time more parties are developing policy platforms built around specific issues affecting the country, such as health insurance and rights for overseas workers.

 



CopyRight © jimly.com 2007 - 2008