Headercontent

Cari Buku

KONTEN
Buku5
Makalah169
Tanya Jawab5197
Kegiatan843
Liputan Media452
Galeri Foto2353


Anda Pengunjung Ke:
5887612
February
SunMonTueWedThuFriSat
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627281234
Logokpu-thumbRabu, 07 Januari 2009
Dewan Kehormatan Sidangkan Tiga Anggota KPUD

Sumber : http://www.kompas.com/read/xml/2009/01/07/14204346/dewan.kehormatan.sidangkan.tiga.anggota.kpud


JAKARTA, RABU — Sebanyak tiga anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) asal Papua dan Sumatera Selatan pada hari Rabu (7/1) menjalani persidangan terkait dugaan pelanggaran kode etik anggota.

Persidangan ini digelar menyusul adanya laporan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bahwa tiga anggota ini masih merupakan anggota parpol berdasarkan kepemilikan kartu anggota partai dan laporan dari masyarakat setempat. Sidang yang dipimpin oleh Ketua Dewan Kehormatan KPU Jimly Ashidiqie ini menghadirkan terdakwa Desi Asmaret (KPUD Sumsel), Sadrak Nawipa, dan Irianto Yacobus (KPUD Papua).

"Sepanjang pemeriksaan, ini sudah cukup. Tinggal nanti kita rundingkan beserta rekomendasinya mana yang terbukti salah atau tidak," ungkap Jimly saat jeda sidang di KPU Jakarta, Rabu (7/1).

Dalam persidangan tersebut, Bawaslu melaporkan Desi Asmaret memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Bintang Reformasi daerah Padang dengan nomor 0035/PBR/KP/01.7.03. Selain itu, dikuatkan dengan surat putusan sebagai anggota dan rincian daftar anggota PBR Padang.

Jimly menjelaskan, satu dari empat sanksi akan diterima yakni pemberhentian tetap, pemberhentian sementara, dan peringatan. Namun, jika tidak terbukti maka anggota tersebut akan menerima rehabilitasi nama dan keanggotaannya di KPU. Semua harus didasarkan pada UU Pemilu.

 

Jimly5-thumb-thumbSenin, 05 Januari 2009
Putusan DK KPU tak Bisa Digugat

JAKARTA -- Putusan Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK KPU) berupa rekomendasi pemberhentian empat anggota KPU Sumatra Selatan (Sumsel) tidak bisa digugat. Sebab. masalahnya adalah soal pelanggaran kode etik."Kemarin sudah disampaikan bahwa rekomendasi Dewan Kehormatan ini bersifat mengikat. Ini masalah kode etik," kata anggota Dewan Kehormatan KPU, Syamsulbahri, di Jakarta, Jumat (2/12). Menurut dia, semestinya peluang untuk memperkarakan putusan Dewan Kehormatan berupa rekomendasi pada KPU ini sudah tertutup.

Hal senada juga disampaikan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Wirdyaningsih. Ia mengatakan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu telah disebutkan, rekomendasi Dewan Kehormatan bersifat mengikat (Pasal 111 ayat 8)."Kalaupun ada upaya untuk menggugat putusan Dewan Kehormatan, itu hak mereka. Tetapi, kalau melihat konflik di KPU Sumsel, itu sudah tampak jelas dan vulgar," katanya.

Sebaiknya, anggota KPU Sumsel menerima putusan Dewan Kehormatan ini sehingga pelaksanaan tahapan Pemilu 2009 berjalan dengan lancar. Terutama, untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu."Keputusan Dewan Kehormatan ini untuk kepentingan masyarakat. Anggota KPU Sumsel harus legowo (ikhlas) menerimanya," katanya.

Sebelumnya, sidang Dewan Kehormatan yang digelar Selasa (30/12) memutuskan merekomendasikan agar empat anggota KPU Sumsel, yakni Syafitri Irwan (ketua), Ahmad Bakri, Helmi Ibrahim, dan Mismiwati diberhentikan dari jabatannya. Hal ini karena terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Sementara satu anggota lainnya, yakni Alfian Toni diputuskan tidak terbukti kuat terlibat dalam konflik internal KPU Sumsel.

Keempat anggota KPU Sumsel terbukti tidak dapat menjalankan kewajiban yang diberikan KPU Pusat (Pasal 9 ayat 4 hurif i UU 22/2007) berkaitan dengan seleksi calon anggota KPU di 14 kabupaten/kota. Selain itu mereka juga diduga menghambat penetapan calon anggota KPU Kabupaten/Kota di Sumsel sehingga berdampak pada pelaksanaan tahapan Pemilu 2009.

Pada putusan itu, dua anggota KPU Sumsel, yakni Mismiwati dan Helmi Ibrahim terbukti telah melanggar Pasal 11 huruf i UU 22/2007, yakni tidak pernah menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dalam surat pernyataan yang sah sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 tahun.

Ketua Dewan Kehormatan, Jimly Asshiddiqie, mengatakan, putusan Dewan Kehormatan KPU ini final dan tidak bisa digugat. Dewan Kehormatan juga menugaskan KPU untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut dalam bentuk keputusan paling lambat tiga hari sejak penetapan rekomendasi dibacakan. "Saya harapkan saudara-saudara menerima putusan ini," kata Jimly.

Sementara itu, Ketua KPU, Abdul Hafiz Anshary, mengatakan, KPU segera mengeluarkan Surat Keputusan pemberhentian empat anggota KPU Sumsel, sesuai rekomendasi Dewan Kehormatan. UU 22/2007 telah mengamanatkan KPU untuk melaksanakan rekomendasi Dewan Kehormatan (Pasal 111 ayat 9).

 

Sumber: http://www.republika.co.id/koran/0/23949.html

Jimly5-thumbRabu, 31 Desember 2008
Jimly Copot 4 Anggota KPU Sumsel yang Langgar Kode Etik

http://www.jawapos.co.id/halaman/index.php?act=detail&nid=43811

JAKARTA - Dewan Kehormatan (DK) KPU mengambil keputusan tegas untuk menyelesaikan persoalan di KPU Provinsi Sumsel. Dewan yang dipimpin Jimly Asshiddiqie itu mencopot empat di antara lima anggota KPU daerah tersebut. Mereka dinilai telah melanggar etik sebagai penyelenggara pemilu.

Empat komisioner yang resmi diberhentikan tersebut adalah Ketua KPU Sumsel Syafitri Irwan serta anggota KPU Sumsel Mismiwati, Helmi Ibrahim, dan Ahmad Bakri. Satu komisioner KPU Sumsel lain, Alfiantoni, tidak dicopot karena tidak cukup bukti.

"Terbukti bersalah melanggar kode etik KPU," tegas Jimly dalam sidang di Kantor KPU, Jakarta, kemarin (30/12). Keputusan KPU itu tercantum dalam putusan DK Nomor 01/M/DK KPU/12/2008.

Sidang DK KPU tersebut merupakan yang pertama dilaksanakan sejak pemilu I pada 1955. Sebelumnya sempat ada pemecatan Anggota KPU Maluku Utara yakni Rahmi Husein dan Nurbaya, tapi ini melalui rapat pleno KPU. Putusan DK yang mencopot 4 Anggota KPU Sumsel sekaligus warning bagi anggota KPU lain di daerah yang mencoba bersikap melanggar etika.

Jimly menyatakan, empat komisioner KPU Sumsel melanggar ketentuan UU 22/2007 tentang Penyelenggara Pemilu dan Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik KPU dan Bawaslu. Komisioner KPU itu terbukti melanggar pasal 9 huruf i peraturan kode etik dan pasal 11 junto pasal 29 ayat 2 huruf a UU Penyelenggara Pemilu. "Dengan pelanggaran tersebut, mereka tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota KPU," jelasnya.

Apa kesalahan mereka? Dalam laporan Bawaslu Sumsel, dua anggota KPU, yakni Mismiwati dan Helmi, terbukti ikut dalam kepengurusan Partai Matahari Bangsa. Keduanya masuk dalam PMB pada November 2007. Mereka terdaftar di PMB meski hanya seminggu.

Selain itu, konflik internal terjadi saat proses seleksi calon anggota KPU di 14 kabupaten/kota di wilayah Sumsel. Konflik tersebut menjadikan KPU Sumsel terbelah menjadi dua. Helmi, Mismiwati, Bakri dalam satu kubu berhadapan dengan kelompok Syafitri dan Alfiantoni. Akibatnya, penetapan anggota KPU kabupaten/kota tersebut tertunda sampai sekarang.

Menurut Jimly, putusan DK KPU tersebut bersifat final. Komisioner KPU Sumsel tidak memiliki hak untuk melakukan gugatan ulang. Dalam tugasnya, DK KPU adalah lembaga tertinggi yang berhak menentukan terjadi atau tidaknya pelanggaran kode etik tersebut. "Selanjutnya dalam waktu tiga hari, KPU wajib menindaklanjuti hasil rekomendasi DK dalam bentuk keputusan KPU," tuturnya.

Menanggapi hal tersebut, mantan Ketua KPU Sumsel Syafitri Irwan menyatakan menerima putusan DK KPU itu. "Sejak awal, apa pun keputusan Dewan Kehormatan kami siap untuk menerimanya," ujarnya singkat.

Sementara itu, Alfiantoni saat ini diberhentikan sementara oleh KPU. Dia baru diaktifkan kembali setelah KPU melantik empat komisioner lain sebagai pengganti. "Saya berharap penggantian bisa dilakukan secepatnya karena tahapan pemilu semakin dekat," harap Alfiantoni.(bay)
 

Mk2-thumbRabu, 31 Desember 2008
MK Tunggu Pengajuan Uji Materi UU MA

http://www.sinarharapan.co.id/berita/0812/30/huk02.html


Jakarta-Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menegaskan, pihaknya membuka diri terhadap rencana Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) dan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengajukan uji materil (judicial review) atau pengujian atas disahkannya Undang-Undang Mahkamah Agung (UU MA) oleh Sidang Paripurna DPR.


“Silakan saja. Nanti kita lihat. Tapi intinya, suatu produk undang-undang dapat dibatalkan apabila melanggar Undang-Undang Dasar 45,” katanya kepada SH, Selasa (30/12) pagi.


Disinggung ihwal salah satu dasar rencana pengajuan uji materi UU MA oleh KRHN dan ICW adalah terkait dugaan adanya kesalahan prosedural dalam proses pembahasan hingga pengesahannya, Mahfud enggan menjelaskan lebih jauh apakah hal itu merupakan pelanggaran UUD 1945 atau bukan. “Pokoknya, kalau melanggar UUD bisa dibatalkan,” imbuhnya.
Sementara itu, mantan Ketua MK Jimly Ashiddiqie secara terpisah mengatakan kepada SH, prosedural tidaknya pembuatan hingga pengesahan suatu UU umumnya akan ditanyakan kepada pakar pada saat sidang uji materi atas UU itu sendiri.


Menurut Jimly, penilaian atas suatu produk UU yang dipertanyakan isi maupun teknis prosedur pembuatanya, cara pandangnya tidak boleh dilihat bahwa hal tersebut merupakan ketidakmampuan DPR. “Itu kebenaran politis dan bukan kebenaran akademis. Jadi itu tidak bisa dilihat sebagai suatu ketidakmampuan, tapi keputusan kolektif,” jelasnya.


Dalam demokratisasi hukum modern saat ini, kata Jimly, sebuah keputusan kolektif atau yang sering disebut law of majority, tetap diawasi apakah keputusan kolektif itu bertentangan dengan ketentuan hukum atau rule of law.
Sebelumnya, persoalan UU MA ini juga berbuntut dengan dilaporkannya Ketua DPR Agung Laksono ke Badan Kehormatan (BK) DPR oleh ICW. Proses pengesahan yang terburu-buru oleh Ketua DPR Agung Laksono dipermasalahkan sejumlah pihak.


Terhadap pelaporan ini, pimpinan BK Prof Gayus Lumbuun mengamini adanya kesan kuat pelanggaran prosedur yang dilakukan.
“Seharusnya, ketika ada salah satu anggota DPR, apalagi satu fraksi berbeda pendapat, sebelum pengambilan putusan dilakukan lobi. Jika tidak ada kesepakatan, dilakukan voting. Kami akan adukan Agung Laksono ke Badan Kehormatan DPR,” kata Koordinator Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Emerson Yuntho, beberapa waktu lalu.


Upaya perlawanan terhadap UU itu juga akan dibawa ke MK sebagai pelengkap bukti permohonan uji materi UU MA.
(rafael sebayang)
 
  
 

Logokpu-thumbSelasa, 30 Desember 2008
Diduga Langgar Kode Etik, Anggota KPU Sumsel Disidang

http://www.tribun-timur.com/view.php?id=115249&jenis=Makassar


Laporan: Persda Network/Hendra Kusuma
 
Jakarta, Tribun
- Ketegangan terlihat diwajah lima anggota KPU Sumsel yang hadir dalam sidang perdana dugaan pelanggaran kode etik yang digelar Dewan Kehormatan KPU Pusat di Jl Imam Bonjol Jakarta Selasa (30/12).
 
Melihat kondisi tidak kondusif ini Ketua DK KPU, Jimly Asshidiqie menegur peserta sidang untuk mengenalkan diri terutama lima anggota KPU Sumsel, Syafitri Irwan, Misnawati, A Bakri, Helmi Ibrahim, dan Alfiyantoni.

"Coba peserta sidang untuk mengenalkan diri termasuk lima anggota KPU Sumsel, biar pun sidang ini serius tetapi tetap santai dan tidak tegang," kata Jimly.

Masing-masing peserta sidang kemudian mengenalkan diri mulai dari Bawaslu selaku pemohon, Partai Matahari Bangsa, dan terakhir Syafitri Irwan selaku Ketua KPU mengenalkan diri dan anggotanya. Kami semua masih anggota KPU yang mulia tetapi sudah nonaktif," kata Syafitri.

Sementara ketua KPU A Hafiz Ansyari yang diberikan kesempatan majelis DK KPU untuk memberikan wejangannya mengatakan, agar anggota KPU Sumsel bisa memberikan klarifikasi dan penjelasannya terkait laporan dugaan pelanggaran kode etik. Dia juga menyayangkan sikap kelimanya yang tidak menunjukkan kekompakan sehingga terksen menghambat Pemilu.

"Kita melaksanakan tugas yang kita inginkan adalah suasana kondusif. Artinya ada kekompakan dan jangan ada pergolakan-pergolakan. Seharusnya kita anggota KPU lebur dan tidak ada unsur apapun dan dari organisasi atau ormas atau lemabaga dari mana kita berasal disitu. Kita menjadi satu dan tidak
dikendalikan pemerintah dan tidak dikendalikan siapapun, jika dikendalikan dan tidak netral maka mereka melanggar kode etik," kata Hafiz..

Sementara Jimy juga memberikan wejangan untuk menjaga citra bangsa dan KPU. "Anda (KPU Sumsel) harus independen dan tidak boleh berpihak," kata Jimly. Selanjutnya sidang dilanjutkan kelima anggota KPU diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan dengan materi membahas pelanggaran kode etik Misniwati dan Helmi Ibrahim yang menjadi pengurus Matahari Bangsa Kota Palembang.(*)
 



CopyRight © jimly.com 2007 - 2008