Headercontent

Cari Buku

KONTEN
Buku14
Makalah175
Tanya Jawab5078
Kegiatan777
Liputan Media453
Galeri Foto2333


Anda Pengunjung Ke:
4901438
February
SunMonTueWedThuFriSat
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282912345
14-thumbSabtu, 18 Oktober 2008
Produk Hukum: Undang-Undang Pemilu Harus Direvisi

http://www.lampungpost.com/cetak/cetak.php?id=2008101821445023

TANJUNGPINANG (Lampost): Anggota Mahkamah Konstitusi Jimly Assidiqie mengatakan Undang-Undang No. 10/2008 tentang Pemilu harus direvisi untuk mengakomodasi sistem suara terbanyak dan nomor urut.

Jimly mengatakan peserta Pemilu 2009 yang menggunakan sistem suara terbanyak cukup banyak sehingga potensi konflik cukup besar. Karena itu, kata dia, sebaiknya sistem suara terbanyak dilegalkan. "Itu masalah nasional yang harus dicegah," kata Jimly di Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, Sabtu (18-10).

Menurut dia, UU Pemilu harus menambah satu pasal untuk menghindari konflik yang bersumber dari partai yang menggunakan sistem suara terbanyak. "Dua-duanya (sistem nomor urut dan suara terbanyak) sebaiknya diakomodasi," ujarnya.

Jimly mengatakan permasalahannya kemungkinan revisi terbatas terhadap UU Pemilu tidak sempat dilakukan karena DPR tidak memiliki waktu yang cukup. "Kemungkinan revisi terbatas sulit dilakukan karena Pemilu 2009 juga semakin dekat," kata dia.

Jimly mengimbau praktek politik di internal masing-masing peserta Pemilu 2009 tidak menimbulkan permasalahan hukum. Sebaiknya partai politik melaksanakan kebijakan berdasar ketentuan yang berlaku. "Jangan sampai rakyat menjadi korbannya," ujar dia.

Dia mengatakan kemungkinan permasalahan hukum yang berujung di pengadilan disebabkan sengketa penghitungan suara, tidak terkait kepentingan individu per individu. "Hakim di pengadilan negeri maupun MK pasti mengutamakan ketentuan yang dimuat dalam UU Pemilu. Hakim tidak mengenal ketentuan yang dimiliki partai politik," kata dia.

Desk Pemilu

Secara terpisah, Mendagri Mardiyanto menegaskan tidak pernah ngotot untuk membangun Desk Pemilu 2009 seperti yang diberitakan media massa. "Saya tidak ngotot bangun Desk Pemilu, tapi semata untuk menyukseskan Pemilu 2009 dan membantu lembaga penyelenggara pemilu untuk perbandingan data nantinya," kata Mardiyanto di Jambi, Jumat (17-10) malam.

Didampingi Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin, Mendagri menjelaskan data hasil suara yang ditampilkan Desk Pemilu sekadar menyesuaikan nantinya pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden (Pilpres) 2009, bukan untuk gagah-gagahan. "Desk Pemilu bukan bermaksud intervensi pemerintah, melainkan sekadar membantu. Itu perlu kami lakukan untuk semangat menyukseskan pemilu yang jujur dan adil," ujar dia.

Ia menambahkan pemerintah, meski bukan penyelenggara pemilu, berkewajiban memberi contoh yang baik agar persiapan pelaksanaan pemilu yang ditetapkan mulai 4 April 2009 berjalan dengan baik.

Menyinggung adanya orang tidak mau memilih atau golput (golput) pada pemilu nanti adalah melanggar undang-undang pemilu. "Apalagi sampai ada yang mengajak orang untuk tidak nyoblos nyata-nyata merupakan tindakan pelanggaran hukum. Kalau tidak mau nyoblos, ya kalau tidak mau nyoblos, sebaiknya diam-diam aja, jangan mengajak orang lain," ujarnya. n U-1

=====
 

Pks14-thumbSabtu, 18 Oktober 2008
MK Sarankan Mendagri Fasilitasi Sengketa Berhala

http://www.kompas.com/read/xml/2008/10/18/16403654/mk.sarankan.mendagri.fasilitasi.sengketa.berhala


TANJUNGPINANG, SABTU - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK)  Jimly Asshiddiqie menyarankan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Mardiyanto memfasilitasi penyelesaian sengketa Pulau Berhala antara Provinsi Kepri dengan Provinsi Jambi. "Sebaiknya sengketa kepemilikan Pulau Berhala diselesaikan secara internal," kata Jimly menjawab pertanyaan Sarapuddin Aluan, anggota DPRD Kepri dalam dialog yang berlangsung di aula Kantor Provinsi Kepri, Sabtu (18/10).

Sementara jika sengketa kepemilikan pulau atau desa itu terjadi di dalam satu wilayah, maka gubernur harus menyelesaikannya. "MK tidak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan masalah kepemilikan Pulau Berhala, kecuali perancangan, pembahasan  atau pun isi undang-undang tersebut melanggar konstitusi," kata Jimly.

Jimly mengaku pernah mendengar permasalahan Pulau Berhala dari Gubernur Jambi. Gubernur Jambi memberi alasan yang meyakinkan kalau Berhala milik mereka. Pemprov Kepri juga memiliki alasan yang membenarkan Berhala milik Kepri. "Sama-sama meyakinkan. Tapi sebaiknya diselesaikan dengan arif dan tidak berlarut-larut," imbau Jimly yang akan melepaskan jabatannya sebagai anggota hakim konstitusi pada November 2008.

Sengketa Pulau Berhala telah berlangsung sekitar 28 tahun silam atau sebelum Provinsi Kepri dimekarkan dari Provinsi Riau. Namun hingga sekarang belum tuntas karena kedua wilayah memiliki argumen tersendiri mengklaim pulau yang memiliki luas sekitar 200 ha.

Pulau Berhala yang berjarak sekitar 12 mil dari pantai Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim) Provinsi Jambi sekarang dalam status quo atau diambil alih pemerintah pusat sampai ada penyelesaian atau status jelas kepemilikan pulau tersebut milik Jambi atau Kepri. Sementara puluhan penduduk di Pulau Berhala memiliki dua kartu tanda penduduk (KTP) yaitu KTP Kabupaten Lingga, Provinsi Kepri dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi.

 

Abcradio-thumbJum'at, 17 Oktober 2008
Mantan ketua MK pertanyakan keadilan eksekusi Amrozi dkk

http://www.radioaustralia.net.au/indonesian/news/stories/200810/s2395088.htm


Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Indonesia, Jimly Asshiddiqie, mempertanyakan keadilan eksekusi para pelaku bom Bali atas vonis yang sudah dinyatakan tidak konstitusional.

Dalam wawancara dengan ABC, Asshiddiqie mengatakan keputusan Mahkamah Konstitusi tadi pada hakekatnya mengubah hukum di Indonesia.

Di tahun 2004, MK menetapkan, mempidana para pelaku bom Bali berdasarkan undang-undang anti-terorisme yang mulai berlaku setelah serangan dilakukan tidaklah konstitusional.

Akan tetapi ternyata keputusan itu tidak mempengaruhi hukuman yang telah dijatuhkan, seperti hukuman mati yang dijatuhkan di tahun 2003 atas diri Amrozi, Mukhlas dan Imam Samudra.

Menurut Asshiddiqie, menurut KUHP, setiap perubahan dalam undang-undang yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana, seyogyanya tidak memberatkan para tertuduh.

Katanya, itu tidak adil, dan ditambahkannya bahwa keputusan seperti itu tergantung pada para hakim bersangkutan.

Jaksa Agung RI dalam waktu dekat ini akan mengumumkan waktu pelaksanaan hukuman mati Amrozi dan kawan-kawan.

Efendi3-thumbJum'at, 17 Oktober 2008
Efendi Ghazali : Maaf Fadjroel, Saya Tidak Pilih Capres Independen

http://tv.kompas.com/content/view/6738/2/

Kecilnya peluang calon presiden independen untuk memenangkan pemilihan presiden 2009 mendatang, membuat pakar komunikasi Effendi Ghozali enggan memilih Fadjroel Rahman. Pernyataan tersebut disampaikan Effendi Ghazali saat memberikan keterangan di sidang uji materiil undang-undang Pilpres di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Rabu.

Namun Effendi Ghozali mengaku akan mempertimbangkan pilihannya tersebut jika salah satu hakim konstitusi, Jimly Assidiqie maju sebagai capres Independen. Meskipun enggan memilih calon presiden dari jalur independen, Effendi Ghazali mengaku tetap mendukung diperbolehkannya capres Independen. Menurut Effendi Ghazali, pembatasan pengajuan kandidat calon presiden akan menyebabkan kerugian potensial

Sebanyak 7 orang ahli dihadirkan dalam sidang pengujian UU pilpres yang diajukan oleh Fadjeroel Rahman. Ahli yang dihadirkan antara lain Effendi Ghazali, Yudi latief serta Saiful Mujani. Dalam keterangannya sebagian besar ahli mendukung adanya calon presiden dari jalur perseorangan atau independen. Kompas Tv.Com melaporkan.

Reporter/Kamerawan/Penulis: Mahfud/ Vo: Maya, Yosie/ Editor:Endy

Saiful-thumbJum'at, 17 Oktober 2008
Survei LSI:Mayoritas Rakyat Ingin Capres Independen

Shohib Masykur - detikNews


Jakarta - Baik UU maupun RUU Pilpres tidak memberi peluang munculnya capres dan cawapres independen. Namun, hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan mayoritas rakyat Indonesia menginginkan capres independen.

"Dari survei yang kita lakukan terungkap mayoritas rakyat menghendaki adanya capres independen," kata Direktur LSI Saiful Mujani dalam persidangan di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (14/10/2008).

Survei dilakukan dengan jumlah sample 1.300 orang pada tahun 2007 dan tahun 2008. Hasilnya,  penduduk Indonesia menghendaki adanya calon independen (65%), dan yang tidak menghendaki (22%). Dengan kemungkinan error 3 persen maka naik turun dari prosentase itu adalah 62 dan 68 persen.

Menurut Saiful, tingkat kepercayaan survei itu adalah 95 persen. Artinya, setiap melakukan 20 kali survei maka peluang salah hanya satu kali.

Selain itu, kata Saiful, mayoritas rakyat menganggap ditutupnya peluang capres independen telah mengurangi hak warga negara (57%), Sedangkan yang mengatakan tidak (28%).

Menurut dia, masyarakat yang setuju dengan adanya capres independen cenderung merupakan orang-orang yang tidak puas dengan bekerjanya demokrasi di Indonesia.

"Ada kecenderungan mereka yang mendukung capres independen adalah warga yang tidak puas dengan demokrasi di Indonesia," ujarnya.

Survei juga menunjukkan tingkat kepuasan dan kepercayaan rakyat terhadap parpol paling rendah dibanding terhadap lembaga-lembaga yang lain.

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap parpol hanya 50 persen. Bandingkan dengan tingkat kepercayaan rakyat terhadap media massa yang mencapai 70 persen lebih.(sho/aan)

Sumber www.detiknews.com (15/10/08)

 



CopyRight © jimly.com 2007 - 2008