Headercontent

Cari Buku

KONTEN
Buku15
Makalah178
Tanya Jawab5170
Kegiatan797
Liputan Media453
Galeri Foto2335


Anda Pengunjung Ke:
5210169
May
SunMonTueWedThuFriSat
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
180px-muenchen-verfassungsgerichtshof1-bubo-thumbKamis, 20 Nopember 2008
Jimly Kunjungi Mahkamah Konstitusi Negara Bagian Bayern

Jimly.com – München (Jerman), Dalam rangka membina kerjasama sekaligus untuk lebih memahami fungsi dan peran Mahkamah Konstitusi di Jerman, Hakim Konstitusi Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. mengunjungi Mahkamah Konstitusi Negara Bagian Bayern (Bayerischer Verfassungsgerichtshof) yang terletak di ibukota Bayern (Bavaria), München, Selasa (11/11). 

 

Disambut oleh Dagmar Ruderisch, Hakim sekaligus Sekretaris Jenderal MK Bavaria, Jimly Asshiddiqie beserta delegasi menerima penjelasan mengenai hubungan, status, dan fungsi dari MK Bavaria yang berdiri lebih dahulu pada tahun 1947 sebelum terbentuknya Mahkamah Konstitusi Federal Jerman (Bundesverfassungsgericht). Berdasarkan konstitusi negara bagiannya, MK Bavaria mempunyai yuridiksi hanya sebatas wilayah negara bagian Bavaria saja, atau satu dari 16 negara bagian (Länder) dari Republik Federal Jerman. Oleh karenanya, MK Bavaria dan MK Federal Jerman dikatakan berdiri berdampingan satu sama lain, walaupun mempunyai yuridiksi yang berbeda dan independen. 

 

“Mahkamah Konstitusi Bavaria berkedudukan sebagai lembaga negara tinggi yang sederajat dengan Perdana Menteri Bavaria (Ministerpräsident) dan Parlemen Bavaria (Landtag). Menurut Pasal 60 Konstitusi Bavaria, MK Bavaria merupakan pengadilan tertinggi dalam menangani permasalah konstitusional di wilayah Bavaria,” ujar Ruderisch. 

 

Secara umum, MK Bavaria memang dikenal mempunyai peran penting dalam mekanisme sistem checks and balances dalam menciptakan negara yang demokratis dengan karakter pemisahan kekuasaan negara. Sesuai dengan fungsinya, MK Bavaria melakukan kontrol terhadap lembaga negara bagian lainnya, yaitu untuk: (1) kekuasaan legislatif, terhadap UU dan tindakan parlemen lainnya; (2) kekuasaan eksekutif, terhadap tindakan administrasi; (3) kekuasaan yudisial, terhadap putusan pengadilan. 

 

Menurut keterangan Ruderisch yang saat itu didampingi oleh “Referent”, MK Bavaria juga bertugas untuk melindungi ketentuan yang terdapat pada Konstitusi Bavaria, termasuk di dalamnya mengamankan hak dan kebebasan warga negaranya. Lebih lanjut Ruderisch menjelaskan bahwa MK Bavaria bukanlah lembaga politik, sebab mereka hanya membuat putusan berdasarkan yuridiksi yang dimilikinya, bukan berdasarkan pertimbangan politik.  

 

“Namun demikian, tentu saja kita harus memahami bahwa putusan yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi dapat saja mempunyai implikasi politik”, jelas Dagmar Ruderisch menanggapi pertanyaan yang diajukan kepadanya. 

 

Sebelum mengakhiri pertemuan tersebut, rencana Jimly untuk mengirim staf MK dari Indonesia untuk melakukan program magang (internship programme) di MK Bavaria disambut dengan tangan terbuka oleh Pimpinan MK Bavaria. Namun sayangnya, baik hakim maupun staf MK Bavaria, hampir seluruhnya hanya dapat berbahasa Jerman. Sehingga, apabila ingin memaksimalkan program kerjasama tersebut, staf yang dikirim harus terlebih dahulu menguasai dasar bahasa Jerman sebagai keahlian pendukung minimal, agar nantinya memperoleh hasil terbaik selama melakukan internship di MK Bavaria. (pmf)

Bross-thumbKamis, 20 Nopember 2008
UII Anugerahkan Doktor HC Pertama pada Hakim Konstitusi Jerman

Sumber: http://www.uii.ac.id/index.php/UIINews/UII-Anugerahkan-Doktor-HC-Pertama-pada-Hakim-Konstitusi-Jerman.html

 

Kamis, 20 November 2008 mendatang, Universitas Islam Indonesia (UII) akan menganugerahkan Gelar Doktor Honoris Causa (Dr. H.C.) pada Prof. Dr. Siegfried Bross, Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Federal Jerman.  Penganugerahan akan dilakukan dalam Sidang Terbuka Senat Universitas yang akan dipimpin langsung oleh Rektor di Gedung Auditorium Abdul Kahar Muzakkir.

 

Penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa ini merupakan yang pertama kali dilakukan UII sepanjang sejarah pendirian sejak 8 Juli 1945. Sebelumnya telah banyak tokoh yang diusulkan, namun belum satupun yang diterima dan disetujui Senat untuk mendapat anugerah gelar Doktor Honoris Causa, baru Prof. Bross yang kemudian disetujui Senat untuk mendapatkan anugerah ini. Sebagai Promovendus, Prof. Bross, dinilai layak mendapat anugerah ini antara lain karena kontribusi keilmuan yang dikembangkannya teutama dalam bidang ilmu Hukum Administrasi Negara dan Hukum Konstitusi, yang ditulis dan terus dikembangkannya secara konsisten sejak dekade 1970-an sampai 2000-an, baik di Jerman maupun di Indonesia.

 

Perannya sebagai hakim mahkamah konstitusi Republik Federal Jerman juga telah memberi sumbangan pemikiran yang konstruktif bagi eksistensi dan perkembangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

 

Selama karir profesionalnya baik sebagai hakim maupun akademisi, Prof. Bross telah menunjukkan prestasi dan capaian akademik yang membanggakan. Sejak September 1998, ia menjadi hakim pada Mahakamah Konstitusi Republik Federal Jerman (Senat Kedua) dan terus menjalani karir profesional di bidang hukum. Sebelumnya ia menjadi hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara (Verwaltungsgericht) di kota Munich antara 1973-1975, kemudian menjadi staf Bidang Hukum pada Sekretariat Negara Bagian Bavaria tahun 1980, kemudian menjadi hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bagian Bavaria antara 1981-1986, hingga akhirnya menjadi hakim pada Mahkamah Agung Federal Jerman (Bundesgerichtshof) antara 1986-1998.

 

Karir akademiknya juga menunjukkan capaian yang luar biasa.  Prof. Bross mengajar pada Sekolah Tinggi Ilmu Adminsitrasi Speyer antara tahun 1977-1984, mengajarkan mata kuliah Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara pada Fakultas Hukum Universitas Ludwig-Maximilian Munich mulai 1980-1986, hingga akhirnya menjadi profesor luar biasa pada Universitas Albert-Ludwig Freiburg sejak 2002 lalu.

 

Dalam penganugerahan gelar Doctor Honoris Causa ini, Promotor  dan Ko-promotor dari promovendus masing-masing adalah Prof. Dr. Jimly Ashidiqie dan Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, yang merupakan dosen dan guru besar Fakultas Hukum UII dan juga berkiprah dalam Mahkamah Konstitusi RI. Selain Prof. Jimly dan Prof. Mahfudz, Dr. H. Harjono, SH., MCL., juga terlibat dalam pengusulan gelar Doktor Honoris Causa ini . Usulan tersebut kemudian disetujui oleh Rapat Senat Fakultas Hukum, Rapat Senat UII dan ditindaklanjuti oleh Rektor UII dengan mengeluarkan SK Rektor No. 470/SK-Rek/DOSDM/IX/2008 tentang pembentukan panitia khusus pengkajian penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa.

 

Penganugerahan Doktor Honoris Causa untuk Prof. Bross selaku hakim mahkamah konstitusi Republik Federal Jerman, juga membuktikan hubungan baik antara UII terutama Fakultas Hukum dan Mahkamah Konstitusi Republik Federal Jerman. Penganugerahan gelar ini diharapkan dapat lebih membuka jalan bagi kerjasama yang lebih luas, sehingga dapat bermanfaat bagi perkembangan UII di masa depan. Bagi UII, penganugerahan gelar ini juga menandakan bahwa UII merupakan lembaga pendidikan inklusif yang secara jujur dan kritis mampu mengapresiasi capaian akademik dan kontribusinya bagi keilmuan dan kemanusiaan, tanpa memandang latar belakang agama, bangsa, maupun budaya.
 

Mk2-thumbRabu, 19 Nopember 2008
Live Sidang MK Contoh Akuntabilitas

http://www.pontianakpost.com/index.php?mib=berita.detail&id=9542#

Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan contoh amat baik untuk menegakkan transparansi serta akuntabilitas sidang pengadilan. Yakni, MK melaksanakan sidang gugatan atau uji materiil (judicial review) dengan menyiarkan langsung melalui jaringan televisi. Kemarin, sidang MK terkait gugatan pasangan calon gubernur-calon wakil gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa-Mudjiono, terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur tentang dugaan penyelenggaraan pemilihan gubernur (pilgub) yang tidak prosedural dan dugaan tidak jujur juga disiarkan langsung melalui JTV. Sebelumnya, ada pula sejumlah sidang lain MK yang juga dilakukan dengan live. Bahkan, itu juga dilakukan sejak MK dipimpin ketua lama, Jimly Asshiddiqie.

Demi hukum dan penegakan keadilan, sebagian besar sidang pengadilan dibuka ketua majelis hakim dengan kalimat ''terbuka untuk umum''. Kalimat ''terbuka untuk umum'' dipahami bahwa sidang pengadilan itu bersifat terbuka. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Dengan menyaksikan sendiri sidang pengadilan yang terbuka untuk umum, masyarakat bisa menilai apakah hakim yang mengadili perkara telah memimpin sidang atau membuat vonis yang jujur, sportif, independen, dan fair untuk menegakkan keadilan. Dengan kata lain dapatlah dipahami, sidang yang terbuka untuk umum merupakan transparansi dan akuntabilitas lembaga peradilan serta para hakimnya terhadap masyarakat. Bahwa sidang dan vonis para hakim yang diyakini sudah adil itu dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dengan transparan dan bisa diuji kebenarannya.

Kini, ketika arus informasi sangat kuat memengaruhi setiap orang, ketika melalui teknologi siaran langsung (live) jaringan televisi masyarakat bisa menyaksikan berbagai kejadian tepat saat kejadian berlangsung, sidang pengadilan yang terbuka untuk umum tidak cukup diucapkan ketua majelis hakim dengan kalimat ''sidang terbuka untuk umum'' saat membuka sidang pengadilan. Mengapa? Sebab, pada kenyataannya, warga yang menyaksikan sidang yang sudah terbuka untuk umum tetaplah dalam jumlah yang terbatas. Baik terbatas karena ruang sidang yang kapasitasnya memang terbatas untuk menampung pengunjung dalam jumlah besar maupun karena memang tidak semua orang bisa hadir dalam ruang sidang pengadilan.

Dengan begitu, perlu ada terobosan. Ada gerak yang lebih maju dengan membuat inisiatif baru berupa memperluas jangkauan serta keterlibatan banyak orang untuk menyaksikan sidang yang terbuka untuk umum itu. Terobosan untuk memperluas jangkauan sidang yang terbuka untuk umum itulah yang diwujudkan MK. Yakni, menyiarkan langsung -melalui jaringan TV- sidang gugatan yang diajukan orang atau pihak yang merasa dirugikan oleh UU tertentu maupun oleh pelaksanaan UU tertentu.

Untuk itu, ke depan bukan hanya MK. Sidang MA pun harus meniru MK. Menyiarkan langsung sidang kasasi atau peninjauan kembali (PK). Dalam hal ini, yang terutama adalah sidang perkara-perkara besar yang mendapatkan perhatian serius dari masyarakat. **

Jatim-thumbSenin, 17 Nopember 2008
MK Sidangkan Sengketa Pilkada Jatim

http://www.kompas.com/read/xml/2008/11/17/11214257/mk.sidangkan.sengketa.pilkada.jatim
 

JAKARTA, SENIN — Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pendahuluan sengketa Pilkada Jawa Timur yang dimohonkan pasangan Khofifah Indar Parawansa-Mujiono (Kaji), Senin (17/11). Sidang dipimpin oleh hakim konstitusi, Maruarar Siahaan, dengan hakim anggota Arsyad Sanusi dan Muhammad Alim.

Pasangan Kaji yang diwakili oleh Tim Pembela Demokrasi dan Keadilan Rakyat Jawa Timur lewat salah satu pengacaranya, M Asrun, menyampaikan permohonan keberatan terhadap KPU Jawa Timur sehubungan dengan diterbitkannya keputusan KPU Jatim Nomor 30 Tahun 2008 tanggal 11 November 2008 tentang Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilkada Jatim putaran kedua.

Sementara itu, pihak KPU Jatim diwakili oleh tim kuasa hukumnya. Demikian pula pihak terkait, dalam hal ini pasangan pemenang Pilkada Jatim, Soekarwo-Saifullah Yusuf (Karsa), yang mengikuti jalannya persidangan, diwakili oleh kuasa hukumnya, Defrizal Jamari. Selain itu, pihak Karsa, melalui kuasa hukumnya, Todung Mulya Lubis, kabarnya juga akan menggelar konferensi pers seusai persidangan.

Menurut hakim Maruarar Siahaan, sidang pendahuluan masih melihat kelayakan permohonan. Hingga berita ini diturunkan, pihak Kaji masih membacakan berkas permohonan yang diajukannya, di antaranya bukti-bukti kecurangan yang ditemukan pihaknya.


Inggried Dwi Wedhaswary

Edit_2-thumbSabtu, 08 Nopember 2008
PPI Jerman Diskusi Masalah Kebangsaan bersama Jimly Asshiddiqie

Jimly.com – München (Jerman), Mengawali rangkaian perjalanannya di Jerman, Hakim Konstitusi RI, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., melakukan pertemuan dan diskusi mendalam dengan Perhimpunan Pelajar Indonesia di Jerman (PPI Jerman), Sabtu (8/11).Hadir secara langsung pada diskusi tersebut, Ketua Umum PPI Jerman, Sdr. Fahmi Rizanul Amrullah, Mahasiswa FH Eslingen, bersama dengan para mahasiswa dari kota Stuttgart. Pertemuan yang berlangsung hangat itu mendiskusikan berbagai masalah kebangsaan, mulai dari penegakkan hukum, perekonomian rakyat, hingga peran Mahasiswa Indonesia di luar negeri.

 

Mahasiswa dan Alumnus Indonesia di Jerman sejak lama memang menjadi salah satu tulang punggung pembangunan Indonesia, khususnya di bidang teknologi dan kedokteran. Sederet alumnus ternama dari Jerman telah turut menghiasi wajah pembangunan Indonesia, untuk menyebut salah satunya yaitu Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie, mantan Wakil Presiden RI yang kemudian diangkat menjadi Presiden RI ketiga menyusul mundurnya mantan Presiden Soeharto.

 

Diskusi yang diadakan selama kurang lebih empat jam itu menjadi ajang pemanasan dari kegiatan Sarasehan Hari Pahlawan yang rencananya akan diadakan di Berlin pada 10 November mendatang. Kegiatan Sarasehan itu sendiri diselenggarakan atas kerjasama antara KBRI Berlin, PPI Jerman, dan Panitia Simposium Internasional dengan menghadirkan Jimly Asshiddiqie sebagai pembicara utama (main speaker).

 

Sebelum menutup diskusi Jimly sempat menyampaikan berbagai masukan dan sarannya bagi para mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di Jerman. “Kalian yang kini menjadi Mahasiswa di luar negeri juga berstatus sebagai Duta Indonesia. Oleh karena itu, kalian harus pula turut mengharumkan nama besar Indonesia, misalnya melalui penguatan jaringan bisnis Indonesia ataupun promosi nilai-nilai kebudayaan”, ujar Jimly, mantan asisten B.J. Habibie semasa menjadi Wakil Presiden RI. (pmf)



CopyRight © jimly.com 2007 - 2008