Headercontent

Cari Buku

KONTEN
Buku5
Makalah169
Tanya Jawab5191
Kegiatan808
Liputan Media452
Galeri Foto2335


Anda Pengunjung Ke:
5366794
June
SunMonTueWedThuFriSat
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
Jatim2-thumbRabu, 26 Nopember 2008
Pemilukada Jatim, Sebut Nama MK & Mahfud MD Dalam Bukti Rekaman

Sumber : http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/berita.php?newscode=2014 

Nama institusi Mahkamah Konstitusi (MK) dan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Moh Mahfud MD, disebut dalam dialog yang isinya mengumbar kecurangan dalam pemilu kepala daerah (pemilukada) Jawa Timur (Jatim) di wilayah Madura.

Perbincangan itu terjadi melalui hubungan telepon yang direkam yang dijadikan alat bukti yaitu antara saksi pasangan calon Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan Mudjiono (Kaji), Edy Sucipto, dengan Kepala Desa Pesanggrahan, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan, Moh Nizar Zahro, yang diperdengarkan di persidangan MK, Selasa (25/11).

Kepada Nizar, Edy mempertanyakan indikasi kecurangan yang terjadi di desa Baepajung di mana surat suara sudah dicoblos sebelum saat pencoblosan. “Ya, itu sudah dikondisikan dulu mas,” jawab Nizar.

Edy juga menanyakan adanya perolehan suara nol untuk Kaji di desa Lo Pajung. “Kok saking kompaknya dikomando ya sampe ada…yang dapat nol itu critanya gimana?” tanyanya. Nizar menjawab, hal seperti itu sudah biasa sejak zaman Presiden Soeharto. “…saya yakin kalau mau diulang kembali, khususe Baepajung, misalkan mau diangkat ke MK, diulang kembali hasilnya sama mas. Hasilnya saya yakin seperti itu. Percaya kalau saya. Mau dari Mabes turun, mau dari Jawa Timur turun, mau Jin, mau Malaikat selain Allah, yang turun hasilnya sama mas, kaya gitu.” ungkap Nizar.

Di tengah perbincangan, Edy juga menanyakan apa pendapat Nizar ketika persoalan ini dibawa ke MK. Nizar menjawab, “Gini lo mas Edy ya, prediksi politik saya, MK itu kan Mahfud MD. Mahfud MD itu asal orang Sampang, Pak. Dia sangat dekat sekali dengan boss saya, Bapak Fuad Amin. Sungguh sangat ironis sekali kalau Pak Mahfud MD ini membatalkan kemenangan Karsa, saya yakin dengan feeling politik saya Bos saya, Ki Fuad ini sudah jitu feeling politiknya. Saya yakin tetap dimenangkan Karsa. Kalaupun diulang itu hanya TPS-TPS yang tidak mempengaruhi.”

Terhadap bukti suara ini, pihak Termohon, KPU Jatim, keberatan karena tidak jelas menerangkan tentang berapa jumlah suara pasangan Kaji yang hilang. “Tidak ada satupun angka (di perbincangan) yang membuktikan Pemohon kehilangan suara,” tegas Fahmi Bachmid, Kuasa Hukum Termohon.

Sementara itu, Pihak Terkait, melalui Kuasa Hukumnya, Todung Mulya Lubis, menyatakan bahwa para pihak yang hadir di persidangan ini bukanlah ahli telematika. Untuk itu, pihaknya meminta ada pembuktian telematik atas rekaman tersebut. “Kami siap melakukan uji validitas dengan mendatangkan ahli telematika,” jawab Andi Asrun, Kuasa Hukum Pemohon, sekaligus siap mendatangkan kembali Saksi, Edy Sucipto.

Terhadap keinginan mendatangkan ahli telematika, Ketua Panel Hakim, Maruarar Siahaan, mengatakan pihaknya akan membicarakan kemungkinan ini di forum Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi. Namun, sebelum menutup persidangan, Maruarar menjadwalkan sidang putusan sengketa pemilukada akan dibacakan Selasa (2/12) pukul 16.00 WIB. “Jika RPH menyepakati sidang untuk mendengarkan keterangan ahli telematika, maka kami akan memanggil para pihak untuk sidang lagi sebelum sidang putusan digelar,” pungkas Maruarar.

Usai persidangan, dalam jumpa pers, Ketua MK mengatakan bahwa dia – melalui kesepakatan RPH – memerintahkan supaya rekaman tersebut diperdengarkan di sidang. “Jadi itu atas permintaan pleno (RPH) dan saya minta agar (rekaman) itu di-stel agar terbuka sehingga, sebagai alat bukti, kalau muncul di pertimbangan hakim, itu memang sudah (pernah) muncul di sidang,” jelas Mahfud.

 Sejauh menyebut namanya, Mahfud mengaku tidak terpengaruh sebab rekaman itu menyatakan bahwa akan ada orang yang menghubungi Mahfud. “Tapi tidak ada yang mengatakan saya berhubungan dengan seseorang,” lanjutnya.

Mahfud mengatakan, Fuad Amin adalah kenalan sekaligus teman baiknya. “Saya kalau ke Madura, kalau mampir ke rumahnya, disuguhi makan. Gitu aja,” kata Guru Besar Politik Hukum ini.

Mahfud juga menegaskan bahwa dia menutup komunikasi dengan siapapun yang terkait perkara di MK. “Terhadap siapapun saya tutup. Tamu pun saya tolak jika punya kaitan dengan perkara ini.” Tegasnya.

Komitmen Para Calon Gubernur
Sebelumnya, dalam persidangan kedua, Rabu (19/11), para kandidat Gubernur Jatim yang berperkara telah berkomitmen untuk mematuhi putusan MK demi tegaknya demokrasi. Khofifah Indar Parawansa, berharap proses pemilukada Jatim akan diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia khususnya warga Jatim.

Proses demokrasi ini, ujar Khofifah, adalah jalan untuk mendapatkan suksesi kepemimpinan yang jujur, adil, dan bersih. “Oleh karena itu, ketika kami bersama tim mengajukan persoalan ini ke MK, kami berharap bahwa dari berbagai bukti fakta lapangan yang kami dapatkan, kami akan mendapatkan keadilan di MK dan kita akan mendapatkan proses demokrasi ke depan yang bersih, jujur, dan adil.” kata Khofifah.

Pihak Terkait Prinsipal, Soekarwo, mengatakan bahwa demokrasi dibangun berdasarkan peraturan perundang-undangan dan semua orang harus tunduk dengan peraturan yang ada. Demokrasi, lanjut Soekarwo, harus berbanding lurus dengan kepatuhan hukum. “Kepada seluruh masyarakat Jawa Timur, mari kita ikuti keputusan MK ini. Keputusan apapun yang diambil MK adalah keputusan final yang harus kita turut, dan kita harus legowo terhadap keputusan yang diambil MK,” pesan Soekarwo.

Turut berbicara, Ketua KPU Jatim, Wahyudi Purnomo, menyatakan bahwa persidangan ini sangat penting dan strategis untuk membuktikan kepada masyarakat bahwa KPU Jatim telah bekerja sesuai prosedur, sesuai dengan prinsip-prinsip umumnya bahwa, “KPU adalah lembaga yang netral, yang professional, yang tetap, dan mandiri.” tegas Wahyudi. (Wiwik Budi Wasito)

 

Ja-thumbSelasa, 25 Nopember 2008
Dewan Didesak Segera Mencari Pengganti Jimly

http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2008/11/24/brk,20081124-147792,id.html

TEMPO Interaktif, Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) desak anggota DPR segera tentukan calon pengganti Hakim Konstitusi, Jimly Assidiqqie yang segera mengakhiri masa jabatannya pada November 2008 nanti. Hal ini dilakukan terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) yang bertambah dalam menyelesaikan sengketa pilkada.

 

"Dengan sembilan orang hakim saja, MK dikhawatirkan kewalahan dalam menyelesaikan sengketa pilkada, akibatnya akan ada pengunduran waktu, apalagi bila komposisinya menjadi delapan hakim," ujar Divisi Konstitusi KRHN, Wahyudi Djafar di kantor KRHN, Senin siang (24/11).

Kekosongan posisi hakim konstitusi harus segera diisi. Sebab, sesuai ketentuan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi (KMK) Nomor 15 Tahun 2008 bahwa sengketa pilkada harus diadili paling lambat 14 hari setelah perkara tersebut didaftarkan.

Selain itu, meskipun mekanisme pengisian jabatan hakim konstitusi menjadi kewenangan penuh DPR, KRHN berharap, prosedur pemilihan tetap melalui mekanisme seleksi ulang. "Sebelumnya beberapa fraksi di DPR sempat terpecah pendapatnya, ada yang menginginkan proses seleksi ulang dan ada yang ingin pendaftaran yang dulu," ujar Firmansya Arifin menambahkan.

Dalam seleksi di Komisi III lalu, calon hakim MK yang memperoleh suara terbanyak adalah Harjono dengan perolehan 15 suara, Dedi Ismatullah 9 suara, Taufikurrahman Syahuri 3 suara, Chairul Amin, Samsul Wahidin dan Yusuf Fanre masing-masing 2 suara, Budiman Sinaga, Lafat Akbar, Ronny Bako dan Munir Fuadi 1 suara.

Sebelumnya, saat Jimly menyatakan mundur dari posisi hakim MK, dua orang pernah mengajukan diri mendaftar kekosongan posisi tersebut yaitu, Dedi Ismatullah dan Haryono. Namun, DPR mengabaikan pendaftaran tersebut dan memilih Aqil Mochtar. Menurut Wahyudi, pengabaian itu dilakukan agar tidak terjebak mekanisme "Urut Kacang".

"Itu bagus, karena urut kacang itu tidak mencerminkan prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai yang diatur dalam Undang-Undang MK, tapi setelah pengabaian itu mereka mencalonkan kembali Harjono. Ada apa ini?" ujar Wahyudi Djafar.

Cheta Nilawaty

 

Donggala-thumbSelasa, 25 Nopember 2008
Putusan Pemilukada Donggala, MK Tolak Permohonan

 

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan permohonan Kasman Lassa, pasangan nomor urut 6 Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2008 ditolak untuk seluruhnya. Hal tersebut disampaikan MK dalam sidang pengucapan putusan perkara 28/PHPU.D-VI/2008 yang dipimpin Ketua MK, Moh. Mahfud MD, Senin, (24/11) di Ruang Sidang MK.

Kasman Lassa beranggapan, ada kesalahan KPU Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah yang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 278/168/KPU-KWK/2008 bertanggal 28 Oktober 2008 tentang Penetapan Pemenang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2009-2014. Kesalahan itu karena penyertaan pemilih dari Kabupaten Sigi, yang merupakan Pemekaran Kabupaten Donggala berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah yang telah disahkan pada tanggal 21 Juli 2008. Untuk memperkuat argumennya, Kasman kemudian meminta Prof. Dr. Harun Alrasid menyampaikan keterangan dalam persidangan.

Prof. Dr. Harun Alrasid dalam persidangan berpendapat, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah, dengan sendirinya menyebabkan penduduk di wilayah Kabupaten Sigi tersebut tidak  diikutsertakan lagi pada Pemilukada Kabupaten Donggala.

MK, dalam Pertimbangan Hukum putusan yang dibacakan bergantian oleh para hakim konstitusi, menyatakan, ketentuan Peralihan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tidak memuat pengaturan yang menyatakan penduduk wilayah Kabupaten Sigi tidak lagi diberikan hak pilih dalam Pemilukada Kabupaten Donggala.

Terkait dengan pendapat ahli Prof. Dr. Harun Alrasid, MK menyatakan, tidak dapat menyetujui pendapat ahli Prof. Dr. Harun Alrasid. ”Karena undang-undang a quo masih memerlukan peraturan pelaksanaan untuk dapat berlaku secara efektif,” ucap Hakim Konstitusi Achmad Sodiki.

Menjawab dalil Pemohon yang menyatakan, seandainya KPU tidak menghitung dan mengikutsertakan pemilih dari Kabupaten Sigi (15 kecamatan), maka hasil perolehan suara sah hanya terdapat 133.791 suara, menurut MK, seandainya pun benar—quod non—penduduk yang tinggal di kabupaten pemekaran tidak diikutsertakan dalam Pemilukada Kabupaten Donggala dan dihitung  perolehan suara Pemohon di Kabupaten Donggala di luar suara pemilih dari Kabupaten pemekaran, ternyata perolehan suara versi Pemohon yang menempatkan dirinya sendiri di peringkat kedua, sama sekali tidak didukung oleh alat bukti yang diperlukan untuk itu. Padahal pembuktian tersebut merupakan beban pembuktian Pemohon.

”Oleh karenanya, tidak terdapat alasan untuk menetapkan perolehan suara versi Pemohon sebagai penghitungan suara yang benar,” tegas Sodiki. (Luthfi Widagdo Eddyono)

 

Ja-thumbSenin, 24 Nopember 2008
Jimly Masih Aktif di MK

Sumber : http://mediaindonesia.com/index.php?ar_id=NDYwMTI=


Penulis : Dinny Mutiah

 

JAKARTA--MI: Walau sudah mengajukan surat pengunduran diri pr 6 Oktober 2008, Jimly Ashiddiqie masih bekerja sebagai hakim konstitusi dan bersidang seperti biasa.

 

"Pak Jimly masih sidang dengan saya. Pak Jimly masih aktif sebagai hakim MK," ujar Ketua Mahmakah Konstitusi (MK) Mahfud MD seusai memberikan keterangan pers di Gedung MK, Jakarta, Minggu (23/11).

 

Mengenai perkembangan seleksi hakim konstitusi yang dipersiapkan untuk menggantikan Jimly, Mahfud menyatakan hal tersebut menjadi urusan DPR. (*/OL-06)

File_21-thumbJum'at, 21 Nopember 2008
JA Perkuat Kerjasama antara MK Indonesia dan MK Jerman
Jimly.com – Karlsruhe (Jerman), Sebelum mengakhiri masa tugasnya, Hakim Konstitusi RI, Jimly Asshiddiqie (JA), difasilitasi oleh Hans Seidel Foundation melakukan Courtesy Call ke Mahkamah Konstitusi Federal Jerman untuk memperkuat kerjasama antara MK Indonesia dengan MK Jerman, Rabu (13/11). 

 

Diterima langsung oleh Prof. Dr. Dres. H.c. Hans-Jürgen Papier (Ketua) dan Prof. Dr. h.c. Siegfried Bross (Wakil Ketua Kamar Kedua), JA mengungkapkan rasa terima kasihnya atas hubungan dan dukungan yang diberikan oleh MK Jerman terhadap penguatan institusi MK di Indonesia. 

 

Mengurai kembali sejarah berdirinya MK Indonesia, Mahkamah Konstitusi Federal Jerman (Bundesverfassungsgericht) memang acapkali menjadi rujukan utama studi perbandingan, baik pada saat pembentukannya maupun selama lima tahun berjalannya Mahkamah Konstitusi. Untuk memantapkan kajian perbandingan tersebut, tidak jarang pula dilakukan constitutional justice exchange (pertukaran hakim) antara Indonesia-Jerman agar dapat saling belajar dan menimba pengalaman satu sama lainnya.  

 

Tercatat beberapa di antara hakim konstitusi dan mantan hakim konstitusi Jerman yang pernah melakukan kunjungan ke Indonesia, yaitu Prof. Dr. Ernst Benda (Mantan Ketua), Prof. Dr. Jutta Limbach (Mantan Ketua), Prof. Dr. Dieter C. Umbach, dan Prof. Dr. Siegfried Bross. Sedangkan kedatangan Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie kali ini di MK Jerman menutup deret kunjungan Hakim Konstitusi RI periode pertama lainnya setelah Prof. Dr. Laica Marzuki, Prof. Dr. H.A.S. Natabaya dan I Dewa Gede Palguna, S.H. 

 

“Kedatangan kami di sini, selain untuk mengucapkan rasa terima kasih atas kerjasama yang telah terjalin, juga untuk memperkuat kerjasama lebih lanjut antara MK Indonesia dengan MK Jerman. Kebetulan saya nanti juga akan menjadi promotor bagi Prof. Broos (Hakim Konstitusi Jerman –red) untuk memperoleh penganugerahaan Dr. Honoris Causa dari salah satu universitas di Indonesia”, ujar Jimly yang kemudian dialihbahasakan ke dalam bahasa Jerman atas bantuan dari Dr. Ulrich Klingshrin. 

 

Kesepakatan Bersama

 

Hasil kunjungan Jimly Asshiddiqie ke MK Federal Jerman bukan dengan tangan hampa. Pasalnya, MK Jerman telah bersedia menerima kerjasama apabila MK Indonesia berencana untuk mengirimkan pegawai atau para peneliti Indonesia untuk program magang dan penelitian di MK Jerman.

 

"Kami sangat membuka diri apabila ada orang Indonesia yang direkomendasikan oleh MK Indonesia untuk melakukan program magang atau penelitian selama 1-3 bulan di sini," jelas Prof. Hans-Jürgen Papier. 

 

Selain akan terus dilanjutkannya program kunjungan studi Hakim Konstitusi, termasuk juga untuk memberikan kuliah bagi para mahasiswa di universitas, Prof. Broos bersama dengan Kepala Pusat Perpustakaan MK Federal Jerman juga menawarkan bantuan dalam hal pengembangan perpustakaan. Kesedian untuk pengiriman koleksi buku dan transfer technology alat pendukung perpustakaan digital menjadi butir kerjasama yang turut disepakati.

 

Salah satunya yaitu mengenai kemungkinan pengadopsian mesin arsip digitial yang mampu bekerja untuk menyimpan berita-berita terkait dengan MK dari lembaran buku, koran, dan majalah hanya dalam hitungan detik. Mesin tersebut juga mampu merekam secara otomatis seluruh kata dan terminologi yang tertulis di dalam dokumen yang diinginkan tanpa harus memasukan kata kuncinya (keywords) secara satu-persatu. 

 

Perpustakaan MK Indonesia yang kini mempunyai koleksi lebih dari 5.000 judul dan mulai menggarap sistem digitalisasi perpustakaan (digital library), tentunya akan sangat terbantu dengan pengadaan buku dan alat-alat pendukung sebagaimana yang dimiliki oleh Perpustakaan MK Jerman. Oleh karenanya, JA sangat antusias menyambut tawaran tersebut. 

 

“Bagus sekali! Kita akan segera diskusikan mengenai hal ini, namun tentunya mesin arsip digital ini perlu terlebih dahulu disesuaikan dengan kebutuhan Perpustakaan MK Indonesia, khususnya mengenai perangkat sistem yang harus dialihkan ke dalam bahasa Indonesia”, tandas JA, salah satu perintis dan penggerak perpustakaan hukum di Indonesia.

 

Untuk menindaklanjuti kerjasama tersebut, rencananya akan diadakan pertemuan lanjutan antara Hakim Konstitusi Indonesia dengan Hakim Konstitusi Jerman, Prof. Siegfried Broos, di Jakarta pada akhir bulan November ini. (pmf)



CopyRight © jimly.com 2007 - 2008