Headercontent

Cari Buku

KONTEN
Buku5
Makalah169
Tanya Jawab5195
Kegiatan812
Liputan Media452
Galeri Foto2335


Anda Pengunjung Ke:
5448935
July
SunMonTueWedThuFriSat
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Kuliah_umum_tadulako-thumbKamis, 19 Nopember 2015
Prof Jimly: Saya Bangun MK dari Nol

Palu, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa membangun lembaga Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dari nol. Dari yang tidak memiliki apa-apa menjadi lembaga prestisius. Sementara kemudian ada orang yang meruntuhkan martabat serta kewibawaan lembaga itu, membuatnya marah. “Wajar dong saya marah. Saya juga manusia,” katanya saat menjawab salah seorang penanya dalam sesi tanya jawab di acara kuliah umum di Fakultas Hukum Universitas Tadulako.

Salah seorang peserta menanyakan alasan Prof Jimly diwawancara di media soal kasus yang menjerat salah seorang mantan ketua Mahkamah Konstitusi. Dalam wawancara itu, hukuman yang pantas bagi orang tersebut menurut Jimly adalah hukuman mati. Penanya menilai bahwa pernyataan tersebut sangat emosional.

Kemudian Jimly bercerita, pada saat membangun lembaga MK. Awalnya, dia yang merumuskan ide sekaligus  merancang undang-undang lembaga tersebut.  Dia dikirim ke Austria dan Perancis yang memiliki lembaga MK. “Saya merumuskan dan merancang undang-undang MK,” katanya.  Kemudian sewaktu  MK terbentuk, lembaga ini serba kurangan fasilitas. Waktu itu belum memiliki kantor sekretariat, belum memiliki pegawai, bahkan rumah dinas pun tidak ada. “Dari sembilan hakim, hanya tiga orang yang berdomisili di Jakarta, “katanya. 

Lanjut dia, karena belum ada fasilitas kantor, pihaknya terpaksa menyewa hotel. “Kantor MK pertama di Hotel Santika,” kenang dia. Gaji, sambung dia, belum cair. Selama dua tahun pertama pihaknya tidak menerima gaji. “Gaji bisa cair di tahun kedua. Sedangkan gedung, baru ada di tahun ketiga,” akunya. 

Sementara pada saat dia tidak lagi menjabat, gajinya tinggi-tinggi.  Kemudian lembaga itu dirusak, dia merasa sangat sakit. “Saya cape-cape membangun kemudian dirusak. Wajar dong saya marah,”  tutupnya.

sumber:dkpp.go.id

Aryaduta161015-thumbSenin, 16 Nopember 2015
Prof Jimly: Carilah Kemuliaan Bukan Uang Atau Jabatan
DKPP – Dalam sambutan acara Peningkatan Kapasitas Penerimaan dan Registrasi Pengaduan melalui e-Pengaduan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof Jimly Asshiddiqie berpesan agar staf sekretariat Bawaslu Provinsi bekerja dengan sebaik-baiknya.

 

“Jabatan mencari anda dan rejeki mencari anda, jangan cari jabatan, jangan cari uang tapi carilah kemuliaan di mata publik, di mata sekitar kita, di mata Allah. Dan kemuliaan di mata Allah itu tercermin dalam kemuliaan di mata publik  dan kemuliaan di mata publik itu cermin dari kemuliaan dari orang sekitar kita. Kalau orang di sekitar kita menikmati manfaat kehadiran anda bersama mereka maka anda mulia. Begitu saudara mendapat kemuliaan, rejeki datang, jabatan datang, dapat tiga-tiganya,”  kata pendiri MK RI ini.

 

Menurut Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia ini jika bekerja dengan niat mencari uang mungkin dapat tapi belum tentu mendapatkan kemuliaan.

 

“Kalau niat anda kerja untuk mencari jabatan mungkin dapat itu tidak sulit, teori-teorinya bisa. Cari duit juga teorinya gampang tapi belum tentu dapat kemuliaan, tapi kalau anda berniat mencari kemuliaan tiga-tiganya jabatan, rejeki dan kemuliaan  sekaligus bisa didapatkan,” imbuhnya.

 

Peningkatan kapasitas penerimaan dan registrasi pengaduan melalui e-Pengaduan untuk staf sekretariat Bawaslu Provinsi merupakan bentuk komitmen DKPP dalam meningkatkan kualitas pelayanan terkait dukungan teknis administratif dan untuk mendekatkan pelayanan pengaduan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu bagi masyarakat.

sumber :dkpp.go.id

Audiensi-thumbSenin, 16 Nopember 2015
DKPP Terima Pansus Pilkada dari DPRD Sumatera Barat
DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Senin (16/11), menerima kunjungan audiensi dari Panitia Khusus Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pansus Pilkada) DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar). Mereka diterima di ruang sidang DKPP, Jakarta, oleh Ketua DKPP Prof Jimly Asshiddiqie serta Anggota Saut Hamonangan Sirait dan Kepala Biro Ahmad Khumaidi.

 

Ketua Pansus Marlis menerangkan, tujuan dibentuk Pansus ini tidak lain untuk mengawal penyelenggaraan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur di Sumbar agar lebih demokratis, akuntabel, dan transparan. Pengamatan mereka, saat ini ada masalah dalam penyelenggaraan tersebut. Dua pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur Sumbar, Irwan Prayitno-Nasrul Abit dan Muslim Kasim-Fauzi Bahar, menurut mereka sebenarnya tidak memenuhi syarat administrasi. Akan tetapi tetap diloloskan oleh KPU Sumbar.   

 

“Kedua paslon sama-sama tidak memenuhi syarat administrasi terkait rekening khusus dana kampanyenya,” ungkap Marlis.

 

Sesuai ketentuan Pasal 13 PKPU Nomor 8 Tahun 2015, rekening khusus kampanye harus dibuka dengan atas nama paslon dan spesimen tanda tangan harus dilakukan bersama oleh parpol atau gabungan parpol pengusung paslon. Marlis yang juga ketua DPD Hanura Sumbar, pengusung paslon Muslim Kasim-Fauzi Bahar, mengaku tidak pernah diajak menandatangani rekening tersebut. Begitu pun anggota Pansus yang hadir di DKPP. Mereka dari PAN, PPP, PDI P, Golkar, PBB, Gerindra, PKS, Nasdem, dan Demokrat.

 

“Persoalan rekening dana kampanye ini memang masalah administratif, tapi serius, karena akan menjadi celah untuk mempersoalkan hasil Pilkada di Sumbar. Kami khawatir ini menjadi cedera politik dan bermasalah bagi legitimasi Pilkada Sumbar,” ujar Marlis.

 

Menanggapi pemaparan tersebut, Ketua DKPP Prof Jimly menegaskan, dia secara pribadi tidak dapat mengomentari persoalan ini jika pertanyaannya menyangkut penilaian etis. Masalah ini telah menjadi perkara di DKPP, telah disidang, dan tinggal menunggu putusan. Sesuai jadwal, besok (Selasa, 17/11), putusannya dibacakan.

 

“Lembaga ini kan pengadilan. Tidak terbiasa diskusi. Nanti baca saja di putusan. Penilaian kami terhadap perkara ini akan dimuat secara tertulis di putusan,” tegas Prof Jimly.

 

Prof Jimly menerangkan, persoalan di Sumbar tersebut juga terjadi hampir di seluruh Indonesia. Bukan karena penyelenggaranya saja, tapi regulasi yang menjadi rujukan penyelenggaraan Pilkada masih banyak yang perlu dibenahi. Prof Jimly tidak setuju jika masalah administratif akan menggagalkan Pilkada di Sumbar. Menurutnya, masalah kebijakan dapat menjadi catatan dan harus diperbaiki. Akan tetapi semua harus realistis, Pilkada kurang dari sebulan lagi.    

 

“Ini ada hak rakyat yang lebih penting. Soal kesalahan administratif bisa menjadi pelajaran kita. Kasus semacam ini membuka mata semua orang untuk perbaikan Pilkada ke depan,” tutur Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia tersebut.
482x320_1900-thumbSelasa, 10 Nopember 2015
Prof Jimly: Perguruan Tinggi Harus Menjadi Jembatan Emas bagi Tradisi Modern dan Local Wisdom

 

Makassar, DKPP- Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof Jimly Asshiddiqie, Selasa (10/11), berkunjung ke Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam kunjungan tersebut beliau berkesempatan mengisi ceramah ilmiah di dua perguruan tinggi, yaitu Universitas Hasanuddin (Unhas) dan Universitas Negeri Makassar (UNM).

 

Kepada para civitas akademika di dua kampus itu, Prof Jimly mengingatkan, globalisasi masih menjadi tantangan sampai hari ini. Apalagi, jika tidak disikapi secara kritis. Di dunia keilmuan, misalnya, globalisasi telah mengusung pengetahuan dari luar. Bukan hanya itu, hampir semua institusi di Indonesia juga mengadopsi dari luar. Misalnya kelembagaan seperti presiden, DPR, BPK, dan lainnya, semua tidak ada yang asli dari Indonesia.    


“Ini soal serius, kalau perguruan tinggi tidak tanggap bisa bahaya,” ujar Prof Jimly. Prof Jimly yang juga Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Jakarta, menambahkan, masih jarang ada usaha untuk mengembangkan tradisi sendiri sebagai referensi. Padahal, terangnya, banyak kearifan lokal (local wisdom) yang sudah mengakar dalam kehidupan sehari-hari yang dapat dijadikan contoh. 


Berbicara demokrasi, selalu dihubungkan dengan Yunani kuno. Padahal di Indonesia sendiri banyak tradisi bernegara yang dapat dijadikan rujukan. 


Di Gowa, contohnya, abad 8 dan 9 ada kebiasaan raja-raja kecil memilih raja besar. Ini tradisi modern di mana raja bukan didasarkan pada keturunan, tapi dipilih. Itu sama dengan konsep negara federal yang di Amerika baru ada pada abad 17, jelasnya. 

 

Dengan kondisi itu, Prof Jimly mendorong agar kampus melalui penelitian yang dilakukan dapat menggali kearifan-kearifan lokal yang dinilai relevan untuk membangun peradaban demokrasi modern ala Indonesia. Diakuinya, ada diskrepansi (ketidaksesuaian) antara pengetahuan modern dan tradisi lama karena tidak ada jembatan penghubung.

 

“Di sinilah, peran kampus sangat dibutuhkan sebagai jembatan emas yang akan menghubungkan antara modernitas dan local wisdom,” tuturnya.

 

Sumber : dkpp.go.id

482x320_1899-thumbSelasa, 10 Nopember 2015
Pilkada 2015 Tidak Serumit Pemilu 2014

 

Makassar, DKPP- Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof Jimly Asshiddiqie optimistis dengan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2015 meskipun dilaksanakan secara serentak. Menurutnya, Pilkada 2015 tidak serumit Pemilihan Umum (Pemilu) 2014.

 

“Saya bersama Ketua KPU dan Ketua Bawaslu sudah keliling Indonesia. Saya optimistis Pilkada nanti dapat berjalan baik,” ujar Prof Jimly saat menjadi keynote speaker seminar nasional menyongsong Pilkada serentak 2015 di Universitas Hasanuddin (Unhas), Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (10/11).   Semua memang berharap-harap cemas dengan Pilkada 2015 ini, karena untuk pertama kalinya dilaksanakan secara serentak. Meskipun tidak serumit Pemilu 2015, terang Prof Jimly, terutama penyelenggara Pemilu harus tetap hati-hati. 

 

“Tapi jangan kelewatan juga hati-hatinya. Memang akan ada saja masalah dari 269 Pilkada nanti,” tutur Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia Jakarta tersebut.

 

Selain Prof Jimly, hadir juga Ketua KPU Husni Kamil Manik menjadi narasumber dan Ketua Bawaslu      Prof Muhammad sebagai moderator diskusi. Husni berharap penyelenggaraan Pilkada ini akan mencapai prestasi baru setelah prestasi Pemilu 2014.

 

“Pemilu 2014 diakui dunia sebagai Pemilu demokratis. Tapi isu Pemilu demokratis, seperti kata Prof Jimly sudah ketinggalan. Sekarang isunya adalah Pemilu berintegritas,” urai Husni.

 

Parameter Pemilu berintegritas salah satunya adalah penyelenggara Pemilu tidak bermasalah. Di sini, tegas Husni, soal kemandirian menjadi hal yang paling penting. Dia menambahkan, syarat Pemilu demokratis ada dua. Pertama tahapan dapat diprediksi dan kedua hasilnya tidak dapat diprediksi.  “Hari ini tahapan sudah sangat terperinci, lebih perinci dari perang sekali pun. Berhitungnya adalah jam. Meleset satu jam saja pasti ribut,” jelas Husni. 


Prof Jimly maupun Husni Kamil Manik sependapat soal bagaimana menyelenggarakan Pemilu berintegritas. Integritas menurut mereka harus menjadi komitmen seluruh komponen yang terlibat dalam Pemilu yakni penyelenggaranya, pesertanya, dan  juga pemilihnya.

 

Sumber : dkpp.go.id

 



CopyRight © jimly.com 2007 - 2008