Headercontent

Cari Buku

KONTEN
Buku14
Makalah144
Tanya Jawab4565
Kegiatan692
Liputan Media441
Galeri Foto2293


Anda Pengunjung Ke:
3759975
September
SunMonTueWedThuFriSat
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
Kpu_palu_sulteng-thumbJum'at, 12 Juli 2013
Pentingnya Pemilu Berintegritas

Palu, DKPP - Setidaknya sembilan puluh lima persen negara di dunia menggunakan Pemilihan Umum sebagai sarana pengalihan kekuasaan secara tertib dan damai. Pemilu dianggap sebagai salah satu metode ilmiah dalam sistem demokrasi modern untuk melakukan sirkulasi kepemimpinan. Bahkan sekitar sembilan puluh sembilan persen negara-negara di dunia melalui konstitusi masing-masing mengaku demokrasi sebagai alternatif komprehensif untuk melakukan pergantian kepemimpinan. Hal ini terlihat mulai dari Uni Soviet sebelum jadi Rusia sampai dengan Amerika dan Jerman. Hal ini tersebut karena Pemilu merupakan bagian penting dalam pilar demokrasi. Tetapi dalam tataran praktik sebagian negara-negara yang mengaku demokrasi dan menerapkan Pemilu ternyata sekadar selebrasi dan menjadi ajang legitimasi sosial politik kekuasaan semata dan tanpa memperhatikan norma-norma ethics dalam Pemilu itu sendiri. Demikian dikatakan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshiddiqie, dalam sambutannya pada acara buka bersama dengan segenap unsur stake-holders yang diselenggarakan KPU Provinsi Sulawesi Tengah pada Hari Sabtu (12/7) di kantor KPU Provinsi Sulawesi Tengah Jalan Letjen. S. Parman No 58 Palu.

 

Dihadapan Gubernur Drs. H. Longki Djanggola, M.Si., Kapolda Brigjen Pol. Drs. Ari Dono Sukmanto, SH., Ketua KPU Provinsi, Sahran Raden, S.Ag., Wakil Walikota H. Mulhanan Tombolotutu, serta pimpinan parpol, ormas, OKP, dan tokoh masyarakat di Palu, Jimly meneruskan, “banyak negara-negara maju yang dengan sungguh-sungguh menjalankan Pemilu namun Pemilu yang diselenggarakan masih terlihat hanya menekankan pada aspek proseduralistik sehingga terkesan sangat formalistik. Hal inilah yang kemudian menimbulkan penilaian para ahli maupun pakar demokrasi sebagai demokrasi seremonial karena lebih mengutamakan demokrasi yang bersifat formalistik dan proseduralistik seperti yang dikemukakan mantan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Kofi Annan dalam bukunya berjudul elections with integrity,” di dalam buku tersebut Kofi Annan mengatakan Pemilu mulai dari Kenya, Amerika Serikat sampai ke Tunisia hampir sama yakni menyelenggarakan Pemilu tetapi persoalan yang selalu menimbulkan pertanyaan ialah apakah pelaksanaan Pemilu di negara-negara tersebut berintegritas atau tidak, jelas Jimly.

 

Lebih jauh Jimly mengatakan, di zaman sekarang persoalan integritas menjadi tema sentral dalam perbincangan sistem demokrasi modern. Bahwa Pemilu seharusnya tidak sekadar dipahami secara formalitas dan proseduralitas tetapi bagaimana menyelenggarakan Pemilu dengan sungguh-sungguh karena Pemilu sebagai mekanisme untuk mengundang kepercayaan publik terhadap institusi. Oleh karena itu, KPU sebagai penyelenggara sangat menentukan integritas proses maupun hasil Pemilu yang kredibel sehingga melahirkan legitimasi politik dan hukum juga legitimasi ethics dari masyarakat luas.

 

Tetapi perlu dipahami bahwa persoalan integritas tentu tidak hanya dibebankan pada anggota penyelenggara Pemilu namun juga para peserta yang menjadi kontestasi dalam perebutan kekuasaan sehingga hal ini perlu kita dorong agar bisa jadi peserta yang berintegritas. Pengalaman selalu menunjukan meski sebelum Pemilu dilakukan kesepakatan Pemilu damai misalnya yang dituangkan dalam pakta integritas, apakah siap kalah atau siap menang, namun kenyataan, untuk siap menang saja berat apalagi siap kalah. Oleh sebab itu, tugas penyelenggara Pemilu selain mengelola tahapan-tahapan Pemilu dengan baik juga memberikan edukasi politik pada pemilih dan peserta Pemilu terutama kesiapan mental untuk siap kalah maupun menang, ujar Jimly. (RY)

 

_dsc0169-thumbRabu, 10 Juli 2013
Jimly Asshiddiqie Tolak Ikut Kovensi Capres Demkorat

JAKARTA (Pos Kota) – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie mengaku dirinya tak layak bila ikut penjaringan calon presiden atau konvensi capres Partai Demokrat.

 

“Saya engga pas untuk nyapres di Demokrat. Lagi pula saya ketua dewan kehormatan, masa kok nyalon. Kan saya harus netral,” ucap Jimly kepada wartawan di Gedung DPR/MPR RI Senayan, Jakarta, Senin (8/7).

 

Menurut Jimly, tak mudah untuk mengikuti konvensi partai besutan SBY itu. Ia memilih untuk fokus mengurus lembaga yang mengadili penyelenggaraan pemilu. “Saya di DKPP saja. Membenahi dahulu penyelenggara pemilu,” tutur Jimly.

 

Sebelumnya nama Jimly sempat mencuat sebagai salah satu kandidat konvensi partai berlogo Bintang Mercy itu. Hanya ia bersikeras menolak penjaringan bursa capres itu lantaran namanya kurang dikenal publik.

 

“Ada ngomong-ngomong tentang pencapresan. Tapi sudah saya jawab. Saya bilang sudahlah tidak usahlah. Lagi pula saya kan tidak punya elektabilitas. Saya ini kan dikenal di elit, rakyat mana tahu saya. Muncul di koran saja jarang. Wartawan juga tidak kenal semua. Jadi tidak menambah popularitas Demokrat sebagai partai kalau saya ikut. Biar saja yang lain saya tidak usah,” terang Jimly.

 

Sementara santer diberitakan Demokrat menyelenggarakan konvensi untuk menjaring calon presiden Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 mendatang. Mekanisme akan dilakukan secara semi terbuka. (prihandoko)

 

Sumber:  http://www.poskotanews.com/2013/07/08/jimly-asshiddiqie-tolak-ikut-kovensi-capres-demkorat/

Hut-thumbKamis, 27 Juni 2013
Jimly: Pemilu Berintegritas Itu Perlu

Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa Pemilu berintegritas itu sangat perlu.  Karena, hasil pemilu menempatkan seseorang pada jabatan publik sekaligus penting. “Jadi trust dari masyarakat itu sangat penting. Sehingga perlu sekali pemilu yang berintegritas itu,” ujarnya saat memberikan orasi ilmiah dalam ulang tahun DKPP pertama di halaman parkir sekretariat Bawaslu, Jalan Thamrin. (Kamis, 27/06/2013)  

 

Meski sederhana, ulang tahun DKPP cukup meriah. Dalam kesempatan itu, hadir sejumlah tamu undangan baik pejabat pemerintah, aktivis mahasiswa, aktivis lembaga swadaya masyarakat dan sejumlah perwakilan dari kedutaan luar negeri. Hadir pula fungsionaris partai politik seperti  Ketua Umum PKPI Sutiyoso dan Ketua DPP Partai Nasdem Siti Nurbaya. 

 

Pengajar hukum tata negara di Universitas Indonesia itu menerangkan, seluruh dunia sedang mengalami demokrasi dan demokratisasi. Semua negara menerapkan demokrasi dalam pengertian formal prosedural. Meskipun dalam penerapannya berbeda-berbeda. “Hampir 90 persen negara-negara di dunia dalam konstitusinya mengklaim menganut sistem demokrasi.   Kita tahu, Uni Soviet yang sudah almarhum dan Amerika mengklaim demokrasi. Tetapi, dalam penerapannya sesuai dengan seleranya masing-masing,” jelas dia.

 

Oleh karena itu, sambung pria yang pernah dinobatkan sebagai Man of The Year Harian Republika tahun 2007 dan News Maker tahun 2008 ini, demokrasi dan election bukan lagi ide baru. Sekarang lagi trend adalah pemilu berintegritas. “Kita sedang memperbaiki praktek berdemokrasi. Kita sudah 15 tahun memperbaiki, meskipun sejak tahun 45 kita menganut sistem demokrasi,” jelas dia. (Teten)

 

2-thumbSenin, 24 Juni 2013
Ketua DKPP jadi Narasumber dalam Kegiatan Orientasi tugas KPU Se-Provinsi Kalbar

Pontianak – Jimly.com. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH., menjadi narasumber dalam kegiatan Orientasi Tugas penyelenggaraan Pemilu bagi anggota KPU se-Provinsi Kalimantan Barat yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat pada Hari Senin (24/6/2013)di hotel Orchardz, Pontianak Kalimantan Barat.

 

Jimly menegaskan, di era modern dan kuatnya globalisasi menuntut semua negara-negara penganut sistem demokrasi untuk senantiasa responsif menghadapi dinamika perkembangan politik global. Demokratisasi dihadapkan berbagai dengan tantangan dan hamabatan. Tugas penting penyelenggara Pemilu selain menghasilkan proses dan hasil pemilu yang luber dan jurdil juga harus berkredibilitas dan berintegritas.

 

Dihadapan ketua dan anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat, Jimly mengatakan, peran lembaga DKPP adalah mengawal dan menjaga kehormatan penyelenggara Pemilu agar semua proses tahapan pelaksanaan Pemilu betul-betul dilaksanakan dengan profesional. Sesuai UU No 15/2011 tentang Penyelenggara Pemilu, DKPP ditugaskan untuk menegakkan kode etik Penyelenggara Pemilu di seluruh Indonesia. Dengan demikian, Pemilu harus diselenggarakan dengan penuh transparan, akuntabel, dan proporsional dengan mengutamakan perilaku yang independen, tegas Jimly.(RY)

1-thumbSenin, 24 Juni 2013
Ketua DKPP Perkenalkan Lembaga Etika Pemilu pada Gubernur Kalimantan Barat

Pontianak – Jimly.com. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH., bertemu dengan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Drs. Cornelis, MH., di kantor Gubernur Kalimantan Barat pada Hari Senin (24/6/2013) di ruang kerja kantor Gubernur Kalimantan Barat Jalan Ahmad Yani Pontianak.

           

Pertemuan singkat tersebut dilakukan dalam rangka memperkenalkan lembaga DKPP sebagai lembaga pengadilan ethics penyelenggaraan Pemilu di seluruh tanah air. Kesempatan ini ketua DKPP memberikan sebuah buku karya tulisnya yang berjudul “Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu” kepada Cornelis. Ketua DKPP menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan tugas, fungsi dan wewenang lembaga etik ini khususnya dalam mengawal kualitas demokrasi sebagai perwujudan penegakan kemandirian institusi penyelenggara Pemilu di semua jajaran.

 

Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Cornelis menyambut baik atas prakarsa DKPP dalam mengembangkan kualitas sistem demokrasi melalui penegakan kode etik penyelenggara Pemilu. Ia pun memberi apresisasi positif atas apa yang digagas Jimly Asshiddiqie dalam menyiapkan infrastruktur ethics dalam membangun kualitas politik Indonesia.(RY).



CopyRight © jimly.com 2007 - 2008