Headercontent

Cari Buku

KONTEN
Buku14
Makalah148
Tanya Jawab4906
Kegiatan710
Liputan Media446
Galeri Foto2305


Anda Pengunjung Ke:
4339716
July
SunMonTueWedThuFriSat
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
Bali08-thumbJum'at, 08 Nopember 2013
Jimly Asshiddiqie Moderatori BDF

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Jimly Asshiddiqie, memimpin jalannya diskusi interaktif pada hari kedua kegiatan Bali Democracy Forum (BDF) VI Tahun 2013 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), pada Hari Jumat (8/11/2013).

Diskusi interaktif pada hari kedua ini menghadirkan narasumber Menteri Luar Negeri Liberia Agustine Kepehe Ngafuan (kiri) dan Menlu Azerbaijan Elmar Mammadyarov (kanan) . Kegiatan BDF VI Tahun 2013 ini diikuti 75 peserta delegasi negara-negara di dunia. Tema utama kegiatan yakni Consolidating Democracy in Pluralistic Society,” dan dengan dua sub tema berikut yaitu: Conducting Free and Fair Election” dan “Building and Strengthening Democratic Institutions.”. (RY).

NotarisRabu, 06 Nopember 2013
DKPP Jadi Pelopor Peradilan Etik di Indonesia
Jakarta, DKPP –  Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjadi pelopor dalam peradilan etika di  Indonesia. Prosesnya peradilannya dilakukan seperti peradilan umum dan  persidangannya dilakukan secara terbuka.

Hal itu disampaikan ketua DKPP Jimly Asshiddiqie saat jadi narasumber pada kegiatan Pembekalan dalam Ujian Kode Etik Notaris Tahun 2013 bagi 1600 peserta calon Notaris Anggota Luar Biasa yang terdiri dari para lulusan Program Magister Kenotariatan seluruh Indonesia, yang diselenggarakan oleh Ikatan Notaris Indonesia Pusat, pada Hari Rabu (6/11/2013) di Gedung Smasco-Convention Hall, SME Tower, Lantai 2, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan.

“Sekarang dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sudah cukup banyak berdiri lembaga-lembaga penegak kode etik dalam jabatan-jabatan publik. Di bidang kehakiman, misalnya, sudah ada Komisi Yudisial, di samping adanya Majelis Kehormatan Hakim (MKH) dalam sistem internal Mahkamah Agung. Di Mahkamah Konstitusi juga ada mekanisme Majelis Kehormatan Hakim (MKH) MK. Di dunia pers dan jurnalistik, terdapat Dewan Pers. Di lingkungan lembaga legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) juga telah diatur dalam UU tentang MPR, DPR, DPR, dan DPRD adanya Badan Kehormatan DPR dan Badan Kehormatan DPD sebagai lembaga penegak kode etik,” terangnya.

Kemudian, lanjut pakar hukum tata negara Universitas Indonesia yang juga pelopor berdirinya Mahkamah Konstitusi tahun 2003 ini, di lingkungan organisasi profesi, seperti misalnya di dunia kedokteran sekarang juga sudah ada Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) yang salah satu tugasnya membentuk mengatur keberadaan majelis kehormatan etika kedokteran.Sedangkan di bidang-bidang profesi lainnya, lembaga penegak etika itu semua dilembagakan secara internal dalam masing-masing organisasi profesi, organisasi-organisasi kemasyarakatan atau pun partai-partai politik. Dewasa ini, banyak lembaga negara dan semua partai politik, serta kebanyakan organisasi kemasyrakatan (Ormas) telah mempunyai sistem kode etik yang diberlakukan secara internal dan disertai dengan pengaturan mengenai lembaga-lembaga penegaknya. Di lingkungan Pegawai Negeri sudah ada Kode Etik Pegawai Republik Indonesia dan mekanisme penegakannya. Di lingkungan Komnasham juga sudah diatur adanya Kode Etika Komisioner dan mekanisme penegakannya.

Di lingkungan organisasi profesi hukum juga sudah sejak lama berkembang adanya sistem kode etik. Di lingkungan Peradi (Persatuan Advokat Indonesia) juga sudah diatur adanya kode etika dan Majelis Kehormatan Advokat. Yang dapat dikatakan paling maju adalah di lingkungan institusi kepolisian dan tentara nasional Indonesia. Di lingkungan tentara dan kepolisian bahkan dibedakan antara kode etik dan kode perilaku, etika profesi dan disiplin organisasi. Demikian pula di lingkungan Ikatan Notaris Indonesia juga sejak lama telah berdiri Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Dengan adanya majelis penegak kode etik profesi notaris ini diharapkan bahwa profesi notaris dapat dijaga kehormatannya, dengan menjamin semua prinsip etika profesi ditegakkan sebagaimana mestinya.

“Namun demikian, semua lembaga penegak kode etik tersebut, sebagian besar masih bersifat proforma. Bahkan sebagian di antaranya belum pernah menjalankan tugasnya dengan efektif dalam rangka menegakkan kode etik yang dimaksud. Salah satu sebabnya ialah bahwa lembaga-lembaga penegak kode etik tersebut di atas tidak memiliki kedudukan yang independen, sehingga kinerjanya tidak efektif. Karena itu, sebagai solusinya ialah bahwa lembaga-lembaga penegak kode etik tersebut harus direkonstruksikan sebagai lembaga peradilan etik yang diharuskan menerapkan prinsip-prinsip peradilan yang lazim di dunia modern, terutama soal transparansi, independensi, dan imparsialitas.”

Hal itulah yang hendak dirintis dan dipelopori oleh DKPP, yaitu agar sistem ketatanegaraan kita didukung oleh sistem hukum dan sistem etik yang bersifat fungsional. Sistem demokrasi yang kita bangun diharapkan dapat ditopang oleh tegak dan dihormatinya hukum dan etika secara bersamaan. Kita harus membangun demokrasi yang sehat dengan ditopang oleh the rule of law and the rule of ethics secara bersamaan. “The rule of law bekerja berdasarkan code of law, sedangkan the rule of ethics bekerja berdasarkan code of ethics, yang penegakannya dilakukan melalui proses peradilan yang independen, imparsial, dan terbuka, yaitu peradilan hukum (Court of Law) untuk masalah hukum, dan peradilan etika (Court of Ethics) untuk masalah etika,” jelas dia.

Berita_satu-thumbMinggu, 20 Oktober 2013
Ketua DKPP: Jelang Pemilu, Semua Pejabat Harus Mawas Diri

Jakarta - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jimly Asshiddiqie, mengatakan semua pejabat negara perlu hati-hati menjelang penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2014.

 

"Karena apa saja yang dilakukan pejabat dapat dipolitisasi orang," kata Jimly di Jakarta, Sabtu malam ketika menanggapi berita penculikan mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Subur Budhisantoso.

 

Jimly mengatakan perilaku dan pernyataan para pejabat negara yang dipolitisasi memunculkan anggapan di masyarakat seolah-olah terjadi masalah.

 

"Ada saja persepsi politisasinya, cara manipulasinya," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.

 

Jimly mengharapkan tokoh masyarakat dan pemimpin politik untuk mengelola transformasi kepemimpinan dengan tenang dan tidak saling curiga.

 

"Para pejabat jangan berbuat naif dan melakukan hal-hal yang mengundang kecurigaan. Jika itu disadari sejak awal, budaya kecurigaan akan hilang," katanya.

 

Pejabat negara, lanjut Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia itu, perlu bekerja secara transparan dan tidak menyembunyikan kerjanya.

 

"Media massa juga agar adil, obyektif, dan jangan berpihak karena media seringkali dipaksa keadaan untuk berpihak," kata Jimly.

 

Penulis: /FER

Sumber: ANT

 http://www.beritasatu.com/politik/145433-ketua-dkpp-jelang-pemilu-semua-pejabat-harus-mawas-diri.html

Lombok-thumbRabu, 02 Oktober 2013
Norma Agama dan Hukum Menghadapi Tantangan Besar

Lombok, Unram – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshiddiqie menyampaikan bahwa norma agama dan norma hukum sedang mengalami tantangan yang sangat besar di zaman sekarang ini.

 

“Orang beragama belum tentu bermutu dalam berperilaku. Contoh, masjid penuh jamaah, begitu juga gereja dan pura. Tetapi tidak pararel dengan tingkat moralitas. Masih banyak koruptor. Tingkat pencurian tinggi. Penjara penuh. Ini adalah tugas evaluasi para pemuka agama dalam menyampaikan pesan keagamaannya,”  jelasnya, Rabu (2/10).

 

Guru besar Hukum Tata Negara Univeritas Indonesia itu menyampaikan hal tersebut saat mengisi puncak acara rapat terbuka dalam rangka dies natalis Universitas Mataram yang ke-51 di Kampus Unram, Jalan Majapahit. Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Gubernur NTB dan Ketua DPRD Provinsi setempat.

 

Sementara pendekatan hukum, lanjut dia, tidak lagi efektif. Penjara-penjara tren penuh. Namun pada kenyataannya, orang yang dipenjara itu bukan menjadi baik malah sebaliknya. “Yang terjadi adalah penjara dijadikan school of crime (sekolah kriminal). Ada beberapa kasus, penjara dijadikan tempat mengendalikan peredaran narkoba dan obat bius,” ungkapnya.

 

Sehingga, lanjut dia, yang perlu dikedepankan adalah pendekatan etika. Misi agama itu sebagaimana Rasulullah bertugas untuk mengubah akhlak, dari jaman jahiliah menjadi jaman berperadaban. Itulah tugas agama paling utama.

 

“Namun pendekatan  etika ini bukan lebih penting dari agama atau hukum. Tidak ada hubungan hirarkis antara pendekatan agama, hukum dan etika. Pendekatan agama itu bagian dalam (diri). Sementara bagian luar adalah pendekatan etika, dan lebih luarnya lagi pendekatan hukum,” tutup dia. (ttm)
Unram-thumbRabu, 02 Oktober 2013
Ketua DKPP Isi Acara Puncak Dies Natalis Unram

Lombok, Unram -Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berceramah soal etika berbangsa di hadapan senat dan civitas akademika Universitas Mataram, Jalan Majapahit, pagi ini (2/10) pukul 09.30 waktu setempat. Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Gubernur NTB, Ketua DPRD Provinsi setempat serta sejumlah tamu undangan.   Acara ini  digelar dalam rangka dies natalis Unram ini yang ke-51.

 

"Kami pilih  Prof Jimly, karena sesuai dengan tema yang diangkat. Prof Jimly memiliki kapabilitas dan integritas. Beliau juga memiliki netralitas kaitan dengan aspek politis. Beliau adalah sosok milik bangsa Indonesia," kata Wakil Ketua Panitia Dies Natalis Abdul Khair.  

 

Dia menambahkan, acara ini merupakan acara puncak dies natalis. Pihaknya menyelenggarakan dari 15 September 2013. Kegiatan dies natalis yang telah digelar, jalan santai yang diikuti seluruh civitas akademika, seminar nasional tentang perlindungan saksi dan korban. Selain itu  mengadakan pengobatan gratis sebagai salah bentuk pengabdian kampus kepada masyarakat. (ttm)



CopyRight © jimly.com 2007 - 2008