Headercontent

Cari Buku

KONTEN
Buku14
Makalah143
Tanya Jawab4419
Kegiatan675
Liputan Media409
Galeri Foto2269


Anda Pengunjung Ke:
3439074
April
SunMonTueWedThuFriSat
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
Ja_2-thumbRabu, 01 Pebruari 2012
Jimly: KY Harus Diikutkan dalam Pemilihan Ketua MA

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie menilai demokratisasi proses pemilihan Ketua Mahkamah Agung (MA) yang ada di dalam internal MA rawan politisasi. Karena seluruh langkah yang ada dalam pemilihan diserahkan kepada MA sendiri.

"Peran KY ditingkatkan dalam proses pencalonannya, sehingga ada peran dari orang luar," papar Jimly usai diskusi Proyeksi Akhir Tahun: Harapan dan Tantangan Komisi Yudisial (KY), di Gedung KY, Jl Kramat Raya, Jakarta, Selasa (31/1/2012).

Menurut Jimly, proses pemilihan Ketua MA seluruhnya diatur di dalam UUD 1945 pasal 24 tentang Kekuasaan Kehakiman sehingga seluruhnya diserahkan kepada mekanisme internal MA.

"Karena mekanisme demokratisasi ada di dalam, kelemahanya yang dipilih adalah orang yang paling bersahabat. Ini termasuk hal yang perlu dievaluasi dari kinerja perubahan UUD kita," imbuhnya menanggapi isu yang santer beredar mengenai politik uang satu suara Rp 5 miliar menjelang pemilihan Ketua MA.

Calon Ketua MA adalah hakim agung yang sudah menjadi pejabat struktural di MA. Peluang tersebut diberikan kepada seluruh Ketua Muda MA, kecuali yang sudah mendekati pensiun. Pemilihan pemilihan Ketua MA dilakukan secara tertutup tanpa melibatkan publik pada 8 Februari 2012. Mereka yang memiliki hak suara adalah 54 hakim agung.

Mereka adalah:

1. Wakil Ketua MA bidang Yudisial, Abdul Kadir Mappong
2. Wakil Ketua MA bidang Non-Yudisial, Ahmad Kamil
3. Ketua Muda Tata Usaha Negara (TUN), Paulus Effendi Lotulung
4. Ketua Muda Pidana Umum, Artidjo Alkostar
5. Ketua Muda Agama, Andi Syamsu Alam
6. Ketua Muda Perdata Khusus, Mohammad Saleh
7. Ketua Muda Militer, Imron Anwari
8. Ketua Muda Pembinaan, Widayatno Sastro Hardjono
9. Ketua Muda Pengawasan, Hatta Ali.

 

www.detik.com 

Jslg_1-thumbRabu, 01 Pebruari 2012
Kaum Disabilitas Rindu Pemilu yang Bersahabat

Terbatasnya fasilitas bagi penyandang cacat pada Pemilu dan Pilpres, secara tidak langsung telah menghalangi pemenuhan hak politik. Para penyandang cacat menuntut agar pemenuhan hak-haknya sebagai warga negara lebih diperhatikan pada 2014 kelak. 

"Hingga saat ini kaum disabilitas masih kurang diperhatikan. Kita meminta hak yang sama untuk memilih dan dipilih," kata Ketua Pusat Pemilihan untuk Akses Pemilihan (PPUA Penca), Aryani Soekamwo, dalam Dialog Regional Pemilu bagi Penyandang Disabilitas di Hotel Pullman, Jl MH. Thamrin, Jakarta, Rabu (1/2/2012).

Aryani menjelaskan, pada pemilu 2009 lalu, para panyandang cacat masih merasa kesulitan untuk berpartisipasi dalam pesta demokrasi lima tahunan ini. "TPS sempit dan lokasinya ada yang berada di gedung dengan tangga yang menyulitkan. Tunanetra juga belum seluruhnya dibuatkan alat bantu coblos," papar Aryani.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum, Hafidz Anshari, menyambut baik usulan tersebut. Menurut Hafidz, kaum disabilitas punya hak yang sama dengan yang lainnya.

"Kalau selama ini perempuan diberi 30 persen, akan lebih baik penyandang cacat juga diberi ruang. Cacat bukan berarti tidak bisa berbuat, mereka punya hak yg sama," kata Hafidz.

"Saya mengharapkan ada klusul, tidak hanya diberikan fasilitas memilih tapi juga dipilih," lanjutnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Luar Negeri, Wardana, yang turut hadir dalam acara tersebut mendukung usulan itu. Menurutnya, kaum disabilitas layak mendapatkan perlakuan yang sama dalam pemilu.

"Intinya kita ingin mendorong disabilitas mendapatkan perlakuan yang sama karena partisipasi mereka akan memperkuat komunitas ASEAN pada 2015 mendatang. Mereka berhak menentukan pilihan hidupnya masing-masing selayaknya masyarakat pada umumnya," kata Wardana.

 

www.detik.com 

Sutrisnobachir-jk-d-thumbJum'at, 27 Januari 2012
Sutrisno Bachir: JK, Jimly, Mahfud Pantas Jadi Capres dari Alumni PII

Mantan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Sutrisno Bachir kini menjadi Ketua Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (PII). Sutrisno mengatakan, alumni PII memiliki kader potensial yang pantas menjadi calon presiden dan wakilnya. Siapa saja?

"JK (Jusuf Kalla), Jimly (Jimly Asshiddiqie) dan Pak Mahfud (Mahfud MD) saya rasa pantas dan memang sering disebut-sebut," jelas Sutrisno Bachir ketika ditanya siapa alumni PII yang pantas dijagokan menjadi capres dan cawapres.

Hal itu disampaikan Sutrisno setelah acara coffee morning tentang proses penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Kantor PII, Jalan Daksa V, Nomor 5 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (25/1/2012).

Kendati memiliki kader potensial, Keluarga Besar PII sendiri, imbuhnya, tidak akan mengajukan nama capres dan cawapres. Karena PII bukanlah partai politik dan memiliki mekanisme yang berbeda dengan parpol. Lain halnya bila PII 'dilamar' parpol.

"Kami menunggu partai melamar, bila dilamar dan sudah pasti, kami bisa merekomendasikan ke seluruh kader," jelas Sutrisno.

PII bisa mengerahkan 6 juta kadernya bila salah satu kadernya maju menjadi capres atau cawapres. 

Mengenai isu hubungan dekat kader potensial PII Mahfud MD dan Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie, menurut dia, masih terlalu dini bila disimpulkan Mahfud akan berpasangan dengan Ical.

"Kalo dibilang hanya pertemuan, jangan langsung diasumsikan Pak Mahfud akan berpasangan dengan Ical. Karena saya juga sering bertemu Ical untuk urusan bisnis saya," jelas pengusaha asal Pekalongan ini.

Keinginan PII, imbuhnya, bisa maju melalui jalur independen tanpa melalui partai. "PII sebenarnya kalau bisa ingin mengajukan calon independen, tidak perlu dari partai, karena partai sendiri sekarang sudah banyak yang tidak sehat. Makanya kita mendukung, adanya revisi UUD 45, agar bisa mencalonkan independen," tandas dia.

 

www.detik.com 

Esemka_digdaya-thumbJum'at, 06 Januari 2012
Jimly Asshiddiqie Juga pesan Esemka

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie mengajak para pejabat negara dan kalangan mampu untuk membeli mobil Esemka. "Saya sendiri sudah pesan satu unit," ujarnya saat dihubungi Tempo, Kamis, 5 Januari 2011.

Menurut Jimly, selain murah, membeli Esemka merupakan bentuk semangat nasionalisme yang perlu dipelihara. "Jangan barang impor terus yang dikomsumsi," ujar pakar hukum tata negara ini.

Ia mengaku akan memakai Esemka sebagai kendaraan operasional kerja. Jimly bahkan menyarankan agar mobil tersebut ditetapkan sebagai kendaraan operasional setiap aparatur negara. Sebab, "Jika banyak dipesan, perusahaan bisa mempersiapkan rencana produksi masif," katanya.

Munculnya mobil Esemka, kata dia, merupakan momen penting untuk melepas diri dari belenggu penjajahan secara ekonomi. Apalagi globalisasi telah membanjiri negara ini dengan bermacam barang impor. "Kemandirian bangsa didorong oleh semangat nasionalis menggunakan produk dalam negeri," katanya.

Mobil Esemka naik daun setelah Wali Kota Surakarta Joko Widodo, biasa disebut Jokowi, menggunakannya sebagai mobil dinas. Mobil yang dirakit para pelajar SMK Warga Surakarta dan Kiat Motor tersebut menggunakan komponen 80 persen lokal dan 20 persen impor.

Mesin mobil ini tak kalah canggih. Bermesin TwinCam dengan merek Esemka dengan kapasitas 1.500 cc, mobil sport utility vehicle (SUV) ini juga sudah menggunakan sistem injeksi.

 

www.tempo.co 

Ja_4-thumbJum'at, 25 Nopember 2011
Jimly: Tak Perlu Pengadilan In Absentia, KPK Tangkap Saja Nunun

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie menyatakan, pengadilan in absentia untuk tersangka suap pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (DGB BI), Nunun Nurbaeti, tidak diperlukan. KPK harus mampu menangkap dan menyeret Nunun ke persidangan.

"Tidak perlu ada pengadilan in absentia, tinggal ada kemauan atau tidak dari KPK untuk menangkap Nunun," kata Jimly usai Konperensi Pers di Komnas HAM, Jl Latuharhari, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (24/11).

Menurut Jimly, beberapa kali aparat terkait melansir keberadaan istri bekas Wakil Kapolri, Adang Darojatun, itu terendus berada di Singapura dan Thailand. Seharusnya, Nunun dapat dibawa kembali ke Indonesia.

"Tempatnya sudah diketahui, tinggal kesungguhan KPK menangkapnya. Sebenarnya sederhana, tidak ada masalah. Nazaruddin yang lebih sulit saja bisa, apalagi yang dekat," sindir Jimly.

Jimly menambahkan, pengadilan in absentia memiliki celah kekurangan. Bila pola tersebut dilakukan dalam praktik persidangan pemberantasan korupsi, maka akan sulit ditemukan bukti materil dari keternagan Nunun.

"Orangnya ada, saya kira tidak perlu pengadilan inabsentia. Kalau mau sidang tinggal tangkap saja orangnya," tegas Jimly.

 

www.detik.com 



CopyRight © jimly.com 2007 - 2008