Headercontent

Cari Buku

KONTEN
Buku15
Makalah178
Tanya Jawab5184
Kegiatan802
Liputan Media453
Galeri Foto2335


Anda Pengunjung Ke:
5303745
May
SunMonTueWedThuFriSat
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
482x320_1878-thumbRabu, 04 Nopember 2015
Penyelenggara Pemilu Audiensi dengan Presiden Bahas Persiapan Pilkada Serentak

 

Jakarta, DKPP - Seluruh stakeholders kepemiluan menemui Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Selasa (03/11). Tujuan dari pertemuan ini adalah membahas mengenai detail persiapan Pilkada serentak yang pelaksanaannya sudah tinggal menghitung hari dalam waktu satu bulan ke depan.

 

Hadir dalam pertemuan, Ketua DKPP Prof. Jimly Asshiddiqie, seluruh komisioner KPU RI yang diketuai oleh Husni Kamil Manik. Sementara dari Bawaslu hadir Nelson Simanjuntak, Endang Wihdatiningtyas, Daniel Zuchron serta Sekjen Bawaslu RI Gunawan Suswantoro. Turut hadir mendampingi Presiden Jokowi yaitu Menko Polhukam Luhut B. Panjaitan, Mendagri Tjahjo Kumolo serta Mensesneg Pratikno. Pertemuan ini digelar sebab pada rapat terbatas sehari sebelumnya ditemukan potensi daerah-daerah yang rawan akan konflik.

 

“Presiden ingin mengetahui secara detail bagaimana persiapan Pilkada. Sebab pada rapat kabinet kemarin dibicarakan hal apa yang perlu diantisipasi karena ada beberapa daerah yang calonnya diperdebatkan dan juga ada daerah yang calon tunggal,” jelas Pratikno.

 

Mengenai persiapan Pilkada, dijelaskan oleh Ketua KPU RI Husni Kamil Manik, untuk saat ini sudah pada tahapan kampanye. Selain itu juga dijelaskan bahwa menjelang waktu pencoblosan masih terdapat sejumlah masalah yang dihadapi oleh KPU yang dapat diklasifikasikan dalam tiga kelompok masalah.

 

“Klasifikasi masalah yang pertama adalah proses pencalonan yang belum tuntas karena ada pasangan calon yang masih ajukan kasasi ke Mahkamah Agung, dan mudah-mudahan cepat selesai. Kedua, ada daerah yang calonnya berstatus bebas bersyarat. Lalu ada daerah yang anggarannya dikurangi jumlahnya atau bermasalah dalam proses pencairannya,”jelas Husni dalam konferensi pers usai pertemuan.

 

Kondisi ini direspon serius oleh Prof. Jimly Asshiddiqie Ketua DKPP, berdasarkan data ada tiga tahapan dari Pilkada serentak yang paling banyak diadukan ke DKPP. Ketiga tahapan yang dimaksud adalah tahapan penetapan DPT, tahapan penetapan calon serta kampanye. Di mana sepuluh aduan berkaitan dengan kampanye, delapan aduan untuk tahapan penetapan DPT dan 162 aduan terkait dengan tahapan penetapan calon. Namun jumlah pengaduan yang masuk di tahun 2015 masih jauh di bawah dari jumlah pengaduan yang masuk di tahun 2014.

 

“Tren jumlah pengaduan atau laporan yang berkenaan dengan ketidakpuasan terhadap kinerja aparat penyelenggara Pemilu yang DKPP terima pada tahun 2014 berjumlah 879 kasus dan yang  disidangkan 333 perkara. Sedangkan sekarang sudah masuk bulan November 2015 yang notabene satu bulan sebelum pencoblosan laporan yang diterima berjumlah 289 kasus dan yang disidangkan 75 perkara,” terangnya.

 

Menurut Prof. Jimly jika melihat data pengaduan di atas maka timbul optimisme untuk Pilkada serentak 2015 akan berjalan dengan baik. Mantan ketua MK RI itu menilai persiapan Pilkada serentak yang dilakukan oleh KPU sudah dilakukan dengan baik. Namun juga jangan sampai lengah karena masih ada perkara mengenai kode etik yang masih diperiksa oleh DKPP terkait tahapan pencalonan ataupun proses pencalonan.

 

“Kita berhak bersikap optimis bahwa penyelenggaraan pilkada serentak pada tahun 2015, Insya Allah sukses.  Karena seluruh jajaran penyelenggara Pemilu sudah siap menjalankan tugasnya walau kita juga tidak boleh mengabaikan ada 75 perkara yang di periksa DKPP. Rata-rata berkaitan tahapan pencalonan,” punkasnya.

 

Sumber : dkpp.go.id

 

Img_20151101_100214-thumbMinggu, 01 Nopember 2015
Peradaban dan Kebangkitan Umat Islam
Tausyiah menyambut Tahun Baru 1437 H, "Peradaban dan Kebangkitan Umat Islam, Masjid Agung Al Azhar, jakarta selatan
482x320_1861-thumbRabu, 28 Oktober 2015
Sistem Demokrasi Lebih Ideal Daripada Sistem Otoriter

 

Jakarta, DKPP - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof.  Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa sistem demokrasi itu jauh lebih ideal daripada sistem otoriter.

 

Dia menyampaikan demikian saat sesi tanya jawab Rule of Law Sebagai Basis Penegakan Hukum dan Keadilan yang diselenggarakan Komisi Yudisial di Jakarta, Rabu (28/10).

 

Ada salah seorang peserta yang menyatakan bahwa Singapura dan Malaysia yang menganut sistem otoriter, tapi kedua negara tersebut lebih maju. Sementara Indonesia yang menganut demokrasi malah tertinggal. Disamping itu, sistem demokrasi itu membingungkan.

 

Jimly menerangkan, tidak bisa membandingkan dengan Singapura. Di negara Lew Kuan Yeew itu populasi penduduknya lebih homogen. Di samping itu, secara geografis, wilayahnya kecil. Sedangkan di Indonesia, sangat beragam, dari mulai suku dan bahasa.  

 

“Coba bayangkan, jumlah bahasa daerah di Indonesia berdasarkan penelitian dari UNESCO ada 726 bahasa. Di dunia hanya di Indonesia yang memiliki kekayaan keragaman bahasa.  Secara geografis, Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas. Begitu juga penduduk Indonesia yang multi etnis. Sehingga, Indonesia jauh lebih kompleks,” katanya.

 

Kondisi di Indonesia pun berbeda dengan Amerika. Sistem demokrasi di Amerika seperti sekarang ini, setelah mengalami perjalanan berabad-abad. Penduduk di sana jauh lebih bisa mencair.  Berbeda dengan di Indonesia, sikap primordialitasnya masih kental.

 

“Demokrasi di Indonesia  memang kompleks, akan tetapi jauh lebih baik jika dibandingkan sistem otoriter. Sistem otoriter dalam suksesi sering berdarah-darah. Dari otoritarianisme satu ke otoritairanisme sering terjadi pertumpahan darah. Nah, sistem demokrasi, meminimalisir pertumpahan darah dan dalam suksesi kepemimpinan lebih berkelanjutan. Sehingga sistem demokrasi bagi Indonesia dalam jangka panjang jauh lebih bermanfaat. Jadi ngga apa-apalah kita pusing-pusing sebentar,” tutupnya.

 

Sumber : dkpp.go.id

 

482x320_1860-thumbRabu, 28 Oktober 2015
Hakim Harus Secured From Politics

 

Jakarta, DKPP - Sudah seharusnya kekuasaan kehakiman itu bersifat independen dan tidak boleh terpengaruh oleh kekuasaan yang lain. Kekuasaan yudikatif dalam konsep trias politica mesti dijalankan.

 

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Jimly Asshiddiqie menerangkan, konsep Trias Politica yang digagas Montesquieu berawal dari kekuasaan bersifat absolut. Seorang raja, dia memiliki kekuasaan bidang agama, juga dalam negara. Seorang raja yang memiliki kekuasaan absolut rentan dengan penyalahgunaan kewenangan.

 

“Montesquieu memisahkan cabang kekuasaan antara eksekutif, legislatif dan yudikatif,” katanya saat menjadi narasumber dalam Rule of Law Sebagai Basis Penegakan Hukum dan Keadilan yang diselenggarakan oleh Komisi Yudisial, Rabu 28/10.

 

Namun, seiring dengan berjalannya waktu, cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif memiliki perkembangannya. Hampir semua sistem pemerintahan memperdebatkan relasi eksekutif dan legislatif. Hanya cabang kekuasaan yudikatif tidak mengalami perdebatan. “Cabang kekuasaan Yudikatif cenderung terpisah. Kekuasaan kehakiman lebih merdeka,” jelas guru besar hukum tata negara Universitas Indonesia itu.  

 

Sampai sekarang, lanjut dia, kekuasaan kehakiman direkonstruksi agar penegakan hukum dan urusan kehakiman  itu steril. Steril dari urusan politik maupun steril dari urusan bisnis. “Hukum itu harus benar-benar secured from politics,” katanya.

 

Dia menerangkan, negara yang ideal mengenai independensi kehakiman adalah Jerman. Pusat kegiatan bisnis di Frankfurt dan Munchen. Sedangkan pusat pemerintahan berada di Berlin. Sementara pusat Kehakiman berada di sebuah kota yang terpencil, Karlsruhe.

 

“Penegak keadilan memang itu harus dekat dengan Tuhan. Mereka harus akrab dengan nilai-nilai kedamaian. Yang kita hadapi di Indonesia ini belum ideal. Perbaikan ini belum menyeluruh,” katanya.

 

Sumber : dkpp.go.id

 

482x320_1851-thumbSelasa, 20 Oktober 2015
5 Poin Kesimpulan Rapat KPU, Bawaslu, dan DKPP soal Calon Kepala Daerah yang Harus Mundur dari Jabatannya

 

Jakarta, DKPP- KPU, Bawaslu, dan DKPP hari ini, Selasa (20/10), mengadakan rapat tertutup membahas persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2015. Salah satu yang dibahas adalah persoalan calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah yang disyaratkan harus mundur dari jabatannya setelah ditetapkan sebagai calon oleh KPU.

 

Diketahui ada delapan pejabat yang harus mundur dari jabatannya jika telah ditetapkan menjadi calon, yaitu Polisi, TNI, PNS, pegawai BUMN, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Syarat mundur tersebut tidak cukup hanya berupa surat permohonan pengunduran dari calon. KPU dalam PKPU Nomor 12 Tahun 2015 memberi batas waktu 60 hari agar calon melampirkan surat keputusan pemberhentian dari pejabat yang berwenang mengeluarkan surat tersebut.

 

Terungkap dalam konferensi pers yang disampaikan oleh Ketua DKPP Prof Jimly Asshiddiqie bahwa batas 60 hari yang ditentukan KPU ternyata menimbulkan masalah. Sejak tahapan penetapan pada 24 Agustus 2015 sampai hari ini, batas tersebut sudah hampir habis. Pada 23 Oktober 2015 batas itu telah habis. Sementara, masih ada 100 lebih calon yang masih belum mendapatkan SK dari pimpinan mereka.

 

“Untuk itulah hari ini kami bertemu untuk menyusun langkah-langkah solutif. Jangan sampai masalah administratif menghambat hak konstitusional calon dan mengganggu agenda nasional. Para calon itu sebenarnya telah beriktikad baik mengajukan pengunduran diri. Akan tetapi karena berbagai alasan, seperti alasan politis, pengunduran diri mereka dihambat,” ungkap Prof Jimly didampingi Ketua KPU Husni Kamil Manik dan Ketua Bawaslu Prof Muhammad.

 

Prof Jimly menyampaikan, rapat tiga lembaga kepemiluan (tripartit) tersebut telah memutuskan lima hal terkait masalah syarat pengunduran diri calon. Berikut adalah lima poin kesimpulan rapat.

 

1.  KPU tetap konsisten menjalankan peraturan untuk batas waktu 60 hari. Batas waktu 60 hari dimaksudkan (primer reasoning-nya) untuk mencegah penyalahgunaan oleh calon.

2.  Namun, jika calon terbukti telah beriktikad baik dan sungguh-sungguh memenuhi persyaratan tetapi terkendala hal di luar kemampuannya, maka calon dapat dinyatakan memenuhi syarat.

3.  KPU dan Bawaslu mengirim surat ke instansi yang memiliki otoritas menerbitkan SK pemberhentian terhadap calon kepala atau wakil kepala daerah yang telah mengajukan pengunduran diri.

4.  KPU mengeluarkan surat edaran ke KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota tentang penilaian terhadap surat permohonan pemberhentian calon atau wakil calon dari jabatannya seperti yang diatur PKPU 12/2015.

5.  Bawaslu menerbitkan surat edaran kepada Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota agar segera merespons atas sengketa pencalonan para pihak dalam kesempatan pertama dan putusannya bersifat final.

 

Selain lima poin tersebut, ada lagi satu kesimpulan rapat yang berkaitan dengan kasus-kasus yang terjadi pada masa tahap pencalonan. Bunyinya adalah “Terhadap kasus terkait tahapan pencalonan yang diselesaikan di Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan PTUN, penyelesainnya harus di bawah supervisi KPU dan Bawaslu pusat”. 

 

Rapat ini dihadiri oleh Prof Jimly Asshiddiqie dan Prof Anna Erliyana (dari DKPP), Husni Kamil Manik, Sigit Pamungkas, Juri Ardiantoro, Ferry Rizky Kurniansyah, Ida Budhiati, Hadar Nafis Gumay (dari KPU), Muhammad, Nelson Simanjuntak, dan Daniel Zuchron (dari Bawaslu), serta Plh Kepala Biro DKPP Dini Yamashita, Tenaga Ahli, dan jajaran kabag-kasubbag di lingkungan sekretariat DKPP.

 

Sumber : dkpp.go.id

 



CopyRight © jimly.com 2007 - 2008