Headercontent

Cari Buku

KONTEN
Buku14
Makalah147
Tanya Jawab4655
Kegiatan697
Liputan Media445
Galeri Foto2305


Anda Pengunjung Ke:
3941519
December
SunMonTueWedThuFriSat
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
175864-thumbSelasa, 20 Agustus 2013
Jimly Sarankan KPU Lampung Mengundurkan Diri

Metrotvnews.com, Bandarlampung: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengusulkan lima komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung diganti. Selain itu, Pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung disarankan digelar pada 2015 untuk meminimalisasi risiko.

Usul itu disampaikan Ketua DKPP Jimly  Asshiddiqie saat menjadi pembicara dialog publik yang digelar oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Lampung di Novotel, Senin (19/8).


Selain Jimly, diskusi bertema 'Pilgub yang Berintegritas' itu juga menghadirkan Ketua DPP Partai NasDem Siti Nurbaya, Komisioner KPU Lampung Firman Seponada, dan Asisten I Gubernur Lampung Fiter Syahboedin.

Jimly menyebutkan jabatan komisioner KPU Lampung harus  diganti sebelum Desember 2014. Jika tidak, dikhawatirkan akan memengaruhi penyelenggaraan Pemilu 2014. Sehingga, dia meminta komisioner untuk legowo menyerahkan jabatan dan diganti dengan orang-orang yang baru.

"Akhir tahun ini, KPU Lampung harus sudah diganti. Sebaiknya legowo saja karena sudah hampir seluruh KPU daerah sudah ganti orang," kata Jimly.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu juga menyesalkan sikap KPU Lampung  yang terkesan ngotot untuk menggelar Pilgub Lampung pada 2013, padahal pemerintah provinsi tidak memiliki anggaran. Bahkan kengototan itu membuat asumsi masyarakat lembaga penyelenggara pemilu itu memiliki  motif politik. "Dengan begitu masyarakat membaca KPU Lampung ingin memperpanjang jabatan," ujarnya.

Jimly juga mencoba memberi solusi mengatasi polemik jadwal Pilgub Lampung. Menurutnya, jika Pilgub Lampung digelar pada 2013 akan penuh dengan risiko. Baik konflik terkait sengketa pilgub maupun risiko penganggaran yang bisa menyalahi prosedur hukum dan bisa berujung ke  pengadilan serta dikhawatirkan akan merusak penyelenggaraan pemilu 2014. "Saran saya, Pilgub Lampung digelar 2015 saja agar tidak ada risiko," kata dia.

Komisioner KPU Lampung Firman Seponada menegaskan, lembaganya tidak  memiliki motif memperpanjang jabatan. Melainkan, pemajuan jadwal Pilgub Lampung pada 2013 sesuai perintah KPU pusat dan Menteri Dalam Negeri.  "Ini murni karena perintah pusat. Gubernur juga sudah menyurati KPU siap memberikan anggaran," tegasnya.

Siti Nurbaya yang merupakan mantan Sekjen Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Sekjen Departemen Dalam Negeri (sekarang Kementerian Dalam Negeri) menjelaskan, yang patut dituntut komitmennya terhadap Pilgub Lampung 2013 adalah Kementerian Dalam Negeri.


Pasalnya, pemerintah yang sudah memerintahkan pilgub di 43 daerah digelar serentak pada tahun ini. "Yang patut dituntut itu Kemendagri karena memajukan pemilihan umum kepala daerah," kata dia. (Ahmad Novriwan)


Editor: Henri Salomo Siagian

Sumber :  http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/08/20/6/175864/Jimly-Sarankan-KPU-Lampung-Mengundurkan-Diri

Pj_banten_1-thumbJum'at, 16 Agustus 2013
Ketua DKPP: Penyelenggara Pemilu Harus Independen

LEBAK - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshiddiqie memberikan wejangan kepada komisioner KPU Kabupaten Lebak dan seluruh anggota PPK se-Kabupaten Lebak. Menurut Jimly, ada beberapa hal yang harus dilakukan dan dimiliki oleh setiap penyelenggara Pemilu

"Penyelenggara Pemilu tidak boleh berpihak. We must independent. And look independent," ujarnya saat menjadi narasumber dalam acara rapat kerja KPU Banten Lebak bersama PPK se-Kabupaten Lebak dalam rangka Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013 di STIE La Tansa Mashiro, Jalan Soekarno-Hatta, Rangkas Bitung, Kamis (16/8).
 
Dia menerangkan, independensi atau netralitas tidak hanya di mulut tapi juga secara tindakan. "Independen secara moral juga independen secara sosial," ujarnya.

Sebagai penyelenggara Pemilu, mengemban amanat agar Pemilu terlaksana secara adil dan jujur serta fair. Untuk itu, kita mesti memperlakukan peserta Pemilu secara sama. Terkait independensi, memang tidak semua ditulis dalam peraturan kode etik tapi bisa dirasakan.
"Misalnya ketua KPU mancing bareng dengan salah satu peserta Pemilu. Mungkin yang diobrolkan dalam mancing itu hanya membicarkan soal lele. Tapi bagi peserta Pemilu yang lain, bisa menimbulkan kecurigaan. Untuk itu, kalau mau mancing ajak juga peserta Pemilu yang lain. Ajak pula Panwas," ujarnya.

Kedua, penyelenggara Pemilu harus memiliki integritas. Semua negara mengklaim sebagai negara demokrasi. Bahkan negara almarhum Uni Soviet hingga negara Amerika mengaku sebagai negara demokrasi. Padahal tidak sedikit pula demokrasinya itu hanya sekedar prosedural. " Sekarang ini yang dibutuhkan adalah demokrasi substansial. Untuk menghasilkan demokrasi yang substansial, maka harus digelar Pemilu yang berintegritas. Guna menghasilkan Pemilu yang berintegritas maka penyelenggara Pemilunya pun harus memiliki integritas," ujarnya.
 
Ketiga, adalah profesionalisme dan keempat, transparan. Penyelenggara Pemilu itu yang harus dilayani dua. Pertama adalah voter atau pemilih. Kedua, peserta Pemilu.

"Kita itu pelayan mereka. kita harus melayani secara profesional dan transparan kepada mereka. jangan hanya transparan kepada wartawan atau LSM sementara kepada peserta Pemilu atau kepada masyarakat tidak transparan," tutup dia. (TTM/fuz/jpnn)


Sumber : http://www.jpnn.com/read/2013/08/16/186470/Ketua-DKPP:-Penyelenggara-Pemilu-Harus-Independen-
Dkpp-kejagung-thumbSenin, 22 Juli 2013
DKPP Jalin Kerjasama Dengan Kejaksaan Agung

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormata Penyelenggara Pemilu resmi menjalin kerjasama dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara DKPP dengan Kejaksaan RI.

 

Nota kesepahaman (MoU) tersebut ditandatangani langsung oleh Ketua DKPP Prof Jimly Asshiddiqie dan Jaksa Agung RI Basrief Arief, dengan dihadiri oleh Anggota DKPP Saut H Sirait, Valina Singka, Ida Budhiati dan Nelson Simanjuntak.

 

Adapun isi dari nota kesepahaman (MoU) tersebut ialah kerjasama antara DKPP dan Kejaksaan Agung untuk melakukan optimalisasi penanganan pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu di seluruh Indonesia. Sebagai implementasnya, Kejaksaan Agung memberikan fasilitas penggunaan sarana video conference pada tiap-tiap kantor Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia.

 

“ Kami sangat berterimakasih atas dijalinnya kerjasama ini, dengan kerjasama ini DKPP sangat terbantu terutama dalam menangani sidang pelanggaran kode etik di daerah,” ungkap Jimly dalam sambutannya.

 

Lanjutnya, “ Meskipun komisioner cuma bertujuh, sedangkan pengaduan DKPP membanjir, dengan mengoptimalkan teknologi yang ada kami yakin kami bisa mengatasi hal tersebut, walaupun tidak punya anggaran tidak apa-apa yang penting kami bisa memakainya,” canda Guru Besar Tata Negara Universitas Indonesia itu.

 

Sementara itu, Jaksa Agung Republik Indonesia Basrief Arief menyambut baik kerjasama tersebut. “Saya perintahkan kepada Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia untuk memberikan fasilitas secukupnya kepada DKPP, ini merupakan komitmen kita,” ungkap Basrief Arief.

 

Selain penandataganan nota kesepahaman (MoU) dengan DKPP, Kejaksaan Agung juga menggelar penandatanganan nota kesepahaman dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). (SD)

Orientasi_kpu_sulteng-thumbMinggu, 14 Juli 2013
Penyelenggara Pemilu perlu tertib Administrasi

Palu, DKPP – Para Penyelenggara Pemilihan Umum hendaknya dalam menjalankan tugas penyelenggaraan Pemilu selalu mengutamakan tertib administrasi. Sebab tertib administrasi Pemilu bagian dari cara kerja yang akuntabel, dan harus dipahami bahwa tertib administrasi merupakan hal penting. Di zaman modern sekarang ini tertib administrasi sangat menentukan efisiensi dan efektifitas bagi penyelenggaraan negara. Misalnya terkait dengan bagaimana merawat data-data dalam fail komputer serta arsip-arsip dengan baik. Pengalaman di beberapa instansi menunjukkan tertib administrasi belum menjadi perhatian serius padahal administrasi merupakan faktor penting dalam menunjang sistem kinerja yang profesional. Hal tersebut dikemukakan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshiddiqie, ketika menjadi narasumber pada kegiatan Orientasi Tugas KPU Se-Provinsi Sulawesi Tengah pada Hari Minggu (14/7) di Palu.  

 

“Ketidaktertiban administrasi seringkali kita lihat misalnya dalam suatu kasus mengenai penyimpanan arsip putusan di pengadilan umum. Proses kerjanya lamban dan membutuhkan waktu menyampaikannya pada publik sehingga kadang dalam praktik yang terjadi ketidaksamaan antara hasil putusan dalam sidang dengan hasil salinan putusan setelah sidang. Meski ini kelihatan sepele tetapi sebenarnya menjadi serius jika kemudian muncul persoalan baru dari pihak-pihak yang berkepentingan didalamnya”.

 

Sembari memberikan penekanan pada peserta mengenai pentingnya mengembangkan tradisi tertib administrasi, Jimly memberi contoh, ketika dirinya menjadi ketua Mahkamah Konstitusi, tertib administrasi menjadi perhatian serius. “Saya membuat lembaga MK menjadi sangat tertib dalam pengelolaan administrasinya sehingga pada tahun 2005 MK mendapat penghargaan dari sebuah lembaga yang berkedudukan di Bangkok, yang menilai MK sebagai salah satu lembaga negara yang paling modern dalam mengembangkan sistem kerja berbasis teknologi. MK dianggap lembaga pengadilan paling modern karena administrasinya tertib dengan menggunakan sistem Informasi dan Teknologi (IT) betul-betul berjalan dengan baik, ujar Jimly.

 

Ketua DKPP mengajak kepada semua anggota KPU Se-Provinsi Sulawesi Tengah supaya mulai menertibkan administrasi dengan baik agar bisa dengan optimal mengelola organisasi publik (public administration) secara transparan dan akuntabel sebagai wujud pertanggungjawaban pada masyarakat. “Organisasi negara yang tidak saja memikirkan bagaimana menjadikan efektifitas dan efisiensi sebagai titik tolak manajemen pemerintahan namun juga pada aspek konstitusi yang memperhatikan keputusan-keputusan politik karena menyangkut tertib administrasi itu sendiri. Fungsi esensial dalam menjalankan tugas negara  adalah melayani. Tugas kita melayani masyarakat yang dari perspektif penyelenggaraan Pemilu, melayani pemilih dan peserta Pemilu”, ujar Jimly. (RY).
Mesjid_raya_palu-thumbSabtu, 13 Juli 2013
Saatnya Indonesia Tampil Memimpin Peradaban Modern

Palu, Jimly.com. - Bangsa Indonesia harus peka melihat tanda-tanda gerak zaman. Kita harus responsif pada dinamika yang terjadi di era globalisasi sekarang. Hal ini merupakan tuntutan sekaligus tantangan politik global yang mau tidak mau sebagai negara berpenduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia untuk tampil memberikan kontribusi bagi perdaban global di masa mendatang. Peradaban kemanusiaan yang ditandai dengan kemajuan ilmu dan teknologi sekarang yang didominasi oleh negara-negara kawasan Eropa, Amerika, dan Australia, dan Kawasan Asia Pasifik tengah mengalami peningkatan yang diikuti oleh Cina, Jepang, Korea, Singapura, dan Malaysia. Demikian dikemukakan Jimly Asshiddiqie ketika menjadi penceramah tarawih di Masjid Raya Palu Sulawesi Tengah (13/7/2013) di Kota Palu.

 

Dalam uraian singkat dihadapan ratusan jama’ah sholat Tarawih di Masjid Raya Palu, Jimly yang juga pendiri Badan Koordinasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) dengan mengutip beberapa ayat Al-qur’an, antara lain (Qs. Al-Alaq: 1-4, Qs. Al-Mujadillah: 11) dan mengatakan bahwa, “Indonesia sebagai negara demokrasi ketiga di dunia sudah saatnya bangkit dan menyiapkan semua sumber daya kekuatan yang ada untuk memberikan kontribusi yang baik bagi perkembangan peradaban di dunia. Demokrasi mengalami rotasi besar-besaran setelah beberapa negara mengalami transformasi pemikiran politik terkait sistem pemerintahan yang ideal.” Negara-negara seperti Jerman, Kanada, Amerika Serikat, India, Inggris, Rusia, Jepang, Cina, Korea, termasuk Indonesia semakin memperkokoh sistem demokrasi masing-masing karena demokrasi dianggap sebagai konsep bernegara yang memungkinkan untuk keberlangsungan bernegara.

 

Oleh karena itu, tidak perlu menghidupkan pertentangan politik ideologi pada sistem demokrasi yang berlebihan. Demokrasi bagian dari sistem nilai kebaikan sosial yang mesti kita kembangkan tentu dengan berdasarkan kultur negara kita. Mempertentangan demokrasi dengan konsepsi agama tertentu akan lebih menguras energi pembangunan bangsa daripada upaya bersama semua kekuatan anak bangsa untuk mencari persamaan-persamaan dalam demokrasi. Karena hakikat demokrasi itu sendiri menghargai perbedaan, terang mantan ketua MK.

 

“Indonesia harus menjadi negara modern yang maju dalam peradaban dengan menjadikan demokrasi sebagai sarana transformasi nilai-nilai politik dan jadi pendekatan rasional dalam bernegara. Pergerakan dan pergulatan peradaban global semakin menunjukkan Indonesia sebagai bagian dari entitas masyarakat Melayu terbesar di Kawasan Asia Pasifik semakin maju memberikan kontribusi pembangunan dalam demokrasi,” ungkap cendikiawan Indonesia ini.

 

Usai sholat tarawih, Jimly Asshiddiqie yang juga Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, dan cendikiawan ICMI ini meninggalkan Masjid Raya Palu dan diantar Gubernur Sulawesi Tengah Drs. H. Longki Djanggola, M.Si., ke Mobil Alpard yang ditumpanginya dan menuju ke kediaman Wakil Walikota Kota Palu H. Mulhanan Tombolotutu yang sebelumnya meminta anggota dewan pakar KAHMI Nasional ini menjadi narasumber dalam diskusi bersama dengan jajaran KAHMI Provinsi Sulawesi Tengah.(RY)



CopyRight © jimly.com 2007 - 2008