Headercontent

Cari Buku

KONTEN
Buku14
Makalah144
Tanya Jawab4527
Kegiatan688
Liputan Media438
Galeri Foto2269


Anda Pengunjung Ke:
3707411
August
SunMonTueWedThuFriSat
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
1-thumbSenin, 24 Juni 2013
Ketua DKPP Perkenalkan Lembaga Etika Pemilu pada Gubernur Kalimantan Barat

Pontianak – Jimly.com. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH., bertemu dengan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Drs. Cornelis, MH., di kantor Gubernur Kalimantan Barat pada Hari Senin (24/6/2013) di ruang kerja kantor Gubernur Kalimantan Barat Jalan Ahmad Yani Pontianak.

           

Pertemuan singkat tersebut dilakukan dalam rangka memperkenalkan lembaga DKPP sebagai lembaga pengadilan ethics penyelenggaraan Pemilu di seluruh tanah air. Kesempatan ini ketua DKPP memberikan sebuah buku karya tulisnya yang berjudul “Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu” kepada Cornelis. Ketua DKPP menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan tugas, fungsi dan wewenang lembaga etik ini khususnya dalam mengawal kualitas demokrasi sebagai perwujudan penegakan kemandirian institusi penyelenggara Pemilu di semua jajaran.

 

Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Cornelis menyambut baik atas prakarsa DKPP dalam mengembangkan kualitas sistem demokrasi melalui penegakan kode etik penyelenggara Pemilu. Ia pun memberi apresisasi positif atas apa yang digagas Jimly Asshiddiqie dalam menyiapkan infrastruktur ethics dalam membangun kualitas politik Indonesia.(RY).

2-thumbSabtu, 22 Juni 2013
Jimly: Serahkan Kepada Allah

Aceh, DKPP – Siapakah yang mengawasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu? Pertanyaan tersebut terlontar oleh salah seorang peserta dalam acara “Sosialisasi Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu  Dengan Komisi Independen Pemilihan, Bawaslu, Partai Politik dan Media di Hotel Hermes Palace,  Jalan Panglima Nyak Makam, Banda Aceh, Sabtu (22/06/2013).

Hadir dalam kesempatan tersebut sejumlah fungsionaris dari Partai Peserta Pemilu, anggota Komisi Independen Pemilihan se-Provinsi Aceh, anggota Bawaslu dan media massa.  Selain Jimly Asshiddiqie, pembicaranya Ketua Komisi Independen Pemilihan  Ridwan Hadi SH dan Ketua Badan Pengawas Pemilu Asqalani.   

Jimly menjelaskan bahwa dalam hukum hal tersebut sama dengan berspekulasi. Spekulasi dalam aturan itu baik, tetapi hal tersebut kadang bakal sia-sia karena tidak ada faktanya. “ Di Indonesia, ada 50 komisi negara. Ada Komnas HAM, ada Komnas Perlindungan Anak, Ada Komisi Yudisial, dan lain-lain. Segalam macam komisi sudah dibentuk. Nanti jangan-jangan ada Komisi Janda dan Duda,” seloroh pengajar Hukum Tata Negara di Universitas Indonesia itu. 

Pertanyaan serupa juga sempat muncul saat dirinya menjadi ketua Mahkamah Konstitusi. Produk hukum yang dibuat oleh anggota DPR yang jumlahnya ratusan orang, hanya bisa dibatalkan oleh anggota Mahkamah Konstitusi, jumlahnya hanya 9 anggota.  “Begitu besarnya kewenangan MK. Anggota MK ini seperti pencabut nyawa. Dengan begitu, lalu muncul siapa yang mengawasi MK,” kelakarnya. 

Sudahlah, kata dia, tidak perlu lagi ada komisi yang mengawasi MK atau yang mengawasi DKPP. “Serahkan saja kepada Allah,” ucapnya. Dan peserta pun tertawa.  

Jadi, sambung dia, untuk memenuhi pertanyaan tadi, pihaknya sedang membuat kode etik DKPP. Kode etik ini khusus  untuk anggota DKPP. [TTM]

 

4-thumbSabtu, 22 Juni 2013
Wakil Gubernur Aceh Menyambut Hangat Kedatangan Ketua DKPP

ACEH, DKPP - Wakil Gubernur Aceh Muzakir Manaf menjamu Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshiddieqie di Rumah Makan Lembakrie, Jalan P. Nyak Makam, Lomteh, Ulee Karang,  Banda Aceh  Jumat (22/06), sekitar 11.00.

 

Eks. Kombantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka yang juga biasa disebut “mualim” itu didampingi Asisten I Pemerintahan Pemerintah Provinsi Aceh Iskandar A. Gani. Hadir pula dalam kesempatan tersebut Ketua Komisi Independen Pemilihan  Ridwan Hadi SH.

 

Muzakir menyambut hangat kedatangan begawan hukum Indonesia itu. Dalam pertemuan tersebut berbincang-berbincang ringan berbagai hal.

 

Kedatangan Jimly Bumi Nangroe Aceh Darussalam dalam rangka menyosialisasikan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Pada Jumat (21/06) pukul 14.00-16.00 sosialisasi di aula kantor Gubernur Aceh. Pesertanya jajaran Pemerintah Provinsi Aceh, aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat dan organisasi masyarakat. Di lokasi yang berbeda, pukul 19.00-22.00, sosialisasi  anggota DKPP melakukan pertemuan dengan muzakarah Muslimat Masjid se-Rantau.

 

Besoknya, Sabtu (22/06), bertempat di Ballroom Hotel Hermes Palace sosialisasi Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dengan Komisi Independen Pemilihan, Bawaslu, Partai Politik dan Media. (TTM)

 

    

1-thumbJum'at, 21 Juni 2013
DKPP berasal dari DKKPU

Aceh, DKPP - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie  memaparkan, tujuan didirikannya DKPP, penyelenggara Pemilu dapat bekerja secara seimbang sesuai tugasnya masing-masing. Sehingga, menghasilkan Pemilu yang berintegritas dan dipercaya.

 “Tidak hanya legal tetapi juga legitimate. Bersih secara hukum dan baik secara etika. Halaalan thoyyiban,” ujar dia saat sosialisasi DKPP  di aula Kantor Gubernur Aceh, Jalan Daud Beureh, pada Jumat (21/06) sekitar pukul 14.00.

 Jimly menjelaskan, dinamika penyelenggara Pemilu mulai dari pembentukan Lembaga Pemilihan Umum (LPU). Kemudian menjadi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pada mulanya, anggota KPU anggotanya dari perwakilan partai politik. Akibatnya, pada saat partai-partai kecil itu kalah, mereka tidak mau menandatangani hasil pemilu.

 “Akibatnya, KPU tidak bisa menetapkan hasil Pemilu,” jelas dia.

 Berkaca dari kejadian tersebut, tahun 2004, anggota KPU tidak lagi berasal dari partai politik. Pada saat bersamaan, juga  dibentuk lembaga ad hoc Pengawas Pemilu (Panwaslu). Mulanya, Panwaslu ada di dalam KPU. “Akibatnya, tidak independen,” kata dia.

 Kemudian, lanjut dia, demi independensi dibentuklah Bawaslu. “Bawaslu hanya ada di Indonesia, tidak ada di negara lain,” ungkap pengajar Tata Negara di Universitas Indonesia itu.

 Lalu, sambung mantan ketua Mahkamah Konstitusi ini, tahun 2009 ada Dewan Kehormatan KPU. Dewan ini posisinya berada di dalam KPU. Setelah berjalan 2 tahun, banyak yang sudah diberi sanksi. Salah satu contohnya Andi Nurpati. Itulah pertama kalinya anggota KPU Pusat dipersoalkan. “Namun, karena saat itu DK KPU juga diisi oleh anggota KPU Pusat maka setiap pengambilan keputusan tidak bisa leluasa dan objektif,” beber pria yang hobi membaca ini.

 Kemudian, sambung dia, atas peristiwa itu, muncul ide pembentukan DK KPU yang independen. Maka hadirlah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. “DKPP kemudian menjadi lembaga ketiga sebagai penyelenggara Pemilu,” tutup dia. [TTM]

 

3-thumbJum'at, 21 Juni 2013
Jimly: Penyelenggara Pemilu Harus Bisa Dipercaya

ACEH, DKPP - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshiddiqie menyosialisisasikan lembaganya di aula Kantor Gubernur Aceh, Jalan Daud Beureh, pada Jumat (21/06) sekitar pukul 14.00.

Acara dibuka oleh Asisten I Bidang Pemerintahan Pemerintah Provinsi Aceh Iskandar A Gani. Hadir dalam kesempatan tersebut jajaran Pemerintah Provisi Aceh, LSM dan organisasi masyarakat dan partai politik. Juga hadir pula lembaga Penyelenggara Pemilu seperti KIP Aceh dan Bawaslu Aceh.

Jimly  mengatakan, saat ini orang tidak hanya memperjuangkan demokrat dan demokratisasi. Akan tetapi telah bergerak maju ke arah demokrasi yang berintegritas. Maksudnya, tidak cukup menjadikan pemilu sebagai pilar demokrasi. Pemilu yang dibangun harus bisa dipercaya, tidak formalistik, dan sekedar rutinitas. Singkatnya, demokrasi yang dijalankan tidak hanya prosedural tetapi juga substansial.

“Tentunya, ini dimulai dari penyelenggaranya. Para penyelenggara harus bisa dipercaya,” tutup dia. (TTM)



CopyRight © jimly.com 2007 - 2008