Headercontent

Cari Buku

KONTEN
Buku14
Makalah144
Tanya Jawab4490
Kegiatan680
Liputan Media433
Galeri Foto2269


Anda Pengunjung Ke:
3656796
July
SunMonTueWedThuFriSat
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
Ja_4-thumb-thumbKamis, 08 Maret 2012
PTUN Batalkan Pengetatan Remisi, Jimly: Pemerintah Terima Saja

Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang menerima gugatan tujuh terpidana kasus korupsi telah membatalkan Surat Keputusan (SK) Kementerian Hukum dan HAM tentang pengetatan remisi. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddiqie menyarankan pemerintah agar menerima putusan tersebut dengan legowo.

"Saya sarankan, pemerintah terima saja dan segera lakukan koreksi agar masalahnya tidak bertele-tele," ujar Jimly kepada detikcom, Kamis (8/3/2012).

Meski demikian, pakar hukum dan tata negara ini mengatakan, upaya pengetatan remisi ke depan harus tetap diteruskan. "Yang dikoreksi yang berdampak retroaktif saja," tutur Jimly.

Sebelumnya, PTUN Jakarta telah menerima gugatan tujuh terpidana kasus korupsi terhadap pengetatan remisi yang dikeluarkan Kementerian Hukum dan HAM. Dengan diterimanya gugatan tersebut, maka tujuh terpidana korupsi yang mengajukan gugatan dipastikan akan bebas.

Tujuh penggugat itu adalah tiga orang terpidana kasus suap cek pelawat pemilihan Dewan Gubernur Senior Bank Indonesia (DGS BI), yaitu Ahmad Hafiz Zawawi, Bobby Satrio Hardiwibowo Suhardiman, dan Hengky Baramuli; dua terpidana kasus korupsi PLTU Sampit yaitu Hesti Andi Tjahyanto, dan Agus Widjayanto Legowo; dan dua lainnya terpidana kasus pengadaan alat puskesmas keliling, yaitu Mulyono Subroto, dan Ibrahim.

Ketujuh terpidana kasus korupsi tersebut awalnya mendapat Putusan Bebas (PB) yang dikeluarkan pada 30 Oktober 2011, terhadap 11 orang. Namun PB tersebut tiba-tiba dibatalkan setelah Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen Pas) mengeluarkan pengetatan remisi pada 31 Oktober 2011. Mereka akhirnya melakukan gugatan ke PTUN Jakarta.

 

www.detik.com 

Publikasi-acara-global-ilecture--thumbJum'at, 24 Pebruari 2012
Global i-Lecture Seri 2

Topik: Negara Hukum dan Keadilan Sosial dalam Konstitusi di Indonesia

Narasumber: Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

Hari/Tanggal: Kamis/1 Maret 2012

Pukul: 13.30 - 16.00 WIB

Tempat: Ruang PT IDC Indonesia, Gedung Cyber, Lantai 7, Jalan Kuningan Barat No. 8

            Mampang Prapatan - Jakarta Selatan

 

Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Jimly School of Law and Government (JSLG), Epistema Institute, Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia (AFHI), dan didukung oleh PT Arsen dan PT IDC.

 

Perkuliahan ini dapat diikuti melalui internet online dengan petunjuk sebagai berikut:

  1. Kunjungi: http://indogoo.com/jimlyschool;
  2. Masukan username;
  3. Klik ‘log in’;
  4. Pilih jimlyschool;
  5. Masukan password: “Jimly”;
  6. Klik kirim.

Setelah itu ikuti langkah-langkah berikut:

  1. Pilih gambar biru sebelah kanan untuk “Publish my video”;
  2. Pilih “allow”, lalu close;
  3. Setelah tampil video sendiri, anda dapat menambah teman konferensi dengan mengklik gambar icon webcam orang tersebut;
  4. Setting microphone dan sound sesuai kebutuhan;
  5. Siap untuk kuliah online.

 

Saran: Untuk memperoleh kualitas terbaik, koneksi internet 256 kbps, mempunyai webcam dan multimedia, web browser terbaru dengan Flash Plug In terbaru, menggunakan handsfree/earphone.

Ja_2-thumbRabu, 01 Pebruari 2012
Jimly: Hukum Acara Sudah Ketinggalan Zaman, Perlu Dimodernisasi

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie menilai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sudah ketinggalan zaman. Jimly mengusulkan KUHAP dimodernisasi.

"Saya berharap pejabat memperluas cakrawala berpikirnya. Semua lembaga hukum kita tidak ada yang dipercaya, banyak putusan peradilan yang tidak dilakukan dan itu tidak apa-apa. Semua lembaga hukum kita harus dirombak karena hukum acara kita sudah ketinggalan zaman," kata Jimly dalam diskusi di Komisi Yudisial, Jl Kramat, Jakarta Pusat, Selasa (31/1/2012). 

Jimly membandingkan peristiwa bom Bali dengan serangan teroris di Norwegia. Menurutnya sidang bom Bali baru digelar setelah beberapa tahun kejadian itu berlangsung, sedangkan di Norwegia 5 hari setelah peristiwa itu langsung digelar sidang. 

"Indonesia ini tidak efisien," katanya. 

Jimly memberikan contoh lain, yaitu kasus Nunun Nurbaetie dan Miranda Gultom. Menurut dia, keduanya sudah dipanggil sejak 2010 tapi baru ditetapkan sebagai tersangka dua tahun kemudian.

"Nanti habis waktu petugas untuk memanggil mereka dan lama-lama habis kesabaran rakyat, nanti ketika divonis dapat remisi dan dipotong masa tahanan. Ini menunjukkan bobroknya hukum kita. Perlu ada modernisasi hukum, modernisasi proses dan mordernisasi tata kelola. Harus secara revolusioner, asal ada keberanian dan semua pejabat harus kreatif," katanya.

 

www.detik.com 

Ja_1-thumbRabu, 01 Pebruari 2012
Rasminah Divonis 130 Hari, Jimly: Hukum Alami Krisis Orientasi!

Mantan Ketua MK, Jimly Asshiddiqie, berpendapat kasusRasminah yang mencuri 6 piring hingga divonis 130 hari tidak layak diperkarakan. Ia menilai aparat hukum hanya menegakkan peraturan, bukan keadilan.

"Saya selalu mengatakan bahwa hukum kita mengalami krisis orientasi. Aparat kita menegakkan peraturan, bukan menegakkan keadilan. Saya rasa kasus seperti itu tidak layak diperkarakan," kata Jimly.

Hal ini disampaikan Jimly usai diskusi "Proyeksi awal tahun: Harapan dan tantangan Komisi Yudisial" di KY, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Selasa (31/1/2012).

"Kalau polisi terpaksa memperkarakan, jaksa kan bisa bertindak. Kalau jaksa masih lolos, hakimnya harus kreatif," lanjut dia.

Ketika ditanya 1 hakim yang menyatakan Rasminah bebas, Jimly berpendapat keputusan tersebut harus tetap dihormati.

"Tetapi hakim harus sebagai pengadil, bukan penghukum. Hakim seharusnya menciptakan keadilan. Saya rasa ini memang gejala umum yang hanya menegakkan peraturan. Apalagi dihukumnya sesuai dengan masa tahanan. Ini akan menjadi preseden buruk di kemudian hari," papar guru besar hukum UI ini.

Menurut dia, lembaga hukum perlu melakukan evaluasi. "Hukum kita legal, tetapi tidak adil," kritik Jimly.

Rasminah adalah pembantu rumah tangga yang sebelumnya dituduh oleh majikannya, Siti Aisyah Margaret Soekarnoputri, mencuri 6 piring pada Juni 2010. Dia dituntut hukuman 5 bulan penjara namun dibebaskan PN Tangerang. Putusan ini dipatahkan di tingkat kasasi MA dengan menghukum Rasminah selama 140 hari penjara.

 

www.detik.com 

Ja_1-thumbRabu, 01 Pebruari 2012
Jimly Asshiddiqie Tak Laku Jualan Komisioner Komnas HAM

Ketua Pansel Komisioner Komnas HAM Jimly Asshiddiqie mengakui pendaftaran anggota Komnas HAM 2012-2017 sepi peminat. Posisi di Komnas HAM kalah bersaing dengan jabatan di lembaga lain seperti KPK dan KPU.

"Yang mendaftar calon anggota komisioner sedikit. Nggak laku jualan saya ini. Komisioner KPU saja sampai 600 orang. Padahal sekrang masih banyak pelanggaran HAM," ujar Jimly.

Jimly mengatakan itu usai diskusi "Proyeksi Awal Tahun: Harapan dan Tantangan Komisi Yudisial" di Gedung Komisi Yudisial, Jl Kramat Raya, Jakarta Pusat, Selasa (31/1/2012).

Menurut Jimly, dulu masyarakat tidak berani melakukan pelanggaran HAM. Namun kini masyarakat tenang-tenang saat melakukan pelanggaran HAM. 

"Dulu pelanggaran HAM orang nggak berani tapi sekarang biasa saja. Aktornya makin berkembang. Keadaan kita gawat," terang Jimly yang mengenakan kemeja putih, dasi coklat dibalut jas coklat ini.

Jimly menambahkan, calon anggota komisioner Komnas HAM yang lolos seleksi akan diumumkan pukul 17.00 WIB hari ini. Pihaknya akan memilih 30 orang dan diserahkan ke DPR.

"Hingga hari ini hampir sekitar 100 orang mendaftar," kata mantan Ketua MK ini.

Jimly mengutarakan, alasan minimnya pendaftar anggota komisioner Komnas HAM karena komisioner Komnas HAM tidak menarik lagi seperti masa Orba dan sudah banyak lembaga lain seperti KPK dan KPU. Kedua, kewenangan Komnas HAM sudah banyak saingannya jadi dianggap tidak penting.

 

www.detik.com 



CopyRight © jimly.com 2007 - 2008