Headercontent

Cari Buku

KONTEN
Buku15
Makalah178
Tanya Jawab5166
Kegiatan783
Liputan Media453
Galeri Foto2335


Anda Pengunjung Ke:
5190615
May
SunMonTueWedThuFriSat
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
482x320_1798-thumbRabu, 23 September 2015
Ketua DKPP Menjadi Narasumber Diskusi KMI soal Pasal Penghinaan Presiden

 

Jakarta, DKPP- Kaukus Muda Indonesia (KMI), Rabu (23/9), menggelar diskusi di Hall Dewan Pers, Jakarta. Diskusi mengambil tema Mengkritik Tidak Harus Menghina: Membedah Pasal Penghinaan Presiden dalam Konteks Menjaga Kualitas Demokrasi Indonesia sebagai Bangsa Bermartabat.



Hadir sebagai narasumber Ketua DKPP Prof Jimly Asshiddiqie. Selain itu, hadir juga Anggota DPR RI Komisi III Abdul Kadir Karding, Tarman Azam dari PWI, dan Dahana Putra dari Kemenkumham. Dalam pernyataannya KMI menyebutkan bahwa diskusi ini dimaksudkan untuk mencari formulasi terbaik atas pasal penghinaan presiden.



“Di satu sisi presiden harus dilindungi tapi di sisi lain pasal penghinaan presiden telah dihapus oleh Mahkamah Konstitusi pada 2006. Saat ini, akan dimunculkan lagi pasal tersebut melalui revisi KUHP,” ungkap Ketua KMI Edi Humaidi.



Secara umum, tiga narasumber yaitu Abdul Kadir Karding, Dahana Putra, dan Tarman Azam setuju pasal tentang penghinaan presiden dimunculkan kembali. Alasannya, hal itu berlaku juga di negara-negara maju dan penting untuk melindungi presiden. 



Namun Prof Jimly memiliki pendapat berbeda. Sebagai Ketua MK yang mencabut pasal tersebut Prof Jimly menilai niat memunculkan pasal itu adalah sebuah kemunduran. Menurutnya, putusan waktu itu bukan putusan pribadinya, tapi putusan institusi yang bersifat final dan mengikat.



“Kalau DPR dan pemerintah setuju pasal itu dimunculkan kembali, silakan, saya tidak ikut campur. Tapi kalau saya diminta pendapat, secara pribadi saya mengatakan itu setback,” terang Prof Jimly.


Guru Besar Tata Negara Universitas Indonesia menegaskan, putusan MK bukan berarti menghalalkan penghinaan. Baginya penghinaan tetap harus dilarang melalui delik pidana. Lebih jauh, ujar dia, KUHP adalah produk Belanda dan kita hanya menerjemahkan. 



“Di beberapa negara Eropa pasal itu masih ada, tapi tidak digunakan, hanya menjadi teks mati (death lecture). Dan draf yang ada dalam rancangan KUHP revisi ini sudah lama ada, bukan dari Presiden Jokowi,” tuturnya. 



Sebagai solusinya, Prof Jimly menyarankan agar ada pembinaan di setiap lini, baik kepada masyarakat maupun di lembaga profesi. Pembinaan dimaksudkan agar tidak ada lagi penghinaan. Kritik adalah hal wajar dalam demokrasi, tapi menghina tetap dilarang. Menurutnya, semua itu menjadi bagian dari upaya membangun peradaban bangsa.

 

Sumber : dkpp.go.id

482x320_1797-thumbSelasa, 22 September 2015
Sinergi Stake Holder Untuk Pemilu Berintegritas

 

Jakarta, DKPP- Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Jimly Asshiddiqie, Selasa (22/9), menjadi narasumber diskusi panel dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Fungsi Intelkam TA 2015 dengan tema “Melalui Penguatan Deteksi Aksi Intelijen Kita Sukseskan Pilkada 2015”.

 

Adapun tujuan dari acara rakernis ini adalah untuk menciptakan sinergi antara para pemangku kepentingan untuk menciptakan pemilu yang berintegritas. Acara diselenggarakan di Ruang Kirana, Hotel Kartika Chandra Jalan Gatot Subroto Kav. 18-20 Jakarta.

 

Dalam kesempatan tersebut Prof. Jimly memaparkan materi dengan tema Integritas Penyelenggaraan Pilkada 2015. Hadir dalam rakernis pejabat dari Badan Intelijen Negara (BIN), dan Perwakilan Kementerian Dalam Negeri. 

 

 “DKPP tidak terlibat langsung dalam urusan teknis penyelenggaraan pemilihan umum. Namun tugas dan fungsinya berkaitan dengan kehormatan dan kepercayaan publik terhadap kinerja dan perilaku aparat penyelenggara pemilu dari level pusat sampai level daerah. Karena itu  diperlukan juga dukungan dan kerjasama dengan POLRI sebaik-baiknya,” papar Jimly

 

 “Bahkan, kualitas dan integritas penyelenggaraan pilkada dan pemilu pada umumnya  juga sangat bergantung pada kualitas dan integritas institusi-institusi pendukung lainnya, seperti kepolisian dan kejaksaan, KPK, birokrasi yang netral, Dewan Pers, dan lain sebagainya”, lanjut dia.

 

Masih dalam paparannya mantan ketua MK RI ini menjelaskan bahwa peran penting KPI dan Dewan Pers tidak dapat dipungkiri karena peranan media massa, terutama media elektronik, sangat menentukan dalam membentuk persepsi publik tentang popularitas dan elektabilitas pasangan calon, dan tentang kredibilitas penyelenggara dan penyelenggara pemilu dan pilkada yang diselenggarakan. Namun demikian, karena ketentuan undang-undang, DKPP hanya mendapatkan amanat untuk mengawal integritas penyelenggara pemilu dengan cara melayani setiap laporan dan pengaduan mengenai dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu.

 

Dari pengalaman Pilkada sejak DKPP dibentuk pada tahun 2012 hingga Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden tahun 2014 DKPP menerima sebanyak 1720 kasus pelanggaran kode etik. Dengan demikian, upaya memastikan kualitas dan integritas penyelenggaraan pilkada 2015 dapat dilakukan secara sinergis dan saling menunjang di antara semua pemangku kepentingan di lapangan.

 

“Melihat banyaknya pelanggaran yang terjadi, maka DKPP mengadakan sosialisasi ke daerah-daerah seluruh nusantara. Setelah diadakan sosialisasi banyak perbaikan dari kinerja KPU dan Bawaslu, yang terpenting, harus melayani para pemilih, melayani kandidat dengan sebaik-baiknya, melayani dengan netral dan tidak berpihak”, tambah dia lagi.

 

Jimly juga memaparkan pola-pola pelanggaran yang marak terjadi di antaranya: manipulasi data, perlakuan tidak adil, pelayanan yang kurang baik, penyalahgunaan wewenang, dan suap serta perlakuan tidak adil dari para pihak, pelanggaran itulah  yang paling banyak terjadi secara sporadic.

 

 “Mari bersinergi sebagai sesama Penyelenggara Negara. sebab ada beberapa kasus di DKPP yang memerlukan informasi dari pihak POLDA dan jika memang dimungkinkan, saya persilakan saudara-saudara sebagai Profesional Intel, apabila ada informasi yang perlu disampaikan ke DKPP berkenaan dengan integritas penyelenggara pemilu baik itu KPU atau Bawaslu silakan disampaikan ke kami”. tutupnya.

 

Sumber : dkpp.go.id

 

482x320_1796-thumbSenin, 21 September 2015
Ketua DKPP Apresiasi Kebijakan Partai NasDem Terkait Calon Kepala Daerah

 

Jakarta, DKPP- Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Prof Jimly Asshiddiqie menghadiri kegiatan pembukaan konsolidasi Pemenangan Pilkada partai NasDem yang diselenggarakan oleh partai NasDem, Senin (21/9), bertempat di Plenary Hall JCC Senayan. 

 

Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Presiden Joko Widodo sekaligus sebagai pembuka acara. Selain itu beberapa menteri, duta besar, pimpinan lembaga negara dan parpol juga tampak hadir dalam agenda tersebut.

 

Menurut Jimly, yang ditemui usai acara pembukaan tersebut menyampaikan bahwa kegiatan konsolidasi yang diselenggarakan oleh partai Nasdem ini bagus sekali. Harapannya, semua partai melakukan hal yang sama, supaya calon-calon kepala daerah yang mereka dukung itu dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. 

 

“Dan yang saya apresiasi juga kebijakan partai ini, yaitu pesan-pesan untuk para calon diantaranya untuk menjadi pelayan bagi rakyat. Termasuk para calon yang tidak dibebani oleh partai, dengan materai yang dibiayai oleh partai. Sehingga, dengan demikian tidak menuntut mereka untuk korupsi kalau jadi,” tuturnya. 

 

Sumber : dkpp.go.id

 

482x320_1795-thumbSenin, 21 September 2015
Ketua DKPP Apresiasi Penandatanganan Nota Kesepahaman Antara KPU RI dengan Komnas HAM, Perludem dan MNC

 

Jakarta, DKPP-Ketua DKPP Prof Jimly Asshiddiqie menghadiri kegiatan penandatanganan nota kesepahaman antara KPU RI dengan Komnasham, Perludem dan MNC TBK, Senin (21/9). Kehadiran Ketua DKPP ini sebagai bentuk dukungan terhadap KPU dalam mensukseskan Pemilu. 

 

Usai acara, Ketua DKPP menyampaikan bahwa kerjasama dengan MNC TBK penting karena KPU dapat membuka transparansi dalam semua kegiatannya. Selain itu, dia berharap media lain dapat berpartisipasi juga dalam gerakan mengkampanyekan dan mensosialisasikan kesadaran pemilihan umum.

 

Dalam kesempatan tersebut juga, Jimly mengungkapkan bahwa kerjasama dengan Perludem yang merupakan simbol dari CSO (Civil Society Organization) merupakan langkah yang baik untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat.

 

“Partisipasi masyarakat melalui CSO ini sudah tradisi dari dulu. Kita tidak bisa bekerja tanpa dukungan masyarakat terutama kalangan CSO, maka itu simbolisasinya di Perludem,”kata Jimly yang ditemui usai acara penandatangan nota kesepahaman di ruang sidang utama KPU RI, Jl Imam Bonjol no.29, Jakpus.

 

Selain itu, Jimly juga sangat mendukung kerjasama KPU dengan Komnasham. Menurut Guru Besar Hukum Tata Negara UI ini, penting bagi KPU untuk turut menjaga hak dari rakyat baik dalam memilih dan dipilih.  

 

“Komnasham ini sangat penting karena pada dasarnya KPU, Bawaslu juga DKPP sebagai penyelenggara pemilu itu melayani hak politik rakyat untuk memilih dan dipilih,” imbuhnya.

 

Sumber : dkpp.go.id

 

482x320_1794-thumbSenin, 21 September 2015
Prof Jimly: Penyelenggara Pemilu Harus Paham Psikologi Pemburu Kekuasaan

 

Denpasar, DKPP- Ketua DKPP Prof Jimly Asshiddiqie menyebutkan, kontestan dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) adalah para pemburu kekuasaan. Karakter pemburu adalah agresif dan selalu melihat setiap celah sebagai peluang.

 

“Anda harus hati-hati. Pahami psikologi mereka. Apa saja bisa dipermasalahkan. Anda ini sudah bergaji kecil, jangan sampai diadukan,” terang Prof Jimly saat menjadi narasumber Sosialisasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Provinsi Bali, Jumat (18/9).

 

Dengan kondisi seperti itu, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, meminta ada langkah nyata perbaikan dari penyelenggara Pemilu. Bentuknya adalah pelayanan yang baik ke kandidat dan pemilih serta publik untuk kepentingan akuntabilitas. 

 

Dengan pelayanan yang baik, minimal kalaupun mereka kalah, akan melihat secara objektif. Minimum orang tidak terdorong untuk mengadu,” ujar dia.

 

Di hadapan jajaran KPU dan Panwas se-Provinsi Bali, Prof Jimly juga menyarankan agar mereka tidak perlu takut dengan DKPP. Cukup dibuktikan dan selalu transparan terhadap kerja-kerja yang dilakukan.

 

“Kerjakan yang terbaik. Kode etik kita ini sebenarnya yang paling berat adalah soal aspek keberpihakan. Di era kebebasan keterbukaan ini kita tidak cukup hanya jadi orang baik tapi harus kita tunjukkan. Image building itu penting, you have to independent and look independent,” tegasnya.

 

Sumber : dkpp.go.id

 



CopyRight © jimly.com 2007 - 2008