Headercontent

Cari Buku

KONTEN
Buku5
Makalah169
Tanya Jawab5251
Kegiatan859
Liputan Media452
Galeri Foto2353


Anda Pengunjung Ke:
6056248
May
SunMonTueWedThuFriSat
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
Mendagri_kpu_bawaslu_dkpp-thumbRabu, 13 Juli 2016
Mendagri Bertukar Pikiran dengan Para Penyelenggara Pemilu
Jakarta, - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo bertukar pikiran dengan Ketua DKPP RI Jimly Asshiddiqie, Plt Ketua KPU RI Hadar Nafis Gumay dan Ketua Bawaslu RI Muhammad. Pertemuan ini digelar secara tertutup di Ruang Rapat DKPP, Gedung Bawaslu, Jakarta, Rabu (13/7) pukul 15.00 WIB.   

Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa pertemuan ini membahas mengenai Undang-Undang Pilpres, Pileg termasuk Undang-Undang Pilkada yang baru disahkan. Undang-undang tersebut sedang disiapkan agenda pembahasannya oleh pemerintah pada bulan September.

“Kita mendiskusi pesan Undang-Undang Pilkada mengenai pentingnya peradilan khusus. Ada beberapa alternatif di antaranya memperkuat Bawaslu, memperkuat KPU, dan DKPP. (tugas, red) DKPP mengenai kemungkinan memperluas tugasnya bukan hanya penegakan kode etik tetapi juga penegakan hukum khususnya berkaitan dengan fungsi-fungsi peradilan yang berkenaan dengan proses Pemilu. Nanti akan dibahas oleh Pemerintah dan juga Komisi II DPR,” katanya.

Muhammad menambahkan, pihaknya mengapresiasi terhadap keinginan pemerintah memberikan penguatan kelembagaan Bawaslu. Pada UU No. 10 tahun 2016 sudah tampak jelas mengenai penguatan ini tetapi era Mendagri sekarang ini semakin menguatkan peran Bawaslu. Hal itu tampak pada kompilasi undang-undang yang akan dibentuk. “Dengan penguatan ini, kami berharap ekspektasi publik semakin membaik terhadap peran lembaga pengawas Pemilu,” tutup Muhammad.
 
Sumber: dkpp.go.id 
Putusan_ja-thumbRabu, 22 Juni 2016
Ketua DKPP: Catat, Penyelenggara Pemilu yang Sudah Dipecat akan Diblacklist

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi berupa peringatan terhadap sepuluh penyelenggara Pemilu. Mereka adalah masing-masing Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Gowa (Sulawesi Selatan) dan KPU Kabupaten Pasaman Barat (Sumatera Barat). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshiddiqie mengatakan, sanksi peringatan bersifat mendidik baik peringat tertulis maupun peringatan keras. “Meskipun demikian, janganlah sanksi peringatan ini dianggap sepele,” katanya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adanya sanksi peringatan ini agar bisa dijadikan pelajaran bagi seluruh penyelenggara Pemilu, supaya mereka memperbaiki penyelenggaraan Pemilu di masa-masa yang akan datang. Pasalnya, meski Indonesia ini menganut sistem demokrasi, tetapi pada kenyataanya masih bersifat formalistik. “Indeks demokrasi hasil-hasil penelitian, Indonesia masih termasuk formalistik. Kualitas demokrasi kita masih rendah,” ujar dia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sedangkan mantan penyelenggara Pemilu yang sudah dipecat, lanjut dia, agar tidak lagi diloloskan menjadi penyelenggara Pemilu. Sudah ada 369 penyelenggara Pemilu yang diberhentikan tetap sejak tahun 2012-2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Catat. Penyelenggara Pemilu yang sudah dipecat diblacklist. Tidak boleh lagi menjadi penyelenggara Pemilu. Nah, sekarang kan menjelang musim seleksi, mereka yang sudah dipecat tidak boleh lagi diloloskan,”pungkas dia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sementara itu, terhadap 22 penyelenggara Pemilu yang tidak melanggar kode etik, DKPP merehabilitasi nama baiknya. Mereka adalah: tiga orang dari Panwas Pasaman Barat (Sumatera Barat),  lima dari KPU Kab. Mamuju Tengah dan KPU Mamuju Utara (Sulawesi Barat), empat dari KPU Kab. Indramayu (Jawa Barat), satu dari KPU Kota Dumai (Riau), empat orang dari KPU Kab. Tolitoli (Sulawesi Tengah), lima orang KPU Prov. Papua Barat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk diketahui, tadi pagi DKPP membacakan tujuh Putusan. Yaitu: KPU Kab. Gowa (Sulawesi Selatan),  KPU dan Panwas Pasaman Barat (Sumatera Barat), KPU Kab. Mamuju Tengah dan KPU Mamuju Utara (Sulawesi Barat), KPU Kab. Indramayu (Jawa Barat), KPU Kota Dumai (Riau), KPU Kab. Tolitoli (Sulawesi Tengah),  KPU Prov. Papua Barat dan Panwas Fakfak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidang dengan agenda pembacaan putusan tersebut dipimpin oleh Ketua Majelis, Jimly Asshiddiqie dan anggota majelis Nur Hidayat Sardini, Saut H. Sirait, Anna Erliyana, Valina Singka Subekti, Endang Wihdatiningtyas, dan Ida Budhiati. 

sumber :dkpp.go.id 

482x320_2192-thumbSenin, 06 Juni 2016
Ketua DKPP : Kinerja Penyelenggara Pemilu Makin Bagus

Batu, DKPP – Ketua DKPP Prof. Jimly Asshiddiqie, pada kesempatan Sosialisasi Tahapan Penyelenggaraan Pilwali Kota Batu 2017, yang diselenggarakan di Hotel Horizon Amarta Hills, Kota Batu (3/6), menyatakan bahwa kinerja Penyelenggara Pemilu semakin bagus dari pemilu ke pemilu berikutnya.

 

“Pemilu Luber dan Jurdil resmi dicantumkan Pasal 22E UUD 1945 atau yang kita kenal dengan Pemilu yang berintegritas ialah Pemilu yang mengikuti prosedur the rule of law dan the rule of ethic. Oleh karena itu, Penyelenggara Pemilu diikat oleh kode etik,” ujarnya.

 

Menurut Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia ini, bahwa inti dari pemilu ialah  kompetisi atau perebutan kekuasaan. Dalam dinamika perebutan kekuasaan itu, ancaman terbesarnya ialah harta, tahta, dan seksualita. Hampir semua peserta pemilu yang gagal, akan melaporkan kasusnya kemana-mana.

 

“Penyelenggara Pemilu sangat rawan dijadikan sasaran tembak kekecewaan dalam perebutan jabatan,” katanya.

 

Menurutnya, agar dipahami juga karena sebagian besar laporan yang dikirim ke DKPP, kami dismissal atau TMS. Jumlah kasusnya hingga 15.000 lebih. Hal ini menggambarkan bahwa kinerja Penyelenggara Pemilu masih harus akan terus menerus diperbaiki. Namun, Penyelenggara Pemilu hanya salah satu saja.

 

“Jika mau berbenah diri, yang perlu di kode etik-kan tidak hanya Penyelenggara Pemilu, tapi juga peserta Pemilu. Karena terkadang yang menjadi sumber masalah ialah peserta pemilu yang lebih aktif, lebih agresif, dan kasak kusuk,” ucapnya.

 

Kesimpulannya, lanjut Jimly, kita tidak bisa menyelenggarakan pemilu berintegritas jika hanya Penyelenggara Pemilunya yang kenakan sanksi kode etik. Para peserta/ paslon juga harus kenakan sanksi kode etik

 

“Di masa depan nanti, kita harus berpikir tentang Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu. Bukan Hanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu,” tegasnya.

 

Menurutnya, para peserta/ paslon juga harus diikat oleh the rule of law and the rule of ethics. Masing-masing paslon tidak usah mengurusi paslon yang lain, tidak usah saling jegal-menjegal . masing-masing paslon harus berlomba-lomba merebut simpati rakyat pemilih. Itu yang jadi utama. Sebagai paslon mungkin didorong keadaan oleh orang-orang di sekitarnya untuk melakukan negatif campaign, bahkan black campaign. Hal ini termasuk soal integritas para peserta.

 

“Harapannya, paslon tidak usah ngurusi urusan paslon lain. Paslon lain biarkan diurus oleh KPU dan Bawaslu. Kalau Bawaslu tidak bekerja, biarkan masyarakat melaporkan kepada DKPP, jika memang jajarannya tidak bekerja secara professional,” tegas Jimly.

 

Ini, lanjutnya, hanya sebagai gambaran bagaimana paslon juga harus diikat oleh kode etik. Yang tidak harus ditulis, tapi soal kepantasan, dan lain sebagainya . Sedangkan untuk Penyelenggara Pemilu, harus dipastikan bahwa semua kode etik yang sudah terpatri, sudah diatur dengan jelas dalam UU, dan juga sudah diatur dalam Peraturan Bersama KPU dan Bawaslu harus dilaksanakan, misalnya soal independensi dan imparsialitas. Karena, Penyelenggara Pemilu sangat menentukan lahirnya apakah penyelengaraan pemilu berintegritas atau tidak.

 

“Jika Penyelenggara Pemilu terlibat berpihak kepada salah satu paslon, apalagi menerima suap, maka pejabat yang akan dipilih nanti, bukan pejabat yang berintegritas, karena dihasilkan dari sebuah proses pemilu yang tidak berintegritas. Kalau dalam lima tahun dipimpin oleh pemimpin yang tidak berintegritas, nanti bagaimana nasib bangsa?” tutupnya.

 

Sumber :www.dkpp.go.id 

482x320_2189-thumbSenin, 06 Juni 2016
Ketua DKPP: Jatim Sebagai Praktik Demokrasi Lokal di Indonesia

Batu, DKPP – Ketua DKPP, Prof. Jimly Asshiddiqie dalam acara Sosialisasi Tahapan Penyelenggaraan Dan Tata Cara Penyampaian Dukungan Syarat Calon Perseorangan yang diselenggarakan KPU Kota Batu, Jumat (3/4), menyatakan secara simbolik bahwa Pilwali Kota Batu yang akan diselenggarakan pada 2017 mendatang sangat penting. Jawa Timur menjadi kawasan istimewa sebagai praktik demokrasi lokal di Indonesia dan penting sekali perannya terhadap pengaruh kemajuan bagi bangsa dan Negara.

 

Untuk diketahui, satu-satunya daerah di Jawa Timur yang akan menyelenggarakan Pilkada Serentak Tahun 2017 adalah Kota Batu. Kemudian, di tahun 2018 ada 18 daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada dan sekaligus Pilgub Jawa Timur yang akan digelar menjelang Pemilu Serentak 2019.

 

“Persiapan untuk Pemilu Serentak 2019 harus serius. Cara kita menata Pilkada 2018 sebagai persiapan untuk Pemilu 2019 yang bersejarah. Ketika itu, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif. Rakyat bebas memilih Capres dari Partai A, Anggota DPR dari Partai B, dan Anggota DPRD dari Partai C. Bisa jadi, presiden yang terpilih nanti, partai pengusungnya tidak lolos threshold. Kita harus pahami bahwa Pemilihan Serentak 2019 sesuai amanat UUD 1945 yakni untuk memperkuat sistem pemerintahan,” ujarnya.

 

Nantinya, lanjut Jimly, Presiden akan membuat koalisi besar saat menyusun kabinet, sehingga lebih pemerintahan lebih genuine, lebih kuat, kompak, dan presiden berpikirnya juga lebih jangka panjang. Bahkan, lebih mudah mengantarkan kemajuan bangsa kedepan.

 

“Maka semua hal yang berkaitan dengan persiapan menuju Pemilu Serentak 2019 menjadi sangat penting. Pemilihan Gubernur, Pemilihan Kepala Daerah 2018 menjadi sangat serius untuk dipersiapkan. Dan, Pilwali Kota Batu 2017 menjadi pilot proyek tentang pemilihan umum yang ideal,” katanya.

 

Dia berpesan agar semua energi Penyelenggara Pemilu se-Provinsi Jawa Timur, sekurang-kurangnya mendoakan supaya penyelenggaraan Pilwali Kota Batu sukses.

 

“Sosialisasi ini sangat penting. Saya ingin mengajak semua stakeholder, tokoh masyarakat, pimpinan parpol, bersama-sama memiliki komitmen untuk menyelenggarakan, untuk mengikuti sebagai peserta, untuk terlibat aktif menyukseskan Pilwali Kota Batu 2017 dengan sebaik-baiknya. Mari kita belajar dari semua kesalahan, pelanggaran, dan penyimpangan yang sudah pernah terjadi di masa lalu. Jatim menjadi provinsi dengan jumlah kasus yang terbanyak dibandingkan dengan Jawa Tengah atau Yogyakarta,” jelasnya.

 

Sumber : www.dkpp.go.id 

482x320_2188-thumbSenin, 06 Juni 2016
Kekeliruan dalam Sistem Pemilihan Serentak

Malang, DKPP – Saat menyampaikan Kuliah Umum di Universitas Brawijaya (3/4), Ketua DKPP, Prof. Jimly Asshiddiqie, menyatakan bahwa Pilkada serentak yang telah dilaksanakan mulai 2015 lalu, dinilai kurang pas terhadap mekanisme UUD 1945.

 

Menurutnya, ketika Pasal 22E UUD 1945 dirumuskan, niat awalnya ialah Pemilu Eksekutif Dan Pemilu Legislatif dibarengkan. Sementara sekarang ini yang diserentakkan ialah Pilkada, yang mana Pemilihan Eksekutif dengan Eksekutif yang diserentakkan.

 

“Hal ini keliru. Yang diserentakkan bukan eksekutif dengan eksekutif, atau legislatif sama-sama dengan legislatif, tetapi sesuai niatnya dalam rangka memperkuat sistem presidential, maka eksekutif dan legislatif dibarengkan dipilih. Bukan asal serentak. Oleh karena pemilu legislatif dan eksekutif sudah diputuskan serentak di tahun 2019 mendatang, seharusnya semua regulasi mengarah ke sistem itu. Jangan lagi membuat UU baru yang sifatnya sementara,” tegasnya.

 

Berarti, lanjut dia, memilih presiden dengan DPR dan DPD, memilih gubernur dengan DPRD, memilih bupati/walikota dengan DPRD, itu yang diserentakkan. Jika menginginkan efisiensi bisa sekaligus Pilpres dan DPR jadi satu, atau Pilkada dan DPRD jadi satu, atau secara bertingkat dengan tiga kali pemilihan.

 

“Mengapa niatnya dipasangkan serentak? Hal ini dimaksudkan agar rakyat bebas memilih. Waktu memilih eksekutif dia memilih tokoh  dari partai A misalnya, kemudian memilih legislatifnya dari tokoh partai B,”ujarnya.

 

Menurutnya, hal ini bertujuan supaya pemilihan eksekutif tidak bergantung harus mempersyaratkan pemilihan legislatif. Saat ini, koalisi dan tradisi transaksi politik kebanyakan sehingga mempengaruhi pemerintahan. Semestinya koalisi cukup satu kali yakni saat menyusun kabinet, sehingga lebih genuine, lebih kuat, kompak, dan presiden berpikirnya lebih jangka panjang.

 

“Maka sistem pemilihan umum serentak tahun 2019 nanti, merupakan pengalaman pertama kita dalam sejarah yang Insya Allah memperkuat sistem pemerintahan,” ujarnya.

 

Jimly juga menambahkan bahwa ancaman dalam sistem presidential ialah impeachment. Ketika pemilu serentak 2019 nanti, ada kemungkinan presiden terpilih, tetapi partai pengusungnya tidak lolos threshold. Jika presiden tidak punya pendukung di DPR ditakut-takuti impeachment.

 

“Impeachment dalam sistem presidensiil murni berbeda dengan impeachment dalam sistem presidensiil campuran apalagi impeachment dalam sistem parlementer,” katanya.

 

Menurutnya, impeachment dalam sistem presidensiil campuran dan parlementer menakutkan seperti yang terjadi di Turki dan Thailand. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku dalam sistem presidensiil murni seperti di Amerika Serikat dan Indonesia.

 

“Justru, impeachment sebagai fasilitas konstitusional yang melindungi presiden. Mekanisme impeachment dalam UUD 1945 adalah perlindungan bagi seorang Presiden Republik Indonesia,” ungkapnya.

 

Menurut ketentuan UUD 1945 tidak mungkin presiden dipecat, karena mekanismenya sulit. Syarat, forum dan kuorumnya memang susah.

 

“Jauh lebih mudah mengubah UUD 1945 dibandingkan mengimpeach presiden. Jikalau memang harus melalui impeachment, boleh jadi Gus Dur pun tidak pernah akan diberhentikan. Karena kuorumnya berada di MPR dan harus dibuktikan dulu secara hukum bahwa dia memang bersalah di Mahkamah Konstitusi. Maka, MK berfungsi sebagai peradilan pidana terhadap tuduhan pelanggaran. Kalau sudah terbukti, baru nantinya dibawa ke MPR,” jelasnya.

 

Jadi, lanjut Jimly, sistem yang kita perkuat sudah benar asal tidak disalahpahami. Ini yang harus dijadikan pegangan. Jika pemilihan serentak 2019 sudah diskenariokan seperti itu, seharusnya UU Pilkada harus ikut mengarah kesitu.

 

“Yang kemaren diputuskan itu enggak. Bahkan, ketentuan mengenai pilkada merupakan pemilu atau bukan belum terjawab disitu. Bahwa memang sistem regulasi belum tertata dan belum terintegrasi,” tutupnya.

 

Sumber : www.dkpp.go.id 



CopyRight © jimly.com 2007 - 2008