Headercontent

Cari Buku

KONTEN
Buku5
Makalah169
Tanya Jawab5195
Kegiatan819
Liputan Media452
Galeri Foto2340


Anda Pengunjung Ke:
5541003
August
SunMonTueWedThuFriSat
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
Fit-thumbMinggu, 13 Desember 2015
Jimly Asshiddiqie Terpilih Jadi Ketum ICMI

Ketua Dewan Penasehat Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie resmi terpilih menjadi Ketua Umum ICMI setelah terjadi mufakat dalam musyawarah diantara Majelis Permusyawaratan Muktamar VI ICMI pada Ahad pagi (13/12) di Ballroom Hotel Lombok Raya, Mataram.

Jimly terpilih sebagai Ketua Umum ICMI dari 7 formatur yang terpilih, dari 15 besar nama yang sebelumnya masuk di sidang pleno Sabtu malam. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) itu masuk formatur 7 caketum ICMI dengan suara sebanyak 333 suara, diatas perolehan dukungan atas Ilham Akbar Habibie yang mengantongi 311 suara.

Jimly akan memimpin ICMI dengan model kepemimpinan yang baru, yaitu model Ketua Umum dan wakil Ketua Umum untuk periode 2015 - 2020.

Muktamar VI ICMI ini sudah berlangsung sejak tanggal 11 - 13 Desember 2015 di Lombok, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Muktamar ini menentukan model kepemimpinan ICMI periode mendatang

 

sumber : http://www.icmi.or.id

482x320_1977-thumbRabu, 09 Desember 2015
Ketua DKPP Monitoring Penyelenggaraan Pilkada Serentak di Depok
Ketua Dewan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof Jimly Asshiddiqie, Rabu (9/12/2015) melakukan blusukan ke beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) di wilayah Depok-Jawa Barat. Kawasan yang dipilih adalah Kecamatan Beji yang tercatat sebagai salah satu kecamatan yang memiliki TPS terbanyak di Kota Depok dengan 259 TPS.

 

 

 

Beberapa TPS yang disambangi antara lain TPS di Kelurahan Beji Timur serta Kampung Pilkada yang terletak di Lapangan Nanas, Pancoran Mas – Depok. Setelah melakukan pemantauan, Prof. Jimly menilai penyelenggaraan Pilkada di Kota Depok berjalan baik dan diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya. Dijelaskan bahwa di Depok ada incumbent dan di daerah lain yang ada potensi tidak netral dari kalangan PNS. Selain itu juga ditekankan agar penyelenggara Pemilu aktif melakukan pengawasan.

 

 

 

“Saya menghimbau agar KPU dan Panwas terus melakukan pengawasan dan jika ketahuan tidak netral, maka kami akan lakukan pemecatan,” ujarnya.

 

 

 

Terkait pengawasan ada catatan dari Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia tersebut. Berdasarkan hasil pantauannya di sejumlah TPS, Prof. Jimly mengungkapkan bahwa ditemukan TPS yang hanya diisi saksi hanya dari salah satu pasangan calon saja.

 

 

 

“Dari lima TPS yang ada di Kampung Pilkada, saya lihat ternyata saksinya hanya satu. Meski demikian saya ingatkan agar partai pendukung jangan anggap sepele dan saya minta agar saat penghitungan suara, saksi lengkap,”terangnya.

 

 

 

Hal lain yang juga menjadi evaluasi dari penyelenggaraan Pilkada serentak di Depok adalah partisipasi pemilih. Menurutnya partisipasi masyarakat harus digerakkan dan jika memungkinkan menggunakan cara-cara yang unik seperti melalui kesenian marawis yang dilakukan TPS 14 RW 7 Beji Timur.

 

 

 

“Semangat warga ini memang perlu digerakkan. Namun memang suasananya terkesan sepi karena penyelenggaraan Pemilu kali ini dibiayai pemerintah sehingga kampanye dan alat peraga kampanye terbatas.  Kalau pemilihan legislatif sebelumnya spanduk bertebaran. Meski demikian menjadi bahan evaluasi juga,” tutup mantan Ketua DK KPU tersebut.

sumber : dkpp.go.id 

482x320_1965-thumbSenin, 30 Nopember 2015
Ketua DKPP Isi Acara Rakor Stakeholder Pemilu se-Kota Medan
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Stakeholder Dalam Rangka Pendidikan Pengawasan Antisipatif Pemilihan Walikota/Wakil Walikota. Acara diselenggarakan di Hotel Soechi, Kota Medan. Ketua DKPP Prof Jimly Asshiddiqie menjadi salah satu narasumber pada acara tersebut.

 

Bersama Prof Jimly hadir pula Ketua Bawaslu RI Prof Muhammad. Ketua DKPP mengharapkan acara ini dapat menjadi ajang untuk bertukar pikiran para pihak (stakeholder) yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu, dan secara khusus penyelenggaraan Pilkada di Kota Medan.

 

“Karena masalah ini serius kita harus paham. Secara umum Sumatera Utara mendapat perhatian, khususnya dari DKPP dalam urusan yang berkaitan dengan integritas kepemiluan,” terang Prof Jimly.

 

Yang disampaikan Prof Jimly cukup beralasan. Sejak DKPP berdiri pada 2012 sampai 2015, Sumatera Utara menjadi daerah yang jumlah pengaduannya paling banyak bersama Papua dan Jawa Timur. Prof Jimly menduga, faktor yang menyebabkan banyaknya pengaduan dari Sumut kemungkinan karena masyarakatnya yang aktif. Namun, semua itu dapat dilihat sebagai hal yang positif.

 

“KPU dan Bawaslu harus mengantisipasi hal ini. Bekerjanya mesti ekstra keras, karena sedikit saja ada masalah dilaporkan ke DKPP,” ungkapnya.

 

Di hadapan peserta yang terdiri atas penyelenggara Pemilu se-Kota Medan, unsur pemerintah, DPRD, tokoh masyarakat, civitas akademika, tokoh agama, OKP/LSM, media masa, Dandim/Kodim, Polres, dan kaum disabilitas/penyandang cacat, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia ini mengatakan bahwa Sumatera Utara dapat menjadi barometer penting bagi penyelenggara Pemilu berintegritas. “Sukses Sumatera Utara, sukses  Indonesia,” ujarnya optimistis.

sumber : dkpp.go.id 

482x320_1966-thumbSenin, 30 Nopember 2015
Kota Medan Dapat Menjadi Barometer Sukses Pemilu
Masyarakat Medan adalah masyarakat  plural sampai awal tahun 50an. Dengan kondisi itu, Medan menjadi kota yang sangat kompleks karena segala suku bangsa di Indonesia ada di kota ini. Oleh karena itu, Medan khususnya dan Sumatera Utara pada umumnya dapat menjadi barometer dan menjadi miniatur Indonesia.

 

Hal tersebut disampaikan Ketua DKPP Prof Jimly Asshiddiqie  pada acara Rapat Koordinasi (Rakor) Stakeholder dalam Rangka Pendidikan Pengawasan Antisipatif Pemilihan Walikota/Wakil Walikota di Kota Medan. Terhadap Pilkada 2015 di Medan, beliau meminta penyelenggara Pemilu untuk mengedepankan netralitas,  independen, dan melayani dengan sebaik-baiknya.

 

“Mengurusi dua calon ini  mudah. Penyelenggara harus memastikan keduanya dilayani dengan baik. Juga kepada pemilih, karena mereka adalah para pemilik kedaulatan,” tutur Prof Jimly saat menjadi narasumber dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Stakeholder Dalam Rangka Pendidikan Pengawasan Antisipatif Pemilihan Walikota/Wakil Walikota  Medan di Hotel Soechi Internasional, Medan, Senin (30/11).

 

Lebih lanjut, Guru Besar  Universitas Indonesia itu mengatakan bahwa roh yang paling  penting dalam penyelenggaraan Pemilu adalah independensi dan netralitas. Selanjutnya adalah menjalankan  fungsi pelayanan. Bersamaan dengan itu para peserta  juga harus menjaga integritas. 

 

“Masing masing  peserta  jangan mengurusi satu dengan yang lain. Berlomba-lomba saja untuk merebut simpati rakyat pemilih. Sebab begitu mengurusi calon yang lain maka akan melakukan negative campaign,” katanya. 

 

Prof Jimly menyarankan, antara paslon dengan paslon membangun tradisi positive campaign, karena ini salah satu faktor etika bagi peserta Pemilu. Sekarang menang belum ada aturan dan undang-undang yang mengatur kode etik peserta Pemilu.  Yang ada baru kode etik penyelengara Pemilu.

 

Di hadapan peserta yang terdiri atas penyelenggara Pemilu se-Kota Medan, unsur pemerintah, DPRD, tokoh masyarakat, civitas akademika, tokoh agama, OKP/LSM, media masa, Dandim/Kodim, Polres, dan kaum disabilitas/penyandang cacat, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia ini mengatakan bahwa Sumatera Utara dapat menjadi barometer penting bagi penyelenggara Pemilu berintegritas. Kota Medan dapat menjadi contoh untuk pengembangan dalam mengadvokasi kebijakan baru yaitu mengenai etika peserta, etika partai politik, dan iktikad paslon. Pilkada Kota Medan yang berintegritas bisa menjadi contoh untuk dipromosikan pada tingkat nasional.

sumber :dkpp.go.id 

20151126_135129-thumbKamis, 26 Nopember 2015
Ketua DKPP Isi Rakor Stakeholder Pemilu di Kepri

Batam, DKPP- Badan Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI), Kamis (26/11), menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Stakeholder Pemilu di Kepulauan Riau. Ketua DKPP Prof Jimly Asshiddiqie menjadi salah satu narasumber pada acara di Hotel Nagoya Hills, Batam, itu.

Bersama Prof Jimly hadir juga Ketua Bawaslu RI Prof Muhammad dan Anggota Nasrullah. Prof Jimly menilai acara tersebut sangat penting dan strategis karena seluruh stakeholder Pemilu dapat berkumpul bersama membahas pelaksanaan Pilkada serentak 2015.

"Harusnya memang begini ini, setiap ada Pemilu kita bisa duduk bersama. Menyamakan persepsi itu sangat penting," tutur Prof Jimly.

Ketua DKPP meminta semua pihak sesuai perannya dapat menjadi bagian bagi terwujudnya Pemilu berintegritas. Pemilu berintegritas memang dimulai dari penyelenggara. Akan tetapi, semua pihak seperti peserta dan pemilih juga harus punya komitmen untuk mewujudkannya. Caranya sama-sama beretika.

"Menurut undang-undang, etika Pemilu memang masih untuk penyelenggara. Tapi lebih luas lagi dalam penyelenggaraan Pemilu, peserta dan pemilih, juga harus beretika," terangnya.

Secara umum, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, otimistis Pilkada 2015 akan sukses. Dia tidak menampik ada kerumitan-kerumitan, karena pelaksanaannya yang serentak ini baru pertama. Regulasinya juga banyak yang baru. Meski begitu, menurutnya, kerumitan Pilkada 2015 tidak melebihi Pemilu 2014 kemarin.

"Secara umum insya Allah Pilkada ini lancar. Titik rawan mungkin hanya tiga daerah. Saya harap Kepri dapat menjadi contoh sukses Pilkada di Indonesia, minimal untuk kawasan Indonesia bagian barat," ujar Prof Jimly penuh optimis.
 
Sumber : dkpp.go.id 


CopyRight © jimly.com 2007 - 2008