Headercontent

Cari Buku

KONTEN
Buku14
Makalah147
Tanya Jawab4616
Kegiatan698
Liputan Media444
Galeri Foto2297


Anda Pengunjung Ke:
3819132
October
SunMonTueWedThuFriSat
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
Ketua_dkpp_dikunjungi_dprd_prov_jatim-thumbRabu, 21 Agustus 2013
Ketua DKPP Menerima Kunjungan Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur

Jakarta, Jimly.com, - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) Jimly Asshiddiqie menerima kunjungan anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur di kantor DKPP, Gedung Bawaslu, Lantai 5 Jalan M.H. Thamrin Nomor 14 Jakarta pada Rabu (21/8/2013).

 

Pertemuan singkat tersebut digunakan anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur untuk mendapatkan informasi seputar tugas fungsi dan wewenang lembaga DKPP. Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie menjelaskan, DKPP merupakan lembaga peradilan etika pertama yang melaksanakan persidangan secara terbuka. DKPP sebagai cikal bakal dari Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK KPU) sebelum dibentuknya lembaga DKPP.

 

Di hadapan anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur, pakar hukum tata negara UI ini mengatakan yang paling utama dalam pengelolaan negara adalah pentingnya membuat suatu keputusan. Karena dalam keputusan sudah pasti ada yang namanya ijtihad. Dan konsep Ijtihad ini apabila salah maka satu pahala dan apabila benar mendapatkan dua pahala, jadi tidak ada alasan para pemimpin yang diberikan mandat kemudian tidak bisa membuat keputusan.

 

Berdasarkan pengalaman, banyak kasus penyelenggara Pemilihan Umum yang akibat ketidaknetralan dalam menyelenggarakan Pemilu lalu tidak membuat keputusan. Implikasinya adalah muncul ketidakpastian dalam politik masyarakat dan berpotensi memicu konflik baik vertikal maupun horisontal. Ketidaknetralan KPU dan Bawaslu kerapkali melahirkan kegaduhan sosial di masyarakat dan hal ini yang tengah dibenahi oleh DKPP. Perlu diketahui, DKPP hanya menangani masalah pelanggaran etika dan tidak berurusan dengan tahapan Pemilu.

 

Independen seorang anggota penyelenggara Pemilu bukan berarti pasif dalam berkomunikasi namun bagaimana bersikap netral dan terbuka itulah seorang penyelenggara Pemilu dituntut sikap akuntabel karena fungsi penting penyelenggara Pemilu adalah melayani votters dan peserta Pemilu. Kata mantan ketua Mahkamah Konstitusi.

 

Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur yang dipimpin Sabron Djamil Pasaribu, usai pertemuan mengatakan, “kami sangat bangga dan dan puas karena sangat menambah pengetahuan kami dengan penjelasan-penjelasan ketua DKPP yang begitu ilmiah serta relevan dengan dinamika politik mutakhir yang tengah kita hadapi”.

 

Sabron menambahkan, anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur akan mengkomunikasikan dengan DPRD secara kelembagaan untuk mengundang ketua DKPP menjadi pembicara di kegiatan yang akan kami rancang beberapa hari ke depan. Tujuan menghadirkan ketua DKPP tidak lain memberikan pencerahan ilmiah bagi stakeholders dan warga Jawa Timur terutama mengenai pentingnya menegakkan rule of law and the rule of ethics sebagaimana dikemukakan ketua DKPP tadi, ujar Sabron. (RY)

 

175864-thumbSelasa, 20 Agustus 2013
Jimly Sarankan KPU Lampung Mengundurkan Diri

Metrotvnews.com, Bandarlampung: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengusulkan lima komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung diganti. Selain itu, Pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung disarankan digelar pada 2015 untuk meminimalisasi risiko.

Usul itu disampaikan Ketua DKPP Jimly  Asshiddiqie saat menjadi pembicara dialog publik yang digelar oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Lampung di Novotel, Senin (19/8).


Selain Jimly, diskusi bertema 'Pilgub yang Berintegritas' itu juga menghadirkan Ketua DPP Partai NasDem Siti Nurbaya, Komisioner KPU Lampung Firman Seponada, dan Asisten I Gubernur Lampung Fiter Syahboedin.

Jimly menyebutkan jabatan komisioner KPU Lampung harus  diganti sebelum Desember 2014. Jika tidak, dikhawatirkan akan memengaruhi penyelenggaraan Pemilu 2014. Sehingga, dia meminta komisioner untuk legowo menyerahkan jabatan dan diganti dengan orang-orang yang baru.

"Akhir tahun ini, KPU Lampung harus sudah diganti. Sebaiknya legowo saja karena sudah hampir seluruh KPU daerah sudah ganti orang," kata Jimly.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu juga menyesalkan sikap KPU Lampung  yang terkesan ngotot untuk menggelar Pilgub Lampung pada 2013, padahal pemerintah provinsi tidak memiliki anggaran. Bahkan kengototan itu membuat asumsi masyarakat lembaga penyelenggara pemilu itu memiliki  motif politik. "Dengan begitu masyarakat membaca KPU Lampung ingin memperpanjang jabatan," ujarnya.

Jimly juga mencoba memberi solusi mengatasi polemik jadwal Pilgub Lampung. Menurutnya, jika Pilgub Lampung digelar pada 2013 akan penuh dengan risiko. Baik konflik terkait sengketa pilgub maupun risiko penganggaran yang bisa menyalahi prosedur hukum dan bisa berujung ke  pengadilan serta dikhawatirkan akan merusak penyelenggaraan pemilu 2014. "Saran saya, Pilgub Lampung digelar 2015 saja agar tidak ada risiko," kata dia.

Komisioner KPU Lampung Firman Seponada menegaskan, lembaganya tidak  memiliki motif memperpanjang jabatan. Melainkan, pemajuan jadwal Pilgub Lampung pada 2013 sesuai perintah KPU pusat dan Menteri Dalam Negeri.  "Ini murni karena perintah pusat. Gubernur juga sudah menyurati KPU siap memberikan anggaran," tegasnya.

Siti Nurbaya yang merupakan mantan Sekjen Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Sekjen Departemen Dalam Negeri (sekarang Kementerian Dalam Negeri) menjelaskan, yang patut dituntut komitmennya terhadap Pilgub Lampung 2013 adalah Kementerian Dalam Negeri.


Pasalnya, pemerintah yang sudah memerintahkan pilgub di 43 daerah digelar serentak pada tahun ini. "Yang patut dituntut itu Kemendagri karena memajukan pemilihan umum kepala daerah," kata dia. (Ahmad Novriwan)


Editor: Henri Salomo Siagian

Sumber :  http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/08/20/6/175864/Jimly-Sarankan-KPU-Lampung-Mengundurkan-Diri

Pj_banten_1-thumbJum'at, 16 Agustus 2013
Ketua DKPP: Penyelenggara Pemilu Harus Independen

LEBAK - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshiddiqie memberikan wejangan kepada komisioner KPU Kabupaten Lebak dan seluruh anggota PPK se-Kabupaten Lebak. Menurut Jimly, ada beberapa hal yang harus dilakukan dan dimiliki oleh setiap penyelenggara Pemilu

"Penyelenggara Pemilu tidak boleh berpihak. We must independent. And look independent," ujarnya saat menjadi narasumber dalam acara rapat kerja KPU Banten Lebak bersama PPK se-Kabupaten Lebak dalam rangka Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013 di STIE La Tansa Mashiro, Jalan Soekarno-Hatta, Rangkas Bitung, Kamis (16/8).
 
Dia menerangkan, independensi atau netralitas tidak hanya di mulut tapi juga secara tindakan. "Independen secara moral juga independen secara sosial," ujarnya.

Sebagai penyelenggara Pemilu, mengemban amanat agar Pemilu terlaksana secara adil dan jujur serta fair. Untuk itu, kita mesti memperlakukan peserta Pemilu secara sama. Terkait independensi, memang tidak semua ditulis dalam peraturan kode etik tapi bisa dirasakan.
"Misalnya ketua KPU mancing bareng dengan salah satu peserta Pemilu. Mungkin yang diobrolkan dalam mancing itu hanya membicarkan soal lele. Tapi bagi peserta Pemilu yang lain, bisa menimbulkan kecurigaan. Untuk itu, kalau mau mancing ajak juga peserta Pemilu yang lain. Ajak pula Panwas," ujarnya.

Kedua, penyelenggara Pemilu harus memiliki integritas. Semua negara mengklaim sebagai negara demokrasi. Bahkan negara almarhum Uni Soviet hingga negara Amerika mengaku sebagai negara demokrasi. Padahal tidak sedikit pula demokrasinya itu hanya sekedar prosedural. " Sekarang ini yang dibutuhkan adalah demokrasi substansial. Untuk menghasilkan demokrasi yang substansial, maka harus digelar Pemilu yang berintegritas. Guna menghasilkan Pemilu yang berintegritas maka penyelenggara Pemilunya pun harus memiliki integritas," ujarnya.
 
Ketiga, adalah profesionalisme dan keempat, transparan. Penyelenggara Pemilu itu yang harus dilayani dua. Pertama adalah voter atau pemilih. Kedua, peserta Pemilu.

"Kita itu pelayan mereka. kita harus melayani secara profesional dan transparan kepada mereka. jangan hanya transparan kepada wartawan atau LSM sementara kepada peserta Pemilu atau kepada masyarakat tidak transparan," tutup dia. (TTM/fuz/jpnn)


Sumber : http://www.jpnn.com/read/2013/08/16/186470/Ketua-DKPP:-Penyelenggara-Pemilu-Harus-Independen-
Dkpp-kejagung-thumbSenin, 22 Juli 2013
DKPP Jalin Kerjasama Dengan Kejaksaan Agung

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormata Penyelenggara Pemilu resmi menjalin kerjasama dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara DKPP dengan Kejaksaan RI.

 

Nota kesepahaman (MoU) tersebut ditandatangani langsung oleh Ketua DKPP Prof Jimly Asshiddiqie dan Jaksa Agung RI Basrief Arief, dengan dihadiri oleh Anggota DKPP Saut H Sirait, Valina Singka, Ida Budhiati dan Nelson Simanjuntak.

 

Adapun isi dari nota kesepahaman (MoU) tersebut ialah kerjasama antara DKPP dan Kejaksaan Agung untuk melakukan optimalisasi penanganan pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu di seluruh Indonesia. Sebagai implementasnya, Kejaksaan Agung memberikan fasilitas penggunaan sarana video conference pada tiap-tiap kantor Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia.

 

“ Kami sangat berterimakasih atas dijalinnya kerjasama ini, dengan kerjasama ini DKPP sangat terbantu terutama dalam menangani sidang pelanggaran kode etik di daerah,” ungkap Jimly dalam sambutannya.

 

Lanjutnya, “ Meskipun komisioner cuma bertujuh, sedangkan pengaduan DKPP membanjir, dengan mengoptimalkan teknologi yang ada kami yakin kami bisa mengatasi hal tersebut, walaupun tidak punya anggaran tidak apa-apa yang penting kami bisa memakainya,” canda Guru Besar Tata Negara Universitas Indonesia itu.

 

Sementara itu, Jaksa Agung Republik Indonesia Basrief Arief menyambut baik kerjasama tersebut. “Saya perintahkan kepada Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia untuk memberikan fasilitas secukupnya kepada DKPP, ini merupakan komitmen kita,” ungkap Basrief Arief.

 

Selain penandataganan nota kesepahaman (MoU) dengan DKPP, Kejaksaan Agung juga menggelar penandatanganan nota kesepahaman dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). (SD)

Orientasi_kpu_sulteng-thumbMinggu, 14 Juli 2013
Penyelenggara Pemilu perlu tertib Administrasi

Palu, DKPP – Para Penyelenggara Pemilihan Umum hendaknya dalam menjalankan tugas penyelenggaraan Pemilu selalu mengutamakan tertib administrasi. Sebab tertib administrasi Pemilu bagian dari cara kerja yang akuntabel, dan harus dipahami bahwa tertib administrasi merupakan hal penting. Di zaman modern sekarang ini tertib administrasi sangat menentukan efisiensi dan efektifitas bagi penyelenggaraan negara. Misalnya terkait dengan bagaimana merawat data-data dalam fail komputer serta arsip-arsip dengan baik. Pengalaman di beberapa instansi menunjukkan tertib administrasi belum menjadi perhatian serius padahal administrasi merupakan faktor penting dalam menunjang sistem kinerja yang profesional. Hal tersebut dikemukakan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshiddiqie, ketika menjadi narasumber pada kegiatan Orientasi Tugas KPU Se-Provinsi Sulawesi Tengah pada Hari Minggu (14/7) di Palu.  

 

“Ketidaktertiban administrasi seringkali kita lihat misalnya dalam suatu kasus mengenai penyimpanan arsip putusan di pengadilan umum. Proses kerjanya lamban dan membutuhkan waktu menyampaikannya pada publik sehingga kadang dalam praktik yang terjadi ketidaksamaan antara hasil putusan dalam sidang dengan hasil salinan putusan setelah sidang. Meski ini kelihatan sepele tetapi sebenarnya menjadi serius jika kemudian muncul persoalan baru dari pihak-pihak yang berkepentingan didalamnya”.

 

Sembari memberikan penekanan pada peserta mengenai pentingnya mengembangkan tradisi tertib administrasi, Jimly memberi contoh, ketika dirinya menjadi ketua Mahkamah Konstitusi, tertib administrasi menjadi perhatian serius. “Saya membuat lembaga MK menjadi sangat tertib dalam pengelolaan administrasinya sehingga pada tahun 2005 MK mendapat penghargaan dari sebuah lembaga yang berkedudukan di Bangkok, yang menilai MK sebagai salah satu lembaga negara yang paling modern dalam mengembangkan sistem kerja berbasis teknologi. MK dianggap lembaga pengadilan paling modern karena administrasinya tertib dengan menggunakan sistem Informasi dan Teknologi (IT) betul-betul berjalan dengan baik, ujar Jimly.

 

Ketua DKPP mengajak kepada semua anggota KPU Se-Provinsi Sulawesi Tengah supaya mulai menertibkan administrasi dengan baik agar bisa dengan optimal mengelola organisasi publik (public administration) secara transparan dan akuntabel sebagai wujud pertanggungjawaban pada masyarakat. “Organisasi negara yang tidak saja memikirkan bagaimana menjadikan efektifitas dan efisiensi sebagai titik tolak manajemen pemerintahan namun juga pada aspek konstitusi yang memperhatikan keputusan-keputusan politik karena menyangkut tertib administrasi itu sendiri. Fungsi esensial dalam menjalankan tugas negara  adalah melayani. Tugas kita melayani masyarakat yang dari perspektif penyelenggaraan Pemilu, melayani pemilih dan peserta Pemilu”, ujar Jimly. (RY).


CopyRight © jimly.com 2007 - 2008