Headercontent

Cari Buku

KONTEN
Buku14
Makalah147
Tanya Jawab4636
Kegiatan696
Liputan Media444
Galeri Foto2297


Anda Pengunjung Ke:
3845366
November
SunMonTueWedThuFriSat
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Pj_banten_1-thumbJum'at, 16 Agustus 2013
Ketua DKPP: Penyelenggara Pemilu Harus Independen

LEBAK - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshiddiqie memberikan wejangan kepada komisioner KPU Kabupaten Lebak dan seluruh anggota PPK se-Kabupaten Lebak. Menurut Jimly, ada beberapa hal yang harus dilakukan dan dimiliki oleh setiap penyelenggara Pemilu

"Penyelenggara Pemilu tidak boleh berpihak. We must independent. And look independent," ujarnya saat menjadi narasumber dalam acara rapat kerja KPU Banten Lebak bersama PPK se-Kabupaten Lebak dalam rangka Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013 di STIE La Tansa Mashiro, Jalan Soekarno-Hatta, Rangkas Bitung, Kamis (16/8).
 
Dia menerangkan, independensi atau netralitas tidak hanya di mulut tapi juga secara tindakan. "Independen secara moral juga independen secara sosial," ujarnya.

Sebagai penyelenggara Pemilu, mengemban amanat agar Pemilu terlaksana secara adil dan jujur serta fair. Untuk itu, kita mesti memperlakukan peserta Pemilu secara sama. Terkait independensi, memang tidak semua ditulis dalam peraturan kode etik tapi bisa dirasakan.
"Misalnya ketua KPU mancing bareng dengan salah satu peserta Pemilu. Mungkin yang diobrolkan dalam mancing itu hanya membicarkan soal lele. Tapi bagi peserta Pemilu yang lain, bisa menimbulkan kecurigaan. Untuk itu, kalau mau mancing ajak juga peserta Pemilu yang lain. Ajak pula Panwas," ujarnya.

Kedua, penyelenggara Pemilu harus memiliki integritas. Semua negara mengklaim sebagai negara demokrasi. Bahkan negara almarhum Uni Soviet hingga negara Amerika mengaku sebagai negara demokrasi. Padahal tidak sedikit pula demokrasinya itu hanya sekedar prosedural. " Sekarang ini yang dibutuhkan adalah demokrasi substansial. Untuk menghasilkan demokrasi yang substansial, maka harus digelar Pemilu yang berintegritas. Guna menghasilkan Pemilu yang berintegritas maka penyelenggara Pemilunya pun harus memiliki integritas," ujarnya.
 
Ketiga, adalah profesionalisme dan keempat, transparan. Penyelenggara Pemilu itu yang harus dilayani dua. Pertama adalah voter atau pemilih. Kedua, peserta Pemilu.

"Kita itu pelayan mereka. kita harus melayani secara profesional dan transparan kepada mereka. jangan hanya transparan kepada wartawan atau LSM sementara kepada peserta Pemilu atau kepada masyarakat tidak transparan," tutup dia. (TTM/fuz/jpnn)


Sumber : http://www.jpnn.com/read/2013/08/16/186470/Ketua-DKPP:-Penyelenggara-Pemilu-Harus-Independen-
Dkpp-kejagung-thumbSenin, 22 Juli 2013
DKPP Jalin Kerjasama Dengan Kejaksaan Agung

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormata Penyelenggara Pemilu resmi menjalin kerjasama dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara DKPP dengan Kejaksaan RI.

 

Nota kesepahaman (MoU) tersebut ditandatangani langsung oleh Ketua DKPP Prof Jimly Asshiddiqie dan Jaksa Agung RI Basrief Arief, dengan dihadiri oleh Anggota DKPP Saut H Sirait, Valina Singka, Ida Budhiati dan Nelson Simanjuntak.

 

Adapun isi dari nota kesepahaman (MoU) tersebut ialah kerjasama antara DKPP dan Kejaksaan Agung untuk melakukan optimalisasi penanganan pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu di seluruh Indonesia. Sebagai implementasnya, Kejaksaan Agung memberikan fasilitas penggunaan sarana video conference pada tiap-tiap kantor Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia.

 

“ Kami sangat berterimakasih atas dijalinnya kerjasama ini, dengan kerjasama ini DKPP sangat terbantu terutama dalam menangani sidang pelanggaran kode etik di daerah,” ungkap Jimly dalam sambutannya.

 

Lanjutnya, “ Meskipun komisioner cuma bertujuh, sedangkan pengaduan DKPP membanjir, dengan mengoptimalkan teknologi yang ada kami yakin kami bisa mengatasi hal tersebut, walaupun tidak punya anggaran tidak apa-apa yang penting kami bisa memakainya,” canda Guru Besar Tata Negara Universitas Indonesia itu.

 

Sementara itu, Jaksa Agung Republik Indonesia Basrief Arief menyambut baik kerjasama tersebut. “Saya perintahkan kepada Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia untuk memberikan fasilitas secukupnya kepada DKPP, ini merupakan komitmen kita,” ungkap Basrief Arief.

 

Selain penandataganan nota kesepahaman (MoU) dengan DKPP, Kejaksaan Agung juga menggelar penandatanganan nota kesepahaman dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). (SD)

Orientasi_kpu_sulteng-thumbMinggu, 14 Juli 2013
Penyelenggara Pemilu perlu tertib Administrasi

Palu, DKPP – Para Penyelenggara Pemilihan Umum hendaknya dalam menjalankan tugas penyelenggaraan Pemilu selalu mengutamakan tertib administrasi. Sebab tertib administrasi Pemilu bagian dari cara kerja yang akuntabel, dan harus dipahami bahwa tertib administrasi merupakan hal penting. Di zaman modern sekarang ini tertib administrasi sangat menentukan efisiensi dan efektifitas bagi penyelenggaraan negara. Misalnya terkait dengan bagaimana merawat data-data dalam fail komputer serta arsip-arsip dengan baik. Pengalaman di beberapa instansi menunjukkan tertib administrasi belum menjadi perhatian serius padahal administrasi merupakan faktor penting dalam menunjang sistem kinerja yang profesional. Hal tersebut dikemukakan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshiddiqie, ketika menjadi narasumber pada kegiatan Orientasi Tugas KPU Se-Provinsi Sulawesi Tengah pada Hari Minggu (14/7) di Palu.  

 

“Ketidaktertiban administrasi seringkali kita lihat misalnya dalam suatu kasus mengenai penyimpanan arsip putusan di pengadilan umum. Proses kerjanya lamban dan membutuhkan waktu menyampaikannya pada publik sehingga kadang dalam praktik yang terjadi ketidaksamaan antara hasil putusan dalam sidang dengan hasil salinan putusan setelah sidang. Meski ini kelihatan sepele tetapi sebenarnya menjadi serius jika kemudian muncul persoalan baru dari pihak-pihak yang berkepentingan didalamnya”.

 

Sembari memberikan penekanan pada peserta mengenai pentingnya mengembangkan tradisi tertib administrasi, Jimly memberi contoh, ketika dirinya menjadi ketua Mahkamah Konstitusi, tertib administrasi menjadi perhatian serius. “Saya membuat lembaga MK menjadi sangat tertib dalam pengelolaan administrasinya sehingga pada tahun 2005 MK mendapat penghargaan dari sebuah lembaga yang berkedudukan di Bangkok, yang menilai MK sebagai salah satu lembaga negara yang paling modern dalam mengembangkan sistem kerja berbasis teknologi. MK dianggap lembaga pengadilan paling modern karena administrasinya tertib dengan menggunakan sistem Informasi dan Teknologi (IT) betul-betul berjalan dengan baik, ujar Jimly.

 

Ketua DKPP mengajak kepada semua anggota KPU Se-Provinsi Sulawesi Tengah supaya mulai menertibkan administrasi dengan baik agar bisa dengan optimal mengelola organisasi publik (public administration) secara transparan dan akuntabel sebagai wujud pertanggungjawaban pada masyarakat. “Organisasi negara yang tidak saja memikirkan bagaimana menjadikan efektifitas dan efisiensi sebagai titik tolak manajemen pemerintahan namun juga pada aspek konstitusi yang memperhatikan keputusan-keputusan politik karena menyangkut tertib administrasi itu sendiri. Fungsi esensial dalam menjalankan tugas negara  adalah melayani. Tugas kita melayani masyarakat yang dari perspektif penyelenggaraan Pemilu, melayani pemilih dan peserta Pemilu”, ujar Jimly. (RY).
Mesjid_raya_palu-thumbSabtu, 13 Juli 2013
Saatnya Indonesia Tampil Memimpin Peradaban Modern

Palu, Jimly.com. - Bangsa Indonesia harus peka melihat tanda-tanda gerak zaman. Kita harus responsif pada dinamika yang terjadi di era globalisasi sekarang. Hal ini merupakan tuntutan sekaligus tantangan politik global yang mau tidak mau sebagai negara berpenduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia untuk tampil memberikan kontribusi bagi perdaban global di masa mendatang. Peradaban kemanusiaan yang ditandai dengan kemajuan ilmu dan teknologi sekarang yang didominasi oleh negara-negara kawasan Eropa, Amerika, dan Australia, dan Kawasan Asia Pasifik tengah mengalami peningkatan yang diikuti oleh Cina, Jepang, Korea, Singapura, dan Malaysia. Demikian dikemukakan Jimly Asshiddiqie ketika menjadi penceramah tarawih di Masjid Raya Palu Sulawesi Tengah (13/7/2013) di Kota Palu.

 

Dalam uraian singkat dihadapan ratusan jama’ah sholat Tarawih di Masjid Raya Palu, Jimly yang juga pendiri Badan Koordinasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) dengan mengutip beberapa ayat Al-qur’an, antara lain (Qs. Al-Alaq: 1-4, Qs. Al-Mujadillah: 11) dan mengatakan bahwa, “Indonesia sebagai negara demokrasi ketiga di dunia sudah saatnya bangkit dan menyiapkan semua sumber daya kekuatan yang ada untuk memberikan kontribusi yang baik bagi perkembangan peradaban di dunia. Demokrasi mengalami rotasi besar-besaran setelah beberapa negara mengalami transformasi pemikiran politik terkait sistem pemerintahan yang ideal.” Negara-negara seperti Jerman, Kanada, Amerika Serikat, India, Inggris, Rusia, Jepang, Cina, Korea, termasuk Indonesia semakin memperkokoh sistem demokrasi masing-masing karena demokrasi dianggap sebagai konsep bernegara yang memungkinkan untuk keberlangsungan bernegara.

 

Oleh karena itu, tidak perlu menghidupkan pertentangan politik ideologi pada sistem demokrasi yang berlebihan. Demokrasi bagian dari sistem nilai kebaikan sosial yang mesti kita kembangkan tentu dengan berdasarkan kultur negara kita. Mempertentangan demokrasi dengan konsepsi agama tertentu akan lebih menguras energi pembangunan bangsa daripada upaya bersama semua kekuatan anak bangsa untuk mencari persamaan-persamaan dalam demokrasi. Karena hakikat demokrasi itu sendiri menghargai perbedaan, terang mantan ketua MK.

 

“Indonesia harus menjadi negara modern yang maju dalam peradaban dengan menjadikan demokrasi sebagai sarana transformasi nilai-nilai politik dan jadi pendekatan rasional dalam bernegara. Pergerakan dan pergulatan peradaban global semakin menunjukkan Indonesia sebagai bagian dari entitas masyarakat Melayu terbesar di Kawasan Asia Pasifik semakin maju memberikan kontribusi pembangunan dalam demokrasi,” ungkap cendikiawan Indonesia ini.

 

Usai sholat tarawih, Jimly Asshiddiqie yang juga Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, dan cendikiawan ICMI ini meninggalkan Masjid Raya Palu dan diantar Gubernur Sulawesi Tengah Drs. H. Longki Djanggola, M.Si., ke Mobil Alpard yang ditumpanginya dan menuju ke kediaman Wakil Walikota Kota Palu H. Mulhanan Tombolotutu yang sebelumnya meminta anggota dewan pakar KAHMI Nasional ini menjadi narasumber dalam diskusi bersama dengan jajaran KAHMI Provinsi Sulawesi Tengah.(RY)

Kpu_palu_sulteng-thumbJum'at, 12 Juli 2013
Pentingnya Pemilu Berintegritas

Palu, DKPP - Setidaknya sembilan puluh lima persen negara di dunia menggunakan Pemilihan Umum sebagai sarana pengalihan kekuasaan secara tertib dan damai. Pemilu dianggap sebagai salah satu metode ilmiah dalam sistem demokrasi modern untuk melakukan sirkulasi kepemimpinan. Bahkan sekitar sembilan puluh sembilan persen negara-negara di dunia melalui konstitusi masing-masing mengaku demokrasi sebagai alternatif komprehensif untuk melakukan pergantian kepemimpinan. Hal ini terlihat mulai dari Uni Soviet sebelum jadi Rusia sampai dengan Amerika dan Jerman. Hal ini tersebut karena Pemilu merupakan bagian penting dalam pilar demokrasi. Tetapi dalam tataran praktik sebagian negara-negara yang mengaku demokrasi dan menerapkan Pemilu ternyata sekadar selebrasi dan menjadi ajang legitimasi sosial politik kekuasaan semata dan tanpa memperhatikan norma-norma ethics dalam Pemilu itu sendiri. Demikian dikatakan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshiddiqie, dalam sambutannya pada acara buka bersama dengan segenap unsur stake-holders yang diselenggarakan KPU Provinsi Sulawesi Tengah pada Hari Sabtu (12/7) di kantor KPU Provinsi Sulawesi Tengah Jalan Letjen. S. Parman No 58 Palu.

 

Dihadapan Gubernur Drs. H. Longki Djanggola, M.Si., Kapolda Brigjen Pol. Drs. Ari Dono Sukmanto, SH., Ketua KPU Provinsi, Sahran Raden, S.Ag., Wakil Walikota H. Mulhanan Tombolotutu, serta pimpinan parpol, ormas, OKP, dan tokoh masyarakat di Palu, Jimly meneruskan, “banyak negara-negara maju yang dengan sungguh-sungguh menjalankan Pemilu namun Pemilu yang diselenggarakan masih terlihat hanya menekankan pada aspek proseduralistik sehingga terkesan sangat formalistik. Hal inilah yang kemudian menimbulkan penilaian para ahli maupun pakar demokrasi sebagai demokrasi seremonial karena lebih mengutamakan demokrasi yang bersifat formalistik dan proseduralistik seperti yang dikemukakan mantan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Kofi Annan dalam bukunya berjudul elections with integrity,” di dalam buku tersebut Kofi Annan mengatakan Pemilu mulai dari Kenya, Amerika Serikat sampai ke Tunisia hampir sama yakni menyelenggarakan Pemilu tetapi persoalan yang selalu menimbulkan pertanyaan ialah apakah pelaksanaan Pemilu di negara-negara tersebut berintegritas atau tidak, jelas Jimly.

 

Lebih jauh Jimly mengatakan, di zaman sekarang persoalan integritas menjadi tema sentral dalam perbincangan sistem demokrasi modern. Bahwa Pemilu seharusnya tidak sekadar dipahami secara formalitas dan proseduralitas tetapi bagaimana menyelenggarakan Pemilu dengan sungguh-sungguh karena Pemilu sebagai mekanisme untuk mengundang kepercayaan publik terhadap institusi. Oleh karena itu, KPU sebagai penyelenggara sangat menentukan integritas proses maupun hasil Pemilu yang kredibel sehingga melahirkan legitimasi politik dan hukum juga legitimasi ethics dari masyarakat luas.

 

Tetapi perlu dipahami bahwa persoalan integritas tentu tidak hanya dibebankan pada anggota penyelenggara Pemilu namun juga para peserta yang menjadi kontestasi dalam perebutan kekuasaan sehingga hal ini perlu kita dorong agar bisa jadi peserta yang berintegritas. Pengalaman selalu menunjukan meski sebelum Pemilu dilakukan kesepakatan Pemilu damai misalnya yang dituangkan dalam pakta integritas, apakah siap kalah atau siap menang, namun kenyataan, untuk siap menang saja berat apalagi siap kalah. Oleh sebab itu, tugas penyelenggara Pemilu selain mengelola tahapan-tahapan Pemilu dengan baik juga memberikan edukasi politik pada pemilih dan peserta Pemilu terutama kesiapan mental untuk siap kalah maupun menang, ujar Jimly. (RY)

 



CopyRight © jimly.com 2007 - 2008