Headercontent

Cari Buku

KONTEN
Buku5
Makalah169
Tanya Jawab5197
Kegiatan822
Liputan Media452
Galeri Foto2340


Anda Pengunjung Ke:
5624366
October
SunMonTueWedThuFriSat
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
482x320_2009-thumbSelasa, 29 Desember 2015
Jimly: Tidak Ada Jabatan yang Abadi

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Jimly Asshiddiqie, menyatakan bahwa jabatan bukanlah segalanya. Ditemui disela sidang pemeriksaan yang digelar hari ini Selasa (29/12) mantan ketua MK RI  ini menjawab pertanyaan awak media menanggapi fenomena pejabat yang mengundurkan diri dari jabatannya akibat tidak tercapainya target.

 

“Semua orang berhak mengundurkan diri kapan saja dan dengan alasan apa saja. Bisa dengan alasan sejati atau pun alasan yang dibuat-buat untuk mencapai sesuatu yang lain. Akan tetapi, kita harus menghargai keputusannya, mudah-mudahan tidak mengurangi jasa-jasa dan prestasi pengabdian yang sudah ditunjukkan selama menjabat, baik itu sebelum ataupun sesudah menjabat sebagai dirjen,” terang Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia ini.

 

Gejala sosial seperti ini, lanjut Jimly, sudah ada beberapa kasus yang sama, seperti misalnya dirjen pajak, kemudian dirjen perhubungan. “Bisa jadi, alasan mengundurkan dirinya, mungkin ada tekanan berat di lingkungan birokrasi pemerintahan sesudah reformasi, gejala politisasi internal birokrasi memberi tekanan tersendiri bagi pejabat professional sehingga menjadi tidak betah,” terang Jimly.

 

Masih menurut Jimly, bahwa apapun alasannya, jika fenomena ini semakin banyak terjadi, maka dampak  positifnya adalah bahwa jabatan bukan segalanya. Sekarang ini, kecenderungannya adalah bahwa semua jabatan diperebutkan. Jabatan birokrasi saja dilelang,dari jabatan eselon satu, dua, bahkan tiga, yang maksudnya untuk refreshment. Akan tetapi hal ini yang menyebabkan jabatan menjadi komoditi yang diperebutkan. “Hal ini merupakan gejala besar yang belum tentu baik, karena moral jabatan itu, tidak lagi dilihat sebagai amanah, hanya sebagai komoditas,” tegas Jimly.

 

Nantinya, sambung Jimly bahwa menjadi mantan itu suatu hal yang biasa saja, ada mantan menteri atau mantan presiden yang paling banter juga menjabat selama 10 (sepuluh) tahun. “Makanya, dalam berjuang untuk memperoleh jabatan pun tidak boleh irrasional. Apalagi dengan melakukan semua hal untuk  jabatan. Orang jangan lagi melihat jabatan sebagai sesuatu yang serius, seakan-akan menjadi cita-cita hidup. Akan tetapi,  lupa dengan amanahnya. Jabatan itu hanya alat, sebagai sarana untuk mencari kemulianan dari Allah yang tercermin dalam kemuliaaan terhadap sesama.” tegasnya lagi.

 

Agar disadari oleh yang lain, lanjut Jimly, bahwa seharusnya orang punya malu apabila gagal bekerja, seperti yang terjadi di Jepang atau di negara lain. Tanpa disuruh mundur pun, dia akan mengundurkan diri. Tidak seperti sekarang, yang terjadi di negara ini adalah orang tidak mau mundur, maunya maju terus demi sebuah jabatan dengan nafsu, tetapi tidak mengerjakan apa-apa. Kekayaan menjadi alat untuk mencari kekayaan, apa yang seharusnya dikerjakan, tidak dikerjakan, dan tidak juga melayani masyarakat.  “Bangsa kita tidak memerlukan orang yang seperti itu, orang yang hanya cinta jabatan, sementara kinerjanya nol,” tutupnya.

 

Sumber : www.dkpp.go.id 

Pembukaan_fgd-thumbMinggu, 27 Desember 2015
Ketua DKPP Buka Rapat Evaluasi Pelaksanaan Tugas TPD

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshiddiqie membuka acara Rapat Evaluasi Pelaksanaan Tugas Tim Pemeriksa Daerah (TPD) di Jakarta, Minggu (27/12) pukul 20.00 WIB. Rapat ini diikuti oleh seluruh TPD baik dari unsur KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, dan dua unsur tokoh masyarakat. Hadir pula, enam anggota DKPP, Nur Hidayat Sardini, Ida Budhiati, Endang Wihdatiningtyas, Anna Erliyana dan Valina Singka Subekti. 


Jimly menyampaikan bahwa peran TPD memiliki peranan yang besar dalam membantu tugas-tugas DKPP. 
Kita maksimalkan peran kita untuk Indonesia. Yakinlah ini pekerjaan mulia. Kerja kita ini menjadi model dan mudah-mudahan memberikan manfaat, katanya.  


Usai sambutan, acara dilanjutkan dengan sesi rapat evaluasi. Acara dimoderatori Nur Hidayat Sardini dan empat anggota lain menjawab setiap penanya.

sumber :dkpp.go.id 

482x320_2001-thumbRabu, 23 Desember 2015
Ketua DKPP Kenalkan Etika kepada Para Guru

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Jimly Asshiddiqie mengenalkan kepada guru-guru di bawah Lembaga Pendidikan Al Ma’arif Nahdlatul Ulama dalam acara Sosialisasi Penegakan Kode Etika Penyelenggara Pemilu dengan tema Menegakkan Etika Berbangsa dan Bernegara di Jakarta, Rabu (23/12).

Menurut Jimly, Rasulullah diutus tujuan utamanya adalah mengubah perilaku umat manusia. Agar manusia itu beretika atau beradab. Etika kali pertama ditulis  dalam dunia kesarjanaan pada abad kesembilan. Yaitu, dalam bidang kedokteran yang ditulis oleh Al Ruhawi dalam Kita Adab Al Tabib. Dalam bahasa Inggris Adab Al Tabib diterjemahkan menjadi Medical Ethics. “Buku ini menjadi rujukan-rujukan dokter-dokter modern. Buku ini menjelaskan adab atau etika seorang dokter,” katanya.

Kemudian, etika ini mengalami perkembangan yang luar biasa. Semua negara-negara modern memiliki undang-undang etika termasuk organisasi-organisasi modern. “Semua negara membuat infrasturktur etika,” katanya.

Perkembangan etika ini tidak lepas dari tidak berfungsinya sistem hukum. Segala permasalahan tidak bisa diselesaikan dengan hukum. Sanksi hukum adalah penjara. Pada praktiknya, penjara tidak bisa membuat orang menjadi jera. Penjara mengalami over capacity di mana-mana. Bahkan penjara menjadi school of crime.  “Hukum tidak terbukti bisa mengubah perilaku,” katanya.

Sementara itu, Ketua PBNU KH  Said Aqil Siradj mengatakan, berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia tidak lepas dari peran ulama. Ulama yang berjiwa nasionalis seperti KH Hasyim Ashari. Bila ulama tidak memiliki jiwa nasionalis, sebuah bangsa sulit untuk dipersatukan. Contoh paling kecil seperti Afganistan dan Maroko. “Kedua negara itu hanya satu mazhab Afganistan Hanafi, Maroko Maliki. Kondisi di dua negara tersebut saling berperang,”

sumber : http://dkpp.go.id/index.php?a=detilberita&id=2001

Fit-thumbMinggu, 13 Desember 2015
Jimly Asshiddiqie Terpilih Jadi Ketum ICMI

Ketua Dewan Penasehat Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie resmi terpilih menjadi Ketua Umum ICMI setelah terjadi mufakat dalam musyawarah diantara Majelis Permusyawaratan Muktamar VI ICMI pada Ahad pagi (13/12) di Ballroom Hotel Lombok Raya, Mataram.

Jimly terpilih sebagai Ketua Umum ICMI dari 7 formatur yang terpilih, dari 15 besar nama yang sebelumnya masuk di sidang pleno Sabtu malam. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) itu masuk formatur 7 caketum ICMI dengan suara sebanyak 333 suara, diatas perolehan dukungan atas Ilham Akbar Habibie yang mengantongi 311 suara.

Jimly akan memimpin ICMI dengan model kepemimpinan yang baru, yaitu model Ketua Umum dan wakil Ketua Umum untuk periode 2015 - 2020.

Muktamar VI ICMI ini sudah berlangsung sejak tanggal 11 - 13 Desember 2015 di Lombok, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Muktamar ini menentukan model kepemimpinan ICMI periode mendatang

 

sumber : http://www.icmi.or.id

482x320_1977-thumbRabu, 09 Desember 2015
Ketua DKPP Monitoring Penyelenggaraan Pilkada Serentak di Depok
Ketua Dewan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof Jimly Asshiddiqie, Rabu (9/12/2015) melakukan blusukan ke beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) di wilayah Depok-Jawa Barat. Kawasan yang dipilih adalah Kecamatan Beji yang tercatat sebagai salah satu kecamatan yang memiliki TPS terbanyak di Kota Depok dengan 259 TPS.

 

 

 

Beberapa TPS yang disambangi antara lain TPS di Kelurahan Beji Timur serta Kampung Pilkada yang terletak di Lapangan Nanas, Pancoran Mas – Depok. Setelah melakukan pemantauan, Prof. Jimly menilai penyelenggaraan Pilkada di Kota Depok berjalan baik dan diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya. Dijelaskan bahwa di Depok ada incumbent dan di daerah lain yang ada potensi tidak netral dari kalangan PNS. Selain itu juga ditekankan agar penyelenggara Pemilu aktif melakukan pengawasan.

 

 

 

“Saya menghimbau agar KPU dan Panwas terus melakukan pengawasan dan jika ketahuan tidak netral, maka kami akan lakukan pemecatan,” ujarnya.

 

 

 

Terkait pengawasan ada catatan dari Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia tersebut. Berdasarkan hasil pantauannya di sejumlah TPS, Prof. Jimly mengungkapkan bahwa ditemukan TPS yang hanya diisi saksi hanya dari salah satu pasangan calon saja.

 

 

 

“Dari lima TPS yang ada di Kampung Pilkada, saya lihat ternyata saksinya hanya satu. Meski demikian saya ingatkan agar partai pendukung jangan anggap sepele dan saya minta agar saat penghitungan suara, saksi lengkap,”terangnya.

 

 

 

Hal lain yang juga menjadi evaluasi dari penyelenggaraan Pilkada serentak di Depok adalah partisipasi pemilih. Menurutnya partisipasi masyarakat harus digerakkan dan jika memungkinkan menggunakan cara-cara yang unik seperti melalui kesenian marawis yang dilakukan TPS 14 RW 7 Beji Timur.

 

 

 

“Semangat warga ini memang perlu digerakkan. Namun memang suasananya terkesan sepi karena penyelenggaraan Pemilu kali ini dibiayai pemerintah sehingga kampanye dan alat peraga kampanye terbatas.  Kalau pemilihan legislatif sebelumnya spanduk bertebaran. Meski demikian menjadi bahan evaluasi juga,” tutup mantan Ketua DK KPU tersebut.

sumber : dkpp.go.id 



CopyRight © jimly.com 2007 - 2008