Headercontent

Cari Buku

KONTEN
Buku14
Makalah144
Tanya Jawab4490
Kegiatan682
Liputan Media433
Galeri Foto2269


Anda Pengunjung Ke:
3666938
July
SunMonTueWedThuFriSat
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
Ini_1-thumbSenin, 17 Juni 2013
INI Meminta Pendapat ke Ketua DKPP

JAKARTA, DKPP – Pengurus Ikatan Notaris datangi Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Prof Dr Jimly Asshiddiqe di kantornya, Jalan Thamrin No 14, Jakarta Pusat, tadi siang. Kedatangan mereka bermaksud meminta masukan terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

 

Menurut Ketua Umum Ikatan Notaris Indonesia Adrian Djuaini SH, pihaknya sangat menyesalkan terkait pencabutan Pasal 66 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. “Apalagi keputusan MK ini, tidak melibatkan notaris sebagai pihak yang berkepentingan,” jelas dia.

 

Kata dia, MK melihat notaris disamakan dengan individu biasa. Alasannya, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama di depan hukum. Sehingga adanya imunitas ( di profesi notaris, red) itu dinilai berlebihan. Dampak dari dikabulkannya ini (dihapusnya pasal 66, red). “Dampak penghapusan pasal ini, bagi notaris setiap ada persoalan yang menyangkut notaris benar atau salah, dengan serta merta bisa dilakukan pemanggilan oleh pihak penyidik. Kalau dahulu tidak. Dahulu tersaring oleh majelis pengawas daerah notaris itu,” jelas dia.   

 

Dengan konsultasi ini, lanjut dia, ia meminta masukan kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie.

Sementara itu, Jimly Asshiddiqie berpendapat ia harus menghormati keputusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. “Putusan MK final dan mengikat,” ujar pengajar Hukum Tata Negara di Universitas Indonesia itu.   

Jimly menyarankan, bila ada ide baru terkait dengan pasal yang bermasalah itu, bisa dibicarakan dengan pembuat undang-undang yaitu DPR dan Pemerintah. “Baiknya bertemu dengan Menteri Hukum dan HAM terkait dengan permasalahan ini,” jelas dia.  (TTM)

 

Jpg1-thumbRabu, 12 Juni 2013
Ketua DKPP Jimly dan Lima Anggotanya Serahkan Annual Report ke Presiden

 

JAKARTA, DKPP – Ketua dan lima anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) audiensi ke istana, tadi siang sekitar pukul 14.15. Mereka adalah Prof Jimly Asshiddiqie (ketua) dan anggota; Nelson Simanjuntak, Nur Hidayat Sardini, Ida Budhiati, Saut H Sirait didampingi Kepala Sekretariat Bawaslu Gunawan Suswantoro SH MSi. 

 

Rombongan diterima langsung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ia didampingi Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM Joko Suyanto, Kapolri Timur Pradopo, Menteri Hukum dan HAM Amir Samsudin serta Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.

 

Keenam anggota DKPP beraudiensi bertujuan untuk menyerahkan Laporan Kinerja Tahunan (Annual Report) DKPP Tahun 2012-2013. Kepada Presiden, Jimly menerangkan bahwa selama satu tahun terbentuk, DKPP telah menerima pengaduan sebanyak 217 perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Dari jumlah tersebut, terdiri atas 99 kasus yang diterima antara bulan Juni hingga Desember 2012 dan 118 antara Juni hingga Mei 2013. Dari sidang yang digelar pada Juni 2012-Desember 2012, terdapat 67 perkara, sementara perkara yang disidangkan antara Juni hingga Mei 2013 terdapat 138 perkara.

 

Selama bulan Juni hingga 2012, ada 25 anggota penyelenggara Pemilu yang direhabilitasi, 18 penyelenggara Pemilu yang mendapat peringatan. Sedangkan yang diberhentikan 31 orang. Sementara pada bulan Juni-Mei 2013, ada 199 yang direhab, 28 orang yang mendapat peringatan dan 39 orang yang diberhentikan. “Jadi sebanyak 70 orang anggota penyelenggara Pemilu yang sudah dipecat,” jelas dia saat konfrensi pers.   (TTM)

Ja_4-thumb-thumbKamis, 08 Maret 2012
PTUN Batalkan Pengetatan Remisi, Jimly: Pemerintah Terima Saja

Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang menerima gugatan tujuh terpidana kasus korupsi telah membatalkan Surat Keputusan (SK) Kementerian Hukum dan HAM tentang pengetatan remisi. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddiqie menyarankan pemerintah agar menerima putusan tersebut dengan legowo.

"Saya sarankan, pemerintah terima saja dan segera lakukan koreksi agar masalahnya tidak bertele-tele," ujar Jimly kepada detikcom, Kamis (8/3/2012).

Meski demikian, pakar hukum dan tata negara ini mengatakan, upaya pengetatan remisi ke depan harus tetap diteruskan. "Yang dikoreksi yang berdampak retroaktif saja," tutur Jimly.

Sebelumnya, PTUN Jakarta telah menerima gugatan tujuh terpidana kasus korupsi terhadap pengetatan remisi yang dikeluarkan Kementerian Hukum dan HAM. Dengan diterimanya gugatan tersebut, maka tujuh terpidana korupsi yang mengajukan gugatan dipastikan akan bebas.

Tujuh penggugat itu adalah tiga orang terpidana kasus suap cek pelawat pemilihan Dewan Gubernur Senior Bank Indonesia (DGS BI), yaitu Ahmad Hafiz Zawawi, Bobby Satrio Hardiwibowo Suhardiman, dan Hengky Baramuli; dua terpidana kasus korupsi PLTU Sampit yaitu Hesti Andi Tjahyanto, dan Agus Widjayanto Legowo; dan dua lainnya terpidana kasus pengadaan alat puskesmas keliling, yaitu Mulyono Subroto, dan Ibrahim.

Ketujuh terpidana kasus korupsi tersebut awalnya mendapat Putusan Bebas (PB) yang dikeluarkan pada 30 Oktober 2011, terhadap 11 orang. Namun PB tersebut tiba-tiba dibatalkan setelah Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen Pas) mengeluarkan pengetatan remisi pada 31 Oktober 2011. Mereka akhirnya melakukan gugatan ke PTUN Jakarta.

 

www.detik.com 

Publikasi-acara-global-ilecture--thumbJum'at, 24 Pebruari 2012
Global i-Lecture Seri 2

Topik: Negara Hukum dan Keadilan Sosial dalam Konstitusi di Indonesia

Narasumber: Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

Hari/Tanggal: Kamis/1 Maret 2012

Pukul: 13.30 - 16.00 WIB

Tempat: Ruang PT IDC Indonesia, Gedung Cyber, Lantai 7, Jalan Kuningan Barat No. 8

            Mampang Prapatan - Jakarta Selatan

 

Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Jimly School of Law and Government (JSLG), Epistema Institute, Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia (AFHI), dan didukung oleh PT Arsen dan PT IDC.

 

Perkuliahan ini dapat diikuti melalui internet online dengan petunjuk sebagai berikut:

  1. Kunjungi: http://indogoo.com/jimlyschool;
  2. Masukan username;
  3. Klik ‘log in’;
  4. Pilih jimlyschool;
  5. Masukan password: “Jimly”;
  6. Klik kirim.

Setelah itu ikuti langkah-langkah berikut:

  1. Pilih gambar biru sebelah kanan untuk “Publish my video”;
  2. Pilih “allow”, lalu close;
  3. Setelah tampil video sendiri, anda dapat menambah teman konferensi dengan mengklik gambar icon webcam orang tersebut;
  4. Setting microphone dan sound sesuai kebutuhan;
  5. Siap untuk kuliah online.

 

Saran: Untuk memperoleh kualitas terbaik, koneksi internet 256 kbps, mempunyai webcam dan multimedia, web browser terbaru dengan Flash Plug In terbaru, menggunakan handsfree/earphone.

Ja_2-thumbRabu, 01 Pebruari 2012
Jimly: Hukum Acara Sudah Ketinggalan Zaman, Perlu Dimodernisasi

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie menilai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sudah ketinggalan zaman. Jimly mengusulkan KUHAP dimodernisasi.

"Saya berharap pejabat memperluas cakrawala berpikirnya. Semua lembaga hukum kita tidak ada yang dipercaya, banyak putusan peradilan yang tidak dilakukan dan itu tidak apa-apa. Semua lembaga hukum kita harus dirombak karena hukum acara kita sudah ketinggalan zaman," kata Jimly dalam diskusi di Komisi Yudisial, Jl Kramat, Jakarta Pusat, Selasa (31/1/2012). 

Jimly membandingkan peristiwa bom Bali dengan serangan teroris di Norwegia. Menurutnya sidang bom Bali baru digelar setelah beberapa tahun kejadian itu berlangsung, sedangkan di Norwegia 5 hari setelah peristiwa itu langsung digelar sidang. 

"Indonesia ini tidak efisien," katanya. 

Jimly memberikan contoh lain, yaitu kasus Nunun Nurbaetie dan Miranda Gultom. Menurut dia, keduanya sudah dipanggil sejak 2010 tapi baru ditetapkan sebagai tersangka dua tahun kemudian.

"Nanti habis waktu petugas untuk memanggil mereka dan lama-lama habis kesabaran rakyat, nanti ketika divonis dapat remisi dan dipotong masa tahanan. Ini menunjukkan bobroknya hukum kita. Perlu ada modernisasi hukum, modernisasi proses dan mordernisasi tata kelola. Harus secara revolusioner, asal ada keberanian dan semua pejabat harus kreatif," katanya.

 

www.detik.com 



CopyRight © jimly.com 2007 - 2008