Headercontent

Cari Buku

KONTEN
Buku14
Makalah144
Tanya Jawab4580
Kegiatan694
Liputan Media442
Galeri Foto2293


Anda Pengunjung Ke:
3787315
October
SunMonTueWedThuFriSat
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
Orientasi_kpu_sulteng-thumbMinggu, 14 Juli 2013
Penyelenggara Pemilu perlu tertib Administrasi

Palu, DKPP – Para Penyelenggara Pemilihan Umum hendaknya dalam menjalankan tugas penyelenggaraan Pemilu selalu mengutamakan tertib administrasi. Sebab tertib administrasi Pemilu bagian dari cara kerja yang akuntabel, dan harus dipahami bahwa tertib administrasi merupakan hal penting. Di zaman modern sekarang ini tertib administrasi sangat menentukan efisiensi dan efektifitas bagi penyelenggaraan negara. Misalnya terkait dengan bagaimana merawat data-data dalam fail komputer serta arsip-arsip dengan baik. Pengalaman di beberapa instansi menunjukkan tertib administrasi belum menjadi perhatian serius padahal administrasi merupakan faktor penting dalam menunjang sistem kinerja yang profesional. Hal tersebut dikemukakan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshiddiqie, ketika menjadi narasumber pada kegiatan Orientasi Tugas KPU Se-Provinsi Sulawesi Tengah pada Hari Minggu (14/7) di Palu.  

 

“Ketidaktertiban administrasi seringkali kita lihat misalnya dalam suatu kasus mengenai penyimpanan arsip putusan di pengadilan umum. Proses kerjanya lamban dan membutuhkan waktu menyampaikannya pada publik sehingga kadang dalam praktik yang terjadi ketidaksamaan antara hasil putusan dalam sidang dengan hasil salinan putusan setelah sidang. Meski ini kelihatan sepele tetapi sebenarnya menjadi serius jika kemudian muncul persoalan baru dari pihak-pihak yang berkepentingan didalamnya”.

 

Sembari memberikan penekanan pada peserta mengenai pentingnya mengembangkan tradisi tertib administrasi, Jimly memberi contoh, ketika dirinya menjadi ketua Mahkamah Konstitusi, tertib administrasi menjadi perhatian serius. “Saya membuat lembaga MK menjadi sangat tertib dalam pengelolaan administrasinya sehingga pada tahun 2005 MK mendapat penghargaan dari sebuah lembaga yang berkedudukan di Bangkok, yang menilai MK sebagai salah satu lembaga negara yang paling modern dalam mengembangkan sistem kerja berbasis teknologi. MK dianggap lembaga pengadilan paling modern karena administrasinya tertib dengan menggunakan sistem Informasi dan Teknologi (IT) betul-betul berjalan dengan baik, ujar Jimly.

 

Ketua DKPP mengajak kepada semua anggota KPU Se-Provinsi Sulawesi Tengah supaya mulai menertibkan administrasi dengan baik agar bisa dengan optimal mengelola organisasi publik (public administration) secara transparan dan akuntabel sebagai wujud pertanggungjawaban pada masyarakat. “Organisasi negara yang tidak saja memikirkan bagaimana menjadikan efektifitas dan efisiensi sebagai titik tolak manajemen pemerintahan namun juga pada aspek konstitusi yang memperhatikan keputusan-keputusan politik karena menyangkut tertib administrasi itu sendiri. Fungsi esensial dalam menjalankan tugas negara  adalah melayani. Tugas kita melayani masyarakat yang dari perspektif penyelenggaraan Pemilu, melayani pemilih dan peserta Pemilu”, ujar Jimly. (RY).
Mesjid_raya_palu-thumbSabtu, 13 Juli 2013
Saatnya Indonesia Tampil Memimpin Peradaban Modern

Palu, Jimly.com. - Bangsa Indonesia harus peka melihat tanda-tanda gerak zaman. Kita harus responsif pada dinamika yang terjadi di era globalisasi sekarang. Hal ini merupakan tuntutan sekaligus tantangan politik global yang mau tidak mau sebagai negara berpenduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia untuk tampil memberikan kontribusi bagi perdaban global di masa mendatang. Peradaban kemanusiaan yang ditandai dengan kemajuan ilmu dan teknologi sekarang yang didominasi oleh negara-negara kawasan Eropa, Amerika, dan Australia, dan Kawasan Asia Pasifik tengah mengalami peningkatan yang diikuti oleh Cina, Jepang, Korea, Singapura, dan Malaysia. Demikian dikemukakan Jimly Asshiddiqie ketika menjadi penceramah tarawih di Masjid Raya Palu Sulawesi Tengah (13/7/2013) di Kota Palu.

 

Dalam uraian singkat dihadapan ratusan jama’ah sholat Tarawih di Masjid Raya Palu, Jimly yang juga pendiri Badan Koordinasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) dengan mengutip beberapa ayat Al-qur’an, antara lain (Qs. Al-Alaq: 1-4, Qs. Al-Mujadillah: 11) dan mengatakan bahwa, “Indonesia sebagai negara demokrasi ketiga di dunia sudah saatnya bangkit dan menyiapkan semua sumber daya kekuatan yang ada untuk memberikan kontribusi yang baik bagi perkembangan peradaban di dunia. Demokrasi mengalami rotasi besar-besaran setelah beberapa negara mengalami transformasi pemikiran politik terkait sistem pemerintahan yang ideal.” Negara-negara seperti Jerman, Kanada, Amerika Serikat, India, Inggris, Rusia, Jepang, Cina, Korea, termasuk Indonesia semakin memperkokoh sistem demokrasi masing-masing karena demokrasi dianggap sebagai konsep bernegara yang memungkinkan untuk keberlangsungan bernegara.

 

Oleh karena itu, tidak perlu menghidupkan pertentangan politik ideologi pada sistem demokrasi yang berlebihan. Demokrasi bagian dari sistem nilai kebaikan sosial yang mesti kita kembangkan tentu dengan berdasarkan kultur negara kita. Mempertentangan demokrasi dengan konsepsi agama tertentu akan lebih menguras energi pembangunan bangsa daripada upaya bersama semua kekuatan anak bangsa untuk mencari persamaan-persamaan dalam demokrasi. Karena hakikat demokrasi itu sendiri menghargai perbedaan, terang mantan ketua MK.

 

“Indonesia harus menjadi negara modern yang maju dalam peradaban dengan menjadikan demokrasi sebagai sarana transformasi nilai-nilai politik dan jadi pendekatan rasional dalam bernegara. Pergerakan dan pergulatan peradaban global semakin menunjukkan Indonesia sebagai bagian dari entitas masyarakat Melayu terbesar di Kawasan Asia Pasifik semakin maju memberikan kontribusi pembangunan dalam demokrasi,” ungkap cendikiawan Indonesia ini.

 

Usai sholat tarawih, Jimly Asshiddiqie yang juga Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, dan cendikiawan ICMI ini meninggalkan Masjid Raya Palu dan diantar Gubernur Sulawesi Tengah Drs. H. Longki Djanggola, M.Si., ke Mobil Alpard yang ditumpanginya dan menuju ke kediaman Wakil Walikota Kota Palu H. Mulhanan Tombolotutu yang sebelumnya meminta anggota dewan pakar KAHMI Nasional ini menjadi narasumber dalam diskusi bersama dengan jajaran KAHMI Provinsi Sulawesi Tengah.(RY)

Kpu_palu_sulteng-thumbJum'at, 12 Juli 2013
Pentingnya Pemilu Berintegritas

Palu, DKPP - Setidaknya sembilan puluh lima persen negara di dunia menggunakan Pemilihan Umum sebagai sarana pengalihan kekuasaan secara tertib dan damai. Pemilu dianggap sebagai salah satu metode ilmiah dalam sistem demokrasi modern untuk melakukan sirkulasi kepemimpinan. Bahkan sekitar sembilan puluh sembilan persen negara-negara di dunia melalui konstitusi masing-masing mengaku demokrasi sebagai alternatif komprehensif untuk melakukan pergantian kepemimpinan. Hal ini terlihat mulai dari Uni Soviet sebelum jadi Rusia sampai dengan Amerika dan Jerman. Hal ini tersebut karena Pemilu merupakan bagian penting dalam pilar demokrasi. Tetapi dalam tataran praktik sebagian negara-negara yang mengaku demokrasi dan menerapkan Pemilu ternyata sekadar selebrasi dan menjadi ajang legitimasi sosial politik kekuasaan semata dan tanpa memperhatikan norma-norma ethics dalam Pemilu itu sendiri. Demikian dikatakan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshiddiqie, dalam sambutannya pada acara buka bersama dengan segenap unsur stake-holders yang diselenggarakan KPU Provinsi Sulawesi Tengah pada Hari Sabtu (12/7) di kantor KPU Provinsi Sulawesi Tengah Jalan Letjen. S. Parman No 58 Palu.

 

Dihadapan Gubernur Drs. H. Longki Djanggola, M.Si., Kapolda Brigjen Pol. Drs. Ari Dono Sukmanto, SH., Ketua KPU Provinsi, Sahran Raden, S.Ag., Wakil Walikota H. Mulhanan Tombolotutu, serta pimpinan parpol, ormas, OKP, dan tokoh masyarakat di Palu, Jimly meneruskan, “banyak negara-negara maju yang dengan sungguh-sungguh menjalankan Pemilu namun Pemilu yang diselenggarakan masih terlihat hanya menekankan pada aspek proseduralistik sehingga terkesan sangat formalistik. Hal inilah yang kemudian menimbulkan penilaian para ahli maupun pakar demokrasi sebagai demokrasi seremonial karena lebih mengutamakan demokrasi yang bersifat formalistik dan proseduralistik seperti yang dikemukakan mantan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Kofi Annan dalam bukunya berjudul elections with integrity,” di dalam buku tersebut Kofi Annan mengatakan Pemilu mulai dari Kenya, Amerika Serikat sampai ke Tunisia hampir sama yakni menyelenggarakan Pemilu tetapi persoalan yang selalu menimbulkan pertanyaan ialah apakah pelaksanaan Pemilu di negara-negara tersebut berintegritas atau tidak, jelas Jimly.

 

Lebih jauh Jimly mengatakan, di zaman sekarang persoalan integritas menjadi tema sentral dalam perbincangan sistem demokrasi modern. Bahwa Pemilu seharusnya tidak sekadar dipahami secara formalitas dan proseduralitas tetapi bagaimana menyelenggarakan Pemilu dengan sungguh-sungguh karena Pemilu sebagai mekanisme untuk mengundang kepercayaan publik terhadap institusi. Oleh karena itu, KPU sebagai penyelenggara sangat menentukan integritas proses maupun hasil Pemilu yang kredibel sehingga melahirkan legitimasi politik dan hukum juga legitimasi ethics dari masyarakat luas.

 

Tetapi perlu dipahami bahwa persoalan integritas tentu tidak hanya dibebankan pada anggota penyelenggara Pemilu namun juga para peserta yang menjadi kontestasi dalam perebutan kekuasaan sehingga hal ini perlu kita dorong agar bisa jadi peserta yang berintegritas. Pengalaman selalu menunjukan meski sebelum Pemilu dilakukan kesepakatan Pemilu damai misalnya yang dituangkan dalam pakta integritas, apakah siap kalah atau siap menang, namun kenyataan, untuk siap menang saja berat apalagi siap kalah. Oleh sebab itu, tugas penyelenggara Pemilu selain mengelola tahapan-tahapan Pemilu dengan baik juga memberikan edukasi politik pada pemilih dan peserta Pemilu terutama kesiapan mental untuk siap kalah maupun menang, ujar Jimly. (RY)

 

_dsc0169-thumbRabu, 10 Juli 2013
Jimly Asshiddiqie Tolak Ikut Kovensi Capres Demkorat

JAKARTA (Pos Kota) – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie mengaku dirinya tak layak bila ikut penjaringan calon presiden atau konvensi capres Partai Demokrat.

 

“Saya engga pas untuk nyapres di Demokrat. Lagi pula saya ketua dewan kehormatan, masa kok nyalon. Kan saya harus netral,” ucap Jimly kepada wartawan di Gedung DPR/MPR RI Senayan, Jakarta, Senin (8/7).

 

Menurut Jimly, tak mudah untuk mengikuti konvensi partai besutan SBY itu. Ia memilih untuk fokus mengurus lembaga yang mengadili penyelenggaraan pemilu. “Saya di DKPP saja. Membenahi dahulu penyelenggara pemilu,” tutur Jimly.

 

Sebelumnya nama Jimly sempat mencuat sebagai salah satu kandidat konvensi partai berlogo Bintang Mercy itu. Hanya ia bersikeras menolak penjaringan bursa capres itu lantaran namanya kurang dikenal publik.

 

“Ada ngomong-ngomong tentang pencapresan. Tapi sudah saya jawab. Saya bilang sudahlah tidak usahlah. Lagi pula saya kan tidak punya elektabilitas. Saya ini kan dikenal di elit, rakyat mana tahu saya. Muncul di koran saja jarang. Wartawan juga tidak kenal semua. Jadi tidak menambah popularitas Demokrat sebagai partai kalau saya ikut. Biar saja yang lain saya tidak usah,” terang Jimly.

 

Sementara santer diberitakan Demokrat menyelenggarakan konvensi untuk menjaring calon presiden Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 mendatang. Mekanisme akan dilakukan secara semi terbuka. (prihandoko)

 

Sumber:  http://www.poskotanews.com/2013/07/08/jimly-asshiddiqie-tolak-ikut-kovensi-capres-demkorat/

Hut-thumbKamis, 27 Juni 2013
Jimly: Pemilu Berintegritas Itu Perlu

Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa Pemilu berintegritas itu sangat perlu.  Karena, hasil pemilu menempatkan seseorang pada jabatan publik sekaligus penting. “Jadi trust dari masyarakat itu sangat penting. Sehingga perlu sekali pemilu yang berintegritas itu,” ujarnya saat memberikan orasi ilmiah dalam ulang tahun DKPP pertama di halaman parkir sekretariat Bawaslu, Jalan Thamrin. (Kamis, 27/06/2013)  

 

Meski sederhana, ulang tahun DKPP cukup meriah. Dalam kesempatan itu, hadir sejumlah tamu undangan baik pejabat pemerintah, aktivis mahasiswa, aktivis lembaga swadaya masyarakat dan sejumlah perwakilan dari kedutaan luar negeri. Hadir pula fungsionaris partai politik seperti  Ketua Umum PKPI Sutiyoso dan Ketua DPP Partai Nasdem Siti Nurbaya. 

 

Pengajar hukum tata negara di Universitas Indonesia itu menerangkan, seluruh dunia sedang mengalami demokrasi dan demokratisasi. Semua negara menerapkan demokrasi dalam pengertian formal prosedural. Meskipun dalam penerapannya berbeda-berbeda. “Hampir 90 persen negara-negara di dunia dalam konstitusinya mengklaim menganut sistem demokrasi.   Kita tahu, Uni Soviet yang sudah almarhum dan Amerika mengklaim demokrasi. Tetapi, dalam penerapannya sesuai dengan seleranya masing-masing,” jelas dia.

 

Oleh karena itu, sambung pria yang pernah dinobatkan sebagai Man of The Year Harian Republika tahun 2007 dan News Maker tahun 2008 ini, demokrasi dan election bukan lagi ide baru. Sekarang lagi trend adalah pemilu berintegritas. “Kita sedang memperbaiki praktek berdemokrasi. Kita sudah 15 tahun memperbaiki, meskipun sejak tahun 45 kita menganut sistem demokrasi,” jelas dia. (Teten)

 



CopyRight © jimly.com 2007 - 2008