Headercontent

Cari Buku

KONTEN
Buku5
Makalah169
Tanya Jawab5251
Kegiatan859
Liputan Media452
Galeri Foto2353


Anda Pengunjung Ke:
6415436
November
SunMonTueWedThuFriSat
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
Tw_magelang_2-thumbMinggu, 16 Desember 2007
MEMBANGUN BUDAYA SADAR BERKONSTITUSI DI MAGELANG

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., Minggu (16/12) memberikan ceramah dalam Temu Wicara bertemakan: “Latar Belakang, Proses, dan Hasil Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 serta Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia” di Universitas Muhammadiyah Magelang.Dalam penjelasannya, Ketua MK, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., mengatakan bahwa  hal-hal yang berkaitan dengan hak konstitusional perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum publik atau privat dan lembaga negara, khususnya sebagai akibat dari pemberlakuan sebuah produk undang-undang dapat diajukan pengujian ke Mahkamah Konstitusi (MK) bila ternyata undang-undang tersebut dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).  

Bahwa MK, ujar Jimly, sebagai salah satu pemegang kekuasaan kehakiman yang merdeka berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilihan umum. ”Kelima, MK wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar,” paparnya di hadapan peserta yang antara lain terdiri dari aparat Pemerintah Kabupaten/Kota, Anggota DPRD, para Dosen HTN/HAN, dan Guru PKn se-Kota Magelang.

Di bagian lain, Guru Besar Hukum Tata Negara UI ini mengungkapkan, bahwa MK memiliki sembilan orang Hakim Konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden dan diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh DPR dan tiga orang oleh Presiden dengan masa jabatan lima tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Selain memberi ceramah pada Temu Wicara di UMM, Ketua MK juga mengunjungi Pondok Pesantren Daarus Salam di Watu Congol, Muntilan, dan bersilaturahmi dengan Persatuan Pengasuh Pondok Pesantren Salaffiah Kaffah (P4SK) di Tegal Rejo, Kabupaten Magelang, serta pesantren se-eks Karesidenan Kedu. Pada perjalanan pulang menuju Jakarta, Ketua MK juga singgah ke Harian Umum Radar Jogja. (adhani&yoga)

 

 

Site_mk-thumbKamis, 13 Desember 2007
Pertemuan Koordinasi Pusat Kajian Konstitusi se-Indonesia

Prof. Dr. Jimly Asshidiqqie, S.H., rabu (12/12) didampingi Sekretaris Jenderal MK, Janedjri M. Gaffar membuka  acara “Pertemuan Koordinasi Mahkamah Konstitusi dengan Pusat Kajian Konstitusi se-Indonesia” bertempat diruang Asean, Hotel Sultan Jakarta. Dalam sambutannya, Prof. Dr. Jimly Asshidiqqie, S.H., mengatakan bahwa acara yang dilaksanakan selama dua (2) hari dari tanggal 12 s.d 13 Desember 2007 ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama antara Mahkamah Konstitusi dengan Pusat Kajian Konstitusi (PKK) yang ada di Indonesia. Bahwa Negara Indonesia, ujar Jimly, sangat kekurangan derajat kelembagaan organisasi negara, derajat kelembagaan civil society, dan derajat kelembagaan dilingkungan bisnis masih sangat lemah, ini dibuktikan melalui semua proses pengambilan keputusan diambil dari kebijakan seseorang bukan melalui sistem kelembagaan, ini berarti bukan mekanisme rule of law. Sehingga menurut jimly dengan adanya Pertemuan Koordinasi PKK ini dapat membantu bagaimana menerapkan proses kelembagaan yang benar dan merata  disemua  organisasi yang ada di Indonesia.  Jimly menegaskan, bahwa untuk mengelola Negara Indonesia sebagai Warga Negara Indonesia kita harus berpikir penuh kearifan, kecerdasan, dan kecerdikan. Karena keanekaragaman yang ada di Negara Indonesia khususnya bahasa daerah merupakan kekayaan budaya yang harus dipelihara dan dijaga. Sehingga kerjasama melalui perguruan tinggi khususnya PKK yang ada, harapan Jimly bisa menjadi interface, dimana Pertemuan Koordinasi antara MK dengan PKK di seluruh Indonesia ini bisa menjadi struktur antara negara dengan civil society dan juga struktur antara negara dengan market. (HA&PA) 

 

508-thumbSenin, 10 Desember 2007
PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL MASYARAKAT HUKUM ADAT

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH., Senin (10/12) pagi memberikan ceramah pada acara “Lokakarya Nasional Perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat”, di Ruang Conference Lantai 4 Gedung Mahkamah Konstitusi.  ”Peran UUD 1945, ujar Jimly, sebagai pemersatu bukan berarti menghilangkan keberagaman bahasa, budaya, dan adat istiadat yang diwarisi rakyat Indonesia. Sebaliknya, UUD 1945 mengakui, menghormati, bahkan memelihara keragaman tersebut. Pengakuan terhadap keragaman bangsa Indonesia juga tercermin di salah satu dasar negara yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945 yaitu ”Persatuan Indonesia” dan bukan “Kesatuan Indonesia”. Lanjut Jimly, masyarakat adat adalah organisasi yang tertua jika dibandingkan dengan  organisasi Negara Kesatuan RI. “Meskipun Bangsa Indonesia pernah mengalami beberapa kali konsolidasi dan pada konsolidasi terakhir kita mencantumkan hak-hak masyarakat adat yang diakui hak-hak dan keberadaannya di UUD 1945 pasca amandemen,” Jimly menegaskan.Pada malam harinya, Ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH., melakukan pengukuhan Dewan Pengurus Sekretariat Nasional Perlindungan Hak Konstitusional Masyarakata Hukum Adat sebagai bagian dari Lokakarya ”Realisasi Perlindungan Masyarakat Hukum Adat”. Lokakarya yang diprakarsai oleh Sekretariat Nasional Perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat bekerjasama dengan Komnas HAM, Mahkamah Konstitusi, Departemen Sosial, International Labour Organization, dan United Nations Development Programme diselenggarakan selama dua hari dari tanggal 10-11 Desember 2007. (HA)

386-thumbKamis, 06 Desember 2007
EVALUASI DEMI PENYEMPURNAAN KONSTITUSI
Ketika nilai-nilai dan norma-norma yang terkandung dalam konstitusi dipraktikkan dan kemudian muncul permasalahan, maka hal ini perlu dimaklumi karena ketika dituliskan belum terbayang apa yang nanti akan terjadi. Evaluasi menjadi solusi.
Pemikiran ini disampaikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. dalam acara Temu Wicara MK dalam Sistem Ketatanegaraan RI untuk Pimpinan dan Anggota Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI), Kamis (7/6), di Jakarta.
Banyak pasal di UUD 1945 yang bisa dievaluasi, salah satunya, contoh Jimly, adalah soal pengadilan militer. Apa perlunya pengadilan militer masuk dalam UUD 1945? Urai Jimly, hal ini bermula pada tahun 1970. Ketika orde baru sedang kokoh, dibuatlah UU No. 14 Tahun 1970 yang mencantumkan ketentuan empat lingkungan peradilan yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer.
Tahun 1970, lanjut Jimly, peradilan militer populer karena pasca awal orde baru Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub) mengadili semua pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sebelumnya, termasuk juga mengadili orang-orang sipil. ”Jadi, pengadilan militer itu, aslinya pengadilan disiplin internal organisasi tentara. Tapi dalam keadaan luar biasa, dalam keadaan darurat, dia menggantikan fungsi pengadilan sipil,” kata Jimly.
Kini, menurut Jimly, keadaan tak lagi darurat, jadi harus kembali ke sistem peradilan biasa. Tapi oleh UUD 1945 perubahan ketiga, justru peradilan militer diresmikan masuk ke Pasal 24 ayat (2). Sesuatu yang tadinya kondisional untuk keadaan darurat, dimasukkan dalam struktur konstitusi. Padahal tentara ketika melakukan tindak pidana umum didorong supaya diadili di pengadilan umum. Dan mekanisme itu, tutur Jimly, sudah benar karena kehidupan bernegara berjalan dalam keadaan normal. ”Akibatnya, pengadilan militer kehilangan pekerjaan. Berdasarkan kondisi ini, kalau begitu, untuk apa peradilan militer diresmikan dalam konstitusi sebagai lingkungan peradilan yang berdiri sendiri? Nah itu misalnya hal-hal yang bisa untuk dievaluasi,” ulas Jimly.
Konstitusi, sambung Jimly, terbuka untuk diadakan evaluasi dan disempurnakan dari waktu ke waktu melalui mekanisme politik. Tentu untuk mengubah dan menyempurnakan konstitusi, papar Jimly, di samping bisa dikembangkan lewat amendemen atau perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 37 UUD 1945, bisa juga dilakukan melalui konvensi-konvensi ketatanegaraan. Selain itu, cara ketiga adalah dengan melakukan judicial interpretation (penafsiran konstitusi). ”Maka, peranan MK dalam menafsirkan konstitusi melalui perkara-perkara konstitusi bisa membantu menyempurnakan kekurangan-kekurangan UUD 1945,” jelasnya.
Jadi, himbau Jimly, jangan terlalu risau dengan kekurangan-kekurangan dalam UUD 1945. Apalagi, hingga kini tak ada konstitusi di seluruh dunia yang sempurna karena itu semua hanyalah produk politik. Dan sekali lagi, evaluasi dari waktu ke waktu adalah solusinya. (Wiwik Budi Wasito)
293-thumbKamis, 06 Desember 2007
KETUA MK KUNJUNGI REPUBLIKA

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. melakukan kunjungan media (media visit) ke Harian Umum Republika pada hari Kamis (22/2). Ketua MK yang didampingi Sekretaris Jenderal MK Janedjri M. Gaffar itu disambut Pemimpin Redaksi Ikhwanul Kiram Mashuri, Direktur Marketing Nuky Surachmad, Wakil Pemimpin Redaksi Nasihin Masha, Redaktur pelaksana Arys Hilman serta para anggota redaksi Republika.
Dalam sambutannya, Ikhwan mengucapkan terima kasih kepada MK atas kerjasama yang selama ini telah terjalin antara MK dan Republika. Beberapa waktu lalu Ketua MK menerima undangan Republika untuk menjadi “motivator” bagi para guru pada acara Corporate Social Responsibility (CSR) Republika kepada para guru. Bahkan, menurut Nuky, atas suksesnya gelaran tersebut, Jimly direncanakan akan diundang kembali pada acara yang sama namun dalam skala yang lebih besar.
Pada kesempatan tersebut, Ikhwan juga “melaporkan” kepada Jimly—yang sempat terlibat dalam proses kelahiran harian umum Republika—tentang perkembangan Republika yang saat ini telah berhasil mencapai oplah cukup besar serta fokus Republika untuk terus menjadi media yang dapat menjadi media bagi semua komponen umat. Selain itu, Republika juga berusaha untuk meningkatkan kepedulian kepada dunia pendidikan, khususnya guru.

Pulang ke Rumah Sendiri
Sementara Jimly menyampaikan rasa bangganya terhadap perkembangan Republika yang saat ini telah menunjukkan diri sebagai sebuah media yang tidak hanya mengutamakan bisnis semata melainkan juga tetap istiqomah menjaga idealisme dan moralitas. Lebih lanjut, Jimly juga menganggap MK masih tetap membutuhkan media seperti Republika sebagai sarana sosialisasi MK yang masih muda, sosialisasi mekanisme beracara di MK, dan sosialisasi konstitusi. Jimly juga berharap Republika bersedia membantu MK untuk menjalankan fungsi-fungsinya sebagai pengawal dan penafsir konstitusi, mengontrol demokrasi, melindungi hak konstitusional warga negara, dan melindungi HAM. Dalam pesannya, Jimly yang mengaku merasa seperti pulang ke rumah sendiri, menyampaikan agar Republika lebih berperan lagi dalam membangun dan meningkatkan moral masyarakat. Jimly juga mengajak Republika untuk terlibat dalam kerja sama kampanye moral kepada masyarakat (civic education) khususnya dalam membangun kesadaran berkonstitusi di tengah masyarakat. (ardli)



CopyRight © jimly.com 2007 - 2008