Headercontent

Cari Buku

KONTEN
Buku14
Makalah144
Tanya Jawab4419
Kegiatan675
Liputan Media410
Galeri Foto2269


Anda Pengunjung Ke:
3447231
April
SunMonTueWedThuFriSat
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
Surat_sepupu_sby-thumbJum'at, 09 September 2011
Ditahan Polisi, Sepupu SBY Kirim Surat Terbuka ke SBY
Nur Tjahjono (50), sepupu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ditahan polisi karena perkara utang piutang. Ia mendekam di rumah tahanan Pacitan sejak 23 Juli 2011. Ia mengirim surat terbuka kepada Presiden Yudhoyono mengadukan masalahnya.

"Saya disangka menipu karena tidak mengembalikan uang pribadi pelapor yang katanya dikeluarkan pada saat menjadi tim sukses saya sewaktu proses Pilkada Bupati Pacitan 2010 Desember kemarin," terang Tjahjono dalam suratnya yang juga dikirim ke Kompas.com, Kamis (8/9/2011). Surat itu ditulisnya dari balik jeruji.

Dalam surat tertanggal 6 September 2011 itu, Tjahjono menyebut Yudhoyono dengan kakanda dan menyebut dirinya dengan adinda. Ibu Tjahjono adalah adik kandung ayah Yudhoyono. Ia bertanya pada Yudhoyono, kenapa nama Yudhoyono dibawa-bawa polisi sebagai restu untuk menahan dirinya.

"Adinda tidak mengerti dan tidak habis pikir kenapa dalam masalah ini mereka melibatkan nama keluarga. Semua pihak membawa nama Cikeas. Izin dan restu Cikeas selalu disebut untuk menangkap dan menahan Adinda," tulisnya.

Tjahjono mencalonkan diri sebagai calon Bupati Pacitan periode 2010-2015. Dia kalah. Setelah itu, sejumlah orang yang mengaku sebagai tim suksesnya menggugat secara perdata terkait utang piutang. Informasi yang dihimpun Kompas.com, para penggugat mengumpulkan KTP untuk kepentingan pencalonan Tjahjono. Satu KTP dihargai sekian rupiah.

Usai Pilkada, Tjahjono tak membayar kewajibannya yang mencapai sekitar Rp 900 juta. Pengadilan Negeri Kabupaten Pacitan memenangkan gugatan para penggugat dan memutuskan menyita harta bendanya.

Dalam suratnya kepada Yudhoyono, Tjahjono tidak menceritakan apakah persoalan yang membuatnya ditahan terkait masalah di atas. Ia hanya menyebut, ada yang melaporkan dirinya dengan tuduhan penipuan.

Terkait tuduhan itu, ia menyatakan, tidak pernah memerintahkan pelapor untuk menggunakan atau mengeluarkan uang pribadi. Ia juga menyatakan tidak pernah melakukan transaksi pinjam meminjam selama proses Pilkada.

Semula, lanjutnya, saat ia mulai ditahan, ada komunikasi yang terjadi antara pejabat Polres Pacitan dengan seseorang di Jakarta yang mengaku sebagai ajudan Yudhoyono. Ada janji yang diucapkan ajudan itu bahwa pihak Cikeas akan melunasi sejumlah uang yang dianggap sebagai kerugian pihak terlapor.

Pihak terlapor juga sepakat akan mencabut pengaduannya jika uangnya diganti. Namun, janji dari orang yang mengaku sebagai ajudan Yudhoyono tersebut tak kunjung terealisasi.

Tjahjono kembali bernegosiasi dengan pelapor. Hasilnya, pelapor bersedia mencabut pengaduannya. Namun, pihak Polres, tulisnya, tak bersedia menghentikan kasus ini.

"Semua pihak memberi keterangan bahwa masalah ini harus lanjut karena sudah ada titipan dari keluarga," tulis Tjahjono. Ia menulis kata keluarga dengan huruf besar. Kata keluarga mengacu pada keluarga Cikeas.

"Adinda ini terlalu kecil ibarat sebutir kerikil yang terlempar di jalanan, atau hanya seekor cacing yang kepanasan, atau ibarat hanya sekecil semut yang berlarian di kandang gajah. Jadi tidak ada gunanya kalau nama keluarga berperan dalam masalah nasib saya ini," tulisnya.

"Saya menyadari si kecil ini bisa saja segera binasa oleh sebuah kekuatan yang besar. Namun, adinda tetap berjuang untuk hidup dan kehidupan karena adinda punya anak dan isteri dan juga punya keyakinan bahwa tak sepantasnya yang besar harus menginjak-injak yang kecil," imbuhnya.

 

www.kompas.com

Ja_3-thumbJum'at, 09 September 2011
Kisah Jimly 'Dipalak' Polisi di Mabes Polri

Tidak cuma masyarakat umum yang sempat merasakan kutipan tidak resmi dari polisi saat membuat laporan korban kejahatan. Selevel mantan ketua Mahkamah Konstitusi dan eks anggota Wantimpres pun sempat merasakannya pungli tersebut.

Adalah Jimly Ashiddiqie yang mengalaminya. Pengalaman tidak menyenangkan tersebut diutarakan saat memberi kuliah umum di Ary Suta Center, Jl Prapanca, Jakarta Selatan, Kamis (7/9/2011).

Saat itu, kisah Jimly, ia sedang malaporkan akun Facebook-nya yang di-hack ke Mabes Polri. Akun Facebook-nya disalahgunakan pembajak untuk menipu berjualan lap top.

“Saat saya datang, semua menyambut saya. Saya waktu itu sudah tidak lagi menjadi Ketua MK. Namun, saya kan jadi pengajar di PTIK (Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian). Semua polisi pangkat Kolonel (Komisaris Besar-red) ke bawah, pasti tahu saya. Semua hormat,“ ucapnya mengawali cerita.

Kemudian, laporan Jimly mulai dibuat berkas. Namun, saat usai pembuatan berkas, aksi pungli mulai berjalan.

“Kalau yang atas, nggak masalah. Namun saat selesai, asistennya dia (polisi) bilang pada asisten saya. Katanya, ini sudah selesai. Cuma tidak bisa di-print. Tintanya habis,“ seloroh Jimly di depan para doktor, akademisi hingga politisi.

“Asisten saya bilang ke polisi itu: 'maksudnya apa ini?' Dijawab, ya butuh uanglah buat nge-print,“ tandasnya disambut gelak tawa audiens.

Hanya saja, Jimly tidak melanjutkan ceritanya, apakah ia akhirnya memberi tips atau tidak. Dia hanya mengambil pelajaran, bahwa reformasi dan keterbukaan belum menyentuh hingga struktur kelembagaan.

“Tidak hanya di sini (Mabes Polri) tetapi di institusi lain juga begitu. Ini karena ada kesenjangan struktural. Kebebasan setelah reformasi tanpa rule of law membuat semua bekerja untuk dirinya sendiri. Kita perlu mengawal kebebasan supaya tidak kembali lagi ke masa lalu,“ tuntas Jimly.

 

www.detik.com

Ja_2-thumbJum'at, 09 September 2011
Jimly: Gaya KPK Seperti Oknum Polantas

Jimly Assidiqie mengkritik metode KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi. Metode menangkap calon tersangka ketika melakukan transaksi dia nilai sama dengan aksi oknum polantas yang bersembunyi di balik pohon menunggu pelanggar lalu-lintas.

“Sekarang ini kan seperti polisi lalu-lintas nunggu di tikungan. Sambil sembunyi, kadang-kadang ditutupi daun menunggu yang salah lewat. Begitu ada, langsung disemprit,“ kata Jimly Assidiqie di Ary Suta Center (ASC) Disertasi Forum, Jl Prapanca, Jakarta Selatan, Kamis (7/9/2011).

“KPK sekarang menggunakan sadap-menyadap. Jebak-menjebak. Menunggu salah baru ditangkap. Kan seperti cara-cara oknum polantas itu,“ tandasnya.

Menurutnya, teknik tersebut tidak efektif membangun sistem, institusi dan orang-orang yang bebas dari korupsi.

“Selain pemberantasan korupsi, harus ada institution control mulai dari atas,“ tukas mantan Ketua MK itu.

 

www.detik.com

Abahanom-thumbSenin, 05 September 2011
Pemimpin Ponpes Suryalaya Abah Anom Wafat

Innalillahaahi wa inna ilaihi rooji'un. Keluarga besar pondok pesantren (Ponpes) Suryalaya di Tasikmalaya, Jawa Barat, berduka. Sebab pemimpin mereka, Shohibulwafa Tajul Arifin alias Abah Anom, menghadap ke Sang Pencipta. 

"Telah berpulang ke Rahmatullah Hadrotu Syaikh KH. A. Shohibulwafa Tajul Arifin r.a. , pada hari Senin, 5 September 2011 / 6 Syawal 1432 H pukul 11.50 di Rumah Sakit TMC Tasikmalaya," demikian yang tertulis di website Suryalaya.org, Senin (5/9/2011).

Dalam website tersebut tertulis, Abah Anom dilahirkan di Suryalaya tanggal 1 Januari 1915. Almarhum adalah putra kelima Syaikh Abdullah bin Nur Muhammad, pendiri Pondok Pesantren Suryalaya, dari ibu yang bernama Hj Juhriyah. 

Pondok Pesantren Suryalaya, dengan kepemimpinan Abah Anom sejak 1956, tampil sebagai pelopor pembangunan perekonomian rakyat melalui pembangunan irigasi untuk meningkatkan pertanian, membuat kincir air untuk pembangkit tenaga listrik, dan lain-lain. 

Di samping melestarikan dan menyebarkan ajaran agama Islam melalui metode Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, Abah Anom juga sangat konsisten terhadap perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Maka sejak tahun 1961 didirikan Yayasan Serba Bakti dengan berbagai lembaga di dalamnya termasuk pendidikan formal mulai TK, SMP Islam, SMU, SMK, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, Madrasah Aliyah kegamaan, Perguruan Tinggi (IAILM) dan Sekolah Tinggi Ekonomi Latifah Mubarokiyah serta Pondok Remaja Inabah. 

Pondok Remaja Inabah populer sebagai tempat merehabilitasi pecandu narkotika, remaja-remaja nakal, dan orang-orang yang mengalami gangguan kejiwaan. Konsep perawatan korban penyalahgunaan obat serta kenakalan remaja adalah mengembalikan orang dari perilaku yang selalu menentang kehendak Allah atau maksiat, kepada perilaku yang sesuai dengan kehendak Allah atau taat.

 

www.detik.com 

Jimly_ishi-thumbSenin, 22 Agustus 2011
Jimly: Dalam Kasus MK, Polri Terkesan Takut Pada Kekuasaan

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie mengaku kecewa terhadap Polri yang menetapkan Zaenal Arifin Hoesein sebagai tersangka. Dalam kasus surat palsu MK, Polri dianggap takut pada kekuasaan.

"Kesannya Polri takut pada kekuasaan. Saya termasuk kecewa pada Polri karena hanya membidik orang-orang kecil yang tidak tahu apa-apa," ujar Jimly kepada detikcom, Senin (22/8/2011).

Jimly menilai Polri telah bertindak tidak profesional dalam kasus ini. Dengan menetapkan tersangka pihak-pihak yang berperan kecil dan melepas penjahat besar.

"Ini betul-betul cuma soal surat menyurat doang. Mana bisa maju Polri kita. Sedangkan mafia atau penjahatnya dilepas. Janganlah mengorbankan orang yang tak bersalah sementara penjahat yang harus dimasukkan penjara bebas gitu saja," jelasnya.

Menurut Jimly, Kapolri harus mengevaluasi kerja penyidik kasus surat palsu MK. Kinerja mereka diragukan bebas dari pengaruh kekuasaan.

"Kapolri harus pecat itu penyidiknya. Tidak becus jadi penegak hukum. Orang yang melapor kok dia yang jadi tersangka. Yang bersalah malah dibebaskan," tegasnya.

Dalam kasus ini Polri telah menetapkan mantan juru panggil MK, Masyhuri Hasan dan mantan panitera Zaenal Arifin Hoesein. Keduanya dijerat pasal 263 KUHP karena diduga memalsukan surat MK nomor 112 tertanggal 14 Agustus 2009 soal jawaban MK terkait perolehan suara untuk Caleg Dapil I Sulawesi Selatan.

Sebelumnya, mantan anggota KPU, Andi Nurpati, eks hakim Arsyad Sanusi, putri Arsyad, Neshawati dan Dewie Yasin Limpo disebut-sebut ikut terlibat dalam pembuatan surat palsu MK. Namun belakangan mereka membantah dan menegaskan tidak tahu menahu soal penerbitan surat palsu tersebut.

 

www.detik.com 



CopyRight © jimly.com 2007 - 2008