Headercontent

Cari Buku

KONTEN
Buku5
Makalah169
Tanya Jawab5197
Kegiatan856
Liputan Media452
Galeri Foto2353


Anda Pengunjung Ke:
5948721
March
SunMonTueWedThuFriSat
2627281234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
Bk-thumbRabu, 06 Agustus 2014
DKPP Gelar Sidang Perkara Pilpres Jumat Ini

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan mulai menyidangkan perkara gugatan pemilu presiden 2014, Jumat (8/8) nanti. Dari tujuh pengaduan yang didaftarkan ke DKPP pascapilpres, enam pengaduan memenuhi syarat sebagai perkara yang akan disidangkan.

"Hari Jumat kami akan lakukan sidang perdana. Timses pasangan calon nomor satu kami panggil bersama dengan pengadu formalnya, dan timses pasangan nomor dua kami panggil sebagai pihak terkait," kata Ketua DKPP Jimly Asshidiqie, di kantor DKPP, Senin (4/8).

Enam perkara yang akan disidangkan adalah, perkara yang diajukan Sigop M Tambunan dari Tim Advokasi Independen untuk Informasi dan Keterbukaan Publik. Yang diadukan Ketua Bawaslu RI, Muhammad. Pengaduan selanjutnya dari Tonin Tachta Singarimbun, salah seorang advokat yang mengadukan Ketua Bawaslu RI dan empat anggotanya.

Ketiga, pengaduan dari Koordinator tim advokasi Koalisi Merah Putih, Eggi Sudjana. Dia mengadukan ketua dan anggota Bawaslu serta ketua dan anggota KPU RI. Ketua dan anggota Bawaslu serta Ketua dan anggota-anggota KPU. Pengaduan keempat dari Tonin Tachta Singarimbun yang juga mengadukan Bawaslu dan KPU.

Perkara kelima, pengaduan dari Ahmad Sulhy, staf ahli DPRD DKI Jakarta, Timses Prabowo-Hatta wilayah DKI Jakarta. Yang mengadukan ketua KPU DKI Jakarta, Ketua KPU Jakarta Utara, Ketua KPU Jakarta Pusat dan Ketua KPU Jakarta Timur.

Perkara terakhir, Bambang dari Gerakan Rakyat Indonesia Baru, mengadukan ketua dan anggota KPU Jawa Timur Eko Sasmito, Choirul Anam dan Gogot Cahyo Baskoro.

Sementara pengaduan dari Horas AM Naiborhu yang melaporkan anggota Bawaslu Nelson Simanjuntak dinilai tidak memenuhi syarat materil setelah diverifikasi. Sehingga tidak bisa disidangkan.

Selain enam perkara tersebut, menurut Jimly, DKPP juga masih menunggu pengaduan dari tim Prabowo-Hatta. Yang telah memberitahukan akan melaporkan KPU terkait surat edaran perintah pembukaan kotak suara.

"Jumat lalu mereka sudah lapor, tapi DKPP belum aktif. Katanya hari ini mau didaftarkan lagi, kalau memenuhi syarat mungkin akan kami sidangkan bersamaan Jumat nanti," jelas Jimly.

Mantan Ketua MK itu mengatakan, meski DKPP menyidangkan kasus menyangkut proses pelaksanaan pilpres, putusan DKPP tidak akan mempengaruhi hasil pilpres. Putusan DKPP juga tidak akan mempengaruhi putusan sengketa hasil pilpres di MK.

"Jadi putusan DKPP nanti tidak akan mempengaruhi proses sengketa di MK. DKPP hanya menangani ranah etik saja," ungkapnya.

 

sumber : 

 http://www.republika.co.id/berita/pemilu/berita-pemilu/14/08/04/n9ryi3-dkpp-gelar-sidang-perkara-pilpres-jumat-ini

1526__4-thumbRabu, 06 Agustus 2014
DKPP Tangani 1.597 Kasus Pelanggaran Kode Etik Selama 2 Tahun

Jakarta - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sudah berdiri 2 tahun, namun lembaga yang mengontrol kinerja para penyelenggara pemilu itu telah menangani banyak perkara pelanggaran kode etik.

Ketua DKPP Jimly Asshiddique mengungkapkan jumlah pengaduan yang diterimanya sejak 2012 sampai Agustus 2014 ini mencapai 1.597 perkara.

"Selama 2 tahun DKPP menerima 1.597 pengaduan. Selama 2013 saja 577 perkara tapi 2014 melonjak 921 pengaduan," ujar Jimly dalam konferensi pers yang diadakan di ruang sidang DKPP, Jl MH Thamrin, Senin (4/8/2014).

"Sampai dengan Agustus tahun 2014 ini 242 perkara yang kami sidangkan. Jadi memang perkara di DKPP ini enggak seperti di MK, kalau di sana kan ada kadaluarsa kalau kita enggak. Kapan saja tetap kita layani," lanjutnya.

Jumlah laporan tersebut, lanjut Jimly, masih dapat berubah. "Jumlah ini masih bisa tambah lagi," ujar mantan Ketua MK ini.

Selanjutnya, Jimly memaparkan dari 242 perkara yang masuk ke DKPP yang sudah disidangkan sebelum Pilpres berlangsung, jumlah perkara yang direhabilitasi ada 281 kasus, diberi peringatan tertulis sebanyak 172 perkara, pemberhentian sementara 5 orang dan pemberhentian tetap 110 orang.

"Kami pecat 110 orang hanya untuk 2014 saja," kata Jimly.

 "Total sesudah pemilihan umum kepala daerah, jumlah komisioner KPU dan Bawaslu yang kami berhentikan 231 orang dan di luar Pileg 102 orang," imbuhnya.

Dari 1.597 laporan pengaduan, laporan yang di-dismiss berjumlah 1.184 perkara dan disidangkan sebanyak 413 perkara.

Sementara itu, putusan sidang DKPP untuk merehabilitasi sebanyak 689 orang, peringatan tertulis 316 orang, pemberhentian tetap 18 orang dan pemberhentian tetap 231 orang.

Jumlah teradu yang terbukti melanggar, lanjut Jimly, sebanyak 565 teradu atau 45,1% yang terdiri dari pemberhentian tetap sebanyak 18,5%, peringatan tertulis 25,2% dan diberhentikan sementara 1,4%. Sedangkan, jumlah teradu yang tidak terbukti melanggar kode etik berjumlah 689 teradu atau 54,9%.

sumber : 

 http://news.detik.com/pemilu2014/read/2014/08/04/152642/2652728/1562/2/dkpp-tangani-1597-kasus-pelanggaran-kode-etik-selama-2-tahun

482x320_1216-thumbSenin, 04 Agustus 2014
Prof Jimly: Sabar Dan Hargai Proses Hukum Di MK

Jakarta, DKPP – Sebagai warga negara yang taat pada aturan konstitusi maka hendaknya masyarakat dapat menghargai proses hukum pada Pilpres 2014 di Mahkamah Konstitusi (MK). Hasil Pilpres 2014 berdasarkan keputusan KPU final namun belum mengikat karena masih ada proses hukum di MK.

 

 

 

“Sebaiknya kita percayakan saja pada proses yang berlangsung di lembaga yang secara konstitusional diamanatkan UU untuk menanganinya dan meskipun saya mantan ketua MK tetapi tidak ikut campur terhadap proses yang berjalan”. Hal ini diungkapkan Ketua DKPP Prof. Jimly Asshiddiqie kepada wartawan media cetak dan elektronik di sela-sela open house di kediamannya, Komplek Perumahan Margasatwa Pondok Labu Cilandak, Jakarta Selatan Rabu (30/7/2014).

 

 

 

“Sekarang ini kalau pun para pengamat yang memberikan komentar terkait proses yang berlangsung biarkan saja tetapi yang penting, kita menghargai mekanisme hukum yang ada. Sebagai mantan ketua MK dan sekarang jadi ketua DKPP tentu tidak baik bila memberikan komentar. Masyarakat harus menunggu hasil putusan MK, dan MK harus dilihat bukan hanya hasil soal kalah menang saja tetapi aspek historisnya di mana lembaga ini dibentuk untuk menyediakan jalan konstitusional bagi upaya-upaya penyelesaian berbagai persoalan, salah satunya, kalau ada perselisihan hasil soal pemilu”, guru besar hukum tata negara Universitas Indonesia ini mengingatkan.

 

 

 

Menurut Prof Jimly, MK adalah bagian dari agenda transformasi sistem ketatanegaraan sehingga semua pihak mesti menghargainya. MK diberi wewenang berdasarkan UU No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, seperti termaktub dalam Pasal 74  yang mengatur mengenai mekanisme penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum dan  Pasal 28 mengenai hukum acara, yang semuanya dilaksanakan dengan mengedepankan aspek keterbukaan.

 

 

 

“Semua pihak harus sabar dan diharapkan senantiasa menghargai proses hukum yang berjalan di MK hingga tanggal 22 Agustus mendatang,” lanjut dia.

 

 

 

“Mari kita nikmati dengan rasional terhadap hasil kompetisi yang ada sekarang ini tetapi ada batasnya, begitu nanti keputusan MK maka harus kita hargai. Perlu diingat bahwa Pemilu 2014 ini merupakan pemilu terakhir dengan sistem yang ada karena 2019 nanti kita akan mengadakan Pemilu secara serentak baik Pileg maupun Pilpres, apalagi biasanya semua partai punya calon sendiri-sendiri sehingga akan semakin banyak kandidat dalam Pilpres dan iniakan semakin semarak kompetisi dalam berdemokrasi,” pungkas mantan ketua DK KPU ini.(ry/dw).

 

sumber : 

 http://www.dkpp.go.id/web/index.php?a=detilberita&id=1216

Jimly_asshiddiqie-thumbJum'at, 01 Agustus 2014
DKPP Segera Proses Aduan Pilpres

JAKARTA - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) siap segera memroses laporan dugaan kecurangan penyelenggara pemilu hingga final rekapitulasi pada Pilpres 22 Juli lalu. Meski menegaskan kalau hal tersebut tidak akan memengaruhi hasil pilpres, namun, Ketua DKPP Jimly Asshidiqie menegaskan kalau pihaknya tetap akan serius. 

Menurut dia, baik proses permohonan sengketa pilpres di MK maupun laporan kecurangan penyelenggara pemilu ke lembaga yang dipimpinnya sama-sama penting. "Harapan kami dari dua kasus ini akan sama-sama mengakhiri silang pendapat, sehingga Pilpres 2014 bisa diterima lapang dada," kata Jimly di kediamannya di Jl Margasatwa, Jakarta Selatan, Rabu (30/7). 

Dia menjelaskan bahwa aduan ke DKPP adalah terkait dengan perilaku etik KPU, termasuk penyelenggara pemilu di daerah. Karena itu lah, apapun putusan nantinya tidak akan merubah hasil pilpres seperti halnya proses permohonan di MK. "Memang lain gugatannya, kalau kami membahas kelakuan," imbuh mantan Ketua MK tersebut. 

Ada lima kasus yang dilaporkan Tim Pemenangan Prabowo-Hatta. Namun karena perkaranya sama, kata dia, DKPP rencana menggabungkannya menjadi satu. "Laporan yang masuk sudah memenuhi syarat, dan akan segera disidangkan," paparnya.

Rencananya, sidang akan dilaksanakan sekitar pekan depan. Sedangkan terkait lama waktunya, dia menyatakan kalau pada umumnya sidang DKPP tidak akan berlangsung berlarut-larut. 

"Tidak seperti di MK, sidang di DKPP tidak lama karena lebih sederhana, jadi lebih cepat. Sebelum sidang MK sudah selesai," imbuh Jimly.  

Pada kesempatan tersebut, dia juga mengingatkan agar semua pihak untuk tetap menahan diri. Meski KPU telah menetapkan pemenang Pilpres pada 22 Juli lalu, namun, hal itu masih belum menjadi keputusan final. Mengingat, proses di MK juga masih berjalan. 

"Saya berharap semua pihak bersabar. Jangan ada kesimpulan seakan-akan ini semua sudah final. Keputusan KPU itu mengikat, tapi belum final," tandasnya.

Dia menjelaskan, keputusan KPU baru akan sekaligus menguat kalau seandainya 3 hari setelah pengumuman tidak ada gugatan. "Tapi ini ada, jadi sabar dulu, dengan begitu kita sama-sama punya ruang psikologis untuk menyesuaikan langkah-langkah konstitusional pasca keputusan KPU kemarin," lanjutnya. 

Dia juga mengajak agar semua pihak menikmati saja ketegangan yang ada. Dengan nada santai, dia menyatakan, kalau hal yang sama belum tentu akan dirasakan lagi pada pemilu periode mendatang. 

"Nikmati saja dengan rasional dan tidak gegabah, ini pengalaman menarik sekaligus mendewasakan demokrasi kita. Yang sudah buru-buru nego kabinet juga belakangan lah," tandas Jimly. (dyn)

 

sumber : 

 http://www.jpnn.com/read/2014/07/31/249075/DKPP-Segera-Proses-Aduan-Pilpres-

175864-thumb-thumbKamis, 24 Juli 2014
DKPP: Satu-satunya yang bisa mengubah keputusan KPU adalah MK

MERDEKA.COM. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie turut angkat bicara terkait aksi walkout yang dilakukan para saksi dari pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa pada saat rekapitulasi suara pilpres tingkat nasional di Gedung KPU, Selasa (22/7) kemarin. Menurut Jimly, pernyataan sikap kubu Prabowo-Hatta tersebut merupakan ekspresi dari kekecewaan.

"Kita moderat saja memahaminya, ini ekspresi dari kekecewaan bukan hanya individual, tapi ini ekspresi yang menyuarakan perasaan umum 47 persen pemilih, kita harus hormati," kata Jimly di Kantor DKPP, Jakarta, Rabu (23/7).

Jimly menilai wajar apabila ada kekecewaan yang diekspresikan dalam pilpres kali ini lantaran baru kali pertama Indonesia memiliki hanya dua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang dipilih secara langsung. Indonesia sendiri baru kali ketiga melaksanakan pemilihan presiden secara langsung.

"Beda dengan AS yang sudah terbiasa dengan dua calon, kita belum terbiasa, ekspresi ini jangan ditafsirkan terlalu jauh," imbuh Jimly.

Dari segi hukum, lanjut Jimly, yang dimaksud pengunduran diri pasangan capres-cawapres bisa dikenai sanksi hukum adalah yang mengacaukan proses pilpres. "Itulah yang dicegah dengan ancaman pidana. Kalau ini kan semua tahapan sudah selesai, sehingga tidak ada mengganggu. Ini (aksi WO) tidak mengikuti proses rekapitulasi, kalau itu di mana-mana sudah biasa saksinya WO, tidak mau tanda tangan," papar Jimly.

Meski demikian, Jimly menegaskan bahwa keputusan KPU dianggap sah dan berkekuatan hukum. Oleh sebab itu, yang bisa mengubah keputusan KPU adalah Mahkamah Konstitusi (MK). "Satu-satunya yang bisa mengubah keputusan KPU adalah MK, kalau tidak ada yang diajukan ke MK, berarti keputusan KPU final," tutur Jimly.

Terkait dengan upaya menggugat hasil keputusan KPU melalui MK, Jimly menekankan bahwa pembuktian harus jelas dan lengkap di mana pelapor harus bisa membuktikan permohonannya. "KPU dan Bawaslu dengan jajarannya sudah siap. Semua kasus yang dipersoalkan sudah dibicarakan, ini tinggal dibuktikan di pengadilan," tutup Jimly.

 

sumber: 

 https://id.berita.yahoo.com/dkpp-satu-satunya-yang-bisa-mengubah-keputusan-kpu-173000649.html



CopyRight © jimly.com 2007 - 2008