Headercontent

Cari Buku

KONTEN
Buku14
Makalah144
Tanya Jawab4527
Kegiatan690
Liputan Media438
Galeri Foto2269


Anda Pengunjung Ke:
3710624
August
SunMonTueWedThuFriSat
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Sby-thumbKamis, 13 Oktober 2011
DPR Minta SBY Segera Selesaikan Reshuffle

Wakil Ketua DPR Pramono Anung meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk segera menyelesaikan penyusunan reshuffle kabinet dan melantik menteri-menteri baru. Pasalnya, menurut dia, pekan ini DPR dan pemerintah sedang membahas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2012 yang bernilai strategis.

Pembahasan RAPBN 2012 tersebut dikhawatirkan tersendat karena menteri-menteri yang menjabat saat ini tidak dapat mengambil keputusan strategis, sesuai surat SBY kepada DPR yang meminta DPR untuk tidak membuat keputusan strategis bersama para menteri, sampai ada pelantikan menteri baru. Surat itu ditandatangani oleh Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi.

“Ini menunjukkan bahwa betul ada reshuffle, karena para menteri diminta untuk tidak mengambil langkah kebijakan strategis, sampai ada kabinet yang baru,” kata Pramono di Gedung DPR RI, Senayan, jakarta, Kamis 13 Oktober 2011. Ia berharap, kabinet mendatang benar-benar diisi oleh orang kredibel.

“Saya mengharapkan kabinet kali ini diisi orang yang mampu, cakap, cekatan, dan punya inisiatif selesaikan persoalan. Jadi penyusunan kabinet bukan karena kekuatan tarik-menarik personal atau kekuatan politik, tetapi mengedepankan profesionalitas,” ujar politisi PDIP. Hari ini, Presiden memanggil para calon wakil menteri baru. Sampai siang ini, sudah ada dua orang wakil menteri baru yang ditunjuk oleh SBY. Pertama, mantan Dubes Singapura, Wardana, sebagai Wakil Menteri Luar Negeri. Kedua, Dekan Fakultas Kedokteran UGM Alai Ghufron Mukti sebagai Wakil Menteri Kesehatan.

 

www.vivanews.com

Ali_gufron_wamenkes-thumbKamis, 13 Oktober 2011
Dekan FK UGM Dipilih SBY Jadi Wakil Menkes

Dekan Fakultas Kedokteran UGM Prof Dr Ali Gufron Mukti terpilih menjadi Wakil Menteri Kesehatan. Ini adalah jabatan baru lantaran sebelumnya tidak ada jabatan Wakil Menkes.

"Kami diundang oleh Bapak Presiden untuk diberikan tugas untuk sebagai Wamenkes. Ini suatu amanah dan kami dengan mengucap bismillah kami siap melakukan tugas ini sebaik-baiknya," kata Ali usai menghadap Presiden di kediaman pribadinya di Puri Cikeas, Bogor, Kamis (13/10/2011).

Dalam pertemuan dengan SBY, Ali Gufron mengaku berdiskusi tentang bagaimana sinergi antara kebijakan dengan anggaran yang ada. Dalam pertemuan itu juga dibahas bagaimana meningkatkan capaian kinerja di Kementerian Kesehatan.

"Kita akan tingkatkan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular, perubahan pola perilaku dan agar harapan hidup lebih tinggi," katanya.

Presiden juga meminta kepada Ali Gufron untuk lebih meningkatkan masyarakat ekonomi lemah mendapat pelayanan kesehatan yang bagus.

"Presiden menekankan kami untuk lebih meningkatan masyarakat ekonomi lemah mndapatkan jaminan keshatan."

"Terakhir, dipesankan bahwa pimpinan dan jajaran kesehatan untuk lebih sering turun ke lapangan agar lebih tau persis apakah prorgam telah diimplentasi dengan baik dan diterima oleh masyarakat atau tidak," imbuhnya.

 

www.detik.com

Wardana__wamenlu-thumbKamis, 13 Oktober 2011
Wardana, Wakil Menteri Luar Negeri Baru

Para wakil menteri luar negeri mulai datang ke kediaman Presiden Bambang Yudhoyono di Cikeas. Wakil menteri pertama yang tiba adalah Wardana, mantan Duta Besar Singapura untuk Indonesia. Wardana diplot untuk posisi Wakil Menteri Luar Negeri.

“Perkenalkan, nama saya Wardana. Saya sudah berkarir di Deplu cukup lama selama 30 tahun. Terakhir saya menjabat sebagai Dubes Singapura, sebelum kembali ke Indonesia 4 bulan yang lalu. Saya dipanggil Presien untuk mendapat kepercayaan sebagai Wamenlu,” kata Wardana memperkenalkan diri kepada wartawan di Cikeas, Kamis 13 Oktober.

Wardana menjelaskan, ia mengemban tugas untuk meningkatkan profil politik luar negeri Indonesia. “Beliau berharap, Kementerian Luar Negeri bisa memberikan perhatian dalam mempromosikan Indonesia di berbagai bidang,” ujar Wardana.

Menurutnya, Presiden juga berharap Indonesia dapat mengembangkan berbagai kesepakatan bilateral yang belum digarap secara maksimal. “Misalnya, bagaimana mengangkat isu kesepakatan-kesepakatan itu agar dapat dimanfaatkan maksimal,” kata Wardana.

Wardana menjadi Wakil Menteri Luar Negeri menggantikan Triyono Wibowo yang sebelumnya mengemban jabatan tersebut.

 

www.vivanews.com

Bos_media-thumbKamis, 13 Oktober 2011
Masuk Politik, Pemilik Media Menanggung Beban Moral

Masuknya Hary Tanoesoedibjo ke Partai NasDem menambah daftar panjang pemilik media yang berafiliasi dengan partai politik. Meski tidak ada larangan orang partai memiliki media, namun pemilik media secara moral akan menanggung beban tersendiri.

"Para owner harus bisa membuktikan masuknya ia ke dunia politik tidak mempengaruhi politik pemberitaan media," kata Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Dewan Pers, Agus Sudibyo, saat dihubungi detikcom, Kamis (13/10/2011).

Agus melanjutkan, para politikus pemilik media juga harus membuktikan pemberitaan medianya tetap independen. "Tetap menjaga independensi, netralitas dan imparsialitas," ujarnya.

Dewan Pers, kata Agus, juga akan proaktif mengawasi penegakan Kode Etik Jurnalistik. Sementara mengenai pemberitaan televisi, kata Agus, lembaga penyiaran juga terikat peraturan tersendiri yang diawasi oleh Komisi Penyiaran Indonesia.

Sementara itu, pengamat politik Burhanuddin Muhtadi mengatakan, jika benar Hary Tanoe bergabung dengan Partai NasDem, maka ada kekuatan media besar yang bergabung untuk mengkritik pemerintahan SBY. Partai NasDem yang masih berafiliasi dengan Ormas NasDem pimpinan Surya Paloh, juga memiliki media.

"Saya berandai-andai Hary memiliki jaringan media yang luas, TV, koran, radio, NasDem juga dimiliki tycoon besar yang selalu kritis ke pemerintah. Seolah ada penggabungan kekuatan media yang berseberangan dengan pemerintah," nilai Burhanuddin.

Meski demikian, Burhanuddin masih belum yakin Hary Tanoe akan bergabung dengan Partai NasDem selama belum dinyatakan sendiri oleh yang bersangkutan. Menurutnya, pengusaha sekelas Hary Tanoe tidak akan mempertaruhkan bisnisnya demi partai yang baru dibentuk tersebut.

"Hary Tanoe pengusaha yang cerdas, tidak mungkin mempertaruhkan bisnisnya di partai yang baru. Secara realistis kalaupun lolos PT (parliamentary threshold), belum tentu menang pemilu. Apakah dengan risiko ini Hary mau mengorbankan?" jelasnya.

Bergabungnya Hary Tanoe ke Partai NasDem diungkapkan Ketum Partai NasDem, Rio Capella. Namun, Hary Tanoe belum dapat dikonfirmasi. Telepon detikcom tidak diangkat pemilik PT Media Nusantara Citra Tbk itu. Politikus lain yang memiliki media yakni Aburizal Bakrie (Ketua Umum Golkar) dengan Viva Group dan Surya Paloh dengan Media Group.

 

www.detik.com

Ja_4-thumbKamis, 13 Oktober 2011
Jimly: Justru Aneh Jika KPK Menang Terus

Mantan MK Jimly Asshiddiqie menganggap putusan bebas murni Pengadilan Tipikor Bandung atas Walikota nonaktif Bekasi Mochtar Mohammad adalah hal yang lumrah dalam dunia peradilan. Dalam proses pembuktian, pasti ada yang menang dan ada yang kalah.

"Ada yang terbukti, ada yang tidak. Kalau mau mengikuti logika yang kalah, pasti kita tidak puas, tapi kalau setiap tidak puas lalu kita anggap pasti ada suap, kapan negara ini akan beres?" kata Jimly saat dihubungi wartawan, Rabu (12/10/2011).

Justru, kata Jimly, putusan tersebut menggambarkan KPK berisi manusia biasa yang bisa bekerja tidak sempurna, sehingga kasus ini baik untuk dijadikan pelajaran.

"Sebagai bangsa kita juga harus belajar saling hormat menghormati, apalagi terhadap pengadilan yang bersifat terbuka untuk umum," kata pakar hukum tata negara ini.

Menurut Jimly, justru aneh jika KPK menang terus dalam setiap peradilan. "Kalau mereka bukan Tuhan yang tidak pernah salah, pasti itu berarti hakimnya yang tidak independen karena takut tidak populer atau takut dimaki-maki oleh masyarakat yang sedang marah kepada koruptor," ujarnya.

"Kalau begitu cara kerjanya berarti bukan keadilan yang dicapai, tapi justru kezaliman. Bukan kebenaran yang didapat, tapi pembenaran. Mari kita hormati proses hukum meski saya sendiri dan kita semua tidak puas olehnya. Agar bangsa dan negara kita bisa beres, tidak kacau terus seperti sekarang," tutupnya.

Putusan bebas murni terhadap Mochtar banyak mendapat tentangan dan tak sedikit yang mencurigai ada suap di balik vonis tersebut. Wakil Ketua KPK M Jasin juga menyatakan prihatin atas putusan bebas pertama untuk kasus yang sejak penyidikan hingga dakwaan ditangani oleh pihaknya itu.

 

 www.detik.com



CopyRight © jimly.com 2007 - 2008