Headercontent

Cari Buku

KONTEN
Buku5
Makalah169
Tanya Jawab5251
Kegiatan859
Liputan Media452
Galeri Foto2353


Anda Pengunjung Ke:
6246016
August
SunMonTueWedThuFriSat
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
Z2-thumbRabu, 20 Agustus 2014
Jimly: DKPP Umumkan Putusan Sidang Kamis Pukul 11.00 WIB

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie mengaku akan mengeluarkan putusan dengan pengadu pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa lebih dulu beberapa jam dari Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis 21 Agustus 2014. Sebelumnya DKPP menjadwalkan akan mengeluarkan putusan pukul 14.00 WIB.

"Kita duluan pukul 11.00 WIB, tadinya kita mau pukul 14.00 WIB (berbarengan dengan MK). Ya sudah kita duluan, yang penting harinya sama. Sana (MK) juga putusan sudah selesai, tinggal dibaca," kata Jimly di kantornya, Gedung Bawaslu lantai 5, Jakarta, Selasa (19/8/2014).

Jimly yang juga Ketua MK periode pertama itu menuturkan, tak ada alasan kuat mengumumkan putusan DKPP lebih dulu terkait perkara sengketa Pilpres 2014. Karena di DKPP hanya menyidangkan dan memutuskan perkara ketidakpuasan peserta pemilu terhadap kinerja penyelenggara pemilu.

"MK kan lebih lengkap sidangnya. Saksinya lebih banyak, karena yang diperjuangkan lebih serius di sana. Di sini kan (DKPP) karena tidak puas dengan orangnya saja," tutur dia.

Jimly menegaskan, putusan DKPP nantinya tidak akan dan tidak bisa mempengaruhi putusan di MK. "Saya sarankan sejak awal, fokus di MK saja, di DKPP tambahan saja, maka berjuang mereka di sana," tandas Jimly.

Pasangan capres dan cawapres Prabowo-Hatta mengadukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diadukan ke DKPP. Alasannya, diduga ada pelanggaran etika dalam penyelenggaraan Pilpres 2014. (Sss)

(Mevi Linawati)

 

sumber : 

 http://indonesia-baru.liputan6.com/read/2093399/jimly-dkpp-umumkan-putusan-sidang-kamis-pukul-1100-wib

Nomor-urut-capres-010614-wsj-6-thumbMinggu, 17 Agustus 2014
Momen Maaf-maafan, Pasangan Capres Diminta Hadiri Putusan DKPP

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie berharap, kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) hadir saat putusan DKPP pada 21 Agustus mendatang.

"Ini ada kami bahas kemungkinan kedua paslon (pasangan calon), apakah nanti sesudah putusan atau pas putusan, kedua paslon hadir. Kalau bisa dua-duanya hadir, nah saya tanya dulu," kata Jimly dalam sidang DKPP, di Gedung Kemenag, Jakarta Pusat, Jumat (15/8/2014) malam.

Kuasa hukum Prabowo-Hatta, Mahendradatta mengaku akan menyampaikan hal tersebut kepada kliennya. Hal sama juga diakui kuasa hukum Jokowi-JK, Sandy Situngkir yang mengaku akan berkoordinasi dengan klien dan timnya.

"Karena info baru didapatkan, nanti coba kita klarifikasi ke yang bersangkutan, setelah itu baru kami sampaikan," ujar Mahendratta yang diamini Sandy.

Momen Saling Memaafkan

Jimly mengatakan, usai sidang malam ini tidak ada lagi persidangan. Namun jika nanti kedua pasangan capres bisa hadir, maka akan menjadi momen penting untuk menerima hasil sengketa Pilpres dengan legowo.

"Artinya, kita tidak ada sidang lagi karena nanti langsung putusan, begitu pun di MK nanti putusan itu, harus dihormati oleh semua pihak. Kalau di MK kan nasib peserta Pemilu. Cuma bedanya di sini nasib penyelenggara Pemilu, tapi harapan kita sebagai bangsa, urusan Pilpres ini berakhir dengan putusan MK dan DKPP," ujar Jimly berharap.

Jimly menegaskan, kedua kubu menyampaikan harapannya. Karena jika kedua pasangan capres bisa hadir dalam putusan sidang DKPP nanti, adalah hal yang sangat positif. "Kami membayangkan alangkah baiknya dua-duanya hadir di sini, bisa kita manfaatkan untuk salam-salaman, begitu kira-kira."

"Tolong nanti sesudah sidang Anda bicarakan dengan prinsipal, segera beritahu kami. Dua-duanya, kalau satu OK dan satu nggak, kami nggak akan keluarkan panggilan kalau cuma salah satu yang bisa," tandas Jimly.

 

sumber : 

 http://indonesia-baru.liputan6.com/read/2091749/momen-maaf-maafan-pasangan-capres-diminta-hadiri-putusan-dkpp

Jpnn-thumbRabu, 13 Agustus 2014
Jimly : Indonesia Buktikan Agama dan Demokrasi Sejalan

JAKARTA - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jimly Asshiddiqie mengungkapkan keyakinannya, Indonesia bisa menjadi inspirasi bagi perkembangan demokrasi di dunia. Terutama bagi negara-negara anggota Organisation of Islamic Cooperation (OIC) atau lebih dikenal dengan OKI.

Keyakinan Jimly bukan tanpa sebab. Menurutnya, Indonesia menjadi inspirasi karena sukses menyelenggarakan pemilihan langsung sejak tahun 2004 lalu. Indonesia juga kata dia tercatat sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, setelah Amerika Serikat dan India berdasarkan jumlah penduduk.

“Saya pernah berbincang dengan mantan Presiden Amerika Serikat Jimmy Charter tahun 2004 lalu. Beliau mengatakan, bila pelaksanan Pilpres 2004 sukses, Indonesia bisa dikatakan sudah menjalankan demokrasi secara penuh, tidak setengah-setengah. Nah sekarang kita mendapat bukti bahwa tiga negara berpenduduk besar di dunia sudah menerapkan sistem demokrasi secara penuh. Tinggal satu lagi, yaitu RRC,” katanya di Gedung DKPP, Jakarta, Selasa (12/8).

Ketiga negara tersebut, kata Jimly, kebetulan juga merupakan negara dengan penduduk mayoritas menganut kepercayaan terbesar pula. Seperti Amerika Serikat, merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama Kristen. Lalu India menganut agama Hindu dan Indonesia dengan mayoritas penduduknya beragama Islam.

“Kalau demokrasi di Indonesia ini sukses, dia bilang (Jimmy Charter,red), akan memberikan bukti pada perjalanan peradaban kemanusiaan. Bahwa antara agama dan demokrasi tidak bertentangan. Dan ini akan meningkatkan kualitas peradaban kemanusiaan di seluruh dunia,” ujar Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia itu. (gir/jpnn)

 

 

sumber : 

 http://www.jpnn.com/read/2014/08/12/251358/Jimly:-Indonesia-Buktikan-Agama-dan-Demokrasi-Sejalan-#

Bk-thumbRabu, 06 Agustus 2014
DKPP Gelar Sidang Perkara Pilpres Jumat Ini

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan mulai menyidangkan perkara gugatan pemilu presiden 2014, Jumat (8/8) nanti. Dari tujuh pengaduan yang didaftarkan ke DKPP pascapilpres, enam pengaduan memenuhi syarat sebagai perkara yang akan disidangkan.

"Hari Jumat kami akan lakukan sidang perdana. Timses pasangan calon nomor satu kami panggil bersama dengan pengadu formalnya, dan timses pasangan nomor dua kami panggil sebagai pihak terkait," kata Ketua DKPP Jimly Asshidiqie, di kantor DKPP, Senin (4/8).

Enam perkara yang akan disidangkan adalah, perkara yang diajukan Sigop M Tambunan dari Tim Advokasi Independen untuk Informasi dan Keterbukaan Publik. Yang diadukan Ketua Bawaslu RI, Muhammad. Pengaduan selanjutnya dari Tonin Tachta Singarimbun, salah seorang advokat yang mengadukan Ketua Bawaslu RI dan empat anggotanya.

Ketiga, pengaduan dari Koordinator tim advokasi Koalisi Merah Putih, Eggi Sudjana. Dia mengadukan ketua dan anggota Bawaslu serta ketua dan anggota KPU RI. Ketua dan anggota Bawaslu serta Ketua dan anggota-anggota KPU. Pengaduan keempat dari Tonin Tachta Singarimbun yang juga mengadukan Bawaslu dan KPU.

Perkara kelima, pengaduan dari Ahmad Sulhy, staf ahli DPRD DKI Jakarta, Timses Prabowo-Hatta wilayah DKI Jakarta. Yang mengadukan ketua KPU DKI Jakarta, Ketua KPU Jakarta Utara, Ketua KPU Jakarta Pusat dan Ketua KPU Jakarta Timur.

Perkara terakhir, Bambang dari Gerakan Rakyat Indonesia Baru, mengadukan ketua dan anggota KPU Jawa Timur Eko Sasmito, Choirul Anam dan Gogot Cahyo Baskoro.

Sementara pengaduan dari Horas AM Naiborhu yang melaporkan anggota Bawaslu Nelson Simanjuntak dinilai tidak memenuhi syarat materil setelah diverifikasi. Sehingga tidak bisa disidangkan.

Selain enam perkara tersebut, menurut Jimly, DKPP juga masih menunggu pengaduan dari tim Prabowo-Hatta. Yang telah memberitahukan akan melaporkan KPU terkait surat edaran perintah pembukaan kotak suara.

"Jumat lalu mereka sudah lapor, tapi DKPP belum aktif. Katanya hari ini mau didaftarkan lagi, kalau memenuhi syarat mungkin akan kami sidangkan bersamaan Jumat nanti," jelas Jimly.

Mantan Ketua MK itu mengatakan, meski DKPP menyidangkan kasus menyangkut proses pelaksanaan pilpres, putusan DKPP tidak akan mempengaruhi hasil pilpres. Putusan DKPP juga tidak akan mempengaruhi putusan sengketa hasil pilpres di MK.

"Jadi putusan DKPP nanti tidak akan mempengaruhi proses sengketa di MK. DKPP hanya menangani ranah etik saja," ungkapnya.

 

sumber : 

 http://www.republika.co.id/berita/pemilu/berita-pemilu/14/08/04/n9ryi3-dkpp-gelar-sidang-perkara-pilpres-jumat-ini

1526__4-thumbRabu, 06 Agustus 2014
DKPP Tangani 1.597 Kasus Pelanggaran Kode Etik Selama 2 Tahun

Jakarta - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sudah berdiri 2 tahun, namun lembaga yang mengontrol kinerja para penyelenggara pemilu itu telah menangani banyak perkara pelanggaran kode etik.

Ketua DKPP Jimly Asshiddique mengungkapkan jumlah pengaduan yang diterimanya sejak 2012 sampai Agustus 2014 ini mencapai 1.597 perkara.

"Selama 2 tahun DKPP menerima 1.597 pengaduan. Selama 2013 saja 577 perkara tapi 2014 melonjak 921 pengaduan," ujar Jimly dalam konferensi pers yang diadakan di ruang sidang DKPP, Jl MH Thamrin, Senin (4/8/2014).

"Sampai dengan Agustus tahun 2014 ini 242 perkara yang kami sidangkan. Jadi memang perkara di DKPP ini enggak seperti di MK, kalau di sana kan ada kadaluarsa kalau kita enggak. Kapan saja tetap kita layani," lanjutnya.

Jumlah laporan tersebut, lanjut Jimly, masih dapat berubah. "Jumlah ini masih bisa tambah lagi," ujar mantan Ketua MK ini.

Selanjutnya, Jimly memaparkan dari 242 perkara yang masuk ke DKPP yang sudah disidangkan sebelum Pilpres berlangsung, jumlah perkara yang direhabilitasi ada 281 kasus, diberi peringatan tertulis sebanyak 172 perkara, pemberhentian sementara 5 orang dan pemberhentian tetap 110 orang.

"Kami pecat 110 orang hanya untuk 2014 saja," kata Jimly.

 "Total sesudah pemilihan umum kepala daerah, jumlah komisioner KPU dan Bawaslu yang kami berhentikan 231 orang dan di luar Pileg 102 orang," imbuhnya.

Dari 1.597 laporan pengaduan, laporan yang di-dismiss berjumlah 1.184 perkara dan disidangkan sebanyak 413 perkara.

Sementara itu, putusan sidang DKPP untuk merehabilitasi sebanyak 689 orang, peringatan tertulis 316 orang, pemberhentian tetap 18 orang dan pemberhentian tetap 231 orang.

Jumlah teradu yang terbukti melanggar, lanjut Jimly, sebanyak 565 teradu atau 45,1% yang terdiri dari pemberhentian tetap sebanyak 18,5%, peringatan tertulis 25,2% dan diberhentikan sementara 1,4%. Sedangkan, jumlah teradu yang tidak terbukti melanggar kode etik berjumlah 689 teradu atau 54,9%.

sumber : 

 http://news.detik.com/pemilu2014/read/2014/08/04/152642/2652728/1562/2/dkpp-tangani-1597-kasus-pelanggaran-kode-etik-selama-2-tahun



CopyRight © jimly.com 2007 - 2008