Headercontent

Cari Buku

KONTEN
Buku14
Makalah175
Tanya Jawab5078
Kegiatan777
Liputan Media453
Galeri Foto2333


Anda Pengunjung Ke:
4895064
February
SunMonTueWedThuFriSat
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282912345
Menkeu-thumbJum'at, 04 Nopember 2011
7 Strategi Kemenkeu Penuhi Target Pajak 2012

Pemerintah menyadari target penerimaan perpajakan tahun 2012 terhambat oleh banyaknya berbagai kendala. Namun dengan target penerimaan perpajakan tahun 2012 yang disepakati naik Rp13,2 triliun dari Rp1.019,3 triliun menjadi Rp1.032,6 triliun, pemerintah menganggap target itu tetap realistis.

Menteri Keuangan, Agus Martowardojo, saat membacakan pendapat akhir pemerintah dalam Rapat Paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat, 28 Oktober 2011 menyatakan pemerintah akan menempuh berbagai langkah kebijakan strategis untuk mengamankan dan mengoptimalkan sasaran penerimaan perpajakan.

Beberapa langkah yang akan ditempuh pemerintah antara lain pertama, melaksanakan program Sensus Pajak Nasional. Kedua, penyempurnaan peraturan untuk menangani tax avoidance, transfer pricing, dan pengenaan pajak final.

Langkah ketiga adalah pembenahan internal aparatur dan sistem perpajakan. Keempat, kenaikan tarif cukai tembakau pada tahun 2012. "Rata-rata sebesar 12,2 persen," ujar Agus.

Menkeu menambahkan, upaya lain yang akan dilakukan pemerintah untuk mencapai target penerimaan negara adalah peningkatan akurasi penelitian nilai pabean dan klasifikasi barang impor serta peningkatan efektivitas pemeriksaan fisik barang.

Upaya lain adalah penyempurnaan implementasi Indonesia National Single Windows (INSW). "Terakhir, pengembangan otomatisasi pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai," tuturnya. 

 

www.vivanews.com 

Boy_rafli-thumbJum'at, 04 Nopember 2011
Polri: Freeport Berikan Bantuan Sarana dan Prasarana

Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Komisaris Besar Boy Rafli Amar menyatakan bahwa informasi sementara yang diperolehnya, dana yang diterima kepolisian di Papua dari PT Freeport adalah untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana polisi. Bahkan, pemenuhan kebutuhan itu tidak diterima melalui bentuk uang seperti yang belakangan disebut-sebut oleh sejumlah pihak, tetapi dalam bentuk barang.

"Ini kebutuhan-kebutuan yang sifatnya adalah sarana dan prasarana yang mereka sampaikan. Mereka belanjakan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas keamanan. Tidak diterima dalam bentuk uang, tapi fasilitas barang itu," ujar Boy di Gedung Humas Polri, Jakarta, Kamis (3/11/2011) petang.

Kebutuhan anggota kepolisian antara lain jaket, sepatu di musim dingin, dan mobil patroli. Selain itu, kata Boy, sarana yang digunakan kepolisian di Papua berbeda dengan yang digunakan di wilayah lainnya, termasuk Jakarta.

"Kondisi yang khas ini memang dibutuhkan sarana tugas yang tidak lazim seperti halnya di sini. Ada dikaitkan faktor geografis dengan faktor cuaca dan ancaman," jelasnya.

Pemberian fasilitas itu, kata Boy, merupakan inisiatif dari PT Freeport sendiri. Kemudian, perusahaan tambang asing itu menjalin nota kesepahaman bersama Polda Papua.

"Itu dengan Polda Papua. Nanti itu yang dilaporkan pada Mabes adalah nota kesepahaman di mana itu sifatnya adalah dana dukungan sukarela dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas," tutur Boy.

Namun, kata Boy, saat ini pihaknya masih menunggu klarifikasi informasi dari tim yang diberangkatkan ke Papua untuk membahas polemik dana itu. Oleh karena itu, ia belum bisa memastikan jumlah dana per tahun yang diberikan PT Freeport untuk Polda Papua.

"Saya tidak bicara angkanya. Nanti akan ditelusuri oleh tim kita. Artinya, ini sedang dicari tahu berapa kebutuhan uang saku yang diberikan kepada 600-an sekian anggota yang masuk dalam satgas pengamanannya. Nanti kita harapkan ketemu angkanya," tandasnya.

 

www.kompas.com 

Denny_indrayana-thumbJum'at, 04 Nopember 2011
Bambang Soesatyo: Denny Indrayana Bohong

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat, Bambang Soesatyo, menuding Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana telah berbohong. Kebohongan ini dilakukan Denny terkait pernyataannnya tentang moratorium yang belakangan diganti dengan pengetatan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat untuk terpidana perkara korupsi dan terorisme.

"Belakangan Denny menyatakan, Kementerian Hukum dan HAM tidak melakukan moratorium (penghentian sementara), melainkan pengetatan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat untuk terpidana perkara korupsi dan terorisme. Tetapi dalam surat edaran Dirjen Pemasyarakatan No PAS-HM. 01.02 - 42, dalam perihal tertulis Moratorium Pemberian Hak Narapidana Tindak Pidana Korupsi dan Terorisme," kata Bambang, Jumat (4/11/2011).

Denny Indrayana, menurut Bambang, juga pernah menyatakan, selama dia menjabat tidak akan memberikan pembebasan bersyarat bagi terpidana korupsi, kecuali untuk mantan anggota DPR 1999-2004 Agus Condro. Pasalnya, Agus Condro merupakan pembuka kasus suap dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia pada tahun 2004 yang dimenangkan Miranda S Goeltom.

"Dalam hal ini Denny kembali berbohong kepada publik. Sebab, pada hari pembebasan bersyarat Agus Condro, ternyata terpidana korupsi (yang juga mantan anggota DPR) Daniel Tandjung juga dibebaskan. Padahal, Daniel Tandjung bukan pembuka kasus," ujar Bambang.

 

www.kompas.com 

Tjatur_sapto-thumbJum'at, 04 Nopember 2011
Penghapusan Remisi Koruptor Perlu Dipatenkan Lewat Revisi UU

Komisi III DPR yang membidangi masalah hukum mendukung moratorium remisi bagi koruptor dan teroris. Namun, remisi perlu dipatenkan dalam bentuk revisi UU Pemasyarakatan.

"Ya itu terserah Kemenkum HAM, ya itu rawan gugatan saja. Kalau memang mau aturannya (UU) dipercepat kita menyambut itu dengan terbuka di DPR," ujar Wakil Ketua Komisi III DPR, Tjatur Sapto Edy, kepada wartawan, Jumat (4/11/2011).

Bahkan Komisi III tak masalah jika semua remisi dihapus. Pengurangan hukuman dihilangkan tak hanya untuk koruptor saja, tapi untuk semua narapidana dengan mencontoh sistem hukum Cina.

"Kita benahi dulu peraturannya semuanya. Kalau perlu sistem hukum kita tidak perlu ada remisi seperti di Cina, jadi tidak hanya untuk koruptor, tapi semuanya dihapus. Tujuannya agar semua orang jera tidak melakukan kejahatan," tuturnya.

Namun ia berharap Kemenkum HAM punya konsep yang jelas saat nanti bertandang ke DPR. Hal ini mengingat konsep hukum Indonesia sedikit berbeda dengan Cina.

"Tergantung konsepnya. Kalau konsepnya pemasyarakatan harusnya ada stimulan-stimulan, apapun bentuknya," sarannya.

 

www.detik.com 

Busyro-cov-thumbKamis, 03 Nopember 2011
Busyro Kembali Ingatkan Perlunya Hukuman Mati bagi Koruptor

Pemerintah sedang mengkaji ulang UU Tindak Pidana Korupsi. Sebelum diserahkan ke DPR, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas kembali mengingatkan pentingnya hukuman mati dicantumkan dalam aturan tersebut.

"Misalnya hukuman mati," kata Busyro saat ditanya apa usulan KPK terhadap revisi UU Tipikor. Hal tersebut disampaikan Busyro di Gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jaksel, Kamis (3/11/2011).

Selain hukuman mati, mantan ketua Komisi Yudisial (KY) ini juga mengusulkan adanya sanksi sosial bagi koruptor. Tidak hanya itu, dia juga meminta tidak ada pembatasan nominal korupsi.

"Kita keberatan batasan korupsi Rp 25 juta. Itu konsep lama. Misalnya korupsi daerah ada Rp 5 juta. Kalau dihapuskan terjadi masifikasi dan demoralisasi," tegasnya.

Revisi UU 31/1999 tentang Tipikor batal dilakukan tahun ini, dan akan dilakukan tahun depan. Kementerian Hukum dan HAM akan menggandeng KPK dalam menggodok revisi undang-undang ini sebelum dibawa ke DPR.

UU Tipikor telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2011. Namun ketika akan dibahas di Komisi III, RUU tersebut ditarik kembali ke Sekretariat Negara.

 

www.detik.com 



CopyRight © jimly.com 2007 - 2008