Headercontent

Cari Buku

KONTEN
Buku15
Makalah178
Tanya Jawab5166
Kegiatan783
Liputan Media453
Galeri Foto2335


Anda Pengunjung Ke:
5183911
April
SunMonTueWedThuFriSat
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Logo-kemenhub-thumbRabu, 09 Nopember 2011
Ganti Rugi Delay Penerbangan Rp 300 Ribu Ditunda 1 Januari 2012

Penerapan peraturan maskapai yang delay 4 jam dikenai denda Rp 300 ribu ditunda 1 Januari 2012. Penundaan ini dilakukan menunggu kesiapan dari maskapai dan asuransi.

"Peraturan denda itu ditunda sampai 31 Desember 2011. Jadi pelaksanaannya mulai 1 Januari 2012," ujar Kapuskom Kemenhub Bambang S Ervan kepada detikcom, Rabu (9/11/2011).

Menurut Bambang, peraturan itu seharusnya berlaku pada hari ini, 9 November 2011. Namun penerapan kebijakan itu ditunda hingga ada kesiapan dari maskapai dan asuransi.

"Menunggu kesiapan dari maskapai dan asuransi," kata Bambang tanpa merinci kesiapan maskapai dan asuransi tersebut.

Pada 8 Agustus 2011 telah diteken Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 77/2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Udara yang salah satu peraturannya mengharuskan maskapai yang terlambat lebih dari 4 jam membayar ganti rugi Rp 300 ribu kepada penumpang. Peraturan itu berlaku 3 bulan setelah ditandatangani.

 

www.detik.com 

Busyro-cov-thumbSenin, 07 Nopember 2011
Busyro: pembubaran Pengadilan Tipikor perlu ditinjau ulang

Wacana pembubaran Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di daerah yang dilontarkan oleh beberapa kalangan perlu ditinjau ulang, kata Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas.

"Peninjauan itu dimaksudkan untuk mengetahui urgensi keberadaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan dampaknya bagi pemberantasan korupsi di Indonesia," katanya usai silaturahmi Idul Adha 1432 Hijriyah di Yogyakarta, Minggu.

Berkaitan dengan hal itu, menurut dia, pembubaran Pengadilan Tipikor di daerah minimal perlu dievaluasi dulu. Sebaiknya evaluasi dilakukan secara bersama antara Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang terkait.

Ia mengatakan, langkah terdekat yang dapat dilakukan selain evaluasi adalah memperbaiki langkah manajemen yang ada di pengadilan Tipikor.

"Saya pikir langkah manajemennya perlu dievaluasi dulu. Jika dari evaluasi perlu dikurangi atau dilikuidasi itu sudah ada pendekatan yang evaluatif," katanya.

Ditanya mengenai sejumlah koruptor yang divonis bebas oleh Pengadilan Tipikor di daerah, ia mengatakan, hal itu harus diselidiki dengan seksama.

"Jika terbukti ada pelanggaran yang dilakukan oleh hakim, maka langkah tegas yang diterapkan adalah dengan memecatnya," kata Busyro.

Menurut dia, hal itu harus dipelajari mengapa hakim memutuskan bebas, apakah melanggar fakta hukum atau ada unsur mafia peradilan. Hal itu harus diproses.

"Jika nanti memang terbukti hakim melakukan pelanggaran, maka harus dipecat dengan tidak hormat dan dipenjarakan dengan hukuman yang lebih berat," katanya.

Ia mengatakan, kasus korupsi memang menjadi persoalan yang telah menggurita. "Untuk memberantasnya dibutuhkan kepedulian semua pihak, baik pemerintah, penegak hukum, pers maupun masyarakat," kata Busyro Muqoddas.

 

www.antaranews.com 

Helmy_faisal-thumbSenin, 07 Nopember 2011
Kementerian PDT targetkan 50 daerah tertinggal dituntaskan

Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) menargetkan sebanyak 50 daerah tertinggal yang tersebar di 183 kabupaten dapat dituntaskan melalui percepatan pembangunan sampai 2014.

"Kami diberikan kontrak oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebanyak 50 kabupaten harus dituntaskan pembangunan kabupaten tertinggal," kata Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Helmy Faishal Zaini di Rangkasbitung, Minggu.

Ia mengatakan, pemerintah sangat komitmen untuk menuntaskan percepatan pembangunan daerah-daerah tertinggal di Tanah Air sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Pembangunan daerah tertinggal diprioritaskan kebutuhan lima dasar, yakni infrastuktur jalan, kesehatan, pendidikan, air bersih, dan listrik, katanya.

Selama ini, kata dia, daerah-daerah tertinggal kondisi infrastuktur sangat buruk dan memprihatinkan.

Saat ini jumlah daerah tertinggal tercatat 183 kabupaten dan 70 persen atau 128 di antaranya berada di kawasan timur Indonesia.

Daerah terpencil di Indonesia timur dengan geografis berada di kepulauan, perbatasan dan lokasinya terpencil.

"Kami yakin target 50 kabupaten tertinggal bisa dituntaskan karena komitmen pemerintah itu," ujarnya.

Ia juga mengatakan, percepatan pembangunan kabupaten tertinggal tentu membutuhkan dana cukup besar guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di daerah terpencil.

Pemerintah tahun ke tahun terus melaksanakan pembangunan kabupaten tertinggal dengan kementerian yang terkait, seperti Pekerjaan Umum (PU), Pendidikan dan Kebudayaan, Kesehatan dan lainya.

"Kami bertekad mampu menuntasan daerah-daerah tertinggal sebanyak 50 kabupaten," ujarnya.

Ia menyebutkan, pihaknya merasa terbantu dengan adanya Asosiasi Kabupaten Tertinggal (Askati) sebagai mitra kerja untuk menuntaskan daerah-daerah tertinggal.

Bahkan, Askati dapat membantu untuk menjelaskan kepada berbagai macam pihak soal kebutuhan yang terkait kepada kebijakan pembangunan daerah tertinggal.

Selama ini menurut pandangan Askati kebijakan terhadap pembangunan daerah tertinggal belum adil, di antaranya soal dana fiskal dan transfer ke daerah.

Dengan begitu, kata dia, perlu adanya keberpihakan yang tegas soal dana penuntasan pembangunan tertinggal.

"Saya kira Askati sangat mendorong dan membantu penuntasan daerah tertinggal," kata 

Ketua Askati Mulyadi Jayabaya mengatakan, selama ini kebijakan terhadap pembangunan daerah tertinggal dinilai belum berpihak untuk menuntaskan pembangunan kabupaten tertinggal. 

 

www.antaranews.com 

Pertamina-thumbSenin, 07 Nopember 2011
Nama Dicatut, Pertamina Siap Gugat Petrafund

PT Pertamina (Persero) telah menyiapkan langkah hukum atas pencatutan nama oleh pihak lain di Taiwan yang menamakan Pertamina Global Managed Energy Fund (Petrafund).

"Saat ini kami sudah menyiapkan pengacaranya," kata juru bicara Pertamina Mochamad Harun, Senin, 7 November 2011.

Harun menjelaskan, modus penipuan Petrafun, yang mengaku memiliki hubungan dengan Pertamina, adalah menjual menawarkan sejumlah investasi, salah satunya obligasi global Pertamina. "Ini sudah tidak benar, karena Petrafund tidak ada kaitan dengan kami," katanya.

Menurut Harun, korbannya justru kebanyakan orang Taiwan yang benar-benar ingin investasi. Namun, berapa kerugian mereka, Harun mengaku tak tahu. "Mereka hanya melapor ke kepolisian setempat, bukan ke kami," ujar Harun.

Sedangkan bagi Pertamina, kerugian hanya terjadi pada nama baik saja. 
Pertamina telah berupaya membantu pihak berwenang Taiwan mencari dan menghentikan langkah Petrafund yang mengorganisir penipuan itu.

"Sesudah mengetahui indikasi penipuan, Pertamina membuat pengumuman di media cetak Indonesia dan Taiwan yang menjelaskan tak ada hubungan Pertamina dengan Petrafund."

 

www.vivanews.com 

Ka_bah-thumbSenin, 07 Nopember 2011
Islam Tak Perbolehkan Hadiah Terkait Jabatan

 Khotbah Idul Adha di Masjid Istiqlal, Jakarta, menegaskan bahwa penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) merupakan pekerjaan besar yang harus diselesaikan bangsa Indonesia.

"Salah satu agenda reformasi yang masih terus harus diberantas hingga hari ini adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme," ujar Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, Sulawesi Selatan, Qadir Gassing, Minggu (6/11/2011), saat menyampaikan khotbah.

Gassing lalu menyampaikan cerita tentang Rasulullah SAW yang memerintahkan agar hadiah yang diterima pemungut zakat diberikan ke Bait al-Mal (kas negara).

"Ketika hadiah ini dilaporkan kepada Rasulullah SAW, beliau bersabda, 'Apakah kalau kamu datang ke sana tidak dalam posisi sebagai pemungut zakat, kamu akan diberikan hadiah seperti ini?' Jawab mereka, 'Tidak, ya, Rasulullah.' 'Kalau begitu ini adalah pemberian yang terkait dengan jabatanmu'," ungkap Gassing saat menyampaikan cerita itu dan menirukan pernyataan Rasulullah SAW.

Maka dari itu, menurut Gassing, kisah tersebut memperlihatkan bahwa hadiah yang terkait dengan jabatan tidak diperkenankan dalam Islam. Pertimbangan moralnya, hadiah dapat memengaruhi si pejabat dalam mengambil kebijakan.

 

www.kompas.com 



CopyRight © jimly.com 2007 - 2008