Headercontent

Cari Buku

KONTEN
Buku5
Makalah169
Tanya Jawab5199
Kegiatan833
Liputan Media452
Galeri Foto2344


Anda Pengunjung Ke:
5764018
December
SunMonTueWedThuFriSat
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Dsc_0381-thumbSelasa, 12 Nopember 2013
Warga Indonesia Mengenal Organisasi Lebih Dulu Dibanding Eropa

Lampung, DKPP –  Sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk, masyarakat Indonesia sudah mengenal organisasi. Bahkan mereka lebih dulu dibanding masyarakat Eropa maupun Amerika. Pada abad ke-17, masyarakat Indonesia sudah mengorganisir diri dalam bentuk organisasi nonpemerintah, atau lembaga swadaya masyarakat atau organisasi masyarakat.

Demikian disampaikan oleh Prof Jimly Asshiddiqie, ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu saat menjadi keynote speaker pada acara seminar “Penyusunan Strategi Kebijakan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-MK/2012 Tentang Pengakuan Hukum Adat dan Dinamika Masyarakat Adat” di Hotel Seraton, Jalan Walter Monginsidi No.175, tadi siang (11/11).

Acara yang diselenggarakan oleh Komnas HAM kerjasama dengan Universitas Lampung ini pesertanya lebih dari seratus orang. Mereka terdiri dari; Masyarakat Hukum Adat di Lampung, Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi lampung, Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Lampung, Pengadilan Negeri di Provinsi Lampung, Kementrian Kehutanan RI, Kantor Wilayah Kehutanan Lampung, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal daerah Lampung, perguruan tinggi se-Provinsi Lampung, media massa, LSM/ NGO pendamping masyarakat adat, praktisi hukum, perusahan perkebunan, pertambangan dan kehutanan.

 “Zaman dulu, tidak ada istilah ormas. Tetapi di setiap kota-kota di tanah air muncul ormas pada abad 17,” jelas dia.

Guru besar hukum tata negara di Universitas Indonesia itu menerangkan, di Batavia pada abad 18 Pemerintah Hindia Belanda mencatat terdapat banyak sekali dokumen-dokumen ormas, termasuk di dalamnya organisasi masyarakat Tionghoa.

“Jadi sebelum kita berkenalan dengan organisasi negara, kita sudah berkenalan dengan ormas. Hanya kecil-kecil sesuai dengan kekuatan-kekuatan yang tumbuh yang dipecah-pecah oleh Belanda,” ungkap dia.

Baru pada awal abad 20, ada organisasi yang bersifat nasional. Yaitu pada Syarikat Dagang Islam pada tahun 1905. Kata “Islam” dalam organisasi itu bukan dalam konotasi ideologis, melainkan dalam konteks pribumi. “Itu adalah organisasi nasional pertama,” ujarnya.

Setelah itu, lanjut dia,  1908 berdiri organisasi nasional Boedi Oetomo. Zaman Orde Baru, organisasi Budi Utomo diklaim sebagai organisasi nasional pertama. Ada bedanya antara Organisasi Budi Utomo (BU) dengan Syarikat Dagang Islam, seperti dalam anggaran dasarnya SDI dan BU. SDI memakai bahasa Indonesia sedangkan BU menggunakan Bahasa Belanda termasuk dalam kegiatan rapat-rapat  BU menggunakan Bahasa Belanda. “Kemudian, kita baru mendirikan organisasi negara pada tanggal 17 Agustus 1945,” beber dia. 

Beda sekali dengan sejarah Eropa. Tidak ada organisasi masyarakat di Eropa. LSM di Eropa itu munculnya di akhir abad 18, dari kesadaran kerakyatan, muncul parlemen. Bersamaan dengan munculnya parlemen itu, mereka membuat partai. “Itulah organisasi non negara pertama. Setelah membuat partai politik baru membuat organisasi masyarakat. Maka di Jerman, semua LSM Itu berapiliasi dengan partai politik. Contohnya, Konrad Adenauer Stiftung. Sekarang, ormas ini sudah independen, sejarahnya dari partai,” tukasnya. (ttm)

Dsc_0129-thumbSenin, 11 Nopember 2013
Indonesia Bisa Menjadi Model Pemilu Berintegritas

Nusa Dusa-Bali, DKPP - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshiddiqie, setelah menjadi moderator pada kegiatan Bali Democracy Forum VI di Nusa Dua-Bali pada Hari Jumat (8/11/2013) kepada wartawan yang mewawancarinya mengatakan, para penyelenggara negara di negara-negara maju dan berkembang perlu mengembangkan pemahaman bersama bahwa demokrasi adalah pilihan. Diskusi interaktif lewat forum BDF VI dengan mengambil tema : Consolidating Democracy in Pluralistic Society,” dan dua sub tema berikut lain yaitu: Conducting Free and Fair Election” dan “Building and Strengthening Democratic Institutions,” ini dengan delegasi dari 75 negara-negara di dunia ini memanfaatkannya untuk bisa berbagi pengalaman dalam mengelola demokrasi guna menjadi solusi masyarakat majemuk. Dan Pemilu bagian dari core business dalam demokrasi sehingga diskusi ini sangat efektif karena semua peserta dapat mendengar pengalaman seperti dikemukakan oleh Menteri Luar Negeri Liberia dan Menteri Luar Negeri Azerbaijan yang jadi pembicara.

Lebih lanjut, pakar Hukum Tata Negara dan Guru Besar Universitas Indonesia ini kepada sejumlah wartawan nasional dan beberapa wartawan asing ini mengatakan, “kita tahu bahwa negara kita tahun depan akan menyelenggarakan Pemilu yang ke-11. Tahun 2014 kita melaksanakan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung. Jika pada era sebelum reformasi Pemilu hanya digelar formalitas maka setelah reformasi kita telah melakukan perbaikan sistem Pemilu termasuk dengan menerapkan sistem etika (rule of ethics) dalam penyelenggaraan Pemilu. Forum yang saya pimpin pada sesi diskusi interaktif BDF VI tadi sempat muncul wacana adanya kerja sama antar negara untuk saling tukar informasi mengenai Pemilu dan juga berkembang isu-isu soal integritas Pemilu. Selain isu tentang Pemilu berintegritas juga muncul pula isu seputar advisory cooperation. Namun pada intinya Pemilu perlu keterbukaan.” Ujar penasehat Komnas Ham RI ini.

“Kesempatan forum ini saya gunakan untuk menyampaikan kepada peserta Bali Democracy Forum ke VI ini bahwa di Indonesia institusi yang jadi penyelenggara Pemilu tidak hanya satu tetapi tiga yakni Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Sesuatu yang sangat berbeda dengan negara-negara lain di dunia. Indonesia adalah satu-satunya negara di dunia yang punya lembaga Pemilu ada tiga yakni KPU, Bawaslu dan DKPP. Dengan studi Pemilu berintegritas agaknya peserta BDF VI yang dihadiri 75 negara ini melihat kasus Indonesia bisa menjadi bahan kajian penting dalam tema Pemilu berintegritas dan mereka menyadari pentingnya transparansi dalam Pemilu lewat sebuah lembaga penegakan etika.”

Ketika di tanya wartawan mengenai kesiapan Indonesia menerapkan e-votting, mantan ketua Mahkamah Konstitusi pertama ini mengatakan, secara teknis KPU sudah siap untuk menjalankan Pemilu berbasis teknologi yakni apa yang disebut e-voting itu. Perlu disadari semua pihak bahwa penyelenggaraan Pemilu bisa berjalan lebih efisien dan transparan sepanjang dikawal dengan  proses keamanannya. Kita tidak bisa sembarangan menerapkan sistem e-voting karena dalam persepsi publik yang berbeda-beda bisa dikaitkan dengan kemudahan dalam praktik kecurangan Pemilu. Urai Jimly yang pernah diberi penghargaan Bintang Mahaputera Adipradana dari NRI pada 15 Agustus 2009.

 

Menurut mantan ketua DK KPU ini, semua stake-holders harus memahami bahwa teknologi juga perlu dimanfaatkan sehingga orang tidak perlu ber-opini negatif yang berlebihan seperti dalam kasus kerja sama antara KPU dengan Lembaga Sandi Negara(Lemsaneg). Kesan yang berkembang sekarang ini kita lebih banyak curiga daripada mencari tahu persoalan yang sebenarnya. Padahal di negara manapun saja yang mau maju maka tidak selayaknya menolak atau sekurang-kurangnya mencurigai cara kerja teknologi. Oleh karena itu, tidak boleh kita anti terhadap teknologi. Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) adalah lembaga resmi negara yang memang dirancang untuk menjaga keamanan termasuk dalam pengamanan teknologi dan pengamanan Pemilu memerlukan pendekatan ini.

Ketua DKPP periode 2012-2017 ini mengingatkan, bahwa dalam perspektif jangka panjang, kemajuan demokrsai di Indonesia cukup baik karena prestasi Indonesia di mata dunia internasional sangat positif sehingga kemajuan dalam berdemokrasi harus menjadi modal dan potensi baik untuk mengelola masyarakat yang plural meski masih terdapat kekurangan di sana-sini. Itulah sebabnya tugas DKPP adalah menjadikan lembaga penyelenggara Pemilu selalu bekerja dalam prinsip akuntabilitas publik, dan perlu disadari semua pihak bahwa institusi penyelenggara Pemilu perlu diorganisasikan tersendiri. Tegas Jimly yang pernah jadi penasehat ahli Sekretariat Jenderal MPR RI tahun 2002-2003. (RY).

Pj_yogya-thumbSabtu, 09 Nopember 2013
Jimly Asshiddiqie Dukung Pencegahan Korupsi
Yogyakarta,DKPP - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Jimly Asshiddiqie hadir sebagai narasumber dalam seminar nasional dengan tema "Revolusi Politik, Berantas Korupsi Sistemik". Seminar yang berlangsung di ruang Auditorium MM UGM pada hari Sabtu 9/11 tersebut diselenggarakan oleh Dema Justicia Fak Hukum UGM.

Selain Ketua DKPP Prof Jimly Asshiddiqie, Dema Justicia Fak Hukum UGM menghadirkan narasumber lain, mereka adalah Rony Dwi Susanto (Litbang KPK) dan I Gede Pasek Suardika (anggota komisi III DPR RI).

Dalam paparannya dihadapan 250 peserta yang hadir dalam, seminar Prof. Jimly menyampaikan bahwa pemberantasan korupsi harus dilakukan di sektor hulu (pencegahan) dan di sektor hilir (tindakan).

"Tidak mungkin pemberantasan korupsi, hanya dengan mengandalkan KPK yang bekerjanya di sektor hilir. Sungguhpun KPK mempunyai fungsi pencegahan, itu terbatas. Tugas utama KPK di sektor hilir,"tegas Jimly.

"Fungsi pencegahan korupsi yang utama ada di eksekutif, yaitu pertama menata, memperbaiki dan meng-update sistem. Kedua, memastikan sistem bekerja dan ketiga menjadi role model”, imbuh Jimly.

Antusias peserta nampak dari banyaknya pertanyaan yang diajukan pada sesi tanya jawab dalam seminar yang berlangsung selama dua jam tersebut. (tyk_dw)

Bali08-thumbJum'at, 08 Nopember 2013
Jimly Asshiddiqie Moderatori BDF

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Jimly Asshiddiqie, memimpin jalannya diskusi interaktif pada hari kedua kegiatan Bali Democracy Forum (BDF) VI Tahun 2013 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), pada Hari Jumat (8/11/2013).

Diskusi interaktif pada hari kedua ini menghadirkan narasumber Menteri Luar Negeri Liberia Agustine Kepehe Ngafuan (kiri) dan Menlu Azerbaijan Elmar Mammadyarov (kanan) . Kegiatan BDF VI Tahun 2013 ini diikuti 75 peserta delegasi negara-negara di dunia. Tema utama kegiatan yakni Consolidating Democracy in Pluralistic Society,” dan dengan dua sub tema berikut yaitu: Conducting Free and Fair Election” dan “Building and Strengthening Democratic Institutions.”. (RY).

NotarisRabu, 06 Nopember 2013
DKPP Jadi Pelopor Peradilan Etik di Indonesia
Jakarta, DKPP –  Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjadi pelopor dalam peradilan etika di  Indonesia. Prosesnya peradilannya dilakukan seperti peradilan umum dan  persidangannya dilakukan secara terbuka.

Hal itu disampaikan ketua DKPP Jimly Asshiddiqie saat jadi narasumber pada kegiatan Pembekalan dalam Ujian Kode Etik Notaris Tahun 2013 bagi 1600 peserta calon Notaris Anggota Luar Biasa yang terdiri dari para lulusan Program Magister Kenotariatan seluruh Indonesia, yang diselenggarakan oleh Ikatan Notaris Indonesia Pusat, pada Hari Rabu (6/11/2013) di Gedung Smasco-Convention Hall, SME Tower, Lantai 2, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan.

“Sekarang dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sudah cukup banyak berdiri lembaga-lembaga penegak kode etik dalam jabatan-jabatan publik. Di bidang kehakiman, misalnya, sudah ada Komisi Yudisial, di samping adanya Majelis Kehormatan Hakim (MKH) dalam sistem internal Mahkamah Agung. Di Mahkamah Konstitusi juga ada mekanisme Majelis Kehormatan Hakim (MKH) MK. Di dunia pers dan jurnalistik, terdapat Dewan Pers. Di lingkungan lembaga legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) juga telah diatur dalam UU tentang MPR, DPR, DPR, dan DPRD adanya Badan Kehormatan DPR dan Badan Kehormatan DPD sebagai lembaga penegak kode etik,” terangnya.

Kemudian, lanjut pakar hukum tata negara Universitas Indonesia yang juga pelopor berdirinya Mahkamah Konstitusi tahun 2003 ini, di lingkungan organisasi profesi, seperti misalnya di dunia kedokteran sekarang juga sudah ada Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) yang salah satu tugasnya membentuk mengatur keberadaan majelis kehormatan etika kedokteran.Sedangkan di bidang-bidang profesi lainnya, lembaga penegak etika itu semua dilembagakan secara internal dalam masing-masing organisasi profesi, organisasi-organisasi kemasyarakatan atau pun partai-partai politik. Dewasa ini, banyak lembaga negara dan semua partai politik, serta kebanyakan organisasi kemasyrakatan (Ormas) telah mempunyai sistem kode etik yang diberlakukan secara internal dan disertai dengan pengaturan mengenai lembaga-lembaga penegaknya. Di lingkungan Pegawai Negeri sudah ada Kode Etik Pegawai Republik Indonesia dan mekanisme penegakannya. Di lingkungan Komnasham juga sudah diatur adanya Kode Etika Komisioner dan mekanisme penegakannya.

Di lingkungan organisasi profesi hukum juga sudah sejak lama berkembang adanya sistem kode etik. Di lingkungan Peradi (Persatuan Advokat Indonesia) juga sudah diatur adanya kode etika dan Majelis Kehormatan Advokat. Yang dapat dikatakan paling maju adalah di lingkungan institusi kepolisian dan tentara nasional Indonesia. Di lingkungan tentara dan kepolisian bahkan dibedakan antara kode etik dan kode perilaku, etika profesi dan disiplin organisasi. Demikian pula di lingkungan Ikatan Notaris Indonesia juga sejak lama telah berdiri Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Dengan adanya majelis penegak kode etik profesi notaris ini diharapkan bahwa profesi notaris dapat dijaga kehormatannya, dengan menjamin semua prinsip etika profesi ditegakkan sebagaimana mestinya.

“Namun demikian, semua lembaga penegak kode etik tersebut, sebagian besar masih bersifat proforma. Bahkan sebagian di antaranya belum pernah menjalankan tugasnya dengan efektif dalam rangka menegakkan kode etik yang dimaksud. Salah satu sebabnya ialah bahwa lembaga-lembaga penegak kode etik tersebut di atas tidak memiliki kedudukan yang independen, sehingga kinerjanya tidak efektif. Karena itu, sebagai solusinya ialah bahwa lembaga-lembaga penegak kode etik tersebut harus direkonstruksikan sebagai lembaga peradilan etik yang diharuskan menerapkan prinsip-prinsip peradilan yang lazim di dunia modern, terutama soal transparansi, independensi, dan imparsialitas.”

Hal itulah yang hendak dirintis dan dipelopori oleh DKPP, yaitu agar sistem ketatanegaraan kita didukung oleh sistem hukum dan sistem etik yang bersifat fungsional. Sistem demokrasi yang kita bangun diharapkan dapat ditopang oleh tegak dan dihormatinya hukum dan etika secara bersamaan. Kita harus membangun demokrasi yang sehat dengan ditopang oleh the rule of law and the rule of ethics secara bersamaan. “The rule of law bekerja berdasarkan code of law, sedangkan the rule of ethics bekerja berdasarkan code of ethics, yang penegakannya dilakukan melalui proses peradilan yang independen, imparsial, dan terbuka, yaitu peradilan hukum (Court of Law) untuk masalah hukum, dan peradilan etika (Court of Ethics) untuk masalah etika,” jelas dia.



CopyRight © jimly.com 2007 - 2008