Headercontent

Cari Buku

KONTEN
Buku14
Makalah148
Tanya Jawab4875
Kegiatan703
Liputan Media445
Galeri Foto2305


Anda Pengunjung Ke:
4276831
June
SunMonTueWedThuFriSat
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
Mari_elka-thumbSenin, 17 Oktober 2011
Mari Pangestu Digeser ke Kemenbudpar, Agus Marto Tetap di Menkeu

Komposisi calon kabinet hingga kini masih digodok oleh Presiden SBY. Namun Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu disebut-sebut akan digeser oleh SBY.

"Saya dapat informasi bahwa Menteri Perdagangan, Mari Pangestu akan digeser. Dia katanya akan ditempatkan di Kementerian Pariwisata," ujar ekonom Dradjad Wibowo saat dihubungi detikcom, Senin (17/10/2011).

Menurut Dradjad, perdagangan menjadi salah satu titik lemah pemerintahan SBY. Meledaknya produk impor dari Cina menjadi bukti bahwa Mari gagal.

"Sektor perdagangan menjadi Achilles (titik lemah pada Kuda Troya), sehingga memang pantas diganti. Masyarakat pengrajin kita banyak yang protes dengan membanjirnya produk dari Cina, yang mana merupakan kebijakan Mari," terangnya.

Dradjad mengungkapkan, kemungkinan Mari Pangestu akan ditempatkan di Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. "Dan kalau benar, maka ini akan menjadi tantangan bagi Mari. Dia akan ditantang untuk menghasilkan devisa negara," tuturnya.

Lalu bagaimana dengan Jero Wacik yang saat ini menjabat sebagai Menbudpar? "SBY sedang mempertimbangkan kursi mana yang pantas untuk Jero," ucapnya.

Selain Mari, Presiden SBY juga sedang menimang-nimang untuk mengganti Agus Marto dari kursi Menteri Keuangan. Namun rupanya belum ada pengganti Agus yang sreg dengan keinginan SBY.

"Kalau informasi yang saya terima terakhirnya Agus Marto tetap di Menkeu. Saat ini kita stabilitas, karena Eropa masih krisis dan Amerika juga belum pulih, jadi Agus mungkin tetap jadi Menkeu," jelasnya.

 

www.detik.com 

Patrialis-thumbSenin, 17 Oktober 2011
Amir Syamsuddin Gantikan Patrialis di Posisi Menkum HAM

Patrialis Akbar digantikan Amir Syamsuddin untuk posisi Menkum HAM. Partai Amanat Nasional (PAN) menjadi tempat bernaung Patrialis pun sudah mengamini. PAN mendapat jatah di pos kementerian lain.

"Belum ada keputusan resmi untuk Pak Patrialis, tapi kalau kemudian Pak Amir dipanggil ke Istana, saya kira untuk mengisi posisi Menkum HAM," kata Ketua DPP PAN Bima Arya saat dihubungi detikcom, Senin (17/10/2011).

Bima menegaskan, penggantian Patrialis sebagai Menkum HAM bukan karena dinilai tidak berhasil. Patrialis sudah berusaha maksimal untuk melakukan perbaikan.

"Tekait Pak Patrialis ini, SBY sudah menujuk satu pos di kementerian lain untuk PAN," terangnya.

Pagi ini sekitar pukul 10.00 WIB, SBY memanggil Amir Syamsuddin ke Istana. Sebelumnya sempat beredar bahwa Amir memang diplot menjadi Menkum HAM. Nah, dari pernyataan Bima ini semuanya menjadi terang.

 

www.detik.com 

Sby_3-thumbSenin, 17 Oktober 2011
SBY Umumkan Reshuffle Selasa Besok Pukul 20.00 WIB

Proses perombakan KIB II sedang 'dikebut' untuk bisa memenuhi deadline sebelum 20 Oktober 2011. Pengumuman susunan baru hasil reshuffle akan Presiden SBY umumkan Selasa malam.

"Pengumumannya besok Selasa (18/10) jam 20.00 WIB," kata Juru Bicara Kepresidenan, Julian Aldrin Pasha.

Kepada wartawan di Kantor Presiden, Senin (17/10/2011), dia katakan pengumuman langsung disampaikan Presiden SBY. Lokasinya pengumumannya adalah di Istana Merdeka, Jakarta.

"Pelantikan menteri tanggal 19 (19/10) pagi," sambung Julian.

Menurut jadwal pada pukul 14.00 WIB nanti Presiden SBY bertolak ke Yogyakarta untuk mengikuti prosesi pernikahan putri Sril Sultan Hamengkubowono X. Pada pukul 15.00 WIB keesokan hari, SBY sudah kembali berapa di Jakarta.

Sedangkan pada Rabu (19/10) lusa pukul 15.00 WIB, Presiden SBY akan meresmikan bandara internasional baru di Mataram, Lombok. Maka waktu yang masih tersisa untuk memenuhi tenggat waktu penguman adalah pagi ini dan besok sore.

Sejak pagi ini beberapa orang yang diyakini sebagai calon anggota baru KIB II diterima Presiden SBY di Kantor Presiden. Mereka adalah Gita Wiryawan, Azwar Abubakar, Marciano Norman, Amir Syamsuddin dan Dahlan Iskan.

 

www.detik.com 

Borgol-thumbSenin, 17 Oktober 2011
Ada 100 Bocah RI di Penjara Dewasa Australia

Aktivis hak asasi manusia mengungkap keberadaan 100 bocah laki-laki yang disel di penjara dewasa di Australia. Mereka terlibat kasus penyelundupan manusia. 

Diduga bocah-bocah itu dipekerjakan sebagai awak di kapal yang mengangkut pendatang haram dari Indonesia ke Australia. 

Advokat Australia, Edwina Lloyd mengatakan, sebagian besar bocah tersebut berasal dari desa kecil, yang tak mengenal sertifikat kelahiran. Tak adanya bukti dokumen ini menyulitkan proses identifikasi, apakah mereka termasuk dewasa atau di bawah umur. 

Lloyd meminta Kepolisian Australia (AFP) melakukan tindakan lebih untuk memperlakukan para bocah sesuai haknya, sebagai anak-anak. "Tak ada satu pun anak di dunia ini yang pantas berada di penjara orang dewasa," kata dia seperti dimuatAustralia Network News, Senin 17 Oktober 2011.

"Polisi harus menggunakan sumber daya yang mereka miliki untuk mengontak keluarga para bocah itu di Indonesia. Untuk memperoleh pernyataan di bawah sumpah atau bukti lain soal usia mereka." 

Keberadaan anak-anak Indonesia di penjara Australia mencuat pasca kasus penahanan tiga remaja di bawah umur asal Pulau Rote, Indonesia terkuak. Mereka adalah Ako Lani anak yatim piatu berusia 16 tahun, Ose Lani  berusia 15 tahun, dan John Ndollu 16 tahun. Ketiganya kini telah dibebaskan.

Seperti diketahui kasus serupa juga terjadi di Indonesia. Di mana seorang ABG Australia berusia 14 tahun ditangkap saat membawa ganja. 

Isu penangkapan bocah tersebut menarik perhatian publik Australia -- yang khawatir bocah itu di penjara di sel bersama orang-orang dewasa. 

Pemerintah Negeri Kanguru pun menganggap kasus itu sangat serius. Menteri Luar Negeri, Kevin Rudd langsung memerintahkan Dubes Australia di Indonesia, Greg Moriarty, terbang ke Denpasar untuk mengurus kasus ini. 

Tak hanya itu, PM Julia Gillard pun ikut turun tangan. Ia berjanji akan memulangkan remaja yang ditahan itu. PM wanita pertama di Australia itu bahkan telah menelepon langsung ayah remaja itu.

 

www.vivanews.com 

Denny_indrayana-thumbSenin, 17 Oktober 2011
“Tak Bisa Sembarang PNS Jadi Wakil Menteri”

Mantan Ketua Panitia Khusus UU Kementerian Negara, Agun Gunandjar Sudarsa, menyatakan bahwa banyaknya penunjukkan wakil menteri saat ini oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menyimpang jauh dari semangat dan cita-cita UU Kementerian Negara.

Menurut Agun, pengangkatan wakil menteri sesungguhnya memiliki sejumlah ketentuan dan persyaratan. “Menurut Undang-undang Kementerian Negara, jabatan wakil menteri harus diisi oleh pejabat karir. Jadi seharusnya diambil dari orang dalam kementerian sendiri,” kata Agun ketika dihubungi VIVAnews, Senin 17 Oktober 2011.

Nyatanya, lanjut Agun, saat ini sejumlah posisi wakil menteri tidak diisi oleh pejabat karir yang berasal dari kementerian yang bersangkutan, misalnya Denny Indrayana yang menjabat sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM. Denny sebelumnya menjabat sebagai Staf Khusus Presiden Bidang Hukum. Ia tidak pernah berkarir secara formal di Kementerian Hukum dan HAM.

“Sekarang salah kaprah. Tidak bisa sembarang PNS (Pegawai Negeri Sipil) ditunjuk jadi wakil menteri. Kerja kementerian bisa lebih berantakan,” ujar Agun. Ia mengingatkan, semangat UU Kementerian Negara adalah untuk membentuk pemerintahan yang lebih efisien dan efektif, bukan malah untuk menghambat kinerja kebinet secara keseluruhan.

Agun menjelaskan, pada awalnya, jabatan wakil menteri dihidupkan dalam UU Kementerian Negara, dengan pertimbangan jauh ke depan. “Misalnya, ke depannya, untuk efektivitas kerja kabinet, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian digabung seperti di Jepang. Penggabungan seperti itu tentu mengakibatkan beban pekerjaan bertambah. Dalam kasus itulah, wakil menteri ditunjuk, untuk menangani urusan kementerian yang kompleks,” papar Agun.

Ia menambahkan, idealnya menteri di suatu kabinet berjumlah 25 orang. Dengan demikian, UU Kementerian Negara disusun dengan paradigma ke depan semacam itu. Jadi, bila di kemudian hari kementerian dirampingkan menjadi 25, dengan sebagian kementerian mengalami penggabungan, jabatan wakil menteri dapat dihidupkan guna membantu banyaknya pekerjaan dari menteri terkait.

“Intinya penunjukkan wakil menteri yang gemuk saat ini salah kaprah dan meninggalkan persoalan untuk ke depannya. Betul-betul preseden buruk. Ini bisa menimbulkan dualisme,” kata Agun. Ia menegaskan, filosofi penunjukkan wakil menteri benar-benar diabaikan. Padahal, imbuhnya, jumlah menteri sendiri saat ini sudah cukup banyak, yaitu 34 kursi kementerian, dengan masing-masing kementerian yang ruang lingkup pekerjaannya spesifik. 

 

www.vivanews.com 



CopyRight © jimly.com 2007 - 2008