Headercontent

Cari Buku

KONTEN
Buku14
Makalah144
Tanya Jawab4490
Kegiatan682
Liputan Media433
Galeri Foto2269


Anda Pengunjung Ke:
3670465
July
SunMonTueWedThuFriSat
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
Foto_spdp_ketua_kpu-thumbRabu, 12 Oktober 2011
Ketua KPU Tersangka, Kejaksaan Beberkan Kecerobohan Mabes Polri

KEJAKSAAN Agung tak ingin dituding melakukan kebohongan terkait status tersangka Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary dalam kasus pemalsuan surat dan keterangan di Mahkamah Konstitusi (MK).  

"Saya ingin memperjelas, sehingga tidak ada lagi kesimpangsiuran di masyarakat. Saya ingin menjelaskan masalah yang terkait dengan SPDP  Bareskrim, terkait dengan Profesor Abdul Hafiz Anshary. Mencermati pemberitaan mass media, akhir-akhir ini berkembang dua pendapat di Mabes Polri dan Kejagung seolah apa yang sudah diterima Kejagung itu tidak benar," ujarnya di Jakarta, Selasa (11/10). 

Untuk meyakinkan, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Noor Rachmad sampai menunjukkan bukti Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada wartawan di Kejagung. 

"Inilah surat yang dimaksud surat nomor SPDP Nomor.B./81-DP/VII/2011/Dit.Tipidum tertanggal 27 Juli 2011," ujar Noor Rachmad seraya menunjukkan SPDP kepada wartawan. 

Noor lalu menegaskan kembali bahwa apa yang telah disampaikan Kejagung terkait status tersangka Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary adalah benar adanya. "Saya pertegas bahwa benar kejagung telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Di dalam surat tersebut tertera nama tersangka Prof AHA dkk." 

Hal ini, kata dia, sekaligus menjawab bantahan Polri atas pernyataan Darmono bahwa Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary belum jadi tersangka. "Iya betul jangan sampai nanti dikira Pak Darmono menyampaikan itu tidak punya bukti dasar." 

Sebelumnya Darmono menyatakan, SPDP atas nama Abdul Hafiz Anshari telah diterima Bagian Pidana Umum Kejaksaan Agung tanggal 15 Agustus 2011. SPDP tersebut bernomor B./81-DP/VII/2011/Dit.Tipidum. Pasal yang disangkakan adalah pasal 263 dan 266 KUHP.  

Adapun dalam surat itu menyebutkan, telah dimulai penyidikan tindak pidana Pemalsuan Surat dan memberikan keterangan Palsu pada Mahkamah Konstitusi yg diduga dilakukanoleh KPU Pusat yaitu pada Pleno KPU, suara DPRD Dapil Malut, oleh KPU Provinsi Malut tidak dijadikan dasar dalam penetapan oleh KPU Pusat dan diduga terlapor (KPU Pusat) merubah sertifikat dan perolehan suara Partai Hanura dan sertifikat palsu yang dibuat oleh terlapor (KPU) yakni Sertifikat Rekapitulasi perhitungan dan perolehan suara Partai Hanura di tingkat provinsi dan kab. Halbar, sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUHP dan Pasal 266 KUHP, yang diduga dilakukan terlapor Prof.Dt.H.A.Hafiz Ansary AZ.MA,dkk.

 

www.pelitaonline.com

Ja_4-thumbRabu, 12 Oktober 2011
DPR Tak Pasang Foto SBY-Boediono Masuk Akal, Tapi Harus Konsisten

DPR tidak lagi memasang foto SBY-Boediono di ruang sidang. Alasannya, karena independensi lembaga legislatif dari eksekutif. DPR ingin seperti ruang-ruang pengadilan yang bersih dari foto presiden dan wapres. Alasan DPR masuk akal, tetapi harus konsisten.

"Dia menafsirkan independensi, sebagai lembaga tinggi negara sederajat, itu punya logika yang masuk akal," kata ahli hukum tata negara Jimly Ash-shiddiqie saat dihubungi detikcom, Rabu (12/10/2011).

Jimly menjelaskan, tidak ada aturan harus memasang atau tidak foto SBY-Boediono di gedung DPR. Sebab, foto presiden dan wapres bukanlah lambang negara. Menurut Jimly, sesuai aturan konstitusi UUD 1945 pasal 36a, lambang negara adalah Garuda Pancasila.

"Juga di seluruh dunia, foto itu semua sama hanya protokoler," jelasnya.

Namun, kata Jimly, sebenarnya bila DPR memasang foto presiden-wakil presiden bisa saja dilakukan. Sebab, DPR itu forum rakyat. "DPR itu forum rakyat, presiden itu simbol kepala negara ya rakyat juga," kata Jimly.

Nah, hal ini berbeda di ruang sidang pengadilan. Menurut Jimly, kalau di ruang pengadilan seperti di Mahkamah Konstitusi (MK), tidak dipasangnya foto presiden karena memang untuk menggambarkan lembaga independen. "Jadi bisa saja pengadilan tidak pakai dan parlemen pakai. Parlemen tidak mutlak seperti di pengadilan," terang Jimly yang mantan ketua MK itu.

Jimly menegaskan, bila DPR ngotot tidak mau memasang foto presiden, harus dibuat aturan yang jelas dan konsisten. Bila foto presiden dan wakil presiden tidak dipasang di ruang sidang paripurna, seharusnya juga tidak dipasang di ruang-ruang sidang komisi. "Harus konsisten. Sekali tidak dipakai ya tidak dipakai," tuturnya.

Sebelumnya dalam rapat paripurna DPR kemarin Selasa (11/10) diwarnai 'hilangnya' foto Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wapres Boediono di ruang rapat. Foto Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono ternyata sudah lama tidak dipasang di ruang sidang paripurna DPR. Setjen DPR punya alasan tersendiri.

"Oh itu sudah lama. Sejak periode ini, itu tidak dipasang dan memang tidak akan dipasang," kata Humas Setjen DPR, Jaka Winarko, saat ditanya detikcom soal tidak adanya foto SBY dan Boediono di ruang sidang paripurna DPR, Selasa (11/10/2011).

Namun, ternyata dalam kasus pemasangan foto presiden-wakil presiden ini, DPR tidak konsisten. Sebab, di ruang-ruang sidang komisi, foto SBY-Boediono tetap terpasang.

 

www.detik.com

Detik-thumbSenin, 10 Oktober 2011
Laporan Balik Content Provider Untuk Menakut-nakuti Konsumen

Feri Kuntoro (36), korban 'pencurian' SMS konten di laporkan balik dengan pasal fitnah dan pencemaran nama baik oleh content provider PT Colibri Networks. Laporan balik PT Colibri Networks dinilai ada maksud membuat efek kejut dan jera masyarakat.

Pelaku usaha ingin menaktui-nakuti masyarakat supaya tidak melaporkan kasus ini lebih lanjut. "Produsen ingin membuat jera masyarakat supaya tidak melaporkan kasus ini ke polisi," ungkap praktisi hukum, Alexander Lay saat berbincang dengan detikcom, Senin, (10/10/2011).

Sebagaian masyarakat umumnya enggan berurusan dengan aparat kepolisian. Apalagi karena nilai kerugiannya nilainya sedikit, yaitu antara Rp 10 ribu hingga Rp 100 ribu. Dengan melapor ke polisi, maka masyarakat akan mengikuti proses yang melelahkan dan sangat panjang.

"Respon mereka berlebihan. Kalau merasa tidak melakukan ya paparkan ke masyarakat, beberkan ke Menkominfo atau lembaga lain. Bukan dengan melaporkan balik," beber Alex.

Apalagi Feri melaporkan dugaan pencurian tersebut karena memenuhi anjuran polisi yang disampaikan ke publik.

"Waktu itu, polisi bilang bahwa kasus pencurian pulsa tidak akan terungkap kalau tidak ada masyarakat yang melapor ke polisi. Lalu, tergeraklah Feri melaporkan balik. Kok, ini malah content provider melaporkan balik Feru,?" cetus Alex.

Menurut Alex, laporan Feri harusnya malah dilindungi oleh aparat. Sebab dia memenuhi anjuran polisi. Apalagi sebagai warga negara, menjadi kewajiban melaporkan ke aparat penegak hukum apabila melihat ada dugaan tindak pidana. "Apalagi yang dilaporkan oleh Feri bukan konteks pencemaran nama baik tetapi dia melaporkan kerugian yang dia alami selama ini," terang Alex.

Seperti diketahui, dalam konfrensi pers di Cafe Tee Box, Jl Wijaya, Jakarta, Jumat (7/10/2011), kuasa hukum PT Colibri Andri W Kusuma menyatakan pihaknya tidak akan melakukan upaya komunikasi untuk menjelaskan duduk permasalahan. PT Colibri juga menutup jalan damai dengan Feri Kuntoro. "Tidak (berdamai), masyarakat harus belajar dari kasus ini. Jadi jangan mengeneralisir masalah," kata Andri.

 

www.detik.com

Indonesia-thumbSenin, 10 Oktober 2011
Banyak Wilayah RI yang Batasnya Tidak Jelas

Kunjungan kerja, Komisi I DPR menemukan Malaysia telah mencaplok wilayah RI di Camar Bulan dan di Tanjung Datu, Kalimantan Barat. Pencaplokan tersebut diduga karena batas wilayah yang tidak jelas antara kedua negara.

Menurut anggota Komisi I DPR Roy Suryo, Indonesia banyak wilayah di perbatasan yang tidak jelas batasnya dengan negara lain.

"Banyak batas wilayah kita dengan negara tetangga yang belum jelas. Ini yang sebenarnya mengkhawatirkan kita semua," ujar Roy saat berbincang dengan detikcom, minggu (9/10/2011).

Menurutnya perbatasan antara Indonesia dengan malaysia di Kalimantan Barat, khususnya di wilayah Camar Bulan dan di Tanjung Datu termasuk yang tidak jelas. Oleh karena itu, Komisi I DPR akan segera mencari data terkait perbatasan tersebut.

"Kita ingin pastikan dulu apakah batas sudah jelas atau belum di wilayah itu. Kita sedang meneliti traktat atau perjanjian mana yang digunakan dan sepakati kedua pihak untuk menentukan batas negara," terangnya.

Dalam waktu dekat, Komisi I akan memanggil Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa untuk menjelaskan sengketa perbatasan di Kalimantan Barat ini.

"Kita akan mengadakan rapat internal dulu untuk memanggil Menlu. Yang jelas kalau memang itu milik kita, kita tidak boleh mundur sejengkal pun," imbuh politisi Demokrat ini.

Seperti diberitakan, dari hasil kunjungan kerja, Komisi I DPR menemukan Malaysia telah mencaplok wilayah RI di Kalimantan Barat. Di Camar Bulan, tanah RI hilang 1.400 Ha dan di Tanjung Datu pantai RI hilang 80.000 meter persegi.

Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Linggawati Hakim mengatakan, wilayah perbatasan laut RI-Malaysia di Tanjung Datu, Kalimantan Barat, memang belum jelas. Di bagian Laut Cina Selatan itu, antara RI-Malaysia baru ada perjanjian Landas Kontinen 1969. Belum ada perjanjian Laut Wilayah dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Perundingan dengan Malaysia soal Laut Wilayah dan ZEE di Tanjung Datu baru akan dilaksanakan 16-18 Oktober mendatang.

 

www.detik.com

Cover_detikplus-thumbSenin, 10 Oktober 2011
Melaporkan Maling Pulsa Malah Dipolisikan

Sudah tiga hari ini, Maya Masfufah, ketakutan. Ia bahkan tidak kuasa membendung air mata memikirkan nasib sang suami, Feri Kuntoro dan tiga anaknya. Ia sangat cemas Feri akan masuk penjara.

Maya ketakutan setelah Kamis, 6 Oktober, PT Colibri Networks, penyedia layanan konten handphone melaporkan balik Feri ke Polres Jakarta Selatan. Feri dituduh melakukan pencemaran nama baik karena mengadukan PT Colibri dan Telkomsel ke Polda Metro Jaya atas tudingan pencurian pulsa.

"Istri saya nangis terus pas tahu saya dilaporkan. Dia kan nggak kerja kalau saya sampai di penjara, bagaimana nanti nasib tiga anak kami," jelas Feri kepada detik+.

Feri merupakan satu-satunya warga yang berani melaporkan kasus pencurian pulsa yang akhir-akhir ini meresahkan masyarakat ke Polda Metro Jaya. Setiap bulan pulsa senilai Rp 50-an ribu raib tidak tahu juntrungnya dari handphone Feri. Feri mengetahui penggerusan pulsa ini dari hasil print out tagihan bulanan yang ia terima dari Telkomsel.

Feri menduga pulsanya tersedot setelah mengikuti sebuah program undian lewat SMS dengan hadiah Blackberry yang ditayangkan oleh televisi swasta, pada Januari 2011.

Ketika mendaftar, Feri tidak mendapatkan pertanyaan atau jawaban yang ia terima. Yang muncul malah SMS tentang artis-artis yang tidak jelas alias tidak ngetop. Bahkan terkadang SMS itu masuk ke selulernya saat tengah malam. Hal itu terang saja membuat pelanggan kartu pasca bayar Telkomsel ini merasa terganggu.

Ia pun memutuskan untuk keluar dari program undian itu. Tapi anehnya, saat ia ingin melakukan unreg terhadap program undian itu tidak pernah berhasil. Alhasil, SMS-SMS premium itu tetap masuk dan menguras pulsa miliknya.

Pada Juni 2011, Feri lantas mendatangi gerai Grapari di daerah Gambir, Jakarta Pusat. Tapi customer service Grapari tidak memberikan jawaban yang memuaskan saat ditemui Feri.

"Saat saya meminta SMS premium ke nomer saya diputus, orang Grapari cuma bilang biayanya nggak seberapa kok Pak. Jawaban customer service itu tentu saja membuat saya kesal," terang Feri saat ditemui detik+ di wilayah Jakarta Selatan.

Gemas dengan sikap cuek operator dalam menyikapi pencurian pulsa ini, Feri akhirnya melaporkan Telkomsel dan PT Colibri Networks ke Polda Metro Jaya pada 6 Oktober 2011. Kasus yang dilaporkan Feri mendapat nomor laporan LP/3409/X/2011/PMJ/ Dit. Reskrimsus.

"Bagi saya mungkin uang segitu (Rp 50 ribu/ bulan) tidak masalah. Tapi saya tidak suka dengan cara mereka mengambil pulsa dengan cara seperti itu. Makanya supaya jadi pembelajaran saya melaporkan pencurian pulsa itu ke polisi," ujar Feri.

Feri berharap pelaporan terhadap operator bisa merangsang pelanggan lain yang merasa pulsanya dicolong mau melakukan hal serupa. Apalagi bukan tidak mungkin yang merasa tertipu dengan akal-akalan SMS premium tersebut kebanyakan masyarakat kelas bawah yang tidak mengerti adanya pencurian tersebut.

Polisi masih menganalisa laporan Feri, apakah memenuhi unsur pidana atau tidak. Untuk itu polisi akan melibatkan saksi ahli dalam penyidikan.

"Kita masih menganalisa dulu, ada langkah-langkah yang harus kita tempuh. Misalnya meminta keterangan ahli dulu," kata Kasubdit Cyber Crime Polda Metro Jaya AKBP Wisnu Hermawan.

Tapi hanya selang beberapa jam dari laporan Feri, PT Colibri balik melaporkan suami Maya ini ke polisi. Bapak tiga anak ini diadukan ke Polres Jakarta Selatan atas tudingan melakukan pencemaran nama baik.
Kuasa hukum Colibri Networks, Andri W Kusuma menyatakan laporan Feri ke Polda Metro Jaya tidak memiliki landasan yang kuat. Andri menyatakan, Feri berlangganan konten SMS premium yang dikelola Colibri Networks dengan nomor *933*33# secara sukarela.

"Registrasinya secara sukarela terhadap 2 layanan kami. Jadi secara sadar dia tahu bahwa layanan itu berbayar," kata Andri.

PT Colibri mengaku sudah memberikan penjelasan yang memadai soal konten berbayar itu. Perusahaan ini juga tidak percaya Feri telah melakukan unreg tapi selalu gagal.Menurut Andri, kalau memang mengirim unreg tidak mungkin akan gagal. "Kalau pun ada gangguan, itu ada di pihak operator. Pasti akan diterima pihak operator kemudian saat jaringan itu baik dan akan langsung diputuskan layananya," ucap Andri.

Laporan balik PT Colibri itu sempat membuat keder Feri, terlebih sang istri jadi sedih dan menangis. Tapi Feri kini telah mantap untuk terus maju dengan kasus maling pulsa yang dilaporkannya. Ia pun sudah mendatangi Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan mendapat dukungan. Didampingi pengacaranya, David Tobing, Feri siap menghadapi serangan balasan dari Colibri. "Mungkin itu (laporan Colibri) untuk menakuti pelanggan agar tidak berani melapor ke polisi," ujar Feri.

Sebenarnya masalah penyedotan pulsa yang dialami Feri sudah lama terjadi dan memakan banyak korban. Setidaknya, menurut catatan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), modus perampokan pulsa via SMS premium sudah terjadi sejak 3 tahun lalu.

"Pada 2010 saja yang melaporkan penggerusan pulsa lewat SMS premium mencapai 101 orang," ujar Tulus Abadi, Pengurus Harian YLKI kepada detik+.

Pengaduan para pelanggan operator selular itu kemudian diteruskan kepada operator dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI). Saat itu, kemudian YLKI mengadakan mediasi dengan operator, BRTI, dan penyedia layanan konten atau content provider (CP). Tapi sayangnya pengaduan kandas karena seluruh operator yang diundang tidak hadir.

Keengganan operator mempertanggungjawabkan layanannya ini, menurut Tulus, berpangkal kepada Kemenkominfo yang dianggap tidak tegas dan acuh terhadap keluhan para pelanggan operator seluler.

YLKI berharap laporan Feri tidak menguap di tengah jalan. "Polisi harus serius menindaklanjuti laporan itu. Karena banyak konsumen yang dirugikan," tandas Tulus Abadi.

Sementara General Manager Corporate Communications Telkomsel Ricardo Indra, saat dihubungi detik+ untuk meminta tanggapan soal dilaporkannya Telkomsel sebagai operator yang menyedot pulsa ke Polda Metro Jaya, belum mau memberikan tanggapan. Pertanyaan detik+ via surat elektronik yang diminta Ricardo sampai berita ini diturunkan belum kunjung dibalas.

 

www.detik.com



CopyRight © jimly.com 2007 - 2008