Headercontent

Cari Buku

KONTEN
Buku5
Makalah169
Tanya Jawab5197
Kegiatan843
Liputan Media452
Galeri Foto2353


Anda Pengunjung Ke:
5887615
February
SunMonTueWedThuFriSat
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627281234
_dsc0017-_media-thumbJum'at, 14 Maret 2014
Jimly Diincar Dampingi Jokowi

REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Ketua Dewan Kehorrmatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jimly Asshiddiqie dianggap berkompeten menjadi cawapres alternatif.

Sebelumnya, Jimly sempat masuk dalam bursa bakal cawapres dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada Mukernas PPP, di Bandung, Jawa Barat (Jabar), Ahad (9/2).

Kali ini, kader dan simpatisan (KS) PDI Perjuangan Pro-Jokowi mengusungnya menjadi cawapres alternatif mendampingi Jokowi. Yaitu, jika Gubernur DKI Jakarta itu telah direstui oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Sukarnoputri. 

Dengan catatan, pada pileg 9 April mendatang, PDIP dapat memperoleh suara yang cukup signifikan. Setidaknya, di atas 30 persen.

"Dia (Jimly) sebagai pilihan alternatif kami untuk diusulkan dari kalangan sipil nonpartai yang cocok mendampingi Jokowi. Sosoknya profesional, ahli di bidang hukum tata negara yang memang dibutuhkan negara ini, selain itu tarck record-nya jujur, bersih dan tegas," ujar Koordinator KS PDIP Pro-Jokowi, Budi Arie Setiadi, di Depok, Jawa Barat, Rabu (12/3).

Selain Jimly, ia juga juga mengusulkan cawapres mantan Ksad TNI AD, Jenderal (Purn) Ryamizard Ryacudu. "Dia (Ryamizard) juga sosok yang tegas dan bersih," terang Budi.

Menurut Budi, dalam negara demokrasi yang modern, pucuk pimpinan negara harus dari tokoh partai. Sementara pendampingnya sebaiknya orang nonpartai yang profesional. Tujuannya untuk saling bekerja sama menutupi kelebihan dan kekurangan masing-masing. 

Contohnya pada pemilu 2009, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dicalonkan sebagai presiden dengan memilih wakilnya dari kalangan profesional yang ahli dibidang ekonomi yakni Boediono.

Sedikit menjadi ketegangan politik pada pemilu 2004 ketika SBY memilih wakilnya Jusuf Kalla yang merupakan aktivis politik dari Partai Golkar. Sehingga jalannya roda pemerintahan menjadi banyak muatan politis dan berjalan tidak efektif.

Kspi_1-thumbKamis, 13 Pebruari 2014
Relasi Pemilik Modal dan Buruh Dirubah

Jakarta, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa relasi buruh dengan pengusaha atau pemilik modal itu harus dirubah. Bukan lagi hubungan faktor produksi melainkan hubungan kemitraan.  “Konstitusi kita, dalam UU 1945, Pasal 33 ayat 1 menyebutkan bahwa perekonomian kita disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Ini diartikan sebagai kemitraan atau partnership,” katanya saat menjadi narasumber dalam acara Semintar Internasional dengan tema Mewujudkan Negara Sejahtera, di Hotel Kartika Chandra, Kamis (13/02).

 

Dia menerangkan,  hubungan kemitraan antara buruh dengan pengusaha adalah sesuatu hal yang diidam-idamkan. Bila buruh ini diperlakukan sebagai bagian dari faktor produksi maka buruh nilainya sama dengan semen atau sepatu atau bahan materil. “Untuk itu, (pola hubungan kemitraan ini, red) harus tercermin dalam kebijakan, sebab bila tidak maka akan terjadi ketimpangan,” kata pakar hukum tata negara itu.

 

Guru Besar Hukum Tata Negara di Universitas Indonesia itu melanjutkan, di luar negeri seperti Eropa, Amerika dan Australia, penghasilan menteri dengan pekerja kasar itu tidak terlalu jauh, para penganggur pun mendapatkan penghasilan, melalui santunan. Pada jaman orde lama, menteri dengan pekerja kasar penghasilannya tidaklah terlalu jauh. Masih ada menteri yang naik sepeda ontel. Namun di jaman orde baru ketimpangan mulai terasa. Lebih parahnya lagi di era reformasi. Disparitas penghasilan antara orang kaya dengan miskin sangat tinggi. “Dan ini dilegalkan dalam undang-undang. Berarti ini problem hukum kita. Hukum yang kita tegakan ini tidak identik dengan tegaknya keadilan. Banyak produk hukum yang tidak mengerti keadilan. Banyak pula para sarjana hukum yang hanya memahami teks-teks titik koma,” jelasnya. Dalam acara tersebut, selain Ketua DKPP juga narasumber lainnya Ketua HKTI Osman Sapta. (ttm)

 

Alim-markus-thumbMinggu, 09 Pebruari 2014
Jimly Asshidqi: Tingkat Partisipasi Pemilih Pemilu 2014 Capai 92%

surabaya.bisnis.com, SIDOARJO–Tingkat partisipasi para pemilih dalam pemilihan umum (Pemilu) 2014 diyakini mencapai 92% dari total warga yang mempunyai hak pilih sekitar 185 juta orang.

Kepala Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshidqi optimistis tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu tahun ini akan melampaui Pemilu 2004 sebesar 80% dan Pemilu 2009 sebesar 72%.

Menurut dia, kegairahan para pemilih menuju tempat pemungutan suara (TPS) dalam pemilu tahun ini akan tinggi, karena akan ganti presiden.

Hal itu disebabkan dalam Pemilu Presiden pada 9 Juli 2014 tidak ada calon presiden petahana/incumbent. Pemilu untuk memilih presiden baru itu akan didahului dengan Pemilu Legislatif pada 9 April 2014.

Selain itu, lanjut Jimly, pembentukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk Pemilu 2014 telah rampung dan telah siap. Berbeda dengan Pemilu 2009, dimana pembentukan penyelenggara pemilu mengalami keterlambatan, sehingga pelaksanaannya semrawut.

“Penyelenggaraan/pelaksanaan Pemilu 2014 berpotensi lebih baik dibandingkan pemilu sebelumnya. Insya Allah tingkat partisipasi pemilih mencapai 92% seperti pada Pemilu 2004,” ujarnya di Pabrik Maspion I Sidoarjo, Jawa Timur, Sabtu (8/2/2014).

Hal itu diungkapkan di hadapan 3.000 buruh Maspion Group yang bertempat di Mesjid Al Hikmah di lingkungan Pabrik Maspion I Waru, Kabupaten Sidoarjo. Presiden Direktur Maspion Group Alim Markus dan jajaran direksi perusahaan tersebut turut hadir dalam acara itu.

 Jimly mengajak para pekerja untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilu 2014, dan tidak golput.  “Partisipasi para pekerja/buruh dalam Pemilu 2014 cukup menentukan perjalanan bangsa Indonesia yang akan berganti presiden,” tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi memperkirakan jumlah pemilih dalam Pemilu 2014 mencapai 185 juta orang. Hingga Desember 2013 sebanyak 173,7 juta pemilih disebutkan telah mendaftarkan diri dalam e-KTP.


Editor : Wahyu Darmawan

 

sumber : 

 http://surabaya.bisnis.com/read/20140208/1/68139/jimly-asshidqi-tingkat-partisipasi-pemilih-pemilu-2014-capai-92

Jayapura_18_januari_2014-thumbSabtu, 18 Januari 2014
Ketua DKPP: Putusan KPU Dapat Final dan Mengikat

Jayapura,  DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa  tidak menutup kemungkinan hasil Pemilu 2014 berakhir di Mahkamah Konstitusi (MK). Salah satu fungsi kewenangan MK adalah menyelesaikan perselisihan hasil  pemilihan umum (PHPU). Namun saat ini MK sedang mengalami banyak masalah. Salah satunya adalah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN). Pengadilan TUN itu membatalkan pengangkatan dua orang hakim konstitusi.

 

“Pembatalan itu terkait proses rekruitmennya  dianggap bertentangan dengan undang-undang. Melanggar empat prinsip yaitu partisipatif, objektif, transparan dan akuntabel. Ini yang digugat oleh LSM,” kata Jimly dalam acara dalam acara Sosialisasi  Bagi Pemangku Kepentingan Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2014 yang Damai Berkualitas, Bermartabat, Berkemandirian, Berintegritas dan Berkredibilitas di aula Sasana Krida kantor Gubernur  Provinsi Papua, Sabtu (18/01) sekitar pukul 14.00 WIT .

 

Putusan pengadilan TUN ini belum final. Pemerintah mengajukan banding. Ini artinya belum inkrah. Ada kemungkinan ke Mahkamah Agung pun putusan pengadilan TUN itu digunakan.

 

“Kalau itu terjadi dalam waktu dekat, hakim MK tinggal 6 orang.  Kalau jumlah hakim 6 orang, maka tidak bisa bersidang. Saya mau kasih tahu contoh seperti di Ukrania dan  Rusia. Pernah kejadian seperti  itu. Karena  begitu MK itu banyak keputusannya yang bikin masalah, kejadian di Ukraina  setelah habis masa jabatannya (hakim) diganti, sengaja tidak pilih. Dibiarkan. Maka Mahkamah Konstitusi Ukrania tidak bisa bersidang selama setahun. Saya bukan mengajari orang seperti itu. Saya hanya berbicara fakta dan kemungkinan-kemungkinan,” jelas guru besar hukum tata negara itu.

 

Bila hakim konstitusi ini masih enam orang,  penyelesaian sengketa hasil pemilu  tidak bisa disidangkan di Mahkamah Konstitusi. “Itu artinya keputusan KPU final dan mengikat. Karena tidak ada lagi lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa hasil Pemilu,” kata dia.

 

Namun dia mengimbau kepada penyelenggara pemilu untuk bekerja keras dan lebih baik. “Jangan memberi ruang munculnya kecurigaan, munculnya cacat-cacat yang membuat orang curiga. Jangan sampai memberikan ruang ketidakpercayaan,” tutup mantan ketua Mahkamah Konstitusi itu.

 

Selain Jimly, yang memberikan sambutan pada acara sosialisasi, komisioner KPU RI Arif Budiman dan Ketua Bawaslu RI Muhammad,  Gubernur Provinsi  Papua, Lucas Enembe serta salah seorang komisioner Komnas HAM Natalis Pigai. [ttm]  

 

Merauke__pgi-thumbJum'at, 17 Januari 2014
Ketua DKPP: Etika Harus Menjadi Roh

DKPP-MERAUKE – Bangsa ini menghadapi situasi yang sangat berat. Sistem norma mengalami guncangan besar. Penyebabnya, bisa karena pengaruh globalisasi, bisa juga karena kehendak masyarakat saat ini berubah setelah era Orde Baru.

 

“Contohnya dalam sistem bernegara. Kita punya konstitusi sebagai kesepakatan paling tinggi dalam menyelenggarakan kekuasaan negara. Konstitusi sekarang ini berubah 300 persen.  Kalau UUD 1945 yang kita warisi dulu jumlah ayatnya ada 71 butir dan jumlah pasalnya 37. Sekarang dalam waktu hanya 4 tahun, mengalami empat kali  perubahan. Jumlah ayatnya ada 177 ayat. Kalau kita periksa dengan sungguh-sungguh, ayat-ayat UUD1945 yang tidak berubah itu hanya tinggal 25 ayat. Selebihnya ayat baru semua,” jelas ketua DKPP Jimly Asshiddiqie kepada ratusan pendeta saat diskusi panel pada acara Sidang Majelis Pekerja Lengkap Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Tahun 2014 di Gereja Petra Muli, Jalan Raya Mandala Muli, Papua, Jumat (17/1).   

 

Dia menerangkan, perubahan norma hukum yang drastis tersebut memberikan efek terhadap sistem norma turunannya. UU harus berubah, PP berubah, peraturan menteri berubah, produksi aturan-aturan baru berubah, apalagi Perda. Maka  sistem norma berubah besar-besaran.

 

“Yang menjadi masalah atas perubahan itu, norma tersebut tidak segera langsung bisa efektif. Norma yang lama sudah kita tinggalkan, norma baru belum efektif. Maka itulah kita saksikan sistem norma hukum ini tidak berfungsi dengan baik. Kita menghadapi satu situasi anomi, norma lama tidak berlaku norma baru belum efektif. Maka ada keadaan anorma atau anormi, seakan-akan tidak ada normanya. Maka, bolak-balik logika  hukum kita. Orang baik masuk penjara dan penjahat tertawa-tawa. Dan orang pun terus berdebat mengenai hukum titik dan komanya tanpa memahami roh keadilan di dalamnya,” jelasnya.

 

Pendekatan hukum pun sekarang ini belum tentu menegakan keadilan. Roh keadilan dan hukum sebagai jasadnya, tidak nyambung. Hal ini disebabkan karena struktur ketidakadilan yang kian melebar. Kebebasan contohnya. Kebebasan itu paling banyak dinikmati oleh kaum elit. Di bidang politik, hanya elit politik yang menikamati kebebasan. Yang di bawah tidak bisa menikmati kebebasan.

 

“Akibatnya elit politik itu cenderung menyalahgunakannya. Yang elit semakin elit dan yang tidak berdaya semakin tidak berdaya. Indikasinya, di bidang politik muncul oligarki atau politik dinasti. Ini struktur yang makin timpang,” jelas pakar hukum tata negara itu.  (TTM)



CopyRight © jimly.com 2007 - 2008