Headercontent

Cari Buku

KONTEN
Buku5
Makalah169
Tanya Jawab5197
Kegiatan822
Liputan Media452
Galeri Foto2340


Anda Pengunjung Ke:
5620381
September
SunMonTueWedThuFriSat
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
ProfKamis, 05 September 2013
Pemilu 2014 harus jadi Model Pemilu Beintegritas

Medan, Jimly.com – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) DKPP menjadi bagian strategis dari sebuah model Pemilu yang berintegritas. Hukum di satu sisi harus ditegakan dan pada sisi yang sama etika pun harus ditegakan. Kita menciptakan ruang kompetisi bagi peserta Pemilu yang fair. Tugas kita bagaimana menjadikan Pemilu sebagai instrumen penting untuk menuju tata kelola pemerintahan berbasis good governance. Maka pemahaman mengenai constitution legal in election dan good election harus menjadi dasar utama dalam mewujudkn Pemilu yang berintegritas. Hal tersebut dikatakan Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie, saat menjadi narasumber pada kegiatan Rapat Koordinasi Nasional dalam Rangka Persiapan Pelaksanaan Pemilu 2014 se-Sumatera, yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri RI, di Medan pada Hari Kamis (5/9/2013).

 

Dihadapan peserta yang terdiri dari perwakilan unsur KPU-Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Kejaksaan Tinggi, Polda, LSM, dan Pers, Jimly yang juga pernah jadi ketua DK KPU era 1999-2011an ini mengatakan, selama ini sanksi bagi setiap pejabat negara dengan pendekatan hukum terasa sangat lamban bahkan butuh waktu panjang sehingga secara langsung maupun tak langsung berimplikasi negatif terhadap institusi negara. Institusi yang dipimpin pejabat fungsional maupun struktural yang tengah menghadapi kasus korupsi misalnya, proses penyelesaian hukumnya benar-benar memakan waktu lama dan hal ini mengganggu kepercayaan publik terhadap lembaga yang dipimpinnya. Artinya, dengan proses yang lamban tersebut, yang bersangkutan belum dinyatakan sebagai tersangka tetapi institusi yang didudukinya sudah tersandra oleh kepercayaan masyarakat.

 

“Oleh karena itu dalam mewujudkan kemandirian dan keindependenan anggota KPU dan Bawaslu diperlukan sikap imparsialitas. Penyelenggara Pemilu yang tidak berpihak dan dalam praktik terlihat tidak berpihak. Anggota KPU dan Bawaslu harus independen dan harus terlihat selalu netral. Selama publik melihat kita tidak independen maka tugas kita bagaimana agar meyakinkan publik bahwa kita benar-benar independen. Bagaimana menggunakan ruang publik termasuk melalui media massa untuk tidak melakukan hal-hal yang mengundang masyarakat melihat baik dari pernyataan maupun tindakan yang mengarah pada ketidaknetralan. Penyelenggara tidak boleh membuat sesuatu yang dapat menimbulkan kecurigaan publik terhadapnya sehingga dianggap tidak imparsial”.

 

“Hal ini semata-mata untuk mencegah agar proses pengelolaan tahapan Pemilu tidak menimbulkan kecurigaan publik. Anggota penyelenggara Pemilu harus belajar dari berbagai kesalahan dan kekurangan yang pernah terjadi pada Pemilu 2009. Kita harus memastikan Pemilu 2014 harus lebih baik dari Pemilu-Pemilu sebelumnya. Pemilu 2014 kita harus pastikan baik penyelenggara maupun peserta tidak hanya taat pada peraturan dan perundang-undangan tetapi juga harus taat pada etika”, tegas mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini. (RY)

 

 

 

 

 

 

 

 

Orasi_ilmiah_profSelasa, 27 Agustus 2013
Ketua DKPP Beri Kuliah Umum di Kampus Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung

Bandung, Jimly.com - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) Jimly Asshiddiqie, memberikan orasi ilmiah di dihadapan 8000-an mahasiswa ajaran baru tahun 2013 dan mahasiswa pascasarajana serta para dosen dan segenap civitas akademika Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung di Gedung Bumi Siliwangi UPI pada Hari Selasa (27/8/2013).

 

Dalam kuliah umum bertemakan Pendidikan Untuk Merangkai Indonesia ini, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini memberikan pencerahan intelektual sekaligus memberikan motivasi belajar bagi para calon mahasiswa baru UPI. Menurutnya, “menjadi mahasiswa sesungguhnya tidaklah mudah seperti yang dibayangkan sebelum masuk ke bangku kuliah tetapi justru jadi mahasiswa sebenarnya sangat sulit karena ada tuntutan di mana seorang mahasiswa itu harus menjadi kader intelektual yang profesional. Intelektual dan profesional merupakan salah satu ciri mahasiswa yang unggul dan berprestasi bagus”.  

 

Guru besar dan Pakar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia ini juga mengingatkan mahasiswa dan segenap civitas akademik UPI, bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang masuk dalam kategori paling besar keempat di dunia dari segi jumlah penduduk dan termasuk bangsa yang paling majemuk di seluruh dunia. Pluralitas sosial dan budaya kita yang begitu heterogen mencerminkan bahwa bangsa penuh dengan aneka kekayaan sumber daya. Jumlah bahasa daerah di Indonesia sebanyak 726 dan hal ini menunjukkan, Indonesia merupakan bangsa yang kaya akan budaya. Meski dengan bahasa daerah yang berbeda-beda namun kita bisa hidup rukun, dan damai. Hal ini tidak lain adalah inspirasi dari filosofi Pancasila.

 

Dihadapan rektor UPI Sunaryo Kartadinata serta sebanyak delapan ribuan mahasiswa, dosen serta segenap civitas akademik, mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) ini mengatakan, Indonesia terlihat masih belum begitu baik dalam membangun tradisi masyarakat membaca buku. Kita masih rendah dari aspek menjadikan membaca sebagai cara membangun masyarakat cerdas. Maka untuk menjadi mahasiswa yang pandai dan cerdas diperlukan membentuk kesadaran diri dan membiasakan untuk membaca. Dan metode membaca buku yang efektif adalah bagaimana seorang mahasiswa itu berpikir secara nalar kritis dalam membaca realitas-realitas kekinian dan mengkontekstualisasikannya dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu bagaimana caranya supaya mahasiswa itu rajin membaca. Itu yang paling penting.  

 

Sebagai perbandingan, di Amerika Serikat, dunia karya pemikiran dalam bentuk penulisan buku menjadi bagian dari proses pembangunan pendidikan yang diutamakan. Para penulis mendapatkan penghargaan yang adil dari penerbit dan penjual buku sesuai keringat sehingga para penulis buku yang Best Seller umumnya kehidupan ekonominya cukup baik bahkan hampir sama dengan artis-artis di di Amerika Serikat. Tetapi di Indonesia sebaliknya, penghargaan terhadap hasil karya penulis buku justru sangat memprihatinkan bahkan jumlah produksi buku di Indonesia dengan produksi kaset-kaset dangdut jauh lebih banyak sehingga kenyataan ini menunjukan bahwa masyarakat kita belum menyadari pentingnya meningkatkan kapasitas diri dan kualitas bangsa secara pendidikan.

 

Berdasarkan pengalaman pribadinya, Jimly mengungkapkan, metode membaca yang efektif adalah bagaimana seorang mahasiswa itu membaca masa kini. Mengapa perlu membaca masa kini? Dari membaca masa kini maka akan muncul gagasan baru untuk bagaimana membaca masa depan. Tetapi untuk bagaimana memahami, meyakini dan memprediksi masa depan dengan tepat maka jelas dibutuhkan referensi masa lalu. Oleh karena itu, tidak bisa seorang mahasiswa itu tidak baca buku. “Buku adalah rekaman realitas masa lalu. Maka itu kalau mahasiswa disuruh membaca maka yang paling penting ialah bagaimana membaca kehidupan. Karena dengan membaca kehidupan kita bisa melakukan kontemplasi tentang masa depan. Dengan demikian, bila kita makin berpikir mengenai masa depan maka kita membutuhkan referensi masa lalu. Itulah yang akan mendorong saudara-saudari sekalian untuk mengetahui dinamika dan gerak zaman dalam semua dimensi kehidupan. Dengan cara demikian, maka kita akan muda membaca buku secara efektif,” terang Jimly. (RY)

 

 

 

 

 

Kes-thumbSenin, 26 Agustus 2013
DKPP Makin Selektif Menerima Pengaduan


Jakarta, DKPP  Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshiddiqie menyampaikan, lembaganya semakin selektif menerima pengaduan.  Pasalnya, dia mengerti tidak sedikit pengaduan itu bersifat balas dendam, kesal, emosi para peserta Pemilu.

Hal tersebut diungkapkan saat sesi tanya jawab dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Dalam Rangka Pelaksanaan Pemilu 2014 yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri di Grand Sahid Jaya, Jalan Sudirman, Senin (26/08). Jimly menjawab pertanyaan Nunu Sobari, peserta acara yang juga ketua Panwaslu Kabupaten Cirebon terkait apakah PPK bisa dilaporkan kepada DKPP

“Maklum demokrasi kita ini masih belajar. Sebelum Pemilu, mereka menandatangani siap menang atau siap kalah. Tapi pada kenyataanya, setelah pemilu tidak sedikit peserta pemilu yang tidak siap menang apalagi siap kalah. Sebagai pelampiasannya, pertama ke MK. Bila di MK kalah, ia langsung ke DKPP. Nah makin banyak pengaduan yang dikabulkan DKPP, semakin banyak pengaduan kepada kami. Untuk itu, kami sekarang semakin selektif,” ujar Jimly.

Dia menerangkan, kalau melihat Undang-Undang itu luas sekali yang disebut penyelenggara Pemilu. Ada PNS termasuk pegawai non PNS, termasuk petugas ad hoc hingga di tingkas PPS. “Tidak ada filter di UU. Nah, kalau dipahami secara leterlek, ini bisa bongkok semua anggota DKPP. Kami hanya bertujuh,” ungkapnya.

Untuk itu, dalam pedoman beracara diatur, dan juga didalam SOP antara KPU, Bawaslu dan DKPP. Isinya, tidak semua harus ditangani DKPP. “DKPP hanya menyidang untuk komisioner saja dari tingkat pusat hingga daerah. Sedangkan yang ada di bawahnya diserahkan kepada mekanisme kontrolnya sendiri-sendiri,” tutup dia. (TTM)

Kesbangpol_1-thumbSenin, 26 Agustus 2013
Ketua DKPP: Jangan Takut Jadi Tersangka

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshiddiqie meminta kepada penyelenggara Pemilu untuk tidak takut menjadi tersangka. Bila memang benar, tidak perlu ragu untuk melangkah. “Hadapi saja,” saran Jimly.  

Hal tersebut diungkapkan saat sesi tanya jawab dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Dalam Rangka Pelaksanaan Pemilu 2014 yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri di Grand Sahid Jaya Hotel, Jalan Sudirman, Senin (26/08). Jimly menjawab pertanyaan Bachtiar Hastiarso, anggota Panwaslu Kabuapten Cilacap yang menanyakan, ia bersama tiga rekannya ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian setempat karena pihaknya melaporkan ke kepolisian mengenai dugaan politik uang yang dilakukan oleh peserta Pemilu. Tetapi justru oleh pihak kepolisian, tiga komisioner Panwaslu setempat malah ditetapkan menjadi tersangka atas perbuatan tidak menyenangkan atas laporan dari peserta pemilu tersebut.  

Dia melanjutkan, kalau memang benar, insya Allah benar meskipun sistem peradilan kita belum tentu benar. “Ikut saja, sembari memperbaiki aspek kehidupan bernegara,” ungkapnya.

Terkait kasus itu, Jimly pernah mengalaminya langsung saat dirinya menjadi ketua DK KPU tujuh hari menjelang Pemilu Presiden tahun 2009. Pada waktu, dia mengkonstruksikan sidangnya terbuka, seperti di pengadilan atau di DKPP sekarang. “Sidang pertama DK KPU memberhentikan anggota KPU Provinsi Sumatera Selatan. Saya ketuanya,” katanya. 

Sesudah diberhentikan, lanjut dia, orang tersebut tidak terima. Lalu yang bersangkutan melaporkan kepada Polda Metrojaya. “Yang menarik, dalam laporannya yang bersangkutan melaporkan DK KPU atas perbuatan tidak menyenangkan. Dia merasa dibikin malu,” ungkap dia.

Lalu, ia dan ketua KPU waktu itu  Hafidz Ansari dipanggil polisi. Ketua KPU sempat berkonsultasi kepadanya. Lalu, dia menyarankan kepada ketua KPU agar polisi untuk menunda pemanggilan selama tiga bulan lagi, setelah setelah Pemilu. “Ternyata setelah tiga bulan dipanggil lagi. Saya terpaksa menemui Pak BHD saya menjelaskan tugas dan fungsi DK-KPU. Setelah saya jelaskan, Pak Kapolri waktu itu merasa dibuat malu. Ia langsung menyuruh anak buahnya agar selesai dan ditutup perkaranya. Anak buahnya tersebut beralasan hanya menjalankan SOP,” beber dia.

Untuk itu, Jimly mengingatkan kepada pihak kepolisian agar tidak hanya menegakan peraturan, tetapi harus menegakan keadilan. “Nanti kalau kepolisian itu menegakan peraturan, maka dalam praktiknya hanya jadi penegak titik koma,” ucapnya. (TTM)

Ketua_dkpp_dikunjungi_dprd_prov_jatim-thumbRabu, 21 Agustus 2013
Ketua DKPP Menerima Kunjungan Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur

Jakarta, Jimly.com, - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) Jimly Asshiddiqie menerima kunjungan anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur di kantor DKPP, Gedung Bawaslu, Lantai 5 Jalan M.H. Thamrin Nomor 14 Jakarta pada Rabu (21/8/2013).

 

Pertemuan singkat tersebut digunakan anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur untuk mendapatkan informasi seputar tugas fungsi dan wewenang lembaga DKPP. Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie menjelaskan, DKPP merupakan lembaga peradilan etika pertama yang melaksanakan persidangan secara terbuka. DKPP sebagai cikal bakal dari Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK KPU) sebelum dibentuknya lembaga DKPP.

 

Di hadapan anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur, pakar hukum tata negara UI ini mengatakan yang paling utama dalam pengelolaan negara adalah pentingnya membuat suatu keputusan. Karena dalam keputusan sudah pasti ada yang namanya ijtihad. Dan konsep Ijtihad ini apabila salah maka satu pahala dan apabila benar mendapatkan dua pahala, jadi tidak ada alasan para pemimpin yang diberikan mandat kemudian tidak bisa membuat keputusan.

 

Berdasarkan pengalaman, banyak kasus penyelenggara Pemilihan Umum yang akibat ketidaknetralan dalam menyelenggarakan Pemilu lalu tidak membuat keputusan. Implikasinya adalah muncul ketidakpastian dalam politik masyarakat dan berpotensi memicu konflik baik vertikal maupun horisontal. Ketidaknetralan KPU dan Bawaslu kerapkali melahirkan kegaduhan sosial di masyarakat dan hal ini yang tengah dibenahi oleh DKPP. Perlu diketahui, DKPP hanya menangani masalah pelanggaran etika dan tidak berurusan dengan tahapan Pemilu.

 

Independen seorang anggota penyelenggara Pemilu bukan berarti pasif dalam berkomunikasi namun bagaimana bersikap netral dan terbuka itulah seorang penyelenggara Pemilu dituntut sikap akuntabel karena fungsi penting penyelenggara Pemilu adalah melayani votters dan peserta Pemilu. Kata mantan ketua Mahkamah Konstitusi.

 

Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur yang dipimpin Sabron Djamil Pasaribu, usai pertemuan mengatakan, “kami sangat bangga dan dan puas karena sangat menambah pengetahuan kami dengan penjelasan-penjelasan ketua DKPP yang begitu ilmiah serta relevan dengan dinamika politik mutakhir yang tengah kita hadapi”.

 

Sabron menambahkan, anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur akan mengkomunikasikan dengan DPRD secara kelembagaan untuk mengundang ketua DKPP menjadi pembicara di kegiatan yang akan kami rancang beberapa hari ke depan. Tujuan menghadirkan ketua DKPP tidak lain memberikan pencerahan ilmiah bagi stakeholders dan warga Jawa Timur terutama mengenai pentingnya menegakkan rule of law and the rule of ethics sebagaimana dikemukakan ketua DKPP tadi, ujar Sabron. (RY)

 



CopyRight © jimly.com 2007 - 2008