Headercontent

Cari Buku

KONTEN
Buku14
Makalah147
Tanya Jawab4655
Kegiatan697
Liputan Media445
Galeri Foto2305


Anda Pengunjung Ke:
3941837
December
SunMonTueWedThuFriSat
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
Sby-thumbSenin, 17 Oktober 2011
Pagi Ini SBY Panggil Calon Menteri ke Istana

Perjalanan perombakan kabinet belum berakhir. Presiden Susilo Bambang Yidhoyono bersama wakil Presiden Boediono masih melakukan pembahasan terkait penataan ulang kabinet. SBY sudah menunjuk 13 orang calon wakil menteri sejak Kamis hingga Minggu kemarin. 

Juru Bicara Presiden, Julian Aldrin Pasha, mengatakan, pemanggilan menteri akan dimulai pagi ini. "Rencana pukul 10.00 WIB ini," kata Julian, Senin 17 Oktober 2011

Pagi ini SBY dan Boediono kembali melanjutkan rapat terkait penataan ulang kabinet. Namun belum dapat dipastikan siapa saja yang bakal dipanggil Presiden pagi ini. 

"Mohon sabar. Nanti akan ada penjelasan dari para calon menteri di Istana Negara ya," sambung Julian yang juga mantan Wakil Dekan FISIP UI ini. 

Sebelumnya Julian mengatakan, Presiden akan melantik para menteri dan calon menteri pada 19 Oktober 2011 mendatang. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengantongi sejumlah nama menteri baru sebagai pengganti menteri yang akan dirombak atau reshuffle.

"Sudah (ada pilihan menteri). Kita tunggu lah," kata Julian usai memperkenalkan Wakil Menteri terpilih di kediaman Presiden SBY di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Sabtu lalu 15 Oktober 2011.

Namun, Julian mengaku tidak dapat menginformasikan lebih lanjut mengenai nama-nama menteri pilihan terkait. "Saya belum punya informasi," ujarnya. 

Berikut daftar calon Wakil Menteri dan Wakil Menteri yang sudah menjabat.
Wakil menteri yang baru terpilih dan ikut fit and proper mulai 13-16 Oktober:
1. Wakil Menteri Pertanian Rusman Hermawan (Kepala BPS)
2. Wakil Menteri Pendidikan Nasional Bidang Kebudayaan Rindu Nurianti (Guru Besar Fakultas Teknik Arsitektur Perencanaan Pariwisata UGM)
3. Wakil Menteri Pendidikan Nasional Bidang Pendidikan Musliar Kasim (mantan Rektor Universitas Andalas, Padang)
4. Wakil Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Eko Prasodjo (Guru Besar Administrasi Negara FISIP UI)
5. Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar (sebelumnya Wakil Menteri Perdagangan)
6. Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi (sebelumnya Wakil Menteri Pertanian)
7. Wakil Menteri BUMN Mahmuddin (sebelumnya Sekretaris Meneg BUMN)
8. Wakil Menteri Kesehatan Ali Gufron (Dekan Fakultas Kedokteran UGM)
9. Wakil Menteri Luar Negeri Wardana (Dubes RI untuk Singapura)
10. Wakil Menteri Pariwisata Sapta Nirwandar (Dirjen Pemasaran Pariwisata Kemenbudpar)
11. Wakil Menteri ESDM Widjajono Partowidagdo (Guru Besar Fakultas Teknik ITB)
12. Wakil Menteri Agama Nasaruddin Umar (Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama)
13. Wakil Menteri Hukum dan Ham Denny Indrayana (Staf Khusus Presiden Bidang Hukum)

Wakil Menteri yang lama:
1. Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin
2. Wakil Menteri Perindustrian Alex Retraubun
3. Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono
4. wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Lukita Dinarsyah Tuwo
5. Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati
6. Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak
7. Wakil Menteri Pendidikan Fasli Djalal

 

www.vivanews.com 

Sby_2-thumbSenin, 17 Oktober 2011
SBY dan Kabinet 'Baru'nya Tetap tak Bisa Diharapkan

RESHUFFLE Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II makin tak bisa diharapkan. Selain bagi-bagi jatah untuk mempertahankan Pemerintahan SBY-Boediono, SBY juga menganggap beban di Kementerian terlalu berat, sehingga harus ada Wakil Menteri, bahkan sampai dua Wakil Menteri.

Ketua Umum Partai NasDem Patrice Rio Capella mengungkapkan bahwa ketidakjelasan alasan SBY melakukan Reshuffle Kabinet membuat tidak adanya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

"Hanya SBY yang tahu (alasan reshuffle, red). Sekali lagi rakyat tidak bisa berharap banyak dengan SBY dan kabinetnya," ujar Rio, Minggu (16/10).

Dia menjelaskan, reshuffle kabinet bukanlah sesuatu yang dianggap sepele, namun reshuffle merupakan upaya strategis untuk memberikan amunisi baru bagi profesionalisme kinerja kabinet dan melakukan efektifitas serta efisien terhadap anggaran negara. 

"Alasan reshufle kabinet adalah untuk efisiensi dan kelincahan kabinet dalam bekerja, efektifitas anggaran dan lain-lain," jelasnya.

Namun Rio kecewa dengan prosesi reshuffle yang dilakukan SBY, hanya lebih memilih sosok figur untuk kepentingan tertentu daripada kompetensi dan profesionalismenya, bahkan melakukan penggemukan kabinetnya yang dapat memboroskan uang negara.

"Tetapi reshuffle kali ini kita agak kabur, karena pendekatan apa yang dilakukan oleh SBY tidak jelas," tandasnya.

 

www.pelitaonline.com 

Sby-thumbSenin, 17 Oktober 2011
Survei. Tiga Penyebab Publik Tak Puas Terhadap SBY

DI periode kedua kepemimpinannya, popularitas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono semakin merosot. Lingkaran Survei Indonesia menunjukkan, kepuasan publik terhadap kinerja Presiden SBY di bawah 50 persen dalam dua tahun terakhir.

Berdasarkan hasil riset Lingkaran Survei Indonesia, hanya 46,2 persen publik yang puas terhadap kinerja SBY. Padahal 100 hari pertama periode kedua masa pemerintahan SBY, kepuasan publik masih mencapai 63,1 persen. 

Peneliti LSI Ardian Sopa mengatakan, setidaknya ada tiga alasan yang menyebabkan publik tidak puas terhadap pemerintahan Presiden SBY.

"Pertama, publik menilai SBY tidak bekerja sesuai harapan, hanya 37,6 persen yang menyatakan SBY memimpin sesuai harapan," katanya, Minggu (16/10).

Kedua, lanjutnya, penyokong utama Presiden SBY merosot di mata publik sehingga mereka tak bisa memberikan dukungan sekuat sebelumnya. Penyokong yang dimaksud adalah Partai Demokrat yang didirikannya, Wakil Presiden Boediono dan kabinet pemerintahan yang dibentuknya. 

Dalam dua tahun, ketiga penyangga utama politik SBY melemah di mata publik. Demokrat yang pernah didukung publik hingga 32,6 persen, kini hanya 16,2 persen. Kepuasan publik terhadap Wapres Boediono sempat mencapai 53 persen, tapi kini tinggal 39 persen. Sedangkan kepuasan publik terhadap kabinet juga merosot dari 52,3 persen menjadi 31,6 persen. 

"Ketiga, dalam waktu yang bersamaan, kompetitor SBY baik dalam bentuk partai politik maupun calon presiden semakin menguat," tambahnya.

Ardian menambahkan, dalam penelitian terakhir ini, ada 5 bidang terkait kepuasan publik terhadap pemerintahan SBY yang rapornya merah yaitu, bidang ekonomi, politik, hukum, sosial dan luar negeri. Hanya di bidang keamanan yang mendapat kepuasan publik hingga 56,3 persen.

 

www.pelitaonline.com 

Perbatasan-thumbSenin, 17 Oktober 2011
Perbatasan Mengenaskan, Pejabat Cuma Datang

Maria merasa bosan dengan kunjungan para pejabat. Warga yang tinggal di Nanaeklot, Belu, perbatasan Nusa Tenggara Timur dengan Timor Leste itu tahu betapa kunjungan pejabat hanya sia-sia.

Selama 45 tahun, Maria menjalani hidup yang sangat sulit di perbatasan dengan Timor Leste itu. Kepala Sekolah SD Katolik Nanaeklot itu setiap hari harus melewati jalanan yang buruk dan sangat becek ketika hujan datang. Ia harus pasrah terisolasi tak bisa ke mana-mana saat hujan datang. Ia juga harus bergelap-gelap saat malam tiba karena tidak ada listrik di daerahnya.

Awalnya, memang menyenangkan ketika ada pejabat yang datang berkunjung ke perbatasan itu. Warga seolah mendapatkan harapan karena ada yang memperhatikan kesusahan yang mereka alami akibat daerahnya tidak tersentuh pembangunan.

Tak segan, warga pun mengeluhkan kesusahan yang dialami karena berada di daerah tertinggal kepada sang pejabat. Tapi setelah berkali-kali pejabat datang dan pergi, ternyata daerah mereka tetap tidak ada perubahan. Maria dan tentu warga Nanakelot pun menjadi benar-benar kecewa.

"Kenapa bapak-bapak pejabat datang ke sini, merasa prihatin, setelah itu tidak ada perubahan apapun bagi kami," keluh Maria saat ditemui detik+ 

Kisah sedih Maria juga dialami warga di Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat yang berbatasan dengan Malaysia. Infrastruktur di sini juga sangat buruk. Bahkan untuk bersekolah saja, anak-anak harus berjalan kaki menempuh jarak 10-16 Km. 

Tinggal di perbatasan ibaratnya memang seperti tidak putus dirundung malang. Dalam kondisi yang serba susah karena kemiskinan, mereka juga masih menjadi korban pemalakan yang dilakukan aparat. Pemalakan ini misalnya menimpa warga Camar Bulan dan Tanjung Datu, Kalimantan Barat yang berbatasan dengan Serawak, Malaysia.

Warga dua desa yang kini menjadi sorotan itu menjadi korban pemalakan saat akan menjual sarang burung walet ke Malaysia. Padahal mereka tidak punya pilihan lain selain menjual ke Malaysia, karena untuk mencapai pusat kota membutuhkan waktu yang lama. Padahal waktu menjadi musuh sarang burung walet karena semakin lama di perjalan, harga jualnya pun menyusut jauh.

"Kalau ingin lolos, warga harus memberi uang Rp 5 juta kepada petugas jaga,” tutur Akil Mochtar, hakim konstitusi kelahiran Putussibau, Kalbar itu. 

Kepala Biro Pemerintahan Pemprov Kalimantan Barat Moses mengakui rendahnya kesejahteraan di wilayah perbatasan karena minimnya upaya pembangunan. Akibatnya kondisi antara Indonesia dengan Malaysia di perbatasan sangat mencolok. Indonesia tampak miskin, sementara Malaysia menjadi negara maju.

"Ini yang dirasakan warga, wilayah tetangga yang walau kondisinya sama tapi merupakan negara maju seperti Malaysia. Apalagi warga perbatasan saling berkomunikasi. Ini akan terus merasakan adanya gap di antara mereka," terang Moses kepada detik+.

Buruk jalan menuju kota, membuat warga di perbatasan yang ekonominya cukup lebih memilih Malaysia untuk berobat. Apalagi rumah sakit setingkat kecamatan di wilayah Malaysia memiliki peralatan yang lebih baik dan tarif pengobatan yang murah. 

Dengan gap kemakmuran yang jauh, maka tidak sedikit warga perbatasan membiarkan wilayahnya dicaplok negara asing. Warga Camar Bulan dan Tanjung Datu yang jumlahnya 1.883 warga atau 493 kepala keluarga sebenarnya menyadari wilayahnya dicaplok Malaysia. Mereka tahu Malaysia melakukan pembangunan infrastruktur di wilayah Indonesia. "Tapi program ini disambut warga Indonesia di sana sebab selama ini mereka lebih merasa diperhatikan oleh Malaysia," kata Akil Mochtar.

Masalah buruknya kesejahteraan itu juga langsung ataupun tidak telah menggerus rasa nasionalisme warga di perbatasan. Di Belu, perbatasan RI dengan Timor Leste, tidak sedikit warga yang tidak pernah merayakan kemerdekaan Indonesia. Lagu Indonesia Raya pun mereka tidak hafal. 

"Kita miris seperti dalam peringatan HUT RI atau menyanyikan Indonesia Raya pun tidak ada, nggak bisa," ungkap Komandan Kompi I Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Pamtas) Republik Indonesia-Republik Demokratik Timor Leste (RI-RDTL) Letnan Satu Rori kepada detik+ saat meliput di wilayah perbatasan Nanaeklot, Kabupaten Belu beberapa waktu lalu.

 

www.detik.com 

Sby_dan_petinggi_parpol-thumbJum'at, 14 Oktober 2011
Tiga Wakil Menteri Baru, Siapa Mereka?

Teka-teki reshuffle kabinet mulai terjawab. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah memanggil tiga orang calon wakil menteri mendatangi kediamannya di Cikeas, Jawa Barat, Kamis 13 Oktober 2011. Dua orang untuk mengisi jabatan baru, dan satu menggantikan pejabat lama.

Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Ali Ghufron Mukti diminta mengisi posisi baru di kabinet, Wakil Menteri Kesehatan. Kemudian Direktur Jenderal Pemasaran Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Sapta Nirwandar didapuk mengisi posisi baru, Wakil Menteri Kebudayaan dan Pariwisata.

Kemudian ada mantan Duta Besar Indonesia untuk Singapura Wardana yang menyatakan akan menggantikan Triyono Wibowo sebagai Wakil Menteri Luar Negeri.

Bagi publik awam, Wardana masih tergolong asing. Ini tidak mengherankan, Wardana lebih sering bertugas di luar negeri sebagai diplomat karir. Maka, saat bertemu para wartawan di rumah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hari ini di Cikeas, Wardana merasa perlu memperkenalkan diri. 

“Perkenalkan, nama saya Wardana. Saya sudah berkarir di Deplu cukup lama selama 30 tahun. Terakhir saya menjabat sebagai Dubes RI di Singapura sebelum kembali ke Indonesia empat bulan yang lalu. Saya dipanggil Presiden untuk mendapat kepercayaan sebagai Wamenlu,” kata dia.

Lahir di Klaten Jawa Tengah pada 1954, Wardana selalu bertugas di suatu negara dalam waktu yang relatif lama. Sebelum kembali ke Jakarta pada pertengahan 2011, Wardana menjabat sebagai Dubes RI di Singapura dari November 2006. 

Sebelum ke Singapura, Wardana bertugas sebagai Konsul Jenderal di Sydney, Australia dari 2004 hingga 2006. Menurut data dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura, Wardana sudah berkarir di empat benua, yaitu Amerika, Eropa, Asia, dan Australia. 

Ayah dari dua orang anak itu menjabat sebagai Konselor bidang Ekonomi di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo, Jepang, pada 1998-2002. Alumnus Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Diponegoro itu memiliki jam terbang tinggi dalam menangani perjanjian bilateral dan di forum regional serta internasional. Dia terlibat dalam Majelis Umum PBB, Komisi PBB untuk Urusan Ekonomi dan Sosial, UNCTAD, G-77, dan G-15. 

 www.vivanews.com 



CopyRight © jimly.com 2007 - 2008