Jakarta, RMOL. Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Jimly Asshiddiqie tidak perlu meminta izin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mencalonkan diri sebagai bakal calon pimpinan KPK.

"Di dalam UU, secara normatif tidak ada persyaratan izin seperti itu. Sehingga kami tidak bisa melebihi apa yang diatur UU. Jadi kami bicara normatif," ujar Ketua Panitia Seleksi Pimpinan KPK Patrialis Akbar kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta (Selasa, 16/4).

Namun, jika dinyatakan terpilih sebagai Pimpinan KPK, Jimly atau pendaftar lain, wajib untuk mengundurkan diri dari jabatan sebelumnya.

"Setelah terpilih, siapapun yang terpilih bukan hanya pejabat negara, semua orang yang bekerja di manapun, apapun pekerjaannya harus mundur. 100 persen pengabdiannya untuk KPK," tegas Menteri Hukum dan HAM ini. [zul]

Laporan: Dede Heryawan

Selasa, 15 Juni 2010 | 03:19 WIB

SELEKSI KETUA KPK

Jakarta, Kompas Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Emil Salim mengirimkan surat pemberitahuan terkait pendaftaran Jimly Asshiddiqie sebagai calon Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mempersilakan Jimly mencalonkan diri apabila itu menjadi keinginannya dan mengikuti mekanisme dan persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang.

”Ketua Wantimpres berkirim surat kepada Presiden tentang Pak Jimly yang akan mendaftar menjadi pimpinan KPK,” ujar Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto seusai rapat di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (14/6).

Meski begitu, Djoko mengakui, seharusnya Jimly mengundurkan diri lebih dulu sebagai anggota Wantimpres sebelum mendaftarkan diri. Namun, pendaftaran Jimly pada saat terakhir pendaftaran, Senin, sebelum mundur dari Wantimpres, tidak akan dipermasalahkan.

Dalam rapat, Senin, menurut Djoko, Presiden juga sempat memantau perkembangan seleksi calon ketua KPK. Namun, Presiden tidak secara detail memantau siapa saja pendaftar calon ketua KPK dan menyerahkan sepenuhnya proses itu kepada panitia seleksi.

Secara terpisah, Jimly mengungkapkan, ia tidak memerlukan izin dari Presiden untuk pencalonan ketua KPK. Namun, Presiden tidak keberatan ia mundur dari Wantimpres jika terpilih sebagai ketua KPK.

Ketua Komisi Yudisial Busyro Muqoddas, yang mencalonkan diri sebagai ketua KPK, menyatakan, tak ada ketentuan undang-undang yang menentukan calon harus mundur dari jabatannya dalam pencalonan.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar, yang juga Ketua Panitia Seleksi, mengatakan pula, tak ada ketentuan bagi pejabat negara atau pemimpin lembaga negara untuk mengundurkan diri kalau mencalonkan diri sebagai ketua KPK. ”Tetap bekerja seperti biasa asal bisa bagi waktu,” katanya.

Pada hari terakhir pendaftaran calon ketua KPK, Senin, pendaftar membeludak. Selain Jimly dan Busyro, sejumlah tokoh mendaftar. Mereka antara lain advokat Bambang Widjojanto, anggota DPD I Wayan Sudirta, dan Farouk Muhammad (mantan Gubernur Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian). Sebelumnya ada pula Maria Ulfa Rombot dan Amir Hasan Ketaren dari Komisi Kejaksaan, serta advokat Sugeng Teguh Santosa, OC Kaligis, Dwi Ria Latifa, dan Petrus Selestinus.

Anggota Panitia Seleksi Pimpinan KPK Todung Mulya Lubis mengungkapkan, munculnya tokoh masyarakat itu membuktikan masih adanya harapan untuk menyelamatkan KPK. Pemberantasan korupsi memang berat sehingga perlu pengawalan ketat serta butuh pimpinan yang kuat, berani, dan tepercaya.

Hingga pukul 17.00, Panitia menerima 268 pendaftar, sebagian besar 29,1 persen, adalah advokat. (DAY/ANA/WHY/HAR)