Headercontent

Cari Buku

KONTEN
Buku5
Makalah169
Tanya Jawab5251
Kegiatan859
Liputan Media452
Galeri Foto2353


Anda Pengunjung Ke:
6368881
October
SunMonTueWedThuFriSat
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Rabu, 05 Agustus 2015
Jimly: Perlu Kode Etik Parpol dalam Pilkada
JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) Jimly Asshiddiqie berpendapat, perlu adanya kode etik bagi partai politik dan pasangan calon pemimpin daerah dalam mengikuti pemilihan kepala daerah. Dengan kode etik, maka ada sanksi bagi partai politik dan pasangan calon yang melanggar etika.

"Harusnya kita pikirkan supaya ada kode etik juga bagi parpol dan paslon," kata Jimly, di Gedung Bawaslu, Jakarta, Rabu (5/8/2015).

Pernyataan ini disampaikan Jimly menanggapi adanya calon tunggal dan partai politik yang menarik diri tidak jadi mendaftar. Terkait ini, ia mengusulkan agar nama DKPP diubah dari "Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum" menjadi "Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum". Menurut dia, dengan perubahan nama ini, maka DKPP berwenang menangani peserta pemilu dalam lingkup kode etik tersebut.

"Sehingga bisa kami beri sanksi juga kalau melanggar etika," kata Jimly.

Ia mengatakan, sanksi dapat diterapkan bagi pelanggar etika, seperti tidak diperbolehkan mengikuti pilkada hingga pembatalan pasangan calon.

"Kami sudah ada mekanismenya, dan salah satu keluhan Bawaslu adalah sanksinya tidak cukup kuat efek jeranya," ujar dia. 

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum mengumumkan hasil pendaftaran pasangan calon pilkada dan menyatakan ada tujuh daerah dengan pasangan calon kurang dari dua atau calon tunggal. Tujuh daerah itu adalah Kabupaten Tasikmalaya di Jawa Barat, Kota Surabaya, Kabupaten Blitar dan Kabupaten Pacitan di Jawa Timur, Kota Mataram di Nusa Tenggara Barat (NTB), Kota Samarinda di Kalimantan Timur, dan Kabupaten Timor Tengah Utara di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Komisioner KPU Ida Budhiati mengatakan, pemberian sanksi bagi partai yang tidak mengajukan calon harus diatur dalam Undang-Undang (UU).

"Itu harus diatur dalam UU pemberian sanksi," kata Ida.
 
Sumber : http://nasional.kompas.com/read/2015/08/05/21472651/Jimly.Perlu.Kode.Etik.Parpol.dalam.Pilkada
Rabu, 05 Agustus 2015
Ketua DKPP Sarankan Ada Sanksi bagi Parpol yang Tak Usung Calon
JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa diperlukan regulasi yang mengatur pemberian sanksi bagi partai politik apabila tidak mengusung calon kepala daerah. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari adanya calon tunggal.

"Saya rasa harus kita pikirkan agar ada kode etik bagi partai politik atau pasangan calon," ujar Jimly, saat ditemui di Gedung DKPP, Jakarta Pusat, Rabu (5/8/2015).

Menurut Jimly, untuk ke depannya bisa saja DKPP diberikan kewenangan untuk tidak hanya mengawasi penyelenggara saja, tetapi mengawasi peserta pemilu. Menurut dia, khusus bagi parpol yang tidak mengusung calon, dapat dikenai sanksi berupa pelarangan mengikuti pilkada, atau dibatalkan pencalonannya di daerah lain.

Sebelumnya, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ida Budhiati mengusulkan agar undang-undang mewajibkan partai politik menggunakan hak konstitusionalnya dengan mengusung calon kepala daerah dalam pilkada. Hal tersebut guna menghindari terjadinya calon tunggal kepala daerah. (Baca: Komisioner KPU Usul Dibuat Aturan Bisa Beri Sanksi Parpol yang Tak Usung Calon)

Menurut dia, jika parpol tidak menggunakan haknya dalam mengusung calon kepala daerah, dikhawatirkan hal tersebut akan memberikan kerugian bagi masyarakat. Misalnya, kerugian akibat pelayanan publik yang tidak mampu dipenuhi secara optimal.

Ida kemudian memberikan contoh sanksi yang menurutnya bisa diterapkan. Adapun sanksi itu lebih berupa sanksi administrasi, dan bukan pidana.

"Misalnya tidak boleh mengikuti pilkada berikutnya," tuturnya. (Baca: Parpol Tak Daftar Pilkada Diusulkan Tak Bisa Ikut Pilkada Berikutnya)

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015, daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon, pelaksanaan pilkada di daerah tersebut akan ditunda hingga pilkada tahap kedua, pada 2017. Dengan demikian, 7 daerah yang saat ini hanya memiliki satu pasangan calon terancam tidak memiliki kepala daerah definitif selama hingga 2017.
 
SUMBER : http://nasional.kompas.com/read/2015/08/05/20442901/Ketua.DKPP.Sarankan.Ada.Sanksi.bagi.Parpol.yang.Tak.Usung.Calon 
Rabu, 05 Agustus 2015
Jimly: Pendaftaran Pilkada Diperpanjang, Tunggu Pengumuman KPU
Jakarta - Presiden Jokowi memilih tidak menerbitkan Perppu untuk penyelesaian masalah Pilkada serentak. Ketua DKPP Jimly Assiddiqie menilai bahwa perpanjangan waktu untuk mamfasilitasi calon potensial mendaftar.

"Calon-calon punya potensi jadi pemimpin kita layani sebaik-baiknya, ini nanti akan dibuka pendaftaran perpanjangan waktu, cuma berapa lama kita dengar pengumuman dari KPU," ujar Jimly di Gedung Bawaslu, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (5/8/2015).

Namun KPU akan terlebih dahulu mendengarkan rekomendasi dari Bawaslu sebelum mengeluarkan pengumuman. Jimly memprediksi bahwa KPU akan memutuskan nanti malam.

Sebetulnya dia masih berharap adanya Perppu untuk menjadi solusi bagi permasalahan Pilkada serentak. Karena bila menunggu revisi undang-undang, maka akan memakan waktu lama.

"Kok telmi (telat mikir, -red) pakar-pakar setelah kejadian baru ribut. Sekarang kemungkinan untuk mengubah aturan tidak bisa lagi, satu-satunya peluang ya Perppu. Tapi Presiden dan Wapres sampai pertemuan tadi tidak akan menerbitkan Perppu, maka itikad baik yang tersisa dari KPU dan Bawaslu. Kesimpulannya karena perubahan aturan tidak bisa diharap dan Perppu tidak diterbitkan, UU KPU diubah juga enggak bisa maka dilakukan perpanjangan waktu," papar Jimly.

Dia tak mau menyalahkan pihak mana pun. Menurut dia saat ini yang harus ditunggu adalah pengumuman dari KPU.

"Sekarang jangan lagi kita cari yang salah, peraturan KPU sudah setahun yang lalu," kata Jimly. 
 
sumber :http://news.detik.com/berita/2984152/jimly-pendaftaran-pilkada-diperpanjang-tunggu-pengumuman-kpu 
Rabu, 08 Juli 2015
Makalah Jimly di Tes Capim KPK Soroti Soal Hubungan Lembaga Penegak Hukum

Jakarta - Siang ini 194 kandidat capim KPK mengikuti tes makalah. Salah satu kandidat, Jimly Asshiddiqie membuat tulisan mengenai hubungan antara lembaga penegak hukum.

"Banyak, tebal kok saya buatnya. Pentingnya adalah hubungan sinergi antara KPK dengan sesama lembaga penegak hukum pemberantas korupsi harus diperbaiki," ujar Jimly usai mengikuti tes makalah di i Pusat Pendidikan Sekretariat Negara (Setneg) di Jalan Gaharu 1, Cipete, Jaksel, Rabu (8/7/2015).

Selain itu, Jimly juga mengusulkan mengenai strategi pemberantasan korupsi. Dia tidak ingin KPK hanya fokus di penindakan namun juga pemberantasan.

"KPK juga harus sinergi untuk pencegahan. Itu kan dahsyat," ujar Jimly.

Ketika pencegahan tidak bisa dilakukan, baru kemudian penindakan diperlukan. Dalam hal ini, Jimly melihat KPK sebagai koordinator, penggerak gerakan antikorupsi.

"Percayalah semua lembaga dan institusi pasti ingin bersih dan bersinergi, cuma harus ada pengeraknya yaitu KPK," ujar mantan Ketua MK ini.

sumber ; http://news.detik.com/read/2015/07/08/145601/2963637/10/makalah-jimly-di-tes-capim-kpk-soroti-soal-hubungan-lembaga-penegak-hukum

Senin, 06 Juli 2015
Ketua MK Dukung Langkah Jimly Ikut Seleksi Pimpinan KPK

Jakarta - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Ashidiqqie lolos tes administrasi caalon pimpinan KPK. Menurut Ketua MK, Arief Hidayat, bila Jimly terpilih menjadi pimpinan KPK maka kiprah KPK dalam pemeberantasan korupsi akan semakin baik.

"Beliau track record-nya bagus dan beliau akademisi yang concern dalam penegakan hukum," ucap Ketua MK, Arief Hidayat, di Gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (6/7/2015).

Arief menjelaskan, Jimly selalu berhasil saat menduduki posisi tertentu. Salah satunya, ketika Jimly menjadi Ketua MK. Menurut Arief Jimly selalu membawa pembaharuan di tiap lembaga yang diduduki.

"Beliau seorang pembaharu dan beliau bisa membangun posisinya sebaik-baiknya," ujarnya.

Tetapi Arief tidak mau berkomentar soal peluang Jimly menjadi pimpinan KPK. Yang jelas Arief mendukung siapapun yang bisa membawa KPK menjadi lebih baik.

"Saya mendukung siapa pun yang track recordnya bagus," ucap Arief. 
(rvk/asp)

sumber:http://news.detik.com/berita/2961806/ketua-mk-dukung-langkah-jimly-ikut-seleksi-pimpinan-kpk 

« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 90 91 Next »
CopyRight © jimly.com 2007 - 2008