Headercontent

Cari Buku

KONTEN
Buku14
Makalah144
Tanya Jawab4527
Kegiatan688
Liputan Media438
Galeri Foto2269


Anda Pengunjung Ke:
3708277
August
SunMonTueWedThuFriSat
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Rabu, 02 April 2008
MA Tidak Mau Dibandingkan Dengan MK

http://news.okezone.com


Rabu, 2 April 2008 - 01:37 wib


JAKARTA - Mahkamah Agung (MA) tidak mau dibandingkan dengan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam penanganan perkara dan hubungannya dengan kemudahan birokrasi. Sebagai lembaga yang dinilai lebih kecil, MK tidak memiliki unit kerja dan tanggungjawab sebesar MA.

"Kita tidak bisa dibandingkan dengan MK. Perkara yang ditangani MA itu tidak hanya yang disini tapi seluruh lembaga peradilan di bawahnya," kata Kepala Biro Hukum dan Humas MA Nurhadi di Jakarta, Selasa (1/4/2008).

Hal ini diungkapkan Nurhadi menanggapi penilaian anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Adnan Buyung Nasution yang menilai peradilan masih terlalu tertutup dalam pengelolaan birokrasi administrasi. Atas dasar itu, Buyung meminta MA meniru langkah MK terkait transparansi administrasi.

Selama ini, Buyung Nasution menilai MK sudah menunjukkan contoh baik bagaimana seharusnya akuntabilitas lembaga negara dilaksanakan. Hal ini bisa dilihat dari contoh mudahnya masyarakat mendapat dan mengakses putusan.

Menurut Nurhadi, harapan seperti itu tidak menjadi masalah. Namun, pihaknya berharap, indikator yang menjadi perbandingan MK dengan MA harus jelas. Nurhadi membandingkan, perkara yang ditangani MA setiap tahun mencapai 10.000, sementara MK hanya sekitar 35 perkara. Padahal, beban kerja itu masih tidak sebanding dengan jumlah hakim yang hanya 6.000 orang.

"Jadi  ruang lingkup kerjanya pasti berbeda. Jadi kalau membandingkan variabelnya harus jelas," ujarnya.

Saat ini, kata Nurhadi, MA sudah memuat putusan di internet tidak lama setelah diputus. Selain itu, MA juga mempercepat pengiriman putusan kepada para pihak melalui pengadilan di bawahnya. Pihaknya juga sudah menunjukkan transparansi administrasi dengan memaparkan laporan akhir tahun ke publik.

"Namun kalau soal putusan selalu saja ada pihak yang kurang puas. Yang jelas indikatornya adalah keadilan dan kepastian hukum," ujarnya.(Rijan Irnando Purba/Sindo/ahm)

Rabu, 02 April 2008
MK Jadi Model Modernisasi Birokrasi

http://www.suarakarya-online.com


Rabu, 2 April 2008
JAKARTA (Suara Karya): Mahkamah Konstitusi (MK) dijadikan model modernisasi birokrasi lembaga-lembaga negara dan peradilan. Hal itu dibenarkan oleh Ketua MK Jimly Asshiddiqie kepada wartawan di Gedung MK, Jakarta, Selasa.

Menurut Jimly, penetapan itu berawal dari pertemuan MK, Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), AIPI (Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia), dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan), Senin malam. Dalam pertemuan tersebut dibicarakan mengenai reformasi birokrasi dan manajemen pemerintahan, karena hal itu dinilai sebagai suatu masalah krusial yang dihadapi bangsa ini.

"Karena itu pulalah, diundang atau ada pertemuan dengan Wantimpres, AIPI dan Menpan untuk berkonsultasi mencari solusi," ungkap Jimly.

Adapun yang dibahas dalam pertemuan tersebut, menurut Jimly, adalah bagaimana MK memberi dukungan untuk melakukan reformasi birokrasi. "Ada yang melemparkan ide agar MK menjadi model untuk modernisasi birokrasi, baik untuk lembaga peradilan maupun lembaga-lembaga negara," tuturnya.

Mendengar usulan itu, anggota Wantimpres Adnan Buyung Nasution langsung menyambutnya. Bagi Buyung, MK telah berhasil dalam sistem administrasi peradilan.

Salah satu contoh putusan yang dibacakan hanya dalam tempo beberapa jam sudah dapat diakses secara bebas oleh masyarakat. "Kalau MK bisa, kenapa Mahkamah Agung (MA), pengadilan tinggi (PT), pengadilan negeri (PN) tidak bisa. Kalau ada contoh yang mampu, kenapa yang lain tidak bisa mencontoh," kata Buyung.

Menurut Buyung ke depannya, MA dan lembaga peradilan lainnya juga akan didorong menjadi seperti MK. Dengan demikian, setiap hasil pu-tusannya dapat dijadikan acuan dan contoh untuk perbaikan di segala bidang.

"Pertemuan dengan MK dan Menpan ini juga membahas bagaimana menghadapi masalah bangsa yang begitu banyak. Kesimpulannya, kita perlu bekerja sama dan saling membantu. Contoh yang berhasil dalam hal sistem adalah MK," tutur Buyung.

Dengan adanya perbaikan, papar Buyung lebih lanjut, ke depannya dapat membentuk keyakinan masyarakat bahwa negara kita bisa maju.

"Kita di luar digambarkan sebagai negara pecah belah tujuh belas. Ini bisa dibantah dengan bekerja keras dalam melakukan reformasi birokrasi," paparnya.

Menanggapi harapan Jimly dan Adnan Buyung bahwa MA, PT dan PN juga bisa menyebarluaskan putusannya hanya berselang setelah dibacakan, Kepala Humas PN Jakarta Pusat Heru Pramono tidak sependapat.

"Perkara yang ditangani MK setiap bulannya masih bisa dihitung dengan jari, sedangkan perkara yang ditangani PN di Jakarta, PT dan MA ratusan setiap bulannya. Jadi, jelas sulit menyiapkan salinan putusan perkara itu seketika," kata Heru Pramono. (Wilmar P)

Selasa, 01 April 2008
MK Siap Menangani Sengketa Pilkada

http://www.republika.co.id

Selasa, 01 April 2008  20:07:00

Jakarta-RoL-- Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan siap untuk menangani sengketa pemilihan kepada daerah (pilkada), seiring telah direvisinya UU Nomor 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah.

"Kami menyambut baik adanya perubahan UU Pemda itu dan UU itu juga telah mengakomodasi putusan MK soal calon perseorangan," kata Ketua MK, Jimly Asshiddiqie, di sela-sela acara serah terima toga hakim konstitusi dari Achmad Roestandi kepada Mahfud MD, di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan, MK sendiri saat ini menunggu revisi UU itu disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Sampai Oktober 2008 nanti, sengketa pilkada itu ditangani oleh Mahkamah Agung (MA) dan mulai Oktober 2008 sampai Oktober 2009 ditangani MK. Namun selama waktu itu, saya dengar pilkada ditiadakan untuk konsentrasi kepada pemilu yang berarti kerja MK dimulai setelah Oktober 2009," katanya. Dalam tenggat waktu Oktober 2008 sampai Oktober 2009, kata dia, akan dimanfaatkan untuk melakukan persiapan penanganan kasus pilkada.

Sebelumnya dilaporkan, Ketua Muda Mahkamah Agung (MA) Bidang  Pengawasan, Djoko Sarwoko, MA tidak mempersalahkan penanganan sengketa pilkada dialihkan dari MA ke Mahkamah Konstitusi (MK), seiring telah direvisinya UU Pemerintahan Derah (Pemda).

"Itu bagus, karena apa, dahulu MA punya kewenangan dalam satu pasal, yakni, Pasal 106 UU Pemda. Sekarang kalau pembentuk UU bersama pemerintah memindahkan ke MK, silakan, nothing to lose," katanya, di Jakarta, Selasa.

Ia juga mengatakan keputusan itu menurut UU karena masih banyak tugas penting lain yang harus dikerjakan oleh MA. "Ya artinya jangan sampai dipindahkan ke MK itu, karena dilihat hakim agungnya tidak mampu, saya tersinggung," katanya.

DPR telah melakukan revisi kedua UU Nomor 32/2004 tentang Pemda terkait konflik dan sengketa hasil penghitungan pilkada dari MA ke MK.

Hal itu dituangkan dalam Pasal 236 c UU Pemda, yang berbunyi,  Penanganan sengketa pilkada dan wakil kepala daerah dialihkan ke MK paling lama 18 bulan setelah UU itu diundangkan. antara/ abi

Selasa, 01 April 2008
Presiden Lantik Mahfud MD Sebagai Hakim Konstitusi

http://www.mediaindonesia.com/berita

Selasa, 01 April 2008 15:13 WIB

JAKARTA--MI: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara Jakarta, Selasa, melantik Mahfud MD sebagai hakim Mahkamah Konstitusi untuk periode 2008-2013.

Mahfud MD menggantikan Ahmad Rustandi yang segera memasuki masa pensiun.

Mahfud MD (dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa) sejak 2004 duduk di Komisi III DPR, namun karena mengikuti uji kelayakan dan kepatutan calon hakim konstitusi pindah ke komisi II DPR.

Saat pemilihan calon anggota hakim konstitusi di Komisi III DPR, Anggota Komisi II DPR, Mahfud MD, mengungguli Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie dalam pemungutan suara untuk memilih hakim konstitusi di Komisi III DPR.

Mahfud didukung oleh mayoritas fraksi dan mendapatkan 38 suara, disusul oleh Jimly dengan 37 suara, dan anggota Komisi I DPR Akil Mohtar dengan 32 suara.

Akil, Mahfud, dan Jimly, didukung oleh mayoritas partai seperti Partai Golkar dan PDIP dalam pemungutan suara yang dilakukan oleh 49 anggota Komisi III DPR.

Dalam pemungutan suara itu, hakim konstitusi Harjono hanya mendapatkan 15 suara, Deddy Ismatullah sembilan suara, Taufiqurrohman Syahuri tiga suara, Yusuf Fanie Andin Kasim, Syamsul Wahidin, dan Chairul Amin masing-masing dua suara, serta Lafat Akbar, Budiman NPD Sinaga, Roy SH Bako, dan Munir Fuady masing-masing satu suara.

Dalam pelantikan yang berlangsung di Istana Negara, juga hadir Ibu Negara Ani Yudhoyono, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Ginandjar Kartasasmita, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Anwar Nasution, Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshidiqie dan anggota kabinet Indonesia Bersatu.

Pengangkatan Mahfud MD tersebut berdasarkan Keppres nomor 14/P/2008. (Ant/OL-06)

Senin, 31 Maret 2008
MA Bisa Belajar ke MK

http://www.republika.co.id

Senin, 31 Maret 2008  19:54:00

Jakarta-RoL -- Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres), Adnan Buyung Nasution, mengatakan, Mahkamah Agung (MA) dapat belajar dari Mahkamah Konstitusi (MK), misal dalam hal administrasi peradilan.

"Contohnya, MK kan berhasil dalam sistem administrasi peradilannya, putusan dibacakan dalam dua sampai tiga jam. Kenapa MA, pengadilan tinggi, dan pengadilan negeri tidak bisa?" kata Adnan Buyung seusai pertemuan dengan Ketua MK, Jimly Asshiddiqie, Menneg PAN Taufik Efendi, dan jajaran Asosiasi Ilmu Pengetahuan, di Jakarta, Senin (31/3).

Adnan Buyung mengatakan, contoh baik itu sudah ada. "Kalau kita tidak mampu lain soal, ada yang mampu kenapa yang lain tidak," katanya.

Saat ditanya apakah MA harus didorong administrasi peradilannya, ia menjawab, "Ya begitulah".

Ia mengingatkan semua lembaga negara perlu saling membantu agar kinerja lembaga menjadi lebih baik lagi.

Mengenai isi pertemuan tersebut, Adnan Buyung mengatakan, lebih banyak membicarakan apa kondisi objektif bangsa dan negara. "Masalah (Indonesia) berat," katanya.

Adnan Buyung mengatakan, semua pihak harus bekerja mengatasi masalah yang berat tersebut sehingga Indonesia bisa maju.

Sementara itu, Ketua MK, Jimly Asshiddiqie, mengatakan, persoalan manajemen pemerintah dan reformasi birokrasi menjadi salah satu pengkajian Asosiasi Ilmu Pengetahuan dan masalah itu dibicarakan dalam pertemuan tersebut. antara/is

CopyRight © jimly.com 2007 - 2008