Headercontent

Cari Buku

KONTEN
Buku14
Makalah143
Tanya Jawab4419
Kegiatan675
Liputan Media409
Galeri Foto2269


Anda Pengunjung Ke:
3438945
April
SunMonTueWedThuFriSat
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
Selasa, 11 Maret 2008
Jimly Ajukan Pengunduran Uji Kelayakan

http://news.okezone.com


Selasa, 11 Maret 2008 - 11:06 wib


Sandy Adam Mahaputra - Okezone

JAKARTA - Calon incumbent hakim konstitusi Jimly Asshiddiqie mengajukan surat permohonan untuk memundurkan jadwal uji kelayakan dan kepatutan yang bakal dijalaninya.

"Tanggal 6 Maret, kita dapat surat dari Bapak Jimly. Dia minta fit and proper test hari Jumat pukul 15.00 WIB," ujar Ketua Komisi III DPR Trimedya Panjaitan, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/3/2008).

Jimly semula dijadwalkan untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan calon hakim konstitusi pada Rabu 12 Maret pukul 10.30 WIB. Namun, Trimedya belum dapat memastikan apakah komisinya akan mengabulkan permohonan tersebut.

"Kita tunda dulu sepakat atau tidak, yang penting surat permohonan kita sampaikan dan akan kita kopi dan bagikan," ujar anggota Fraksi PDIP ini. 

Sementara itu Trimedya juga mengatakan dua calon hakim konstitusi resmi didiskualifikasi. Pertama Ifan Fachrudin yang gagal menyelesaikan ujian tulis akibat sakit. Ifan mengajukan pengunduran diri secara lisan saat ujian tulis baru berlangsung 40 menit.

Yang kedua adalah Iskandar Khalil. "Kita terima surat dari saudara Iskandar Khalil. Kemarin tidak bisa ikut pembuatan makalah karena sakit, padahal itu syaratnya. Oleh karena itu kita diskualifikasi dia. Jadi yang didiskualifikasi ada dua orang," jelasnya.  (pie)

Selasa, 11 Maret 2008
Ketua MK Perpanjang Pensiun Hakim


http://www.poskota.co.id
 
Senin 10 Maret 2008, Jam: 20:16:00  
 
JAKARTA (Pos Kota) – Meski Mahkamah Konstitusi (MK) cuma sebulan memperpanjang masa pensiun Hakim Konstitusi, Achmad Roestandi SH menjadi hingga 31 Maret 2008, namun Ketua MK Jimly Asshiddiqie tidak mau dituduh meniru langkah Mahkamah Agung (MA).

Seperti diketahui Ketua MA Bagir Manan telah menandatangani SK perpanjangan surat pensiun bagi hakim MA yang telah pensiun, termasuk dirinya sehingga menuai kritikan.

“Itu bukan diperpanjang, tapi agar tidak terjadi kekosongan hakim konstitusi. Kita bukan Mahkamah Agung yang telah memperpanjang usia hakim,” jelas Ketua MK kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin.

Letjen TNI (pur) Achmad Rustandi merupakan Hakim Konstitusi yang diajukan oleh DPR, resmi pensiun pada 1 Maret 2008. Sesuai UU 24/2004 tentang Mahkamah Konstitusi pasal 23 ayat (1) huruf c, usia maksimal Hakim Konstitusi adalah 67 tahun. Ketua MK menjelaskan perpanjangan itu juga mengikuti aturan Sekretariat Negara (Setneg).

“Kalau mengikuti aturan pegawai negeri, biasanya tanggal kelahiran otomatis pensiun. Tapi Setneg memutuskan pensiun pada akhir bulan (Maret),” kata Jimly.

Aturan ini juga akan berlaku pada dua hakim konstitusi lainnya yakni, Prof.Dr.H.Muhammad Laica Marzuki SH (67 tahun pada 5 Mei 2008) dan H.Soedarsono SH (67 tahun pada 5 Juni 2008). Mereka akan pensiun pada akhir bulan berjalan. (endang/nk/j) 

Selasa, 11 Maret 2008
Jimly: Roestandi Pensiun Berdasarkan Keppres

http://www.mediaindonesia.com 

Senin, 10 Maret 2008 18:22 WIB

Reporter : Ita Malau
JAKARTA--MI:
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie membantah MK telah memperpanjang masa pensiun hakim konstitusi Achmad Roestandi. Ia menegaskan pensiun hakim konstitusi diatur dalam keputusan presiden (keppres).

Jimly mengungkapkan yang memutuskan jatuhnya pensiun Roestandi adalah Sekretariat Negara (Setneg) dan Departemen Keuangan (Depkeu).

"Dalam rapat antara Sekjen MK, Setneg, dan Depkeu ternyata diputuskan oleh Setneg Roestandi pensiun 31 Maret 2008. Dan itulah isi rancangan keppres pensiun Roestandi yang segera akan dikeluarkan Setneg," ungkap Jimly.

Ia menegaskan rapat tersebut berlangsung karena memang sempat ada kebingungan mengenai administrasi pensiun Roestandi tersebut. Hakim biasa, jelas Jimly, otomatis tidak bisa lagi bersidang saat usianya sudah memasuki pensiun karena memang mekanisme pengangkatannya adalah pegawai negeri sipil.

"Karena kebingungan itu, kami bertanya kepada Setneg bagaimana mestinya," tukas Jimly.

Namun, kemudian ada kepastian dari Setneg bahwa Roestandi pensiun 31 Maret mendatang. Maka pihaknya pun mematuhi keputusan Setneg itu dan Roestandi tetap bekerja hingga akhir bulan, meskipun usianya sudah memasuki pensiun pada 1 Maret 2008.

Jimly mengungkapkan ada dua pertimbangan yang digunakan Setneg dalam menentukan tanggal pensiun Roestandi itu. Pertama, basis pengangkatan hakim kontistusi bukan PNS, melainkan pejabat negara. Artinya, ada perbedaan fasilitas yang diberikan diantaranya gaji dibayar dimuka.

"Roestandi sudah mendapatkan haknya untuk bulan Maret berupa gaji. Maka konsekuensi sebagai pejabat negara, dia harus mengimbangi hak tersebut dengan kewajiban, yakni bekerja,"

jelasnya.

Alasan kedua, kata Jimly, untuk menyesuaikan agenda seleksi hakim konstitusi di DPR yang memang belum selesai karena mundur.

Setneg, ujarnya, sudah merancang dua keppres terkait pensiun Roestandi tersebut. Pertama, keppres tanggal pensiun Roestandi dan keppres pengganti Roestandi.

Selain itu, Jimly juga telah mengirimkan surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 28 Februari 2008. Dalam surat itu, Jimly meminta agar Presiden bisa mengambil sumpah pengganti Roestandi bisa dilakukan paling lambat 31 Maret 2008. Demikian juga dengan hakim lain yang pensiun sebelum masa jabatan berakhir.

"Laica Marzuki kan usia pensiunnya 5 Mei, maka kami minta agar pengantinya dilantik paling lambat akhir Mei. Demikian juga dengan Soedarsono agar penggantinya bisa diambil sumpah pada akhir Juni mendatang," kata Jimly.

Hal tersebut, kata dia, untuk menjaga kesinambungan kinerja MK karena sidang hanya bisa dilaksanakan jika hakimnya berjumlah minimal 7 hakim.

Dalam bulan Maret, sudah ada dua hakim yang diagendakan tidak bisa mengikuti sidang. "Natabaya sedang di luar negeri sedangkan Harjono akan nonaktif mulai Selasa hingga Jumat mendatang karena ikut fit and proper test di DPR," kata dia.

MK menonaktifkan Harjono karena pada Selasa (11/3), hakim konstitusi mengikuti kembali fit and proper test sebagai calon hakim konstitusi. Sehingga, sesuai aturan kode etik hakim MK, Harjono tidak boleh bersidang selama masih menjalani tes hingga ada pengumuman dari DPR.

"Setelah itu, dia bisa aktif kembali. Itu dilakukan semata-mata untuk menjaga independensi hakim," kata dia.

(Dia/OL-03)

Selasa, 11 Maret 2008
CALON HAKIM KONSTITUSI MULAI DIUJI

Senin , 10 Maret 2008 17:42:23  
  

Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat mulai besok (11/3) hingga Jumat nanti akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 18 calon hakim konstitusi. “Sebelum diuji, mereka diwajibkan membuat makalah,” ujat Wakil Ketua Komisi Hukum DPR Aziz Syamsuddin kepada Tempo kemarin.

Aziz mengatakan para calon harus membuat sendiri makalahnya di Komisi Hukum. Mereka diberi waktu satu jam untuk menyelesaikan makalah tersebut. “Kami telah menyiapkan lima tema, semuanya tentang Mahkamah Konstitusi dan tata negara,” kata politikus dari Fraksi Golkar ini.

Namun, pembuatan makalah tidak berlaku bagi calon hakim yang saat ini masih menjabat hakim konstitusi, seperti Jimly Ashiddiqie dan Harjono. “Pak Jimly dan Harjono tidak karena sudah pernah,” katanya.

Uji kelayakan dan kepatutan terhadap Jimly Asshiddiqie dan Harjono sedikit berbeda. Menurut Aziz, Komisi Hukum hanya akan mengevaluasi kinerja Jimly dan Harjono selama menjabat hakim Mahkamah Konstitusi. “Kami evaluasi kebijakan dan keputusannya selama menjabat,” katanya.

Aziz menambahkan, setelah pembuatan makalah, uji kelayakan dan kepatutan akan digelar keesokan harinya. Setiap hari akan diuji empat calon hakim. Masing-masing calon akan ditanya seputar Mahkamah Konstitusi, perundang-undangan, dan ketatanegaraan.

Masa tugas sembilan hakim konstitusi akan berakhir pada Agustus tahun ini. Tiga di antaranya memasuki masa pensiun lebih dulu. Mereka adalah Achmad Roestandi (1 Maret 2008), Mohammad Laica Marzuki (5 Mei 2008), dan Soedarsono (5 Juni 2008). Roestandi diusulkan oleh DPR, sedangkan Laica dan Soedarsono diusulkan Mahkamah Agung. Dalam uji kepatutan dan kelayakan kali ini, DPR akan memilih tiga hakim konstitusi.

Dari 19 calon hakim konstitusi yang akan diuji, tercatat dua anggota Dewan, yakni Mahfud Md. dari Fraksi Kebangkitan Bangsa dan Akil Mochtar dari Fraksi Golkar.

Anggota Komisi Hukum, Agun Gunandjar Sudarsa, memastikan mereka akan mendapat perlakuan yang sama dengan calon-calon lainnya. “Harus mengikuti seluruh tahapan seleksi,” ujarnya.

[DWI RIYANTO AGUSTIAR/RINI KUSTIANI/SUTARTO] 

Sumber: HU Koran Tempo, Senin 10 Maret 2008
 

Senin, 10 Maret 2008
DPR Mulai Uji Calon Hakim Konstitusi

Senin, 10 Maret 2008 15:10 WIB

http://www.mediaindonesia.com/berita

Reporter : Fardiansah Noor

 

JAKARTA--MI: Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memulai tahapan uji kelayakan dan kepatutan calon hakim konstitusi periode 2008-2013, Senin (10/3).

Komisi III melakukan tes pembuatan makalah terhadap 16 dari 18 calon hakim konstitusi tepat pukul 13.00 WIB. Uji kelayakan dan kepatutan itu akan berakhir pada 14 Maret 2008.

Menurut Ketua Komisi III dari Fraksi PDIP DPR Trimedya Panjaitan, dua calon hakim konstitusi yang masih menjabat sebagai hakim konstitusi, Mahkamah Konstitusi Jimly Asshidiqqie dan Harjono, tidak ditugaskan membuat makalah sebagai bentuk penghormatan dewan terhadap lembaga yudikatif.

"Kita sudah tahu kinerja mereka. Nanti kalau mereka bersedia cukup kita evaluasi hasil kinerja mereka selama lima tahun yang setiap tahunnya dilaporkan ke Komisi III," kata Trimedya di Gedung MPR/DPR Senayan Jakarta.

Uji kelayakan dan kepatutan calon hakim konstitusi kali ini diikuti oleh 18 orang. Selain Jimly dan Harjono adalah Budiman NPD Sinaga, Chairul AMin, Charles Sihombing, Deddy Ismatullah, Irfan Fachruddin, Iskandar Kamil, dan Lafat Akbar. Kemudian Akil Mochtar, Mohamad Mahfud MD, Munir Fuady, Petrus CKL Bello, Ronny SH Bako, Samsul Wahidin, Taufiqurrohman Syahuri, dan Yusuf Fanie Andin Kasim.

Trimedya menjelaskan, Komisi III tidak akan memberikan pertanyaan terhadap Jimly dan Harjono kecuali kesediaan mereka untuk dicalonkan kembali menjadi hakim konstitusi. Harjono akan ditanya kesediaannya pada Selasa (11/3) pukul 16.00 WIB, sedangkan Jimly akan ditanya kesediaannya pada Rabu (12/3) pukul 10.30 WIB.

Tapi, anggota Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman menyatakan, walaupun kesepakatan dalam pleno Komisi III menyebutkan tidak akan ada pertanyaan kepada Jimly dan Harjono kecuali masalah kesediaannya, kesepakatan itu tidak menghilangkan hak konstitusional anggota dewan untuk melakukan interupsi. "Jadi terserah anggota Komisi nantinya mau bertanya atau tidak," cetus Benny.

Kebijakan Jimly dipertanyakan Anggota Komisi III Dari Fraksi PDIP Wila Chandrawila mengakui akan mempertanyakan kebijakan Jimly memperpanjang masa pensiun hakim konstitusi Achmad Roestandi. "Tapi tidak pada saat uji kelayakan dan kepatutan. Kita tanya ketika rapat dengan Mahkamah Konstitusi," ungkap Wila.

Dia menjelaskan, sudah tegas dalam UU nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tidak diatur soal

perpanjangan masa pensiun hakim konstitusi. Sehingga, pertanyaan kepada Jimly nantinya adalah alasan memperpanjang masa pensiun itu.

"Padahal Mahkamah Konstitusi masih bisa membuat putusan minimal dengan tujuh hakim konstitusi. Kalau pensiun satu masih ada delapan hakim, mengapa memaksakan diri harus lengkap sembilan hakim konstitusi," jelas Wila.

Selain itu, lanjutnya, uji kelayakan dan kepatutan calon hakim konstitusi berakhir pada Jumat (14/1). Dan nama hakim konstitusi terpilih oleh DPR sudah langsung bisa diketahui. "Jadi keberadaan Mahkamah Konstitusi dengan delapan hakim konstitusi itu tidak lama," tegas Wila.(Far/OL-03)

 

CopyRight © jimly.com 2007 - 2008