Headercontent

Cari Buku

KONTEN
Buku14
Makalah148
Tanya Jawab4924
Kegiatan712
Liputan Media449
Galeri Foto2318


Anda Pengunjung Ke:
4392129
August
SunMonTueWedThuFriSat
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Selasa, 08 April 2008
Hakim Konstitusi Tak Boleh Konflik Kepentingan

http://jurnalnasional.com

Jakarta | Selasa, 08 Apr 2008

by : Siagian Priska Cesillia


KETUA Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie, meyakinkan tidak akan ada konflik kepentingan terhadap hakim Mahfud MD terkait posisi sebelumnya sebagai kuasa hukum DPR. Ia menegaskan, pendapat Mahfud sebagai hakim konstitusi akan berbeda.

"Dia kan sudah berubah menjadi negarawan sekarang. Bisa jadi berubah pikiran dan itu boleh saja. Tapi dia kan punya kebebasan berpendapat, artinya sebagai hakim konstitusi tidak perlu terikat dengan DPR. Bahwa kemudian pendapatnya akan sama seperti ketika menjadi kuasa hukum DPR, itu soal lain. Dan bisa saja kan," ungkap Jimly di Jakarta, kemarin (7/4).

Pernyataan tersebut diungkapkan Jimly, terkait dengan peran Mahfud sebagai kuasa hukum DPR dalam kasus uji materi undang-undang perfilman. "Sebagai anggota DPR, dia harus menyampaikan pendapat informasi lembaga. Tapi ketika menjadi hakim konstitusi, bisa jadi pendapatnya berbeda atau bisa juga sama." Karena menurut Jimly, ketika menjadi kuasa hukum DPR, yang disampaikan adalah hasil kesepakatan institusi DPR. "Kasus serupa juga bisa terjadi dari calon yang diangkat presiden. Hari ini diangkat lalu besoknya ada sidang impeachment. Lalu orang berpikir dia akan membela presiden, ya belum tentu. Karena dia juga punya integritas."

Jimly pun mengingatkan, untuk kasus uji undang-undang perfilman, hingga saat ini belum diketahui pendapat Mahfud. Karena itu masih rahasia dan harus dilalui dengan perdebatan para hakim dalam rapat musyawarah.

Terkait hal yang sama, Jimly menyarankan, agar Akil Muchtar tidak ikut dalam proses beracara di Mahkamah Konstitusi sebagai kuasa hukum DPR. Karena meskipun secara hukum belum menjadi hakim konstitusi, namun secara moral Akil sudah menjadi hakim konstitusi. "Supaya tidak ada conflict of interest, saya rasa memang harus dianjurkan. Namun sekiranya pun wewenang sebagai kuasa hukum itu bersifat permanen, maka secara individual Pak Akil sendiri bisa juga untuk tidak melaksanakan itu. Supaya tidak menimbulkan pertanyaan yang tidak perlu."

Hal itu terkait etika atau menyangkut kepantasan. "Ini masalah roso atau rasa. Sehingga bisa saja meminta untuk sampai Agustus tidak menjadi kuasa hukum DPR sampai Agustus."

Pakar hukum konstitusi ini mengingatkan, ketika semua hakim memutuskan sesuatu maka yang harus dianggap benar adalah putusannya. Karena putusan itulah hasil dari perdebatan dan pemikiran dari sembilan hakim yang berkumpul menjaga hak konstitusional warga negara. "Maka benar yang dimaksud adalah dalam konstruksi bernegara. Di mana konstitusi adalah sebagai pemersatu."

 

Selasa, 08 April 2008
Dewan Tolak RUU Pelayaran

http://www.jawapos.com

Selasa, 08 Apr 2008,


SURABAYA - Gelombang penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelayaran terus disuarakan Serikat Pegawai (SP) Pelindo III. Kemarin (7/4), mereka berunjuk rasa di DPRD Jatim untuk menyatakan aspirasinya. Tuntutan mereka ternyata sama dengan dewan yang juga menolak RUU yang masih dibahas di DPR itu.

Pernyataan tersebut disampaikan Suli Daim (Fraksi PAN), Heri Purwanto (Fraksi PDIP), Lilik Cholidah Badrus (FKB), dan Jamal Abdullah Alkatiri (FPPP) saat menerima perwakilan SP Pelindo di DPRD Jatim, Surabaya.

"Kami dukung penolakan liberalisasi dan penjualan aset-aset negara ini. Kayu dan tambang sudah habis sehingga sekarang yang dibidik Telkom, Indosat, dan Pelindo," kata Heri. Pelindo dan dewan menganggap RUU Pelayaran akan membuat Pelindo kehilangan hak untuk mengelola penuh perusahaan pelayaran. Sebab, RUU itu memberikan kesempatan kepada pihak asing untuk cawe-cawe dalam hal pengelolaan pelabuhan.

Dia mencontohkan kerja sama yang dilakukan antara Pelabuhan Tanjung Priok dan pihak Australia. Hingga kini, kata Heri, kerja sama itu tidak memberikan keuntungan yang signifikan bagi Tanjung Priok. Menurut dia, negara seharusnya menjadi regulator, bukan operator.

Selain itu, negara tidak seharusnya mencari untung saja. Sebab, tugas negara adalah menyejahterakan rakyat. Dia meminta SP Pelindo dan manajemen Pelindo bersama-sama menolak pengesahan RUU Pelayaran.

Jika RUU tersebut sampai disahkan, dewan menyarankan agar dilakukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sebab, MK merupakan satu-satunya lembaga yang kredibel untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Hal senada disampaikan Suli Daim. Dia berjanji akan segera meneruskan aspirasi SP Pelindo ke pimpinan DPRD Jatim agar segera dilanjutkan ke DPR. Dia akan mendukung uji materiil ke MK. "Kalau memang undang-undang ini sudah disahkan, MK adalah jalan terakhir," jelas politisi PAN tersebut.

Ketua SP Pelindo III Agus Hermawan mengatakan, pihaknya sudah mendatangi berbagai pihak, termasuk Wapres Jusuf Kalla. Namun, upaya itu belum membuahkan hasil. Pelindo diberi waktu tiga tahun dan selanjutnya asing akan menguasai pelabuhan di Indonesia.

Agus menambahkan, pihaknya sebenarnya sudah melakukan pendekatan politik. Namun, kekuatan SP Pelindo bukan pada politik, tetapi kekuatan massa. "Kalau sampai RUU tersebut disahkan, kami akan melakukan mogok nasional," tagasnya. (eko/oni)

 

Selasa, 08 April 2008
Wantimpres Siapkan Hakim Konstitusi Perempuan

http://news.okezone.com


Selasa, 8 April 2008 - 04:27 wib


JAKARTA - Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) telah menyiapkan satu hakim perempuan untuk mengisi hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dari pintu Presiden.

Menurut anggota Wantimpres Adnan Buyung Nasution, Presiden memiliki tiga jatah untuk menentukan hakim MK. Tidak seperti tahun lalu, kali ini, dari ketiga calon yang akan diajukan Presiden, satu di antaranya diambilkan dari hakim perempuan.

Langkah itu, menurut mantan Ketua YLBHI ini, agar MK ke depannya memiliki perspektif gender dalam setiap kali mengeluarkan putusan.

"Dengan adanya hakim dari perempuan, saya yakin ke depan MK akan semakin lengkap perspektifnya dalam putusan," tegas Adnan Buyung di Jakarta, Senin (7/4/2008).

Untuk mewujudkan itu, pihaknya saat ini sedang melakukan penjaringan terhadap beberapa orang, termasuk dari perempuan yang nantinya akan diajukan ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Penjaringan tersebut, lanjut dia, dilakukan tim yang sudah dibentuknya.

"Sebab, jika menunggu orang yang mempunyai integritas dan kredibilitas tinggi untuk mendaftar ke Wantimpres, saya kira sampai mendekati Agustus mendatang juga tidak akan ada. Karena itu, kita melakukan penjaringan," jelasnya.

Dalam upayanya itu, praktisi hukum senior ini meyakini mampu mendapatkan perempuan yang negarawan untuk bisa mengawal konstitusi negara. (sindo//jri)

Senin, 07 April 2008
Calon Independen Minta Pilkada Ditunda hingga Oktober

http://news.okezone.com


Senin, 7 April 2008 - 13:18 wib
Sandy Adam Mahaputra - Okezone


JAKARTA - Merasa sudah memiliki landasan hukum yang kuat, sekelompok orang yang menamakan diri koalisi calon perorangan seluruh Indonesia, meminta pelaksanaan pilkada diseluruh Indonesia ditunda hingga Oktober mendatang. Alasannya, pelaksanaan pilkada saat ini cacat hukum atau inkonstitusional.

"Jadi kita meminta kepada KPU untuk mengambil keputusan yang tegas," kata perwakilan calon independen, Fadjroel Rahman, ketika ditemui anggota KPU, di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Senin (7/4/2008). Karena berdasarkan keputusan MK, tanggal 23 Juli 2007 dimungkinkan adanya calon independen dalam pelaksanaan pilkada.

Menurut Fadjroel, keputusan tersebut bisa diambil KPU dengan menggelar rapat pleno yang dihadiri anggota dan ketua KPU. Dan dalam rapat tersebut, diputuskan jika Pilkada ditunda hingga Oktober 2008.

Menanggapi permintaan tersebut, anggota KPU Andi Nurpati, menyatakan jika ingin menunda pelaksanaan pilkada maka harus menyertakan mekanisme di KPU-KPU daerah. Selain itu, pemerintah juga harus terlibat. "Seandainya penundaan terkait dengan masa jabatan yang variatif maka pemerintah harus ikut serta dan bukan KPU saja yang memutuskan," elak Andi.

Andi menjelaskan, saat ini KPU belum bisa menentukan keputusan terkait desakan penundaan pilkada. Sehingga harus diadakan rapat pleno untuk menentukan sikap. "Kita tidak ingin KPU melangkah, kemudian melananggar lagi konstitusi," ujarnya.(ahm)

Senin, 07 April 2008
KCPSI Desak Pilkada Diundur Oktober 2008

http://jurnalnasional.com

Senin, 07 Apr 2008 14:25:54 WIB


KOALISI Calon Perseorangan Seluruh Indonesia (KCPSI) mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunda pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) dari 1 April menjadi Oktober 2008. Penundaan ini untuk menjamin terakomodirnya calon perseorangan (independen) dalam Pilkada setelah disahkanya revisi UU 32 Tahun 2004 oleh DPR. KCPSI juga mendesak KPU mencabut surat edaran (SE) KPU tentang Penyelenggaraan Pilkada yang masih menggunakan UU 32 Tahun 2004 lama sebelum revisi.

Ketua Umum KCPSI, Lalu Rangga Lawe mengatakan penyelenggaraan Pilkada pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan pengesahan revisi UU 32 Tahun 2004 tanpa keikutsertaan calon independen adalah cacat hukum (inkonstitusional). Karena itu, KCPSI mendesak penundaan Pilkada di seluruh Indonesia hingga selesainya seluruh perangkat peraturan (regulasi) yang dibutuhkan.

"Kami mendesak pemerintah untuk menunda pelaksanaan Pilkada," kata Lalu Rangga Lawe saat audiensi dengan KPU di Jakarta, Senin (7/4).

Ketua Umum Komisi Nasional Pilkada Independen, Yislam mengatakan, saat ini sesungguhnya bola ada di tangan KPU untuk bersikap tegas terhadap persoalan calon independen ini. Jika pelaksanaan Pilkada diundur hingga Oktober 2008 tentu itu lebih baik.

Calon independen dari Kabupaten Mimika Philipus M mengatakan, sesungguhnya pemerintah mendukung keikutsertaan calon independen dalam Pilkada. Hal ini terbukti dari dikeluarkannya surat Presiden nomor B.39/SESKAB/I/2008 tertanggal 29 Januari 2008 yang mengimbau penundaan Pilkada di Mimika demi terakomodirnya calon independen di Pilkada Mimika.

Surat imbauan Presiden ini telah disampaikan kepada Menko Polkam, Mendagri, Kapolri, dan KPU pusat.

"Saya minta Pilkada mundur sampai Oktober, untuk persoalan Mimika ini tentu harus diperhatikan," kata Philipus.

Menanggapi desakan KCPSI tersebut, anggota KPU I Gusti Putu Artha mengatakan, pihaknya belum dapat mengambil sikap secara kelembagaan. Khususnya, terkait permintaan penundaan Pilkada hingga Oktober 2008 dan pencabutan SE KPU Tahun 2007. Pasalnya, sikap secara kelembagaan harus diambil dalam rapat pleno KPU.

Sementara, anggota KPU yang ada saat ini hanya berjumlah dua orang. Sesungguhnya KPU sama sekali tidak berniat menghalang-halangi keikutsertaan calon independent dalam Pilkada 2008. Sejak awal KPU telah berupaya memperjuangkan aspirasi calon independen dalam rapat-rapat pansus di parlemen. KPU sempat mengusulkan kepada DPR agar dibuat satu pasal yang menyatakan penundaan Pilkada 2008.

"Besok kami akan rakor dengan Dirjen Depdagri, dan kami akan sampaikan persoalan ini," kata I Gusti Putu Artha.

Hal senada juga dikatakan anggota KPU Andi Nurpati. Menurutnya keputusan persoalan calon independen ini harus diambil melalui rapat pleno KPU. KPU akan segera jadwalkan rapat pleno untuk membahas persoalan tersebut.

Sekretaris Jenderal KPU Suripto Bambang Setiyadi, mengatakan, untuk persoalan surat Presiden tentang Pilkada Mimika memang belum diketahui oleh anggota KPU. KPU akan segera mengecek keberadaan dan kebenaran surat tersebut. Terkait dengan desakan penundaan Pilkada memang tidak ada aturannya dalam UU 32 Tahun 2004 hasil revisi.

"Desakan-desakan ini akan kita laporkan kepada Ketua KPU, akan diusulkan untuk segera gelar rapat pleno," katanya. [Arjuna Al Ichsan]

 

CopyRight © jimly.com 2007 - 2008