Headercontent

Cari Buku

KONTEN
Buku14
Makalah144
Tanya Jawab4580
Kegiatan694
Liputan Media442
Galeri Foto2293


Anda Pengunjung Ke:
3783818
September
SunMonTueWedThuFriSat
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
Senin, 07 April 2008
UUD 1945 Telah Mengalami Perubahan 300%

http://www.suarakarya-online.com/news

 


Senin, 7 April 2008
JAKARTA (Suara Karya): Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 telah mengalami perubahan sampai 300 persen sampai saat ini. Perubahan yang sangat serius dan mendasar itu menyebabkan terjadinya reformasi sistem hukum dan ketatanegaraan di Indonesia sejak 1999-2002.

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie mengungkapkan hal itu kepada wartawan di Gedung MK, Jakarta, akhir pekan lalu.

"Dapat dibayangkan betapa besarnya perubahan setelah perubahan yang 300 persen itu. Sayangnya, masih banyak warga masyarakat yang belum mengetahui dan memahami perubahan UUD tersebut," ujarnya.

Padahal, katanya, perubahan tidak selesai hanya dengan ditulis tapi juga harus disosialisasikan, sehingga masyarakat mengerti karena UUD merupakan kontrak sosial. Oleh karena itulah MK dibentuk, agar konstitusi tidak hanya di atas kertas.

Menurut Jimly, masyarakat harus mengetahui dan memahami konstitusi karena hal itu merupakan dokumen kontrak yang mengikat seluruh warga negara. Selain itu, konstitusi juga diperlukan untuk melaksanakan hak dan kewajiban negara (state) dan warganya (citizen).

"Ada tiga hal penting yang diperlukan agar rakyat memahami konstitusi. Yang pertama adalah teks konstitusi itu sendiri, pemahaman umum tentang teks tersebut, serta perilaku kolektif yang dituntut memenuhi idealisme dalam teks," katanya menjelaskan.

Sekretaris Jenderal MK Janedjri M Gaffar juga mengatakan bahwa perubahan UUD 1945 konsekuensi dari tuntutan masyarakat guna mewujudkan cita-cita reformasi. "Namun perubahan itu tidak akan membawa manfaat apa pun jika tidak dilaksanakan oleh seluruh elemen bangsa," katanya saat membuka Pendidikan Kesadaran Berkonstitusi bagi Aisyiyah dan Forsap di Jakarta.

Agar dapat dilaksanakan, diperlukan pemahaman atas UUD 1945 yang benar dan utuh sehingga menjadi pedoman dan panduan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. "Dengan demikian, UUD 1945 menjadi the living constitution," kata Janedjri.

Menurut Janedjri, setiap warga negara terikat pada aturan dasar yang menjadi kesepakatan bersama seluruh bangsa Indonesia. Kesepakatan itu tertuang dalam UUD 1945 yang berisi janji dan cita-cita sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu, UUD 1945 aalah pemersatu bangsa Indonesia yang beraneka ragam suku, bahasa, dan agama. (Wilmar P)

Sabtu, 05 April 2008
Hasil Uji Materi UU Penanaman Modal tidak Berikan Kepastian

http://www.mediaindonesia.com/berita

Sabtu, 05 April 2008 18:46 WIB
Reporter : Hanum


JAKARTA--MI:
Hasil uji materi Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dinilai tidak memberikan ketidakpastian berusaha. Hal itu malah memicu ekonomi biaya tinggi bagi pengusaha.

"Di banyak negara mereka bisa memberikan jaminan kepastian hak guna usaha (HGU), hak guna bangunan (HGB) dan hak pakai dalam jangka yang lebih panjang," kata Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bidang Industri dan Kelautan Rachmat Gobel, dalam perbincangannya dengan Media Indonesia di Jakarta, Sabtu (5/4).

Rachmat menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus sebagian pasal 22 ayat 1 UU Penanaman Modal yang mengatur pemberian HGU, HGB, dan Hak Pakai.

Sebelumnya, dalam UU itu HGU dapat diberikan hingga 95 tahun dan dapat diperpanjang dimuka hingga 60 tahun. Sedangkan HGB dapat diberikan 80 tahun dan dapat diperpanjang di muka sekaligus selama 50 tahun dan diperbaharui selama 50 tahun.

Selanjutnya Hak Pakai dapat diberikan selama 70 tahun dengan cara diperpanjang dimuka sekaligus selama 45 tahun dan dapat diperbarui selama 25 tahun.

Menurut Rachmat, keputusan MK tersebut dinilai kurang bijaksana. Dengan adanya unsur pemaksaan aturan HGU, HGB, dan Hak Pakai kembali pada UU Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 1996, yang oleh para ahli dinilai tidak memberikan jaminan kepastian kepada pemodal.

"Keputusan ini dipastikan tidak kondusif pada upaya perbaikan iklim investasi. Dampaknya akan negatif terhadap upaya menciptakan iklim investasi yang lebih baik untuk mendorong pemulihan ekonomi, menyediakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan," tutur dia.

Sebagai perbandingan, lanjut Rachmat, penggunaan hak kepemilikan tanah di Singapura saja bisa mencapai 90 tahun. Padahal, luas tanah di negara tersebut sangat terbatas. Hal yang sama terjadi di Jepang.

"Negara sekecil Singapura saja bisa memberikan hak kepemilikan tanah selama 90 tahun. Itu karena mereka mempunyai konsep yang jelas terhadap penggunaan lahan, dan tegas menerapkan aturan di lapangan. Nah, harusnya kita juga seperti itu," ujar Rachmat.

Ia mengingatkan, pemerintah seharusnya memiliki aturan yang jelas dan komprehensif menyangkut tata ruang wilayah yang harus disinkronkan dengan maksud penggunaan lahan hingga beberapa puluh tahun ke depan. Untuk itu diperlukan kesamaan suara dan sikap dari jajaran pemerintah pusat hingga daerah, sehingga tidak terjadi ekonomi biaya tinggi bagi pengusaha.

"Pemerintah harus punya hitung-hitungan waktu pemakaian lahan untuk masing-masing sektor. Lahan yang cocok untuk pertanian, industri, pertambangan dan properti harus dibedakan. Jangan sampai tidak tepat guna," imbuhnya.

Dikatakannya, nilai tanah akan menjadi semakin mahal di masa yang akan datang. Namun demikian, ujar Rachmat, jangan sampai kepentingan nasional dikorbankan demi iming-iming investasi asing.

"Harga beras di Jepang semakin mahal. Kenapa? Ya karena lahan pertanian di sana sudah sedikit," tandasnya. (Zhi/OL-03)

Kamis, 03 April 2008
Kenaikan Tunjangan Harus Diikuti Peningkatan Profesionalisme

http://www.mediaindonesia.com/berita

Kamis, 03 April 2008 18:58 WIB

Reporter : Markus Junianto Sihaloho
JAKARTA--MI:
Kenaikan tunjangan hingga 300% harus membuat hakim lebih profesional dalam bekerja melayani rakyat. Sebab pada dasarnya, kenaikan tunjangan diambil dari pembayaran pajak rakyat.

"Kenaikan tunjangan memang secara umum diperlukan untuk pegawai negeri, khususnya guru dan dosen. Tapi karena tunjangan ini merupakan pengeluaran uang negara yang bersumber dari pajak, maka orientasinya haruslah kembali pada semangat pengabdian masyarakat," ungkap Ketua Komisi Yudisial Busro Muqoddas, di Jakarta, Kamis (3/4).

Untuk para hakim, lanjut Busyro, perlu disiapkan instrumen agar hakim yang ada di seluruh Indonesia dapat memahami kenaikan tunjangan sebagai bentuk pegabdian kepada masyarakat.

"Karena secara sosiologis sekarang, bargaining position rakyat jauh lebih lemah ketimbang bargaining position negara. Maka untuk mengimbanginya dibutuhkan peran hakim agar negara tidak menjadi otoriter," ujar dia.

Hal senada diungkapkan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie. Menurut Jimly, kenaikan tunjangan haruslah juga dilihat sebagai bagian dari agenda besar reformasi peradilan Indonesia.

"Mudah-mudahan penataan administrasi keuangan, personil, termasuk pengembangan sistem informasi dilakukan secara simultan dengan renumenerasinya," kata Jimly.

Jimly mengakui hakim-hakim pantas mendapatkan kenaikan tunjangan mengingat pendapatannya merupakan yang paling rendah dibandingan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya. Dia mencontohkan gaji pimpinan di MA lebih rendah dibanding departemen atau komisi negara lain semacam Bank indonesia, Departemen Keuangan, dan Komisi yudisial.

"Bahkan gaji kami di MK lebih tinggi. Padahal lembaga kami lebih muda umurnya," imbuh dia.(Mjs/OL-06)

Rabu, 02 April 2008
Mahkamah Konstitusi Tangani Sengketa Pilkada

http://jurnalnasional.com/

Jakarta | Rabu, 02 Apr 2008

by : Siagian Priska Cesillia
MAHKAMAH Konstitusi menyambut baik revisi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam sidang paripurna DPR kemarin, semua sengketa pilkada disepakati dialihkan ke Mahkamah Konstitusi.
"Revisi ini mengakomodasi dan menindaklanjuti usulan calon perseorangan yang diajukan MK. Dan dengan demikian, pengalihan kewenangan ini membuat sengketa pilkada difasilitasi sebagai bagian dari pemilu," ujar Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie pada acara penyerahan toga dari mantan hakim Ahmad Roestandi kepada penggantinya Mahfud MD, Selasa (1/4).

Dari segi materi, masih ada tenggat waktu masa peralihan selama 18 bulan. Sehingga sengketa Pilkada yang ada saat ini sampai dengan Oktober 2008 masih akan ditangani oleh MA. "Dari Oktober 2008 sampai Oktober 2009, saya dengar tidak akan ada Pilkada. Agar bangsa kita fokus ke pemilu saja. Maka MK baru akan menangani sengketa pilkada setelah Oktober 2009. Jadi kita masih bisa melakukan persiapan terlebih dahulu."

Pihak Mahkamah Agung juga menyambut gempira pengalihan kewenangan ini. "Itu bagus karena dulu MA punya kewenangan hanya satu pasal, yaitu pasal 106 dari undang-undang tersebut. Dengan adanya revisi, maka pembentuk undang-undang bersama pemerintah menginginkan dipindah ke MK, silakan. Nothing to loose," ungkap Juru Bicara MA Djoko Sarwoko.

Namun Djoko menolak jika pemindahan ini dikaitkan dengan ketidakmampuan para hakim agung. "Tapi jangan sampai dipindah ke MK karena dinilai hakim agungnya tidak mampu. Kalau begitu saya tersinggung, karena saya mampu."

Pengalihan penanganan perkara ini hendaknya didasari sebagai rezim pemilu. Maka akan pas bila sengketa pilkada menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, demikian kata Djoko.

Ketika ditanya soal Mahkamah Konstitusi belum memiliki perwakilannya di daerah, Djoko yakin pembuat undang-undang, sudah memikirkan solusinya. "Pasti nanti akan ada peraturan pemerintah untuk menghadapi permasalahan tersebut. Mungkin nanti akan ada peraturan pemerintah atau merubah undang-undang supaya ketua pengadilan tinggi juga berada di bawah MK."

Pada dasarnya Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, maupun Mahkamah Konstitusi berporos pada rumpun kekuasaan kehakiman yang sama. "Ketiganya diatur dalam UUD, hanya bedanya MA diatur pasal 24A, KY 24B, MK 24C," ujarnya.

Tidak Bisa Dibandingkan

Terkait dengan kritikan yang disampaikan Adnan Buyung Nasution selaku Wantimpres, agar Mahkamah Agung meniru sistem administrasi peradilan Mahkamah Konstitusi yang lebih terbuka, Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Nurhadi berpendapat bahwa kedua lembaga ini tidak bisa dibandingkan.

"Berbicara mengenai tranparansi, kita juga sudah berupaya dan selalu meningkatkannya." Lebih lanjut Nurhadi memaparkan, dari segi SDM, MA memiliki 888 satuan kerja dengan jumlah hakim enam ribu orang. "Belum lagi kita berbicara mengenai masalah perkara. Dalam satu tahun, MA bisa menghadapi puluhan ribu perkara, sedangkan MK mungkin hanya 32 kasus."

Soal putusan yang cepat bisa diakses publik, Nurhadi mengatakan Mahkamah Agung belakangan sudah mulai. "Kita akan selalu memperbaikinya. Ini terbukti, belakangan putusan yang kami buat juga sudah bisa diakses masyarakat dengan cepat," ujar Nurhadi.

Senada dengan itu, Jimly menilai tidak fair membandingkan MA dan MK. Karena MA adalah organisasi terbesar di negara, sehingga aspeknya pun luas. "MK terbilang kecil dan masih baru. Sehingga semua inovasi bisa dipraktikkan dengan mudah."

Walaupun demikian, Jimly mengajak semua lembaga peradilan maupun lembaga negara untuk saling bekerja sama dan belajar untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
"Organisasi sebesar MA pasti bisa transparan asal mulai dari yang kecil dan dari sekarang. Contohnya mengenai akses putusan yang secara terbuka untuk kepentingan umum."

Menanggapi akses publik tentang keputusan negara, Jimly menegaskan bahwa publik memiliki hak untuk mengetahuinya. "Keputusan negara itu kan ada tiga, yaitu undang-undang, putusan pengadilan, dan administrasi pemerintahan. Di mana semua putusan itu milik publik, maka publik punya hak untuk mengetahuinya."

 

Rabu, 02 April 2008
MA Tidak Mau Dibandingkan Dengan MK

http://news.okezone.com


Rabu, 2 April 2008 - 01:37 wib


JAKARTA - Mahkamah Agung (MA) tidak mau dibandingkan dengan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam penanganan perkara dan hubungannya dengan kemudahan birokrasi. Sebagai lembaga yang dinilai lebih kecil, MK tidak memiliki unit kerja dan tanggungjawab sebesar MA.

"Kita tidak bisa dibandingkan dengan MK. Perkara yang ditangani MA itu tidak hanya yang disini tapi seluruh lembaga peradilan di bawahnya," kata Kepala Biro Hukum dan Humas MA Nurhadi di Jakarta, Selasa (1/4/2008).

Hal ini diungkapkan Nurhadi menanggapi penilaian anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Adnan Buyung Nasution yang menilai peradilan masih terlalu tertutup dalam pengelolaan birokrasi administrasi. Atas dasar itu, Buyung meminta MA meniru langkah MK terkait transparansi administrasi.

Selama ini, Buyung Nasution menilai MK sudah menunjukkan contoh baik bagaimana seharusnya akuntabilitas lembaga negara dilaksanakan. Hal ini bisa dilihat dari contoh mudahnya masyarakat mendapat dan mengakses putusan.

Menurut Nurhadi, harapan seperti itu tidak menjadi masalah. Namun, pihaknya berharap, indikator yang menjadi perbandingan MK dengan MA harus jelas. Nurhadi membandingkan, perkara yang ditangani MA setiap tahun mencapai 10.000, sementara MK hanya sekitar 35 perkara. Padahal, beban kerja itu masih tidak sebanding dengan jumlah hakim yang hanya 6.000 orang.

"Jadi  ruang lingkup kerjanya pasti berbeda. Jadi kalau membandingkan variabelnya harus jelas," ujarnya.

Saat ini, kata Nurhadi, MA sudah memuat putusan di internet tidak lama setelah diputus. Selain itu, MA juga mempercepat pengiriman putusan kepada para pihak melalui pengadilan di bawahnya. Pihaknya juga sudah menunjukkan transparansi administrasi dengan memaparkan laporan akhir tahun ke publik.

"Namun kalau soal putusan selalu saja ada pihak yang kurang puas. Yang jelas indikatornya adalah keadilan dan kepastian hukum," ujarnya.(Rijan Irnando Purba/Sindo/ahm)

CopyRight © jimly.com 2007 - 2008