Headercontent

Cari Buku

KONTEN
Buku14
Makalah144
Tanya Jawab4490
Kegiatan680
Liputan Media433
Galeri Foto2269


Anda Pengunjung Ke:
3658321
July
SunMonTueWedThuFriSat
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
Minggu, 30 Maret 2008
Aliansi 8 Parpol Tetap Ajukan Uji Materil UU Pemilu

http://www.mediaindonesia.com/berita

Minggu, 30 Maret 2008 16:43 WIB

Reporter : Joseph Wisnu Cipto Nugroho


JAKARTA--MI: Aliansi 8 Parpol yang tidak mendapat kursi di DPR pada Pemilu 2004 tetap mengajukan gugatan uji materil UU pemilu yang baru ke MK awal April 2008 ini.

Keputusan ini tetap diambil meskipun Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Departemen Hukum (Depkum) dan HAM menyepakati kedelapam parpol ini bisa langsung mendaftar untuk diverifikasi di KPU.

Demikian disampaikan Ketua Dewan Pengurus YLBHI Patra M Zen yang menjadi kuasa Hukum Aliansi 8 Parpol ini saat dihubungi Media Indonesia, Minggu (30/3).

"Yang kami perkarakan bukan kesempatan untuk ikut pemilu tapi kesewenangan DPR dalam membuat produk UU Pemilu yang diskriminatif. Dalam dua hari ini draft pengajuan sudah selesai (disusun). Awal April ini siap diajukan ke MK," jelas Patra.

Jika putusan MK nanti akhirnya mengabulkan gugatan dan menyebabkan mundurnya proses pemilu, lanjut dia, publik tidak dapat melimpahkan kesalahan kepada kedelapan aliansi parpol yang mengajukan gugatan ataupun MK sebagai pihak yang menetapkan keputusan. Pasalnya, menurut dia, yang harus dituding adalah DPR dan Pemerintah yang tetap meloloskan UU Pemilu itu.

"Delapan Parpol ini hanya merasa sebagai pihak yang dirugikan secara konstitusi, sedangkan MK hanya menguji. Pada prinsipnya penyebab mundurnya (proses pemilu) nanti adalah tanggung jawab DPR dan Pemerintah yang tidak mampu menghasilkan produk UU yang adil," tukasnya.

Terkait pernyataan Ketua MK Jimly Asshidiqie mempersilahkan melayangkan rencana gugatan terhadap UU Pemilu baru meski belum ada nomor pengesahan lembaran negara, Patra menilai ini adalah preseden yang baik untuk sesegera mungkin mengajukan gugatan.

Ia menambahkan tidak khawatir gugatan ini akan menyebabkan masalah ke depan karena dilakukan sebelum penomoran UU. Pasalnya, RUU yang sudah disahkan di sidang paripurna DPR disediakan batas waktu 30 hari sebagai tenggat paling lambat untuk pengesahan dari Presiden.

Adapun, keputusan ini diketok pada 3 Maret 2008. Sehingga diperkirakan pada 3 April 2008 ini UU Pemilu yang baru itu sudah disahkan Presiden dan mendapatkan nomor pengesahan lembaran Negara. (NU/OL-03)

 

Minggu, 30 Maret 2008
DPD RI Dapat Dukungan Para Pengacara dan LSM

http://www.republika.co.id

Minggu, 30 Maret 2008  11:39:00

Jakarta-RoL-- Kalangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD)RI mendapat dukungan sejumlah pengacara pimpinan Todung Mulya Lubis, beberapa LSM serta pakar politik maupun hukum tata negara, untuk proses pengajuan judicial review atas Undang Undang Pemilu yang baru.

"Ini aksi spontan dan benar-benar dilandasi oleh suatu semangat meluruskan amanat konstitusi dan mengamankan sistem ketatanegaraan yang semakin demokratis," kata Ketua Panitia Adhoc (PAH) I DPD RI, Marhany Pua, kepada ANTARA, di Jakarta, Minggu pagi.

Paling penting dalam aksi mereka itu, tidak semata didorong oleh kepentingan DPD RI saja, tetapi menurutnya, karena ada beberapa masalah dalam Undang Undang Pemilihan Umum (Pemilu) yang baru disahkan oleh DPR RI itu perlu pengkajian lebih jauh.

"Dalam kaitan dengan DPD RI, memang mungkin cuma ada minimal dua hal krusial, yakni pertama menyangkut pasal tentang azas domisili bagi calon anggota DPD RI. Lalu kedua, mengenai dibolehkannya politikus menjadi seorang anggota DPD RI, yang semuanya itu jelas bertentangan dengan amanat konstitusi kita, sebagaimana termaktub dalam Undang Undang Dasar (UUD) 1945," tegasnya.

Sementara itu, Ketua Tim Judicial Review Undang Undang Pemilu dari DPD RI, Muspani, menyatakan, pihaknya kini terus merampungkan materi yang akan diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Mudah-mudahan sekitar sepekan dari sekarang, semuanya sudah bisa diajukan ke MK, karena banyak dukungan teman-teman dari berbagai kalangan, utamanya para praktisi hukum, termasuk pakar hukum tata negara, pegiat LSM dan komponen masyarakat lainnya," ungkapnya.

Pembajakan Peran
Sebelumnya, Todung Mulya Lubis, menyatakan, kini semakin terjadi pengerdilan peran lembaga DPD RI. "Itu terjadi akibat 'pembajakan' melalui Undang Undang Pemilu yang baru disahkan oleh DPR RI," ungkapnya.

Karena itu, dia dan kawan-kawan pengacara terpanggil untuk menjadikan uji materiil atas Undang Undang Pemilu yang baru sebagai pintu masuk menata sistem kenegaraan lebih demokratis.

Ia mengatakan hal tersebut dalam acara ramah tamah DPD RI dengan para Pemimpin Redaksi Media Massa, kalangan Pakar Politik dan Hukum Tata Negara yang digelarPimpinan DPD RI, sehubungan dengan 'launching judicial review' (peluncuran uji materiil) terhadap Undang Undang Pemilu, Sabtu malam.

Sementara itu Ketua DPD RI, Ginanjar Kartasasmita, memberi apresiasi tinggi terhadap banyaknya pihak yang mendukung mereka untuk mengajukan uji materiil terhadap Undang Undang Pemilu yang baru tersebut.

"Saya amat terkesan, dan saya yakin inilah momentumnya untuk mengamankan konstitusi sekaligus menjaga martabat otonomi daerah yang diemban oleh DPD RI," tegasnya dalam acara yang berlangsung di sebuah hotel di Jakarta Barat.

Sedangkan Ketua PAH I DPD RI (membidangi Politik, Hukum dan Otonomi Daerah), Marhany Pua, bersama Ketua Tim 'Judicial Review' Undang Undang Pemilu dari DPD RI, Muspani, senada dengan Ginanjar Kartasasmita yang menyatakan, tujuan utama mereka, demi menjaga konstitusi dari upaya penyelewengan. antara/abi

Kamis, 27 Maret 2008
Ketua MK: Munir adalah Pahlawan

http://www.tempo.co.id


Kamis, 27 Mar 2008 | 06:33 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie menyatakan aktivis hak asasi manusia Munir layak disebut pahlawan. Munir dianggap memiliki peran penting dalam mewujudkan keadilan.

"Saya sarankan ke pemerintah untuk memberikan penghargaan," katanya dalam acara Ulang Tahun Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) ke-10 di Gedung Dhanapala, Jakarta, Rabu (26/3) malam.

Jimly mengatakan meski Munir tidak pernah menduduki jabatan resmi, namun upayanya dalam mencari keadilan patut dihargai. Wartawan pun kemudian menanyakan mana yang lebih layak disebut pahlawan, Munir atau mantan presiden Soeharto.

"Setiap orang punya peranan masing-masing. Tapi saya bukan ahli Soeharto, jadi memilih Munir," katanya.

Jimly merupakan salah satu pemateri dalam acara ulang tahun Kontras ke-10 yang bertema "Human Love Human, Menolak Kekerasan dan Merawat Kebebasan". Selain Jimly, turut menjadi pemateri adalah Daniel Dhakidae dan Karlina Supeli, salah satu pendiri Kontras. [Desy Pakpahan]

Kamis, 27 Maret 2008
Jimly: Pemerintah Perlu Beri Penghargaan pada Munir

http://www.kompas.com

Rabu, 26 Maret 2008 | 22:11 WIB


JAKARTA, RABU - Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddiqie mengatakan, pemerintah perlu memberi penghargaan kepada tokoh hak asasi manusia, almarhun Munir. Pasalnya, almarhun Munir diakui banyak orang memiliki komitmen yang tinggi dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia dan memperjuangkan dengan gigih komitmennya itu.

"Pemerintah perlu memberi penghargaan kepada mereka yang berjuang mewujudkan cita-cita yang termaktub dalam konstitusi. Meskipun mereka tidak menduduki jabatan formal, namun perjuangannya itu perlu dihargai," kata Jimly di sela-sela acara perayaan ulang tahun Kontras (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) di Jakarta, Rabu (26/3).

Ditanya bentuk penghargaan apa yang pantas diberikan, ia menjawab, "Perlu dibentuk pantia untuk menentukan itu, apakah penghargaannya bintang ini atau bintang itu."

Munir, pendiri Kontras, tewas diracun di pesawat Garuda dalam penerbangan menuju Belanda, 7 September 2004. Hingga kini pengungkapan kasus pembunuhan itu belum terungkap sepenuhnya. Pengadilan baru mampu menjerat mantan pilot Garuda, Pollycarpus Budihari Prihanto.


Heru Margianto

Rabu, 26 Maret 2008
MK Kabulkan Sebagian Pengajuan UU Penanaman Modal

http://www.antara.co.id

25/03/08 17:24


Jakarta (ANTARA News) - Majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian uji materi UU Nomor 25/2007 tentang Penanaman Modal yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Majelis hakim konstitusi yang dipimpin ketua majelis, Jimly Asshiddiqie, mengatakan bahwa keputusan tersebut dalam sidang putusan pengujian UU Penanaman Modal terhadap UUD 1945, di Jakarta, Selasa.

Pengajuan uji materi terhadap UU Penanaman Modal itu dilakukan dua pemohon, yakni pemohon pertama oleh 10 lembaga, antara lain Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI), Federasi Serikat Buruh Indonesia (FSBJ), Aliansi Petani Indonesia (API), Yayasan Bina Desa Sadajiwa (YDBS), dan Yayasan Wahana Lingkungan Indonesia (Walhi).

Sedangkan, pemohon kedua adalahn Daipin dengan kuasa hukumnya, Patra M. Zen, dari YLBHI.

Majelis hakim menyatakan, Pasal 22 ayat (1) UU Penanaman Modal sepanjang menyangkut kata-kata "di muka sekaligus", Pasal 22 ayat (2) sepanjang menyangkut kata-kata "di muka sekaligus" dan Pasal 22 ayat (4) sepanjang menyangkut kata-kata "sekaligus di muka", bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pasal 22 ayat (1) huruf a, menyebutkan, Hak Guna Usaha dapat diberikan dengan jumlah 95 tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 60 tahun dan dapat diperbarui selama 35 tahun.

Kemudian, huruf b menyatakan, Hak Guna Bangunan dapat diberikan dengan jumlah 80 tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 50 tahun dan dapat diperbarui selama 30 tahun.

Serta, huruf c, menyatakan bahwa hak pakai dapat diberikan dengan jumlah 70 tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 45 tahun dan dapat diperbarui selama 25 tahun.

"Pasal 22 ayat (1), (2) dan (4) sepanjang menyangkut kata-kata di muka sekaligus UU Penanaman Modal, tidak mempunyai kekuatan hukum," katanya.

Sedangkan Pasal 12 ayat (2) huruf b UU Penanaman Modal yang didalilkan pemohon inskonstitusional harus dinyatakan ditolak.

"Dalil para pemohon tentang inskonstitusional ketentuan Pasal 1 ayat (1), Pasal 3 ayat (1) huruf d, Pasal 4 ayat (2) huruf a, Pasal 8 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 12 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), serta Pasal 21 UU Penanaman Modal adalah tidak beralasan, sehingga permohonan seluruhnya harus dinyatakan ditolak," katanya.

Sebelumnya, para pemohon menyatakan bahwa UU Penanaman Modal menyediakan beragam kemewahan demi mengundang investasi mulai dari kemudahan pelbagai bentuk pajak, pemberian izin hak guna usaha selama 95 tahun sekaligus, bebas memindahkan modalnya kapan, dan dimanapun hingga bebas dari masalah nasionalisasi.

Seusai persidangan, kuasa hukum dari 10 lembaga pemohon uji materi UU Penanaman Modal, Johnson Panjaitan, menyatakan bahwa pihaknya merasa kecewa dengan putusan MK, yang hanya mengabulkan sebagian uji materi UU tersebut.

"Majelis hakim hanya melihat dari sisi fisiknya saja dalam memutuskan UU Penanaman Modal, padahal filosofinya berkaitan dengan uang serta tidak melihat akan kondisi ke depan," katanya.

Sementara itu, dua dari sembilan majelis hakim konstitusi dalam mengeluarkan putusan tersebut, memiliki alasan berbeda (Concurring Opinion) dan pendapat berbeda (Dissenting Opinion), yakni HAS Natabaya dan Maruarar Siahaan.

Hakim konstitusi, Maruarar Siahaan, dalam Dissenting Opinionnya, menyatakan, perlakuan yang tidak sama, akan melahirkan ketidakadilan yang secara jelas bertentangan dengan konstitusi," katanya menambahkan. (*)

 

CopyRight © jimly.com 2007 - 2008