Headercontent

Cari Buku

KONTEN
Buku14
Makalah147
Tanya Jawab4622
Kegiatan698
Liputan Media444
Galeri Foto2297


Anda Pengunjung Ke:
3826665
October
SunMonTueWedThuFriSat
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
Senin, 07 April 2008
Dewan Pers Pertanyakan Sejumlah Pasal di UU ITE

http://techno.okezone.com


Senin, 7 April 2008 - 13:23 wib
Sarie - Okezone

JAKARTA - Dewan Pers tidak setuju pasal 27, 28, dan 45 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang belum lama ini disahkan DPR. Alasannya, sejumlah pasal itu akan mengekang kebebasan pers, khususnya media online.

"Kami kaget UU ITE ini dikeluarkan tanpa melibatkan atau meminta pendapat kami lebih dahulu," kata Wakil Ketua Dewan Pers Sabam Leo Batubara di sela pertemuan pihak Depkominfo dengan Dewan Pers di Gedung Dewan Pers, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (7/4/2008).

Menurut dia, beberapa pasal di ITE sangat terkait sekali dengan kebebesan pers dan dalam pasal-pasal tersebut disinyalir isinya akan mengekang kebebasan pers.

Khusus pada pasal 27 dan 28, menurut Dewan Pers, sebenarnya merupakan salinan KUHP yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). "Kenapa sekarang muncul lagi. Bahkan sanksi yang berlaku lebih berat dibandingkan sebelumnya," kata Leo Batubara sambil menyebutkan sanksi terberat jika diberikan denda sebesar Rp1 miliar.

Dia menambahkan, pasal-pasal dalam UU ITE tersebut sepertinya membalikkan ke sejarah masa silam. "Pada tahun 1956-1957 tidak ada kebebasan pers yang mutlak sehingga media-media banyak bermunculan termasuk media pornografi, hingga akhirnya pada Oktober 1958 muncullah UU Pers yang mengharuskan pers memiliki izin dan UU ini dimunculkan dengan tujuan menghalangi munculnya media porno," ujar dia.

Dia mangatakan, setelah UU itu muncul, 237 penerbitan pers dibredel oleh pemerintah. Padahal UU tersebut diskenariokan untuk menghalangi media porno, namun hampir semua media terkena imbasnya. "Kami khawatir akan terulang pada tahun ini. Dengan tujuan menghalangi maraknya situs porno, tapi malah tujuan utamanya mengekang kebebasan pers," tandasnya. (mbs)

Senin, 07 April 2008
Tunjangan Hakim Naik, Jangan Ada Sogok Lagi!

http://news.okezone.com


Senin, 7 April 2008 - 11:24 wib
Insaf Albert Tarigan - Okezone


JAKARTA - Ketua DPR Agung Laksono berharap dengan adanya kenaikan tunjangan hakim Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi hingga 300 persen, tidak ada lagi berita-berita mengenai penyogokan terhadap hakim.

"Jangan ada lagi berita-berita kena sogok sini, sogok situ, Tunjangan kan sudah dinaikkan sampai 3 kali lipat, berarti stop itu penyuapan-penyuapan," kata Agung di Gedung DPR, Jakarta, Senin (7/4/2008).

Agung mengatakan, jika masih ada hakim yang bisa disogok, maka dia meminta agar kenaikan tersebut dikembalikan saja kepada rakyat. "Kalau itu dilakukan lagi, itu menyakitkan hati rakyat," ujarnya.

WakilKketua Umum Partai Golkar ini mengakui memang kesejahteraan hakim perlu ditingkatkan. "Dalam situasi sekarang itu memang perlu, tapi imbalannya harus lebih baik. Sehingga isu-isu atau anekdot yang mengatakan (hukum) tergantung yang kuat dan yang bayar sudah tidak ada lagi," pungkasnya.

(uky)

Senin, 07 April 2008
UUD 1945 Telah Mengalami Perubahan 300%

http://www.suarakarya-online.com/news

 


Senin, 7 April 2008
JAKARTA (Suara Karya): Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 telah mengalami perubahan sampai 300 persen sampai saat ini. Perubahan yang sangat serius dan mendasar itu menyebabkan terjadinya reformasi sistem hukum dan ketatanegaraan di Indonesia sejak 1999-2002.

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie mengungkapkan hal itu kepada wartawan di Gedung MK, Jakarta, akhir pekan lalu.

"Dapat dibayangkan betapa besarnya perubahan setelah perubahan yang 300 persen itu. Sayangnya, masih banyak warga masyarakat yang belum mengetahui dan memahami perubahan UUD tersebut," ujarnya.

Padahal, katanya, perubahan tidak selesai hanya dengan ditulis tapi juga harus disosialisasikan, sehingga masyarakat mengerti karena UUD merupakan kontrak sosial. Oleh karena itulah MK dibentuk, agar konstitusi tidak hanya di atas kertas.

Menurut Jimly, masyarakat harus mengetahui dan memahami konstitusi karena hal itu merupakan dokumen kontrak yang mengikat seluruh warga negara. Selain itu, konstitusi juga diperlukan untuk melaksanakan hak dan kewajiban negara (state) dan warganya (citizen).

"Ada tiga hal penting yang diperlukan agar rakyat memahami konstitusi. Yang pertama adalah teks konstitusi itu sendiri, pemahaman umum tentang teks tersebut, serta perilaku kolektif yang dituntut memenuhi idealisme dalam teks," katanya menjelaskan.

Sekretaris Jenderal MK Janedjri M Gaffar juga mengatakan bahwa perubahan UUD 1945 konsekuensi dari tuntutan masyarakat guna mewujudkan cita-cita reformasi. "Namun perubahan itu tidak akan membawa manfaat apa pun jika tidak dilaksanakan oleh seluruh elemen bangsa," katanya saat membuka Pendidikan Kesadaran Berkonstitusi bagi Aisyiyah dan Forsap di Jakarta.

Agar dapat dilaksanakan, diperlukan pemahaman atas UUD 1945 yang benar dan utuh sehingga menjadi pedoman dan panduan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. "Dengan demikian, UUD 1945 menjadi the living constitution," kata Janedjri.

Menurut Janedjri, setiap warga negara terikat pada aturan dasar yang menjadi kesepakatan bersama seluruh bangsa Indonesia. Kesepakatan itu tertuang dalam UUD 1945 yang berisi janji dan cita-cita sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu, UUD 1945 aalah pemersatu bangsa Indonesia yang beraneka ragam suku, bahasa, dan agama. (Wilmar P)

Sabtu, 05 April 2008
Hasil Uji Materi UU Penanaman Modal tidak Berikan Kepastian

http://www.mediaindonesia.com/berita

Sabtu, 05 April 2008 18:46 WIB
Reporter : Hanum


JAKARTA--MI:
Hasil uji materi Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dinilai tidak memberikan ketidakpastian berusaha. Hal itu malah memicu ekonomi biaya tinggi bagi pengusaha.

"Di banyak negara mereka bisa memberikan jaminan kepastian hak guna usaha (HGU), hak guna bangunan (HGB) dan hak pakai dalam jangka yang lebih panjang," kata Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bidang Industri dan Kelautan Rachmat Gobel, dalam perbincangannya dengan Media Indonesia di Jakarta, Sabtu (5/4).

Rachmat menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus sebagian pasal 22 ayat 1 UU Penanaman Modal yang mengatur pemberian HGU, HGB, dan Hak Pakai.

Sebelumnya, dalam UU itu HGU dapat diberikan hingga 95 tahun dan dapat diperpanjang dimuka hingga 60 tahun. Sedangkan HGB dapat diberikan 80 tahun dan dapat diperpanjang di muka sekaligus selama 50 tahun dan diperbaharui selama 50 tahun.

Selanjutnya Hak Pakai dapat diberikan selama 70 tahun dengan cara diperpanjang dimuka sekaligus selama 45 tahun dan dapat diperbarui selama 25 tahun.

Menurut Rachmat, keputusan MK tersebut dinilai kurang bijaksana. Dengan adanya unsur pemaksaan aturan HGU, HGB, dan Hak Pakai kembali pada UU Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 1996, yang oleh para ahli dinilai tidak memberikan jaminan kepastian kepada pemodal.

"Keputusan ini dipastikan tidak kondusif pada upaya perbaikan iklim investasi. Dampaknya akan negatif terhadap upaya menciptakan iklim investasi yang lebih baik untuk mendorong pemulihan ekonomi, menyediakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan," tutur dia.

Sebagai perbandingan, lanjut Rachmat, penggunaan hak kepemilikan tanah di Singapura saja bisa mencapai 90 tahun. Padahal, luas tanah di negara tersebut sangat terbatas. Hal yang sama terjadi di Jepang.

"Negara sekecil Singapura saja bisa memberikan hak kepemilikan tanah selama 90 tahun. Itu karena mereka mempunyai konsep yang jelas terhadap penggunaan lahan, dan tegas menerapkan aturan di lapangan. Nah, harusnya kita juga seperti itu," ujar Rachmat.

Ia mengingatkan, pemerintah seharusnya memiliki aturan yang jelas dan komprehensif menyangkut tata ruang wilayah yang harus disinkronkan dengan maksud penggunaan lahan hingga beberapa puluh tahun ke depan. Untuk itu diperlukan kesamaan suara dan sikap dari jajaran pemerintah pusat hingga daerah, sehingga tidak terjadi ekonomi biaya tinggi bagi pengusaha.

"Pemerintah harus punya hitung-hitungan waktu pemakaian lahan untuk masing-masing sektor. Lahan yang cocok untuk pertanian, industri, pertambangan dan properti harus dibedakan. Jangan sampai tidak tepat guna," imbuhnya.

Dikatakannya, nilai tanah akan menjadi semakin mahal di masa yang akan datang. Namun demikian, ujar Rachmat, jangan sampai kepentingan nasional dikorbankan demi iming-iming investasi asing.

"Harga beras di Jepang semakin mahal. Kenapa? Ya karena lahan pertanian di sana sudah sedikit," tandasnya. (Zhi/OL-03)

Kamis, 03 April 2008
Kenaikan Tunjangan Harus Diikuti Peningkatan Profesionalisme

http://www.mediaindonesia.com/berita

Kamis, 03 April 2008 18:58 WIB

Reporter : Markus Junianto Sihaloho
JAKARTA--MI:
Kenaikan tunjangan hingga 300% harus membuat hakim lebih profesional dalam bekerja melayani rakyat. Sebab pada dasarnya, kenaikan tunjangan diambil dari pembayaran pajak rakyat.

"Kenaikan tunjangan memang secara umum diperlukan untuk pegawai negeri, khususnya guru dan dosen. Tapi karena tunjangan ini merupakan pengeluaran uang negara yang bersumber dari pajak, maka orientasinya haruslah kembali pada semangat pengabdian masyarakat," ungkap Ketua Komisi Yudisial Busro Muqoddas, di Jakarta, Kamis (3/4).

Untuk para hakim, lanjut Busyro, perlu disiapkan instrumen agar hakim yang ada di seluruh Indonesia dapat memahami kenaikan tunjangan sebagai bentuk pegabdian kepada masyarakat.

"Karena secara sosiologis sekarang, bargaining position rakyat jauh lebih lemah ketimbang bargaining position negara. Maka untuk mengimbanginya dibutuhkan peran hakim agar negara tidak menjadi otoriter," ujar dia.

Hal senada diungkapkan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie. Menurut Jimly, kenaikan tunjangan haruslah juga dilihat sebagai bagian dari agenda besar reformasi peradilan Indonesia.

"Mudah-mudahan penataan administrasi keuangan, personil, termasuk pengembangan sistem informasi dilakukan secara simultan dengan renumenerasinya," kata Jimly.

Jimly mengakui hakim-hakim pantas mendapatkan kenaikan tunjangan mengingat pendapatannya merupakan yang paling rendah dibandingan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya. Dia mencontohkan gaji pimpinan di MA lebih rendah dibanding departemen atau komisi negara lain semacam Bank indonesia, Departemen Keuangan, dan Komisi yudisial.

"Bahkan gaji kami di MK lebih tinggi. Padahal lembaga kami lebih muda umurnya," imbuh dia.(Mjs/OL-06)

CopyRight © jimly.com 2007 - 2008