Headercontent

Cari Buku

KONTEN
Buku14
Makalah144
Tanya Jawab4565
Kegiatan692
Liputan Media441
Galeri Foto2293


Anda Pengunjung Ke:
3758352
September
SunMonTueWedThuFriSat
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
Sabtu, 05 April 2008
Hasil Uji Materi UU Penanaman Modal tidak Berikan Kepastian

http://www.mediaindonesia.com/berita

Sabtu, 05 April 2008 18:46 WIB
Reporter : Hanum


JAKARTA--MI:
Hasil uji materi Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dinilai tidak memberikan ketidakpastian berusaha. Hal itu malah memicu ekonomi biaya tinggi bagi pengusaha.

"Di banyak negara mereka bisa memberikan jaminan kepastian hak guna usaha (HGU), hak guna bangunan (HGB) dan hak pakai dalam jangka yang lebih panjang," kata Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bidang Industri dan Kelautan Rachmat Gobel, dalam perbincangannya dengan Media Indonesia di Jakarta, Sabtu (5/4).

Rachmat menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus sebagian pasal 22 ayat 1 UU Penanaman Modal yang mengatur pemberian HGU, HGB, dan Hak Pakai.

Sebelumnya, dalam UU itu HGU dapat diberikan hingga 95 tahun dan dapat diperpanjang dimuka hingga 60 tahun. Sedangkan HGB dapat diberikan 80 tahun dan dapat diperpanjang di muka sekaligus selama 50 tahun dan diperbaharui selama 50 tahun.

Selanjutnya Hak Pakai dapat diberikan selama 70 tahun dengan cara diperpanjang dimuka sekaligus selama 45 tahun dan dapat diperbarui selama 25 tahun.

Menurut Rachmat, keputusan MK tersebut dinilai kurang bijaksana. Dengan adanya unsur pemaksaan aturan HGU, HGB, dan Hak Pakai kembali pada UU Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 1996, yang oleh para ahli dinilai tidak memberikan jaminan kepastian kepada pemodal.

"Keputusan ini dipastikan tidak kondusif pada upaya perbaikan iklim investasi. Dampaknya akan negatif terhadap upaya menciptakan iklim investasi yang lebih baik untuk mendorong pemulihan ekonomi, menyediakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan," tutur dia.

Sebagai perbandingan, lanjut Rachmat, penggunaan hak kepemilikan tanah di Singapura saja bisa mencapai 90 tahun. Padahal, luas tanah di negara tersebut sangat terbatas. Hal yang sama terjadi di Jepang.

"Negara sekecil Singapura saja bisa memberikan hak kepemilikan tanah selama 90 tahun. Itu karena mereka mempunyai konsep yang jelas terhadap penggunaan lahan, dan tegas menerapkan aturan di lapangan. Nah, harusnya kita juga seperti itu," ujar Rachmat.

Ia mengingatkan, pemerintah seharusnya memiliki aturan yang jelas dan komprehensif menyangkut tata ruang wilayah yang harus disinkronkan dengan maksud penggunaan lahan hingga beberapa puluh tahun ke depan. Untuk itu diperlukan kesamaan suara dan sikap dari jajaran pemerintah pusat hingga daerah, sehingga tidak terjadi ekonomi biaya tinggi bagi pengusaha.

"Pemerintah harus punya hitung-hitungan waktu pemakaian lahan untuk masing-masing sektor. Lahan yang cocok untuk pertanian, industri, pertambangan dan properti harus dibedakan. Jangan sampai tidak tepat guna," imbuhnya.

Dikatakannya, nilai tanah akan menjadi semakin mahal di masa yang akan datang. Namun demikian, ujar Rachmat, jangan sampai kepentingan nasional dikorbankan demi iming-iming investasi asing.

"Harga beras di Jepang semakin mahal. Kenapa? Ya karena lahan pertanian di sana sudah sedikit," tandasnya. (Zhi/OL-03)

Kamis, 03 April 2008
Kenaikan Tunjangan Harus Diikuti Peningkatan Profesionalisme

http://www.mediaindonesia.com/berita

Kamis, 03 April 2008 18:58 WIB

Reporter : Markus Junianto Sihaloho
JAKARTA--MI:
Kenaikan tunjangan hingga 300% harus membuat hakim lebih profesional dalam bekerja melayani rakyat. Sebab pada dasarnya, kenaikan tunjangan diambil dari pembayaran pajak rakyat.

"Kenaikan tunjangan memang secara umum diperlukan untuk pegawai negeri, khususnya guru dan dosen. Tapi karena tunjangan ini merupakan pengeluaran uang negara yang bersumber dari pajak, maka orientasinya haruslah kembali pada semangat pengabdian masyarakat," ungkap Ketua Komisi Yudisial Busro Muqoddas, di Jakarta, Kamis (3/4).

Untuk para hakim, lanjut Busyro, perlu disiapkan instrumen agar hakim yang ada di seluruh Indonesia dapat memahami kenaikan tunjangan sebagai bentuk pegabdian kepada masyarakat.

"Karena secara sosiologis sekarang, bargaining position rakyat jauh lebih lemah ketimbang bargaining position negara. Maka untuk mengimbanginya dibutuhkan peran hakim agar negara tidak menjadi otoriter," ujar dia.

Hal senada diungkapkan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie. Menurut Jimly, kenaikan tunjangan haruslah juga dilihat sebagai bagian dari agenda besar reformasi peradilan Indonesia.

"Mudah-mudahan penataan administrasi keuangan, personil, termasuk pengembangan sistem informasi dilakukan secara simultan dengan renumenerasinya," kata Jimly.

Jimly mengakui hakim-hakim pantas mendapatkan kenaikan tunjangan mengingat pendapatannya merupakan yang paling rendah dibandingan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya. Dia mencontohkan gaji pimpinan di MA lebih rendah dibanding departemen atau komisi negara lain semacam Bank indonesia, Departemen Keuangan, dan Komisi yudisial.

"Bahkan gaji kami di MK lebih tinggi. Padahal lembaga kami lebih muda umurnya," imbuh dia.(Mjs/OL-06)

Rabu, 02 April 2008
Mahkamah Konstitusi Tangani Sengketa Pilkada

http://jurnalnasional.com/

Jakarta | Rabu, 02 Apr 2008

by : Siagian Priska Cesillia
MAHKAMAH Konstitusi menyambut baik revisi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam sidang paripurna DPR kemarin, semua sengketa pilkada disepakati dialihkan ke Mahkamah Konstitusi.
"Revisi ini mengakomodasi dan menindaklanjuti usulan calon perseorangan yang diajukan MK. Dan dengan demikian, pengalihan kewenangan ini membuat sengketa pilkada difasilitasi sebagai bagian dari pemilu," ujar Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie pada acara penyerahan toga dari mantan hakim Ahmad Roestandi kepada penggantinya Mahfud MD, Selasa (1/4).

Dari segi materi, masih ada tenggat waktu masa peralihan selama 18 bulan. Sehingga sengketa Pilkada yang ada saat ini sampai dengan Oktober 2008 masih akan ditangani oleh MA. "Dari Oktober 2008 sampai Oktober 2009, saya dengar tidak akan ada Pilkada. Agar bangsa kita fokus ke pemilu saja. Maka MK baru akan menangani sengketa pilkada setelah Oktober 2009. Jadi kita masih bisa melakukan persiapan terlebih dahulu."

Pihak Mahkamah Agung juga menyambut gempira pengalihan kewenangan ini. "Itu bagus karena dulu MA punya kewenangan hanya satu pasal, yaitu pasal 106 dari undang-undang tersebut. Dengan adanya revisi, maka pembentuk undang-undang bersama pemerintah menginginkan dipindah ke MK, silakan. Nothing to loose," ungkap Juru Bicara MA Djoko Sarwoko.

Namun Djoko menolak jika pemindahan ini dikaitkan dengan ketidakmampuan para hakim agung. "Tapi jangan sampai dipindah ke MK karena dinilai hakim agungnya tidak mampu. Kalau begitu saya tersinggung, karena saya mampu."

Pengalihan penanganan perkara ini hendaknya didasari sebagai rezim pemilu. Maka akan pas bila sengketa pilkada menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, demikian kata Djoko.

Ketika ditanya soal Mahkamah Konstitusi belum memiliki perwakilannya di daerah, Djoko yakin pembuat undang-undang, sudah memikirkan solusinya. "Pasti nanti akan ada peraturan pemerintah untuk menghadapi permasalahan tersebut. Mungkin nanti akan ada peraturan pemerintah atau merubah undang-undang supaya ketua pengadilan tinggi juga berada di bawah MK."

Pada dasarnya Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, maupun Mahkamah Konstitusi berporos pada rumpun kekuasaan kehakiman yang sama. "Ketiganya diatur dalam UUD, hanya bedanya MA diatur pasal 24A, KY 24B, MK 24C," ujarnya.

Tidak Bisa Dibandingkan

Terkait dengan kritikan yang disampaikan Adnan Buyung Nasution selaku Wantimpres, agar Mahkamah Agung meniru sistem administrasi peradilan Mahkamah Konstitusi yang lebih terbuka, Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Nurhadi berpendapat bahwa kedua lembaga ini tidak bisa dibandingkan.

"Berbicara mengenai tranparansi, kita juga sudah berupaya dan selalu meningkatkannya." Lebih lanjut Nurhadi memaparkan, dari segi SDM, MA memiliki 888 satuan kerja dengan jumlah hakim enam ribu orang. "Belum lagi kita berbicara mengenai masalah perkara. Dalam satu tahun, MA bisa menghadapi puluhan ribu perkara, sedangkan MK mungkin hanya 32 kasus."

Soal putusan yang cepat bisa diakses publik, Nurhadi mengatakan Mahkamah Agung belakangan sudah mulai. "Kita akan selalu memperbaikinya. Ini terbukti, belakangan putusan yang kami buat juga sudah bisa diakses masyarakat dengan cepat," ujar Nurhadi.

Senada dengan itu, Jimly menilai tidak fair membandingkan MA dan MK. Karena MA adalah organisasi terbesar di negara, sehingga aspeknya pun luas. "MK terbilang kecil dan masih baru. Sehingga semua inovasi bisa dipraktikkan dengan mudah."

Walaupun demikian, Jimly mengajak semua lembaga peradilan maupun lembaga negara untuk saling bekerja sama dan belajar untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
"Organisasi sebesar MA pasti bisa transparan asal mulai dari yang kecil dan dari sekarang. Contohnya mengenai akses putusan yang secara terbuka untuk kepentingan umum."

Menanggapi akses publik tentang keputusan negara, Jimly menegaskan bahwa publik memiliki hak untuk mengetahuinya. "Keputusan negara itu kan ada tiga, yaitu undang-undang, putusan pengadilan, dan administrasi pemerintahan. Di mana semua putusan itu milik publik, maka publik punya hak untuk mengetahuinya."

 

Rabu, 02 April 2008
MA Tidak Mau Dibandingkan Dengan MK

http://news.okezone.com


Rabu, 2 April 2008 - 01:37 wib


JAKARTA - Mahkamah Agung (MA) tidak mau dibandingkan dengan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam penanganan perkara dan hubungannya dengan kemudahan birokrasi. Sebagai lembaga yang dinilai lebih kecil, MK tidak memiliki unit kerja dan tanggungjawab sebesar MA.

"Kita tidak bisa dibandingkan dengan MK. Perkara yang ditangani MA itu tidak hanya yang disini tapi seluruh lembaga peradilan di bawahnya," kata Kepala Biro Hukum dan Humas MA Nurhadi di Jakarta, Selasa (1/4/2008).

Hal ini diungkapkan Nurhadi menanggapi penilaian anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Adnan Buyung Nasution yang menilai peradilan masih terlalu tertutup dalam pengelolaan birokrasi administrasi. Atas dasar itu, Buyung meminta MA meniru langkah MK terkait transparansi administrasi.

Selama ini, Buyung Nasution menilai MK sudah menunjukkan contoh baik bagaimana seharusnya akuntabilitas lembaga negara dilaksanakan. Hal ini bisa dilihat dari contoh mudahnya masyarakat mendapat dan mengakses putusan.

Menurut Nurhadi, harapan seperti itu tidak menjadi masalah. Namun, pihaknya berharap, indikator yang menjadi perbandingan MK dengan MA harus jelas. Nurhadi membandingkan, perkara yang ditangani MA setiap tahun mencapai 10.000, sementara MK hanya sekitar 35 perkara. Padahal, beban kerja itu masih tidak sebanding dengan jumlah hakim yang hanya 6.000 orang.

"Jadi  ruang lingkup kerjanya pasti berbeda. Jadi kalau membandingkan variabelnya harus jelas," ujarnya.

Saat ini, kata Nurhadi, MA sudah memuat putusan di internet tidak lama setelah diputus. Selain itu, MA juga mempercepat pengiriman putusan kepada para pihak melalui pengadilan di bawahnya. Pihaknya juga sudah menunjukkan transparansi administrasi dengan memaparkan laporan akhir tahun ke publik.

"Namun kalau soal putusan selalu saja ada pihak yang kurang puas. Yang jelas indikatornya adalah keadilan dan kepastian hukum," ujarnya.(Rijan Irnando Purba/Sindo/ahm)

Rabu, 02 April 2008
MK Jadi Model Modernisasi Birokrasi

http://www.suarakarya-online.com


Rabu, 2 April 2008
JAKARTA (Suara Karya): Mahkamah Konstitusi (MK) dijadikan model modernisasi birokrasi lembaga-lembaga negara dan peradilan. Hal itu dibenarkan oleh Ketua MK Jimly Asshiddiqie kepada wartawan di Gedung MK, Jakarta, Selasa.

Menurut Jimly, penetapan itu berawal dari pertemuan MK, Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), AIPI (Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia), dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan), Senin malam. Dalam pertemuan tersebut dibicarakan mengenai reformasi birokrasi dan manajemen pemerintahan, karena hal itu dinilai sebagai suatu masalah krusial yang dihadapi bangsa ini.

"Karena itu pulalah, diundang atau ada pertemuan dengan Wantimpres, AIPI dan Menpan untuk berkonsultasi mencari solusi," ungkap Jimly.

Adapun yang dibahas dalam pertemuan tersebut, menurut Jimly, adalah bagaimana MK memberi dukungan untuk melakukan reformasi birokrasi. "Ada yang melemparkan ide agar MK menjadi model untuk modernisasi birokrasi, baik untuk lembaga peradilan maupun lembaga-lembaga negara," tuturnya.

Mendengar usulan itu, anggota Wantimpres Adnan Buyung Nasution langsung menyambutnya. Bagi Buyung, MK telah berhasil dalam sistem administrasi peradilan.

Salah satu contoh putusan yang dibacakan hanya dalam tempo beberapa jam sudah dapat diakses secara bebas oleh masyarakat. "Kalau MK bisa, kenapa Mahkamah Agung (MA), pengadilan tinggi (PT), pengadilan negeri (PN) tidak bisa. Kalau ada contoh yang mampu, kenapa yang lain tidak bisa mencontoh," kata Buyung.

Menurut Buyung ke depannya, MA dan lembaga peradilan lainnya juga akan didorong menjadi seperti MK. Dengan demikian, setiap hasil pu-tusannya dapat dijadikan acuan dan contoh untuk perbaikan di segala bidang.

"Pertemuan dengan MK dan Menpan ini juga membahas bagaimana menghadapi masalah bangsa yang begitu banyak. Kesimpulannya, kita perlu bekerja sama dan saling membantu. Contoh yang berhasil dalam hal sistem adalah MK," tutur Buyung.

Dengan adanya perbaikan, papar Buyung lebih lanjut, ke depannya dapat membentuk keyakinan masyarakat bahwa negara kita bisa maju.

"Kita di luar digambarkan sebagai negara pecah belah tujuh belas. Ini bisa dibantah dengan bekerja keras dalam melakukan reformasi birokrasi," paparnya.

Menanggapi harapan Jimly dan Adnan Buyung bahwa MA, PT dan PN juga bisa menyebarluaskan putusannya hanya berselang setelah dibacakan, Kepala Humas PN Jakarta Pusat Heru Pramono tidak sependapat.

"Perkara yang ditangani MK setiap bulannya masih bisa dihitung dengan jari, sedangkan perkara yang ditangani PN di Jakarta, PT dan MA ratusan setiap bulannya. Jadi, jelas sulit menyiapkan salinan putusan perkara itu seketika," kata Heru Pramono. (Wilmar P)

CopyRight © jimly.com 2007 - 2008