Headercontent

Cari Buku

KONTEN
Buku15
Makalah178
Tanya Jawab5184
Kegiatan802
Liputan Media453
Galeri Foto2335


Anda Pengunjung Ke:
5301791
May
SunMonTueWedThuFriSat
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Rabu, 09 April 2008
Pemborosan Anggaran yang Bermanfaat

http://www.seputar-indonesia.com

Rabu, 09/04/2008 

Keberadaan komisi dan lembaga negara yang berjumlah puluhan dinilai memboroskan jika dilihat dari sisi anggaran. NAMUN, dilihat dari sisi manfaat, keberadaannya sangat bermanfaat.Alasannya, hal itu terkait dengan akuntabilitas dan integritas beberapa lembaga negara yang mereka awasi. Ungkapan tersebut disampaikan beberapa anggota komisi negara, di antaranya Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Komisi Kejaksaan (Komjak), KomisiYudisial (KY). Seperti diberitakan SINDO Pagi, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie menyatakan,keberadaan komisi negara yang menjamur pascareformasi perlu dibenahi.

Jika tidak terkontrol, keberadaan badan itu menjadi tidak efisiensi dan anggaran membengkak. Karena itu, saat ini diperlukan sebuah mekanisme baru untuk pembentukan badan atau komisi. Sebelumnya, ungkapan senada juga dialamatkan Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) Ismadi Ananda. Dia menuturkan, keberadaan komisi dan lembaga negara yang berjumlah puluhan mulai tidak terkontrol dan memboroskan anggaran. Menanggapi keluhan tersebut, anggota Kompolnas La Ode Husein mengungkapkan, keberadaan komisi negara atau lembaga negara jangan dilihat secara parsial. Sebab, tugas dan kewenangannya yang sangat penting ditengarai tidak akan berjalan efektif tanpa ada dukungan anggaran yang memadai.

Selain itu, keberadaan lembaga negara, yakni kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga negara lainnya masih sangat rentan dengan penyimpangan.’’Justru, keberadaan komisi yang bertindak sebagai counter partner menjadi sendi-sendi yang sangat mutlak dan tetap harus dipertahankan,” tutur La Ode saat dihubungi SINDO pagi tadi. Dia menambahkan, kendati keberadaannya komisi sangat penting dan perlu,bukan berarti semua komisi yang ada saat ini masih relevan dan perlu dipertahankan. Sebab, tidak semua komisi memiliki counter partner. Karena itu, perlu ada pemilahan mana yang perlu dan mana yang dinilai sudah tidak diperlukan lagi. Karena itu, dia setuju adanya penataan kembali,sekaligus menertibkan keberadaannya yang berjumlah puluhan.

Dengan demikian,keberadaan komisi negara akan lebih tepat guna selain tidak menjadi beban anggaran. Hal senada diungkapkan Ketua Komisi Kejaksaan Amir Hasan Ketaren.Menurut dia, harus ada penataan kembali pada komisi-komisi yang secara nyata tidak memiliki kewenangan mengawasi lembaga negara.Selain membebani anggaran negara, keberadaannya juga hanya akan mengganggu kinerja pemerintah. ’’Kalau dibilang hanya menghabiskan anggaran, saya tidak sependapat karena tidak semua komisi hanya menghabiskan anggaran. Justru, banyak komisi yang mempunyai peran pengawasan efektif pada lembaga negara yang diawasinya seperti Komisi Kejaksaan,Komisi Kepolisian, dan komisi lainnya,” paparnya saat dihubungi pagi tadi.

Selain itu, perlu ada pembenahan dan pengaturan bertahap sehingga keberadaan komisi negara yang dinilai bermasalah akan dapat dibenahi. Sementara itu, Komisioner Komisi Yudisial (KY) Bidang Penilaian Prestasi hakim dan Seleksi Hakim Agung Mustafa Abdullah menyatakan, keberadaan komisi dan lembaga negara pasti memiliki peran dan fungsi yang berlainan. Kalaupun ada tumpang-tindih terkait kewenangan, bisa ditata ulang dan dikoordinasikan dengan lembaga negara yang bersangkutan.

’’Kalau keberadaan mereka dianggap hanya menghabiskan anggaran serta tidak spesifik tugas dan fungsinya, perlu diperjelas sehingga tidak rancu dan seolah tumpang tindih,” tutur Mustafa saat dihubungi pagi tadi. Keberadaan KY juga memiliki dasar yang kuat karena dilandasi dan diatur konstitusi. Maka itu,peran dan kewenangannya harus diperkuat dan diperjelas karena berwenang mengawasi dan mengontrol para hakim. Kalaupun ada anggapan beberapa komisi dan lembaga negara hanya menghabiskan anggaran,mungkin ada dan benar. ’’Namun, saya tidak mungkin mengatakan komisi atau lembaga apa,” pungkasnya.( purwadi)

 

Rabu, 09 April 2008
PGRI MINTA SELURUH APBN 2008 DIPUTUS INKONSTITUSIONAL

http://www.hukumonline.com 

Rabu, 9 April 2008  

 

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan "warning" serupa. Pemerintah dan DPR bergeming.
Layaknya ritual rutin tahunan, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) selalu menggugat Aanggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Paling tidak dalam tiga tahun terakhir. Yang dipersoalkan adalah belum terpenuhinya anggaran pendidikan minimal 20 persen sesuai amanat konstitusi. Terakhir, persatuan para guru ini mengajukan judicial review Undang-Undang No. 45 Tahun 2007, yang mengatur APBN 2008.

Kalau dalam permohonan sebelumnya PGRI hanya menggugat pasal-pasal yang mengatur anggaran pendidikan, kali ini jauh lebih luas. PGRI minta agar Mahkamah menyatakan seluruh isi UU APBN 2008 bertentangan dengan UUD 1945. Perubahan sikap itu bukan tanpa dasar. Bachtiar Sitanggang, pengacara PGRI, menjelaskan bahwa sebelumnya Mahkamah Konstitusi sudah memberikan "warning" serupa. Jika Pemerintah dan DPR tetap tak memenuhi ketentuan minimal anggaran pendidikan, maka seluruh materi UU APBN akan "dimentahkan".

Bachtiar lantas merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 026/PUU-IV/2006. Dalam putusan itulah, kata Bachtiar, "warning" dari Mahkamah tercantum. Jika Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah belum juga memenuhi anggaran pendidikan sesuai amanat UUD 45 maka keseluruhan APBN juga ikut dinyatakan tak mempunyai kekuatan hukum mengikat. “Makanya kita minta APBN 2008 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” tegasnya di MK, Rabu (9/4)

Penjelasan Bachtiar ini, ditujukan sebagai jawaban dari pertanyaan hakim konstitusi pada sidang sebelumnya. Hakim Konstitusi Laica Marzuki mempertanyakan langkah pemohon yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. PGRI tetap keukeuh dengan alasan yang diajukannya.

Bagaimana tidak, PGRI pernah melayangkan permohonan serupa dan dikabulkan Mahkamah. Tetapi Pemerintah dan DPR tetap tak memenuhi perintah konstitusi. Anggaran pendidikan dalam APBN belum sampai syarat minimal 20 persen.

Putusan MK terhadap UU APBN 2007

Oleh karena itu, mengingat sifat imperatif Pasal 31 ayat (4) UUD 1945, Mahkamah sebagai pengawal konstitusi perlu mengingatkan agar anggaran pendidikan minimal 20% dalam APBN harus diprioritaskan dan diwujudkan dengan sungguh-sungguh, agar jangan sampai Mahkamah harus menyatakan keseluruhan APBN yang tercantum dalam UU APBN tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat yang disebabkan oleh adanya bagian dari UU APBN, yaitu mengenai anggaran pendidikan, yang bertentangan dengan UUD 1945.

Hakim Konstitusi Harjono yang memimpin sidang pemeriksaan perbaikan permohonan ini justru meminta alasan pemohon yang merujuk pada salah satu putusan MK ini dimasukan ke dalam permohonan. Bachtiar mengaku belum memasukan alasan tersebut. Baru sebatas ucapan lisan di persidangan. Namun ia pun berjanji akan memasukannya ketika sidang memasuki tahap pembuktian.
     
RPH
Selain itu, dalam pandangan hakim, ada sedikit keganjilan dalam permohonan PGRI kali ini. Hakim Laica Marzuki kembali mengingatkan bahwa APBN Perubahan sampai saat ini masih dibahas. “Oktober 2008 baru ada hasil,” ungkap Laica. Hal ini memang sudah berulang kali dia ungkapkan dan tak perlu dijawab. “Apakah Anda yakin perkara ini akan selesai sebelum Oktober 2008?” tanyanya.

Menurut Laica, bila perkara ini belum selesai sebelum APBN Perubahan diketok, maka permohonan akan gugur. Permohonan akan kehilangan objek. Kuasa hukum lain, Andi M. Asrun tidak menafikan fakta yang disebut Laica. “Kami ikuti perkembangannya, tapi anggaran pendidikan justru akan dipotong,” ungkapnya.

Andi justru enggan menghentikan permohonan ini. “Permohonan ini untuk dorongan bagi pemerintah dan DPR dalam merevisi UU APBN agar anggaran pendidikan sesuai dengan amanat konstitusi,” jelasnya.

Sementara itu, Harjono menyerahkan sepenuhnya kepada pemohon. Ia menegaskan hukum acara MK tak mengatur penundaan perkara sampai APBN Perubahan disahkan. “Tidak ada itu (penundaan perkara,-red). MK kan hanya menguji UU terhadap UUD 45. Sampai saat ini UU itu secara formil masih eksis,” jelasnya kepada hukumonline.

Namun, seperti biasanya, Harjono mengatakan akan membawa perkara ini ke Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH). Di sanalah nasib permohonan ini akan diputus. “Ini masih pemeriksaan panel, nanti akan dilaporkan ke RPH,” ujarnya.
  
Pasal 11 ayat (5) Peraturan MK No 06/PMK/2005 memang menyatakan: Dalam hal pemeriksaan pendahuluam telah dilakukan oleh Panel Hakim, Panel yang bersangkutan melaporkan hasil pemeriksaan dan memberikan rekomendasi kepada Rapat Pleno Permusyawaratan Hakim untuk proses selanjutnya. (Ali)

 

Selasa, 08 April 2008
Apa Kabar AIPI dan Komisi Manula?

http://www.detiknews.com

Selasa, 08 April 2008
Gagah Wijoseno-Detikcom 
 

Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) mungkin terdengar asing ditelinga Anda. Namun, apakah Anda tahu, meski AIPI tidak setenar LIPI, AIPI adalah salah satu lembaga negara.

"AIPI itu ternyata dibentuk dengan undang-undang. Tapi ternyata banyak yang nggak tahu," kata Ketua MK Jimly Asshiddiqie dalam pertemuan rutin pejabat lembaga negara di Gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (8/4/2008).

Jimly mencontohkan AIPI sebagai salah satu lembaga negara yang terbengkalai. Tidak jelas AIPI bernaung di bawah siapa.

"Sekjennya ngeluh ke saya. Nggak ada yang ngopeni (mengurus). Saya bilang seharusnya di bawah departemen yang mengatur ilmu pengetahuan," ujarnya.

Nasib AIPI sungguh mengenaskan, kata Jimly, banyak orang tidak tahu kantornya di mana dan siapa saja yang bekerja di sana. Padahal AIPI dibentuk dengan UU.

Itulah contoh menjamurnya lembaga negara di Indonesia. Banyak lembaga baru muncul lalu dilupakan.

Bahkan ternyata ada juga lembaga khusus mengurus orang tua. "Ada Komnas Manula, kemarin sekjennya bertemu dengan saya," ungkapnya.

Jimly khawatir jika pembentukannya tidak diatur, maka akan muncul lembaga yang aneh. "Bisa jadi nanti ada Komnas khusus janda-janda," kelakarnya. (gah/ana)

 

 

Selasa, 08 April 2008
Keberatan UU Pemilu Ajukan Uji Materiil

http://www.suarakarya-online.com/news


Selasa, 8 April 2008
JAKARTA (Suara Karya): Semua pihak yang berkeberatan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) diminta untuk mengajukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi (MK) secara bersama-sama.

"Sekalian saja pihak-pihak yang berkeberatan dengan UU Pemilu mengajukan uji materiil agar tidak menimbulkan masalah dan agar cepat selesai," kata Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie di Jakarta, Senin.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Aliansi Delapan Parpol (ADP) sebelumnya menyatakan akan mengajukan permohonan uji materiil atas UU Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilu karena merasa dirugikan.

Jimly mengatakan, pihak yang menganggap terhadap UU Pemilu perlu dilakukan uji materiil tidak perlu khawatir untuk mengajukannya. "Tidak usah takut untuk melakukan upaya hukum, lakukan apa saja kalau hal itu dianggap penting," katanyan.

Jimly juga mengatakan, MK dalam menangani perselisihan hasil pemilu akan punya perbedaan khusus dalam prosedur beracara dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. "Tapi itu tidak terlalu rumit, dan tidak sulit untuk diperbaiki," ujarnya.

Menurut Jimly, jika ada sengketa masalah pidana dalam pemilu, terlebih dulu harus diputus oleh pengadilan sebelum diajukan penyelesaiannya ke MK. Jika diputus MK tapi pengadilannya belum putus, bisa jadi akan terjadi masalah. Karena itu, diingatkan agar mempersiapkan diri dahulu sebelum beperkara di MK.

Perbedaan prosedur beracara itu seiring sudah adanya perubahan mengenai UU Penyelenggaraan Pemilu, UU Pemilu, UU Pemda, dan saat ini tengah menunggu perubahan UU Pilpres dan UU Pemda. "Dengan adanya perubahan UU itu, kami harus membuat secara khusus prosedur beracara untuk pemilu," katanya.

MK sendiri, kata Jimly, beranggapan bahwa Pemilu 2009 akan menghadapi banyak kerumitan. Karena itu, MK harus memperdalam setiap peraturan terkait pemilu. Termasuk terhadap UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, khususnya menyangkut penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada), MK berusaha memahami hal-hal yang bisa menimbulkan perbedaan penafsiran.

Delapan partai politik (parpol) peserta Pemilu 2004 yang tidak memperoleh kursi di DPR, sebelumnya juga menolak salah satu isi dalam UU Pemilu yang membolehkan partai yang tidak lolos electoral treshold (ET) atau batas minimal perolehan suara dapat mengikuti Pemilu 2009 asalkan mereka mempunyai kursi di DPR.

Kedelapan parpol itu adalah Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK), Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI), Partai Persatuan Daerah (PPD), Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PIB), Partai Merdeka, Partai Buruh Sosial Demokrat (PBSD), Partai Patriot Pancasila, dan Partai Serikat Indonesia (PSI). (Wilmar P)

Selasa, 08 April 2008
Hakim Konstitusi Tak Boleh Konflik Kepentingan

http://jurnalnasional.com

Jakarta | Selasa, 08 Apr 2008

by : Siagian Priska Cesillia


KETUA Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie, meyakinkan tidak akan ada konflik kepentingan terhadap hakim Mahfud MD terkait posisi sebelumnya sebagai kuasa hukum DPR. Ia menegaskan, pendapat Mahfud sebagai hakim konstitusi akan berbeda.

"Dia kan sudah berubah menjadi negarawan sekarang. Bisa jadi berubah pikiran dan itu boleh saja. Tapi dia kan punya kebebasan berpendapat, artinya sebagai hakim konstitusi tidak perlu terikat dengan DPR. Bahwa kemudian pendapatnya akan sama seperti ketika menjadi kuasa hukum DPR, itu soal lain. Dan bisa saja kan," ungkap Jimly di Jakarta, kemarin (7/4).

Pernyataan tersebut diungkapkan Jimly, terkait dengan peran Mahfud sebagai kuasa hukum DPR dalam kasus uji materi undang-undang perfilman. "Sebagai anggota DPR, dia harus menyampaikan pendapat informasi lembaga. Tapi ketika menjadi hakim konstitusi, bisa jadi pendapatnya berbeda atau bisa juga sama." Karena menurut Jimly, ketika menjadi kuasa hukum DPR, yang disampaikan adalah hasil kesepakatan institusi DPR. "Kasus serupa juga bisa terjadi dari calon yang diangkat presiden. Hari ini diangkat lalu besoknya ada sidang impeachment. Lalu orang berpikir dia akan membela presiden, ya belum tentu. Karena dia juga punya integritas."

Jimly pun mengingatkan, untuk kasus uji undang-undang perfilman, hingga saat ini belum diketahui pendapat Mahfud. Karena itu masih rahasia dan harus dilalui dengan perdebatan para hakim dalam rapat musyawarah.

Terkait hal yang sama, Jimly menyarankan, agar Akil Muchtar tidak ikut dalam proses beracara di Mahkamah Konstitusi sebagai kuasa hukum DPR. Karena meskipun secara hukum belum menjadi hakim konstitusi, namun secara moral Akil sudah menjadi hakim konstitusi. "Supaya tidak ada conflict of interest, saya rasa memang harus dianjurkan. Namun sekiranya pun wewenang sebagai kuasa hukum itu bersifat permanen, maka secara individual Pak Akil sendiri bisa juga untuk tidak melaksanakan itu. Supaya tidak menimbulkan pertanyaan yang tidak perlu."

Hal itu terkait etika atau menyangkut kepantasan. "Ini masalah roso atau rasa. Sehingga bisa saja meminta untuk sampai Agustus tidak menjadi kuasa hukum DPR sampai Agustus."

Pakar hukum konstitusi ini mengingatkan, ketika semua hakim memutuskan sesuatu maka yang harus dianggap benar adalah putusannya. Karena putusan itulah hasil dari perdebatan dan pemikiran dari sembilan hakim yang berkumpul menjaga hak konstitusional warga negara. "Maka benar yang dimaksud adalah dalam konstruksi bernegara. Di mana konstitusi adalah sebagai pemersatu."

 

CopyRight © jimly.com 2007 - 2008