Headercontent

Cari Buku

KONTEN
Buku14
Makalah147
Tanya Jawab4655
Kegiatan697
Liputan Media445
Galeri Foto2305


Anda Pengunjung Ke:
3943569
December
SunMonTueWedThuFriSat
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
Senin, 07 April 2008
KCPSI Desak Pilkada Diundur Oktober 2008

http://jurnalnasional.com

Senin, 07 Apr 2008 14:25:54 WIB


KOALISI Calon Perseorangan Seluruh Indonesia (KCPSI) mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunda pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) dari 1 April menjadi Oktober 2008. Penundaan ini untuk menjamin terakomodirnya calon perseorangan (independen) dalam Pilkada setelah disahkanya revisi UU 32 Tahun 2004 oleh DPR. KCPSI juga mendesak KPU mencabut surat edaran (SE) KPU tentang Penyelenggaraan Pilkada yang masih menggunakan UU 32 Tahun 2004 lama sebelum revisi.

Ketua Umum KCPSI, Lalu Rangga Lawe mengatakan penyelenggaraan Pilkada pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan pengesahan revisi UU 32 Tahun 2004 tanpa keikutsertaan calon independen adalah cacat hukum (inkonstitusional). Karena itu, KCPSI mendesak penundaan Pilkada di seluruh Indonesia hingga selesainya seluruh perangkat peraturan (regulasi) yang dibutuhkan.

"Kami mendesak pemerintah untuk menunda pelaksanaan Pilkada," kata Lalu Rangga Lawe saat audiensi dengan KPU di Jakarta, Senin (7/4).

Ketua Umum Komisi Nasional Pilkada Independen, Yislam mengatakan, saat ini sesungguhnya bola ada di tangan KPU untuk bersikap tegas terhadap persoalan calon independen ini. Jika pelaksanaan Pilkada diundur hingga Oktober 2008 tentu itu lebih baik.

Calon independen dari Kabupaten Mimika Philipus M mengatakan, sesungguhnya pemerintah mendukung keikutsertaan calon independen dalam Pilkada. Hal ini terbukti dari dikeluarkannya surat Presiden nomor B.39/SESKAB/I/2008 tertanggal 29 Januari 2008 yang mengimbau penundaan Pilkada di Mimika demi terakomodirnya calon independen di Pilkada Mimika.

Surat imbauan Presiden ini telah disampaikan kepada Menko Polkam, Mendagri, Kapolri, dan KPU pusat.

"Saya minta Pilkada mundur sampai Oktober, untuk persoalan Mimika ini tentu harus diperhatikan," kata Philipus.

Menanggapi desakan KCPSI tersebut, anggota KPU I Gusti Putu Artha mengatakan, pihaknya belum dapat mengambil sikap secara kelembagaan. Khususnya, terkait permintaan penundaan Pilkada hingga Oktober 2008 dan pencabutan SE KPU Tahun 2007. Pasalnya, sikap secara kelembagaan harus diambil dalam rapat pleno KPU.

Sementara, anggota KPU yang ada saat ini hanya berjumlah dua orang. Sesungguhnya KPU sama sekali tidak berniat menghalang-halangi keikutsertaan calon independent dalam Pilkada 2008. Sejak awal KPU telah berupaya memperjuangkan aspirasi calon independen dalam rapat-rapat pansus di parlemen. KPU sempat mengusulkan kepada DPR agar dibuat satu pasal yang menyatakan penundaan Pilkada 2008.

"Besok kami akan rakor dengan Dirjen Depdagri, dan kami akan sampaikan persoalan ini," kata I Gusti Putu Artha.

Hal senada juga dikatakan anggota KPU Andi Nurpati. Menurutnya keputusan persoalan calon independen ini harus diambil melalui rapat pleno KPU. KPU akan segera jadwalkan rapat pleno untuk membahas persoalan tersebut.

Sekretaris Jenderal KPU Suripto Bambang Setiyadi, mengatakan, untuk persoalan surat Presiden tentang Pilkada Mimika memang belum diketahui oleh anggota KPU. KPU akan segera mengecek keberadaan dan kebenaran surat tersebut. Terkait dengan desakan penundaan Pilkada memang tidak ada aturannya dalam UU 32 Tahun 2004 hasil revisi.

"Desakan-desakan ini akan kita laporkan kepada Ketua KPU, akan diusulkan untuk segera gelar rapat pleno," katanya. [Arjuna Al Ichsan]

 

Senin, 07 April 2008
Dewan Pers Pertanyakan Sejumlah Pasal di UU ITE

http://techno.okezone.com


Senin, 7 April 2008 - 13:23 wib
Sarie - Okezone

JAKARTA - Dewan Pers tidak setuju pasal 27, 28, dan 45 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang belum lama ini disahkan DPR. Alasannya, sejumlah pasal itu akan mengekang kebebasan pers, khususnya media online.

"Kami kaget UU ITE ini dikeluarkan tanpa melibatkan atau meminta pendapat kami lebih dahulu," kata Wakil Ketua Dewan Pers Sabam Leo Batubara di sela pertemuan pihak Depkominfo dengan Dewan Pers di Gedung Dewan Pers, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (7/4/2008).

Menurut dia, beberapa pasal di ITE sangat terkait sekali dengan kebebesan pers dan dalam pasal-pasal tersebut disinyalir isinya akan mengekang kebebasan pers.

Khusus pada pasal 27 dan 28, menurut Dewan Pers, sebenarnya merupakan salinan KUHP yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). "Kenapa sekarang muncul lagi. Bahkan sanksi yang berlaku lebih berat dibandingkan sebelumnya," kata Leo Batubara sambil menyebutkan sanksi terberat jika diberikan denda sebesar Rp1 miliar.

Dia menambahkan, pasal-pasal dalam UU ITE tersebut sepertinya membalikkan ke sejarah masa silam. "Pada tahun 1956-1957 tidak ada kebebasan pers yang mutlak sehingga media-media banyak bermunculan termasuk media pornografi, hingga akhirnya pada Oktober 1958 muncullah UU Pers yang mengharuskan pers memiliki izin dan UU ini dimunculkan dengan tujuan menghalangi munculnya media porno," ujar dia.

Dia mangatakan, setelah UU itu muncul, 237 penerbitan pers dibredel oleh pemerintah. Padahal UU tersebut diskenariokan untuk menghalangi media porno, namun hampir semua media terkena imbasnya. "Kami khawatir akan terulang pada tahun ini. Dengan tujuan menghalangi maraknya situs porno, tapi malah tujuan utamanya mengekang kebebasan pers," tandasnya. (mbs)

Senin, 07 April 2008
Tunjangan Hakim Naik, Jangan Ada Sogok Lagi!

http://news.okezone.com


Senin, 7 April 2008 - 11:24 wib
Insaf Albert Tarigan - Okezone


JAKARTA - Ketua DPR Agung Laksono berharap dengan adanya kenaikan tunjangan hakim Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi hingga 300 persen, tidak ada lagi berita-berita mengenai penyogokan terhadap hakim.

"Jangan ada lagi berita-berita kena sogok sini, sogok situ, Tunjangan kan sudah dinaikkan sampai 3 kali lipat, berarti stop itu penyuapan-penyuapan," kata Agung di Gedung DPR, Jakarta, Senin (7/4/2008).

Agung mengatakan, jika masih ada hakim yang bisa disogok, maka dia meminta agar kenaikan tersebut dikembalikan saja kepada rakyat. "Kalau itu dilakukan lagi, itu menyakitkan hati rakyat," ujarnya.

WakilKketua Umum Partai Golkar ini mengakui memang kesejahteraan hakim perlu ditingkatkan. "Dalam situasi sekarang itu memang perlu, tapi imbalannya harus lebih baik. Sehingga isu-isu atau anekdot yang mengatakan (hukum) tergantung yang kuat dan yang bayar sudah tidak ada lagi," pungkasnya.

(uky)

Senin, 07 April 2008
UUD 1945 Telah Mengalami Perubahan 300%

http://www.suarakarya-online.com/news

 


Senin, 7 April 2008
JAKARTA (Suara Karya): Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 telah mengalami perubahan sampai 300 persen sampai saat ini. Perubahan yang sangat serius dan mendasar itu menyebabkan terjadinya reformasi sistem hukum dan ketatanegaraan di Indonesia sejak 1999-2002.

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie mengungkapkan hal itu kepada wartawan di Gedung MK, Jakarta, akhir pekan lalu.

"Dapat dibayangkan betapa besarnya perubahan setelah perubahan yang 300 persen itu. Sayangnya, masih banyak warga masyarakat yang belum mengetahui dan memahami perubahan UUD tersebut," ujarnya.

Padahal, katanya, perubahan tidak selesai hanya dengan ditulis tapi juga harus disosialisasikan, sehingga masyarakat mengerti karena UUD merupakan kontrak sosial. Oleh karena itulah MK dibentuk, agar konstitusi tidak hanya di atas kertas.

Menurut Jimly, masyarakat harus mengetahui dan memahami konstitusi karena hal itu merupakan dokumen kontrak yang mengikat seluruh warga negara. Selain itu, konstitusi juga diperlukan untuk melaksanakan hak dan kewajiban negara (state) dan warganya (citizen).

"Ada tiga hal penting yang diperlukan agar rakyat memahami konstitusi. Yang pertama adalah teks konstitusi itu sendiri, pemahaman umum tentang teks tersebut, serta perilaku kolektif yang dituntut memenuhi idealisme dalam teks," katanya menjelaskan.

Sekretaris Jenderal MK Janedjri M Gaffar juga mengatakan bahwa perubahan UUD 1945 konsekuensi dari tuntutan masyarakat guna mewujudkan cita-cita reformasi. "Namun perubahan itu tidak akan membawa manfaat apa pun jika tidak dilaksanakan oleh seluruh elemen bangsa," katanya saat membuka Pendidikan Kesadaran Berkonstitusi bagi Aisyiyah dan Forsap di Jakarta.

Agar dapat dilaksanakan, diperlukan pemahaman atas UUD 1945 yang benar dan utuh sehingga menjadi pedoman dan panduan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. "Dengan demikian, UUD 1945 menjadi the living constitution," kata Janedjri.

Menurut Janedjri, setiap warga negara terikat pada aturan dasar yang menjadi kesepakatan bersama seluruh bangsa Indonesia. Kesepakatan itu tertuang dalam UUD 1945 yang berisi janji dan cita-cita sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu, UUD 1945 aalah pemersatu bangsa Indonesia yang beraneka ragam suku, bahasa, dan agama. (Wilmar P)

Sabtu, 05 April 2008
Hasil Uji Materi UU Penanaman Modal tidak Berikan Kepastian

http://www.mediaindonesia.com/berita

Sabtu, 05 April 2008 18:46 WIB
Reporter : Hanum


JAKARTA--MI:
Hasil uji materi Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dinilai tidak memberikan ketidakpastian berusaha. Hal itu malah memicu ekonomi biaya tinggi bagi pengusaha.

"Di banyak negara mereka bisa memberikan jaminan kepastian hak guna usaha (HGU), hak guna bangunan (HGB) dan hak pakai dalam jangka yang lebih panjang," kata Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bidang Industri dan Kelautan Rachmat Gobel, dalam perbincangannya dengan Media Indonesia di Jakarta, Sabtu (5/4).

Rachmat menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus sebagian pasal 22 ayat 1 UU Penanaman Modal yang mengatur pemberian HGU, HGB, dan Hak Pakai.

Sebelumnya, dalam UU itu HGU dapat diberikan hingga 95 tahun dan dapat diperpanjang dimuka hingga 60 tahun. Sedangkan HGB dapat diberikan 80 tahun dan dapat diperpanjang di muka sekaligus selama 50 tahun dan diperbaharui selama 50 tahun.

Selanjutnya Hak Pakai dapat diberikan selama 70 tahun dengan cara diperpanjang dimuka sekaligus selama 45 tahun dan dapat diperbarui selama 25 tahun.

Menurut Rachmat, keputusan MK tersebut dinilai kurang bijaksana. Dengan adanya unsur pemaksaan aturan HGU, HGB, dan Hak Pakai kembali pada UU Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 1996, yang oleh para ahli dinilai tidak memberikan jaminan kepastian kepada pemodal.

"Keputusan ini dipastikan tidak kondusif pada upaya perbaikan iklim investasi. Dampaknya akan negatif terhadap upaya menciptakan iklim investasi yang lebih baik untuk mendorong pemulihan ekonomi, menyediakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan," tutur dia.

Sebagai perbandingan, lanjut Rachmat, penggunaan hak kepemilikan tanah di Singapura saja bisa mencapai 90 tahun. Padahal, luas tanah di negara tersebut sangat terbatas. Hal yang sama terjadi di Jepang.

"Negara sekecil Singapura saja bisa memberikan hak kepemilikan tanah selama 90 tahun. Itu karena mereka mempunyai konsep yang jelas terhadap penggunaan lahan, dan tegas menerapkan aturan di lapangan. Nah, harusnya kita juga seperti itu," ujar Rachmat.

Ia mengingatkan, pemerintah seharusnya memiliki aturan yang jelas dan komprehensif menyangkut tata ruang wilayah yang harus disinkronkan dengan maksud penggunaan lahan hingga beberapa puluh tahun ke depan. Untuk itu diperlukan kesamaan suara dan sikap dari jajaran pemerintah pusat hingga daerah, sehingga tidak terjadi ekonomi biaya tinggi bagi pengusaha.

"Pemerintah harus punya hitung-hitungan waktu pemakaian lahan untuk masing-masing sektor. Lahan yang cocok untuk pertanian, industri, pertambangan dan properti harus dibedakan. Jangan sampai tidak tepat guna," imbuhnya.

Dikatakannya, nilai tanah akan menjadi semakin mahal di masa yang akan datang. Namun demikian, ujar Rachmat, jangan sampai kepentingan nasional dikorbankan demi iming-iming investasi asing.

"Harga beras di Jepang semakin mahal. Kenapa? Ya karena lahan pertanian di sana sudah sedikit," tandasnya. (Zhi/OL-03)

CopyRight © jimly.com 2007 - 2008