Headercontent

Cari Buku

KONTEN
Buku14
Makalah144
Tanya Jawab4541
Kegiatan691
Liputan Media439
Galeri Foto2269


Anda Pengunjung Ke:
3732650
September
SunMonTueWedThuFriSat
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
Rabu, 02 April 2008
Mahkamah Konstitusi Tangani Sengketa Pilkada

http://jurnalnasional.com/

Jakarta | Rabu, 02 Apr 2008

by : Siagian Priska Cesillia
MAHKAMAH Konstitusi menyambut baik revisi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam sidang paripurna DPR kemarin, semua sengketa pilkada disepakati dialihkan ke Mahkamah Konstitusi.
"Revisi ini mengakomodasi dan menindaklanjuti usulan calon perseorangan yang diajukan MK. Dan dengan demikian, pengalihan kewenangan ini membuat sengketa pilkada difasilitasi sebagai bagian dari pemilu," ujar Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie pada acara penyerahan toga dari mantan hakim Ahmad Roestandi kepada penggantinya Mahfud MD, Selasa (1/4).

Dari segi materi, masih ada tenggat waktu masa peralihan selama 18 bulan. Sehingga sengketa Pilkada yang ada saat ini sampai dengan Oktober 2008 masih akan ditangani oleh MA. "Dari Oktober 2008 sampai Oktober 2009, saya dengar tidak akan ada Pilkada. Agar bangsa kita fokus ke pemilu saja. Maka MK baru akan menangani sengketa pilkada setelah Oktober 2009. Jadi kita masih bisa melakukan persiapan terlebih dahulu."

Pihak Mahkamah Agung juga menyambut gempira pengalihan kewenangan ini. "Itu bagus karena dulu MA punya kewenangan hanya satu pasal, yaitu pasal 106 dari undang-undang tersebut. Dengan adanya revisi, maka pembentuk undang-undang bersama pemerintah menginginkan dipindah ke MK, silakan. Nothing to loose," ungkap Juru Bicara MA Djoko Sarwoko.

Namun Djoko menolak jika pemindahan ini dikaitkan dengan ketidakmampuan para hakim agung. "Tapi jangan sampai dipindah ke MK karena dinilai hakim agungnya tidak mampu. Kalau begitu saya tersinggung, karena saya mampu."

Pengalihan penanganan perkara ini hendaknya didasari sebagai rezim pemilu. Maka akan pas bila sengketa pilkada menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, demikian kata Djoko.

Ketika ditanya soal Mahkamah Konstitusi belum memiliki perwakilannya di daerah, Djoko yakin pembuat undang-undang, sudah memikirkan solusinya. "Pasti nanti akan ada peraturan pemerintah untuk menghadapi permasalahan tersebut. Mungkin nanti akan ada peraturan pemerintah atau merubah undang-undang supaya ketua pengadilan tinggi juga berada di bawah MK."

Pada dasarnya Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, maupun Mahkamah Konstitusi berporos pada rumpun kekuasaan kehakiman yang sama. "Ketiganya diatur dalam UUD, hanya bedanya MA diatur pasal 24A, KY 24B, MK 24C," ujarnya.

Tidak Bisa Dibandingkan

Terkait dengan kritikan yang disampaikan Adnan Buyung Nasution selaku Wantimpres, agar Mahkamah Agung meniru sistem administrasi peradilan Mahkamah Konstitusi yang lebih terbuka, Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Nurhadi berpendapat bahwa kedua lembaga ini tidak bisa dibandingkan.

"Berbicara mengenai tranparansi, kita juga sudah berupaya dan selalu meningkatkannya." Lebih lanjut Nurhadi memaparkan, dari segi SDM, MA memiliki 888 satuan kerja dengan jumlah hakim enam ribu orang. "Belum lagi kita berbicara mengenai masalah perkara. Dalam satu tahun, MA bisa menghadapi puluhan ribu perkara, sedangkan MK mungkin hanya 32 kasus."

Soal putusan yang cepat bisa diakses publik, Nurhadi mengatakan Mahkamah Agung belakangan sudah mulai. "Kita akan selalu memperbaikinya. Ini terbukti, belakangan putusan yang kami buat juga sudah bisa diakses masyarakat dengan cepat," ujar Nurhadi.

Senada dengan itu, Jimly menilai tidak fair membandingkan MA dan MK. Karena MA adalah organisasi terbesar di negara, sehingga aspeknya pun luas. "MK terbilang kecil dan masih baru. Sehingga semua inovasi bisa dipraktikkan dengan mudah."

Walaupun demikian, Jimly mengajak semua lembaga peradilan maupun lembaga negara untuk saling bekerja sama dan belajar untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
"Organisasi sebesar MA pasti bisa transparan asal mulai dari yang kecil dan dari sekarang. Contohnya mengenai akses putusan yang secara terbuka untuk kepentingan umum."

Menanggapi akses publik tentang keputusan negara, Jimly menegaskan bahwa publik memiliki hak untuk mengetahuinya. "Keputusan negara itu kan ada tiga, yaitu undang-undang, putusan pengadilan, dan administrasi pemerintahan. Di mana semua putusan itu milik publik, maka publik punya hak untuk mengetahuinya."

 

Rabu, 02 April 2008
MA Tidak Mau Dibandingkan Dengan MK

http://news.okezone.com


Rabu, 2 April 2008 - 01:37 wib


JAKARTA - Mahkamah Agung (MA) tidak mau dibandingkan dengan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam penanganan perkara dan hubungannya dengan kemudahan birokrasi. Sebagai lembaga yang dinilai lebih kecil, MK tidak memiliki unit kerja dan tanggungjawab sebesar MA.

"Kita tidak bisa dibandingkan dengan MK. Perkara yang ditangani MA itu tidak hanya yang disini tapi seluruh lembaga peradilan di bawahnya," kata Kepala Biro Hukum dan Humas MA Nurhadi di Jakarta, Selasa (1/4/2008).

Hal ini diungkapkan Nurhadi menanggapi penilaian anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Adnan Buyung Nasution yang menilai peradilan masih terlalu tertutup dalam pengelolaan birokrasi administrasi. Atas dasar itu, Buyung meminta MA meniru langkah MK terkait transparansi administrasi.

Selama ini, Buyung Nasution menilai MK sudah menunjukkan contoh baik bagaimana seharusnya akuntabilitas lembaga negara dilaksanakan. Hal ini bisa dilihat dari contoh mudahnya masyarakat mendapat dan mengakses putusan.

Menurut Nurhadi, harapan seperti itu tidak menjadi masalah. Namun, pihaknya berharap, indikator yang menjadi perbandingan MK dengan MA harus jelas. Nurhadi membandingkan, perkara yang ditangani MA setiap tahun mencapai 10.000, sementara MK hanya sekitar 35 perkara. Padahal, beban kerja itu masih tidak sebanding dengan jumlah hakim yang hanya 6.000 orang.

"Jadi  ruang lingkup kerjanya pasti berbeda. Jadi kalau membandingkan variabelnya harus jelas," ujarnya.

Saat ini, kata Nurhadi, MA sudah memuat putusan di internet tidak lama setelah diputus. Selain itu, MA juga mempercepat pengiriman putusan kepada para pihak melalui pengadilan di bawahnya. Pihaknya juga sudah menunjukkan transparansi administrasi dengan memaparkan laporan akhir tahun ke publik.

"Namun kalau soal putusan selalu saja ada pihak yang kurang puas. Yang jelas indikatornya adalah keadilan dan kepastian hukum," ujarnya.(Rijan Irnando Purba/Sindo/ahm)

Rabu, 02 April 2008
MK Jadi Model Modernisasi Birokrasi

http://www.suarakarya-online.com


Rabu, 2 April 2008
JAKARTA (Suara Karya): Mahkamah Konstitusi (MK) dijadikan model modernisasi birokrasi lembaga-lembaga negara dan peradilan. Hal itu dibenarkan oleh Ketua MK Jimly Asshiddiqie kepada wartawan di Gedung MK, Jakarta, Selasa.

Menurut Jimly, penetapan itu berawal dari pertemuan MK, Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), AIPI (Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia), dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan), Senin malam. Dalam pertemuan tersebut dibicarakan mengenai reformasi birokrasi dan manajemen pemerintahan, karena hal itu dinilai sebagai suatu masalah krusial yang dihadapi bangsa ini.

"Karena itu pulalah, diundang atau ada pertemuan dengan Wantimpres, AIPI dan Menpan untuk berkonsultasi mencari solusi," ungkap Jimly.

Adapun yang dibahas dalam pertemuan tersebut, menurut Jimly, adalah bagaimana MK memberi dukungan untuk melakukan reformasi birokrasi. "Ada yang melemparkan ide agar MK menjadi model untuk modernisasi birokrasi, baik untuk lembaga peradilan maupun lembaga-lembaga negara," tuturnya.

Mendengar usulan itu, anggota Wantimpres Adnan Buyung Nasution langsung menyambutnya. Bagi Buyung, MK telah berhasil dalam sistem administrasi peradilan.

Salah satu contoh putusan yang dibacakan hanya dalam tempo beberapa jam sudah dapat diakses secara bebas oleh masyarakat. "Kalau MK bisa, kenapa Mahkamah Agung (MA), pengadilan tinggi (PT), pengadilan negeri (PN) tidak bisa. Kalau ada contoh yang mampu, kenapa yang lain tidak bisa mencontoh," kata Buyung.

Menurut Buyung ke depannya, MA dan lembaga peradilan lainnya juga akan didorong menjadi seperti MK. Dengan demikian, setiap hasil pu-tusannya dapat dijadikan acuan dan contoh untuk perbaikan di segala bidang.

"Pertemuan dengan MK dan Menpan ini juga membahas bagaimana menghadapi masalah bangsa yang begitu banyak. Kesimpulannya, kita perlu bekerja sama dan saling membantu. Contoh yang berhasil dalam hal sistem adalah MK," tutur Buyung.

Dengan adanya perbaikan, papar Buyung lebih lanjut, ke depannya dapat membentuk keyakinan masyarakat bahwa negara kita bisa maju.

"Kita di luar digambarkan sebagai negara pecah belah tujuh belas. Ini bisa dibantah dengan bekerja keras dalam melakukan reformasi birokrasi," paparnya.

Menanggapi harapan Jimly dan Adnan Buyung bahwa MA, PT dan PN juga bisa menyebarluaskan putusannya hanya berselang setelah dibacakan, Kepala Humas PN Jakarta Pusat Heru Pramono tidak sependapat.

"Perkara yang ditangani MK setiap bulannya masih bisa dihitung dengan jari, sedangkan perkara yang ditangani PN di Jakarta, PT dan MA ratusan setiap bulannya. Jadi, jelas sulit menyiapkan salinan putusan perkara itu seketika," kata Heru Pramono. (Wilmar P)

Selasa, 01 April 2008
MK Siap Menangani Sengketa Pilkada

http://www.republika.co.id

Selasa, 01 April 2008  20:07:00

Jakarta-RoL-- Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan siap untuk menangani sengketa pemilihan kepada daerah (pilkada), seiring telah direvisinya UU Nomor 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah.

"Kami menyambut baik adanya perubahan UU Pemda itu dan UU itu juga telah mengakomodasi putusan MK soal calon perseorangan," kata Ketua MK, Jimly Asshiddiqie, di sela-sela acara serah terima toga hakim konstitusi dari Achmad Roestandi kepada Mahfud MD, di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan, MK sendiri saat ini menunggu revisi UU itu disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Sampai Oktober 2008 nanti, sengketa pilkada itu ditangani oleh Mahkamah Agung (MA) dan mulai Oktober 2008 sampai Oktober 2009 ditangani MK. Namun selama waktu itu, saya dengar pilkada ditiadakan untuk konsentrasi kepada pemilu yang berarti kerja MK dimulai setelah Oktober 2009," katanya. Dalam tenggat waktu Oktober 2008 sampai Oktober 2009, kata dia, akan dimanfaatkan untuk melakukan persiapan penanganan kasus pilkada.

Sebelumnya dilaporkan, Ketua Muda Mahkamah Agung (MA) Bidang  Pengawasan, Djoko Sarwoko, MA tidak mempersalahkan penanganan sengketa pilkada dialihkan dari MA ke Mahkamah Konstitusi (MK), seiring telah direvisinya UU Pemerintahan Derah (Pemda).

"Itu bagus, karena apa, dahulu MA punya kewenangan dalam satu pasal, yakni, Pasal 106 UU Pemda. Sekarang kalau pembentuk UU bersama pemerintah memindahkan ke MK, silakan, nothing to lose," katanya, di Jakarta, Selasa.

Ia juga mengatakan keputusan itu menurut UU karena masih banyak tugas penting lain yang harus dikerjakan oleh MA. "Ya artinya jangan sampai dipindahkan ke MK itu, karena dilihat hakim agungnya tidak mampu, saya tersinggung," katanya.

DPR telah melakukan revisi kedua UU Nomor 32/2004 tentang Pemda terkait konflik dan sengketa hasil penghitungan pilkada dari MA ke MK.

Hal itu dituangkan dalam Pasal 236 c UU Pemda, yang berbunyi,  Penanganan sengketa pilkada dan wakil kepala daerah dialihkan ke MK paling lama 18 bulan setelah UU itu diundangkan. antara/ abi

Selasa, 01 April 2008
Presiden Lantik Mahfud MD Sebagai Hakim Konstitusi

http://www.mediaindonesia.com/berita

Selasa, 01 April 2008 15:13 WIB

JAKARTA--MI: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara Jakarta, Selasa, melantik Mahfud MD sebagai hakim Mahkamah Konstitusi untuk periode 2008-2013.

Mahfud MD menggantikan Ahmad Rustandi yang segera memasuki masa pensiun.

Mahfud MD (dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa) sejak 2004 duduk di Komisi III DPR, namun karena mengikuti uji kelayakan dan kepatutan calon hakim konstitusi pindah ke komisi II DPR.

Saat pemilihan calon anggota hakim konstitusi di Komisi III DPR, Anggota Komisi II DPR, Mahfud MD, mengungguli Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie dalam pemungutan suara untuk memilih hakim konstitusi di Komisi III DPR.

Mahfud didukung oleh mayoritas fraksi dan mendapatkan 38 suara, disusul oleh Jimly dengan 37 suara, dan anggota Komisi I DPR Akil Mohtar dengan 32 suara.

Akil, Mahfud, dan Jimly, didukung oleh mayoritas partai seperti Partai Golkar dan PDIP dalam pemungutan suara yang dilakukan oleh 49 anggota Komisi III DPR.

Dalam pemungutan suara itu, hakim konstitusi Harjono hanya mendapatkan 15 suara, Deddy Ismatullah sembilan suara, Taufiqurrohman Syahuri tiga suara, Yusuf Fanie Andin Kasim, Syamsul Wahidin, dan Chairul Amin masing-masing dua suara, serta Lafat Akbar, Budiman NPD Sinaga, Roy SH Bako, dan Munir Fuady masing-masing satu suara.

Dalam pelantikan yang berlangsung di Istana Negara, juga hadir Ibu Negara Ani Yudhoyono, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Ginandjar Kartasasmita, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Anwar Nasution, Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshidiqie dan anggota kabinet Indonesia Bersatu.

Pengangkatan Mahfud MD tersebut berdasarkan Keppres nomor 14/P/2008. (Ant/OL-06)

CopyRight © jimly.com 2007 - 2008