Headercontent

Cari Buku

KONTEN
Buku14
Makalah148
Tanya Jawab4842
Kegiatan697
Liputan Media445
Galeri Foto2305


Anda Pengunjung Ke:
4187372
April
SunMonTueWedThuFriSat
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
Untuk mengajukan pertanyaan silahkan isi form pertanyaan disini. Namum, sebelum anda mengirimkan pertanyaan, sebaiknya terlebih dahulu melihat-lihat arsip pertanyaan yang sudah ada untuk melihat kemungkinan pertanyaan yang sama pernah diajukan oleh orang lain.


Nurman Abdillah (nurmanabdillah672@yahoo.com)
(Selasa, 07 April 2015 / 19:55:59)
Pertanyaan :
Assalamualaikum, Prof. Semoga sehat selalu, Prof saya ingin meminta pendapat Profesor sebagai mantan ketua MK dan sebagai Guru Besar Hukum Tata Negara. Menurut Profesor bagaimana bisa hakim tunggal praperadilan menafsirkan uu yang nyatanya merupakan kewenangan MK apakah dalam hal ini dapat terjadi sengketa lembaga negara antara lembaga praperadilan dan MK, Prof? karena dengan tidak langsung hakim tunggal praperadilan sudah mengambil sebagian kewenangan konstitusional MK, bagaiman pendapat Profesor tentang ini? sebelumnya saya ucapkan terima kasih
Jawaban :
MK menafsirkan UUD, sedangkan hakim biasa boleh menafsirkan UU. Tetapi putusannya sekarang sudah dimentahkan oleh hakim lain, sehingga dapat dikatakan Sarpin hanya sendirian dlm menafsirkan UU seperti dalam putusan yg dibuatnya itu. Karena itu, penafsirannya tdk akan berkembang menjadi yurisprudensi yg berlaku mengikat utk seterusnya bagi hakim lain.

Aji Saepullah (ajisaepullah_arc@yahoo.com)
(Senin, 06 April 2015 / 22:04:07)
Pertanyaan :
assalamualaikum, prof, saya ingin bertanya, apakah tidak ada undang-undang yang menegaskan bahwa presiden harus bertanggungjawab kemana dengan sistim ketatanegaraan sekarang ini? jika memang presiden bertanggungjawab langsung kepada rakyat, maka dalam bentuk apa pertanggungjawaban tersebut? terima kasih.
Jawaban :
Pertanggungjawaban Presiden dlm sistem pemerintahan presidentil dlm dilakukan melalui pilpres. Dlm pilres yang akan datang nanti jangan dipilih lagi kalau tdk puas pada kinerjanya. Tapi kalau puas, maka Presiden berhak dipilih lagi utk 1 x lagi masa jabatan. Selebihnya, kinerja Presiden diawasi oleh DPR dan DPD, serta oleh rakyat secara langsung melalui kemerdekaan berpendapat dan kebebasan pers.

Jerry Febryzio (jerryfebryzio@gmail.com)
(Minggu, 05 April 2015 / 21:53:11)
Pertanyaan :
Prof saya mau tanya, apa saja UU yang bukan perintah langsung dari UUD. Terima kasih
Jawaban :
Lho banyak sekali. Bahkan sdr bisa mengadakan penelitian sendiri utk menghitung jumlahnya, meskipun dlm konsideran mengingatnya pasal ada pasal UUD yg dijadikan rujukan. Setidak-tidak pasal yg biasa dirujuk adalah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945.




  • Pengantar Ilmu Hukum Tata negara jilid 1
    Download
  • Perihal Undang-Undang
    Download
  • Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi
    Download
  • Hukum Acara Pengujian Undang-undang
    Download
  • Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara

  • Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia
    Download
  • Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara

  • Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi

  • Teori Hans Kelsen Tentang Hukum
    Download
  • Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi
    Download
  • Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi

  • Gagasan Amandemen UUD 1945 Dan Pemilihan Presiden Secara Langsung
    Download
  • Implikasi Perubahan UUD 1945 terhadap Pembangunan Hukum Nasional
    Download
  • Pengantar Hukum Tata Negara Jilid II
    Download
  • Rule of Law di Indonesia
    Keynote speech dlm Forum World Justice Project di Jakarta, 20 Januari 2015.
    Download
  • Konstitusi Masyarakat Desa
    Gagasan Desa Madani berbadan hukum dan berkonstitusi.
    Download
  • Prologue Konstitusi Sosial
    Pengantar Buku baru: "KONSTITUSI SOSIAL" (Gagasan Konstitusi Masyarakat Madani: Institusionalisasi dan Konstitusionalisasi Kehidupan Sosial).
    Download
  • Iduladha 2014
    Khutbah Idul Adha di Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta.
    Download
  • Pemilu Serentak dan Penguatan Sistem Pemerintahan
    Makalah untuk Pidato Ilmiah di Universitas Andalas, Padang, Mei 2014.
    Download
Selengkapnya
CopyRight © jimly.com 2007 - 2008