Headercontent

Cari Buku

KONTEN
Buku14
Makalah144
Tanya Jawab4568
Kegiatan692
Liputan Media441
Galeri Foto2293


Anda Pengunjung Ke:
3765094
September
SunMonTueWedThuFriSat
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
Untuk mengajukan pertanyaan silahkan isi form pertanyaan disini. Namum, sebelum anda mengirimkan pertanyaan, sebaiknya terlebih dahulu melihat-lihat arsip pertanyaan yang sudah ada untuk melihat kemungkinan pertanyaan yang sama pernah diajukan oleh orang lain.


Kevin Nugraha (kevin.nugraha@gmail.com)
(Jum'at, 29 Agustus 2014 / 20:03:42)
Pertanyaan :
Prof Jimly, Pasal 8 ayat 2 UU No 12 tahun 2011 itu menurut saya secara pribadi jadi sumber malapetaka bagi pengusaha, karena kementerian Indonesia bisa seenaknya membuat aturan perizinan yang tidak diatur dalam Undang-Undang yang ada diatasnya, jadi apakah bentuk perizinan yang tidak diatur atau diperintahkan oleh Undang-Undang tersebut dibiarkan merajalela Prof ?
Jawaban :
Setuju, agar dasar hukum diperkuat dan juga pintu perizinan dikoordinasikan secara terintegrasi supaya efisien dan tidak disalahgunakan.

Arif hermawan (hermawanarief62@gmail.com)
(Kamis, 28 Agustus 2014 / 14:36:09)
Pertanyaan :
Permisi prof maaf telah mengganggu kesibukan anda begini prof saya mau bertanya,saya akan mendaftarkan diri menjadi calon perangkat desa bulan oktober nanti,sebelum nya saya pernah mendaftarkan diri menjadi calon perangkat desa bulan lalu,namun tidak lulus test (gagal) dan kini saya akan coba mendaftarka diri kembali pada penjaringan perangkat yang akan dilaksanakan bulan 10 nanti,tapi saya sudah membayar biaya pelantikan sebesar 15 juta kepada kepala desa,karna yang lulus bulan kemarin juga membayar sebesar jumlah tersebut,yang saya akan tanyakan adalah: apakah membayar biaya pelantikan sebelum pendaftaran penjaringan perangkat desa dibuka,termasuk dalam korupsi/suap? kiranya cukup sekian dari saya,mohon bantuannya prof,atas perhatian dan waktunya saya ucapkan banyak terima kasih.
Jawaban :
Itu jelas merupakan pungut liar, jangan bayar utk itu. kalau sdh bayar sebelumnya, sdr berhak meminta pengembalian hak sdr. Jika tdk dikembalikan, laporkan ke polisi.

reza (rezaboekan@gmail.com)
(Selasa, 26 Agustus 2014 / 22:26:50)
Pertanyaan :
Prof saya ingin bertanya, Apakah boleh pemerintah daerah menetapkan pungutan atau biaya pelayanan umum kepada masyarakat melalui peraturan kepala daerah? Karena dalam pp 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah terdapat ketentuan yg menyatakan bahwa "SKPD dilarang melakukan pungutan selain yg ditetapkan dlm peraturan daerah". Selain itu dalam UUD 1945 juga terdapat ketentuan yg menentukan: "Pajak dan pungutan yang bersifat memaksa ditetapkan dengan UU". Mohon pencerahan prof.
Jawaban :
Idealnya memang tidak boleh, karena pungutan yg bersifat memaksa, menruut UUD45, harus ditetapkan dg UU.




  • Pengantar Ilmu Hukum Tata negara jilid 1
    Download
  • Perihal Undang-Undang
    Download
  • Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi
    Download
  • Hukum Acara Pengujian Undang-undang
    Download
  • Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara

  • Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia
    Download
  • Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara

  • Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi

  • Teori Hans Kelsen Tentang Hukum
    Download
  • Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi
    Download
  • Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi

  • Gagasan Amandemen UUD 1945 Dan Pemilihan Presiden Secara Langsung
    Download
  • Implikasi Perubahan UUD 1945 terhadap Pembangunan Hukum Nasional
    Download
  • Pengantar Hukum Tata Negara Jilid II
    Download
  • Pemilu Serentak dan Penguatan Sistem Pemerintahan
    Makalah untuk Pidato Ilmiah di Universitas Andalas, Padang, Mei 2014.
    Download
  • Sejarah Kode Etik Profesi
    Sejarah perkembangan sistem kode etika profesi.
    Download
  • Tentang DKPP
    Pengenalan tentang DKPP utk para Hakim Agung dan Hakim Tinggi dlm rangka HUT IKAHI 2014
    Download
  • Sekilas tentang DKPP
    Pengenalan tentang DKPP
    Download
  • Konsil Kedokteran
    Catatan tentang Konsil Kedokteran
    Download
Selengkapnya
CopyRight © jimly.com 2007 - 2008