Headercontent

Cari Buku

KONTEN
Buku5
Makalah169
Tanya Jawab5195
Kegiatan819
Liputan Media452
Galeri Foto2340


Anda Pengunjung Ke:
5613257
September
SunMonTueWedThuFriSat
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
Untuk mengajukan pertanyaan silahkan isi form pertanyaan disini. Namum, sebelum anda mengirimkan pertanyaan, sebaiknya terlebih dahulu melihat-lihat arsip pertanyaan yang sudah ada untuk melihat kemungkinan pertanyaan yang sama pernah diajukan oleh orang lain.


triarmijunaidi (triarmijunaidi@ymail.com)
(Senin, 02 Mei 2016 / 17:10:12)
Pertanyaan :
Askm Wr.Wb Pak Jimly Saya ingin menanyakan suatu permasalahan yaituPada pasal 34 angka 1 PP No.16/2010 dinyatakanbahwa setiap fraksi di DPRD dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga ahli, yang paling sedikit memenuhi persyaratan seperti berikut : 1. berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, atau strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun; Permasalahannya adalah: tenaga ahli yang diusulkan salah satu fraksi telah berpendidikan S1, namun pengalaman kerja dibidang pemerintahan lebih dari 5 tahun tersebut didapat/diperoleh sebelum gelar kesarjanaannya diperoleh. Artinya pengalaman kerja mendahului dari gelar kesarjanaan. Apakah itu dibolehkan kalau merujuk ke aturan sebagaimana yang telah saya sebutkan diatas..tks. Mohon jawabannya Pak.
Jawaban :
Ya, memang begitu. Maksudnya jangan mengangkat sarjana S1 yg baru lulus dan belum ngerti apa2. Tenaga Ahli yg dimaksudkan bukanlah orang yg sekedar pencari pekerjaan selepas tamat sekolah, tetapi mereka yg benar2 bisa diandalkan karena pengalamannya.

robert (albimasakti136@gmail.com)
(Minggu, 01 Mei 2016 / 01:54:42)
Pertanyaan :
Assalamualaikum prof,saya ingin menanyakan,saya pernah mendengar bahwa sulitnya terjadi amandemen kelima karena tidak adanya political will dari pemerintah(parlemen),apakah ada cara lain yang dapat ditempuh selain menunggu pilitical will di parlemen??meskipun dalam konstitusi secara jelas dinyatakan bahwa amandemen harus mengikutkankirim ke aku bim fifihnfauziah28@gmail.com parlemen,jadi mungkin kah amandemen tanpa parlemen,karena jika lau menunggu mereka,amandemen takkan terjadi karena mereka tidak ingin ada perubahan,karena saat ini mereka berada di zona nyaman.
Jawaban :
Perubahan UUD adalah urusan MPR, bukan Pemerintah. Anggota MPR terdiri atas anggota DPD dan anggota DPR yg jumlahnya mayoritas penentu. Karena anggota DPR adalah berasal dari Parpol, maka pimpinan parpollah yang dominan pengaruhnya, terutama parpol2 yg besar, dan lebih utama lagi parpol terbesar yg juga menguasai pemerintahan sekarang. Maka faktor ibu Megawati dan PDIP tentu sangat menentukan akan ada tidaknya rencana perubahan kelima itu dlm kenyataan.

Qonita Dina (qonita.latansa@gmail.com)
(Jum'at, 29 April 2016 / 16:56:48)
Pertanyaan :
Assalamualaikum Prof, perkenalkan saya Qonita, saya ingin bertanya dari sudut pandang konstitusi dan hukum tata negara terkait usulan salah satu lembaga survey tentang penghapusan menteri koordinator dalam kabinet dan jika dihubungkan dengan reshuffle kabinet kemarin yang mengganti 3 dari 4 koordinator ? terima kasih, wassalamualaikum
Jawaban :
Bisa saja, Menko ditiadakan, tergantung kebijakan presiden. Bahkan, jika presiden menghendaki, bisa saja Menkonya cuma 1 orang, shingga berfungsi seperti semi Perdana Menteri yg bertanggungjawab sepenuhnya kepada Presiden.




  • Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi
    Download
  • Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara

  • Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara

  • Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi

  • Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi

  • Urusan Pemerintahan Daerah
    Makalah
    Download
  • Khutbah Idul Fitri
    Khutbah Idul Fitri, 2015
    Download
  • Sistem Pertahanan Semesta
    Seminar Nasional UI dan TNI AD tentang Fungsi Teritorial TNI di Kampus UI Depok, 2015
    Download
  • Sistem Pengisian Jabatan Publik
    Keynote Speech Konperensi Nasional Hukum Tata Negara di Universitas Andalas Padang, 2015.
    Download
  • Revolusi Biru
    Ceramah di Lemhanas 2015
    Download
Selengkapnya
CopyRight © jimly.com 2007 - 2008