Headercontent

Cari Buku

KONTEN
Buku5
Makalah169
Tanya Jawab5191
Kegiatan808
Liputan Media452
Galeri Foto2335


Anda Pengunjung Ke:
5365967
June
SunMonTueWedThuFriSat
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
Untuk mengajukan pertanyaan silahkan isi form pertanyaan disini. Namum, sebelum anda mengirimkan pertanyaan, sebaiknya terlebih dahulu melihat-lihat arsip pertanyaan yang sudah ada untuk melihat kemungkinan pertanyaan yang sama pernah diajukan oleh orang lain.


Noviana Ernawati (novianaernawati111@gmail.com)
(Minggu, 24 April 2016 / 23:19:28)
Pertanyaan :
Assalamualaikum Prof, saya ingin bertanya, jika suatu saat Bank Indonesia dan OJK bersengketa terkait dengan kewenangan keduanya sebagai lembaga egara siapa yang berhak mengadili dan atau memutus sengketa tersebut? dan apa dasar hukumnya? Karena setahu saya OJK tidak di atur dalam UUD NRI tahun 1945, sehingga MK tidak berwenang mengadili. Terima kasih.
Jawaban :
Bisa saja diatur agar Pemerintah dan DPR mengambil peran checks and balaces utk memberikan solusinya.

Riyani Shelawati (riyani.shelawati@yahoo.com)
(Jum'at, 22 April 2016 / 11:04:19)
Pertanyaan :
Selamat pagi Prof. Ada hal yang ingin saya tanyakan terkait makalah Prof. yang berjudul FUNGSI CAMPURAN KPPU SEBAGAI LEMBAGA QUASI-PERADILAN. Dalam makalah itu di halaman 13 tertulis: "Sebagai lembaga independen, KPPU tidak mempunyai fungsi regulasi sehingga tidak dapat disebut sebagai 'independent self-regulatory body'. Fungsi KPPU hanya bersifat administrative dan yudikatif." Lalu pada halaman 14-nya: "Oleh karena KPPU tidak secara tegas diberi kewenangan regulasi oleh pembentuk undang-undang, maka KPPU sebaiknya tidak menetapkan sesuatu peraturan untuk mengatur pelaksanaan tugasnya berdasarkan undang-undang." Dengan demikian, apabila seandainya dalam perubahan UU No. 5/1999 secara tegas KPPU diberikan kewenangan regulasi, apakah hal itu berarti KPPU dapat membuat peraturan untuk mengatur pelaksanaan tugasnya? Atau, sebaiknya tetap tidak usah diberi kewenangan mengatur sesuai dengan pendapat Prof. di halaman 11: "dalam rangka pelaksanakan prinsip ‘checks and balances’ dan mencegah kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan kekuasaan, kewenangan regulasi sebaiknya tidak diberikan kepada KPPU." Demikian. Terima kasih.
Jawaban :
Kalau di UU sdh tegas diberi kewenangan regulatori, berarti KPPU dapat delegasi kewenangan utk itu, sehingga kedudukannya lebih kuat dari yg sekarang. Sebaiknuya KPU cukup diberi kewenangan regulasi sepanjang menyangkut urusan administrasi internal sajam, sedangkan yg berkaitan dg kepentingan publik, misalnya menambah beban masyarakat atau mengurangi hak masyarakat, lebih baik diatur oleh Pemerintah, sehingga ada checks and balances, tdk semua fungsi disentralisasikan di KPPU.

RANDI (Randibone38@gmail.com)
(Kamis, 21 April 2016 / 22:27:47)
Pertanyaan :
Assalamualaikum prof. Dikampung teman sya ad warga yg melakukan penambangan pasir sehingga mengakibatkan banyak rumah warga yang rusak, pertanyaanya kemudian teman sya mau menggugat tpi tdk tau hrus digugat kemana?
Jawaban :
Hubungi WALHI dan LBH Jakarta untuk minta bantuan. Cek saja di internet nomoer kontaknya.




  • Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi
    Download
  • Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara

  • Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara

  • Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi

  • Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi

  • Urusan Pemerintahan Daerah
    Makalah
    Download
  • Khutbah Idul Fitri
    Khutbah Idul Fitri, 2015
    Download
  • Sistem Pertahanan Semesta
    Seminar Nasional UI dan TNI AD tentang Fungsi Teritorial TNI di Kampus UI Depok, 2015
    Download
  • Sistem Pengisian Jabatan Publik
    Keynote Speech Konperensi Nasional Hukum Tata Negara di Universitas Andalas Padang, 2015.
    Download
  • Revolusi Biru
    Ceramah di Lemhanas 2015
    Download
Selengkapnya
CopyRight © jimly.com 2007 - 2008