Headercontent

Cari Buku

KONTEN
Buku14
Makalah148
Tanya Jawab4921
Kegiatan712
Liputan Media449
Galeri Foto2318


Anda Pengunjung Ke:
4386995
July
SunMonTueWedThuFriSat
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
Untuk mengajukan pertanyaan silahkan isi form pertanyaan disini. Namum, sebelum anda mengirimkan pertanyaan, sebaiknya terlebih dahulu melihat-lihat arsip pertanyaan yang sudah ada untuk melihat kemungkinan pertanyaan yang sama pernah diajukan oleh orang lain.


Nike (j.doit10@yahoo.com)
(Kamis, 18 Juni 2015 / 18:29:52)
Pertanyaan :
Selamat Siang Prof, Saya Nike, mahasiswa MKn UNAIR yang lalu sempat menyakan ke pada Prof mengenai Notaris yang berperan sebagai legal auditor. Melanjutkan pertanyaan saya yang lalu, Prof menjawab notaris dapat berperan sebagai legal auditor, saya ingin bertanya: 1. Apakah yang menjadi dasar hukum nya (Notaris dapat berperan sebagai legal auditor)? 2. Apakah hal itu tidak bertentangan dengan larangan rangkap jabatan notaris dan kewenangan yang diatur dalam UUJN? 3. Apakah perbedaan Legal Audit dan Legal Due Diligence? Dan apakah seorang Notaris yang hendak melakukan legal audit atau berperan seorang auditor harus mengikuti pendidikan legal audit sebelumnya? 4. Laporan hasil legal audit yang dilakukan, apakah notaris dapat menggunakan "jubah notaris" nya ataumenggunakan stempelnya untuk mengesahkan laporan auditnya? 5. Bagaimana tanggung gugat/ tanggung jawab notaris atas hasil laporan audit yang dibuatnya dengan atau tanpa "jubah /stempel" notaris? Mohon pencerahannya Prof. Mohon maaf jika pertanyaan saya terlalu banyak :) Terima kasih, Nike
Jawaban :
Dilihat dari UU Notaris, tentu hal itu dapat dinilai melanggar, tapi bagi notaris yg mau ikut pelatihan audit hukum tentu boleh saja. Kalau kedua jabatan itu dirangkap pasti akan timbul konflik kepentingan yg mesti dicegah. Maka saya setuju keduanya tidak boleh dirangkap. Legal audit kurang lebih mirip dengan legal due diligence. Terima kasih atas pertanyaan dan sekaligus berfungsi sebagai masukan.

Aryo Prasetyo (aryo.prasetyo@gmail.com)
(Rabu, 17 Juni 2015 / 22:55:04)
Pertanyaan :
Assalamualaikum, selamat sore prof. Saya mau tanya, adakah undang-undang yang mengatur tentang kewajiban bagi penyelenggara negara untuk membalas surat. Sekian pertanyaan saya, terima kasih.
Jawaban :
Ada, yaitu UU tentang Ombudsman untuk pelayanan publik, ada sanksinya kalau surat yg serius tdk direspons. Tetapi banyak surat kaleng atau surat yg tidak jelas isinya, kecuali untuk iseng dll yang terlalu banyak dan merepotkan sehingga oleh para pejabat sering diabaikan saja karena dianggap mengganggu.

Ferry Kurniawan (kurniawan_ferry@live.com)
(Rabu, 17 Juni 2015 / 21:33:39)
Pertanyaan :
Apakah kewenangan KPU dalam menyelenggarakan Pemilukada sudah benar? Padahal dalam Konstitusi, KPU diamanatkan untuk menyelenggarakan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. dan KPU bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Bagaimana pendapat Prof.?
Jawaban :
Ya, "kewenangan memilih" yg dimaksud adalah melalui pemilihan umum atau PEMILU. Semua urusan pemilu adalah urusannya KPU. Kecuali jika pilkada tidak dikonstruksi sbg pemilu, maka KPU tidak boleh menanganinya, dan begitu pula MK tidak boleh menangani sengketa hasilnya.




  • Pengantar Ilmu Hukum Tata negara jilid 1
    Download
  • Perihal Undang-Undang
    Download
  • Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi
    Download
  • Hukum Acara Pengujian Undang-undang
    Download
  • Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara

  • Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia
    Download
  • Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara

  • Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi

  • Teori Hans Kelsen Tentang Hukum
    Download
  • Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi
    Download
  • Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi

  • Gagasan Amandemen UUD 1945 Dan Pemilihan Presiden Secara Langsung
    Download
  • Implikasi Perubahan UUD 1945 terhadap Pembangunan Hukum Nasional
    Download
  • Pengantar Hukum Tata Negara Jilid II
    Download
  • Rule of Law di Indonesia
    Keynote speech dlm Forum World Justice Project di Jakarta, 20 Januari 2015.
    Download
  • Konstitusi Masyarakat Desa
    Gagasan Desa Madani berbadan hukum dan berkonstitusi.
    Download
  • Prologue Konstitusi Sosial
    Pengantar Buku baru: "KONSTITUSI SOSIAL" (Gagasan Konstitusi Masyarakat Madani: Institusionalisasi dan Konstitusionalisasi Kehidupan Sosial).
    Download
  • Iduladha 2014
    Khutbah Idul Adha di Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta.
    Download
  • Pemilu Serentak dan Penguatan Sistem Pemerintahan
    Makalah untuk Pidato Ilmiah di Universitas Andalas, Padang, Mei 2014.
    Download
Selengkapnya
CopyRight © jimly.com 2007 - 2008