Headercontent

Cari Buku

KONTEN
Buku14
Makalah148
Tanya Jawab4906
Kegiatan710
Liputan Media448
Galeri Foto2318


Anda Pengunjung Ke:
4344275
July
SunMonTueWedThuFriSat
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
Untuk mengajukan pertanyaan silahkan isi form pertanyaan disini. Namum, sebelum anda mengirimkan pertanyaan, sebaiknya terlebih dahulu melihat-lihat arsip pertanyaan yang sudah ada untuk melihat kemungkinan pertanyaan yang sama pernah diajukan oleh orang lain.


indah (indahmaharaning@gmail.com)
(Kamis, 04 Juni 2015 / 07:23:34)
Pertanyaan :
Malam Prof. Saya ingin menanyakan seputar kegentingan yang memaksa dalam pasal 22 uud (pertanyaan ini hampir sama dengan di arsip). Setelah saya membaca literatur, saya merasa bahwa kegentingan yang memaksa itu masih bersifat muktitafsir. Saya ingin mendapat sedikit pencerahan terkait makna kegentingan yang memaksa dalam pasal 22 uud. ( ini sebagai pendukung dalam penulisan tesis saya) terimakasih
Jawaban :
Iya, maka aslinya Pasal 12 dan Pasal 22 itu seharusnya dibaca dlm satu nafas, yaitu menyangkut rezim hukum keadaan darurat. Dg begitu penggunaan perpu harus dibatasi hanya apabla ada keadaan darurat yg ditetapkan atau dideklarasikan secara resmi menurut UU. Dlm praktik dewasa ini, perpu sudah terlalu banyak disalahgunakan.

Istighfaris Bhre Kukuh (farizh99@gmail.com)
(Rabu, 03 Juni 2015 / 17:42:05)
Pertanyaan :
Permisi Prof. dan selamat siang Prof. Mohon Bantuanya Mohon pencerahannya dan masukannya Saya Andra dari Surabaya berawal dari kasus hutang piutang, saya meminjamkan sejumlah uang kepada pihak kedua, karena pihak kedua (peminjam uang) teman baik saya, saya tidak membuat perjanjian tertulis, tetapi saya simpan semua barang bukti peminjaman dari SMS dan BBM kita, dengan meberikan jatuh tempo tertentu dan hutang piutang tersebut dalam kesepakatan kita. ketika jatuh tempo tiba pihak kedua tidak mampu melunasi hutang piutangnya dan meminta tempo terus menerus. hingga akhirnya kesabaran saya habis, saya posting screenshot chat kita ke media sosial dengan tujuan agar teman teman saya yg lain tidak sampai meminjamkan uang kepada Pihak Kedua. karena nanti juga kasihan jika ada yg mau meminjamkan dan nantinya jadi korban kedua dia Dan juga saya bermaksud membuat pihak kedua (peminjam uang) jera dan segera mau melunasi hutangnya. tetapi malah saya akan dilaporkan ke polisi dengan tujuan pencemaran nama baik. padahal sudah jelas itu hak saya yg saya minta, dan saya sebagai warga negara selama apa yang saya omongkan fakta dan bukan fitnah saya punya hak untuk menyampaikan penadapat juga kan? Dengan seperti ini saya juga merasa menjadi pihak sangat dirugikan karena hak saya tak kunjung diselesaikan. padahal jika uangnya buat modal dagang masih bisa untung banyak dan saya merasa sangat dirugikan dengan tingkah lakunya dan cara pemikiranya dan yang saya juga rugi materi ongkos riwa riwi dan rugi materi yg seharusnya buat saya modal malah gak kunjung ada kepastian. Apakah yg saya lakukan dapat dikatakan pencemaran nama baik? yang saya posting kan bukan hall yg saya buat buat atau fitnah. yang saya posting fakta dan kenyataan dengan barang bukti tersebut. apa orang menyampaikan pendapat fakta dan real itu keliru dan melawan hukum? jika fakta yg seperti itu termasuk melanggar hukum, berarti Berita yg ditayangkan di TV jika terjadi ada pihak yg merasa namanya atau merasa dicemarkan namanya disebut dan dibuka tabir kebenarannya atau faktanya dan meluas kemana-mana. Berita tersebut termasuk hal kriminal juga. mohon Prof. mengkritik dan memberi saran jalur bagaimana yang harus saya tempuh. terimakasih banyak baik sebelum dan maupun sesudahnya
Jawaban :
Coba saja gugat secara perdata ke pengadilan, dg catatan bhw alat bukti elektronik utk perdata belum tentu dapat diterima sbg bukti yg sah oleh pengadilan. Tetapi, pencemaran nama baik dg menggunakan UU ITE sudah banyak menelan korban. Maka, sdr mesti bedakan dan pisahkan antara urusan hutang-piutang yg bersifat perdata dan harus diselesaikan secara perdata pula, dg penggunaan sarana komunikasi melalui medsos yg diatur oleh UU ITE yg memuat ketentuan pidana jika informasi yg diunggah di medsos berakibat pencemaran nama baik seseorang.

Diantori (Diantori19@yahoo.com)
(Selasa, 02 Juni 2015 / 19:38:56)
Pertanyaan :
Siang Prof. Sy ingin bertanya menurut hemat Prof. Jimly apakah Isi Interpretasi/penafsiran dari pasal 12 UUD 1945 dan pasal 22 UUD 1945? Dan apa perbedaannya ya Prof? Mohon jawabannya Prof Jimly.
Jawaban :
Utk Pasal 12 dan 22 sebaiknya sdr baca buku khusus tentang itu, yaitu buku saya yg berjudul HTN Darurat. Aslinya, kedua pasal tsb tidak dapat dipisahkan karena mengatur rezim hukum dlm keadaan darurat. Tapi dlm praktik sampai sekarang, adanya Pasal 22 selalu disalahgunakan, sehingga jadinya produk perpu itu sampai sekarang sudah terlalu royal dikeluarkan secara semena-mena oleh pemerintah dg memanfaatkan ketentuan tentang hal ikhwal kegentingan yg memaksa yg bisa memuat keadaan apa saja sesuai dng maunya Presiden.




  • Pengantar Ilmu Hukum Tata negara jilid 1
    Download
  • Perihal Undang-Undang
    Download
  • Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi
    Download
  • Hukum Acara Pengujian Undang-undang
    Download
  • Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara

  • Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia
    Download
  • Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara

  • Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi

  • Teori Hans Kelsen Tentang Hukum
    Download
  • Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi
    Download
  • Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi

  • Gagasan Amandemen UUD 1945 Dan Pemilihan Presiden Secara Langsung
    Download
  • Implikasi Perubahan UUD 1945 terhadap Pembangunan Hukum Nasional
    Download
  • Pengantar Hukum Tata Negara Jilid II
    Download
  • Rule of Law di Indonesia
    Keynote speech dlm Forum World Justice Project di Jakarta, 20 Januari 2015.
    Download
  • Konstitusi Masyarakat Desa
    Gagasan Desa Madani berbadan hukum dan berkonstitusi.
    Download
  • Prologue Konstitusi Sosial
    Pengantar Buku baru: "KONSTITUSI SOSIAL" (Gagasan Konstitusi Masyarakat Madani: Institusionalisasi dan Konstitusionalisasi Kehidupan Sosial).
    Download
  • Iduladha 2014
    Khutbah Idul Adha di Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta.
    Download
  • Pemilu Serentak dan Penguatan Sistem Pemerintahan
    Makalah untuk Pidato Ilmiah di Universitas Andalas, Padang, Mei 2014.
    Download
Selengkapnya
CopyRight © jimly.com 2007 - 2008