Headercontent

Cari Buku

KONTEN
Buku14
Makalah175
Tanya Jawab5078
Kegiatan777
Liputan Media453
Galeri Foto2333


Anda Pengunjung Ke:
4902761
February
SunMonTueWedThuFriSat
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282912345
Untuk mengajukan pertanyaan silahkan isi form pertanyaan disini. Namum, sebelum anda mengirimkan pertanyaan, sebaiknya terlebih dahulu melihat-lihat arsip pertanyaan yang sudah ada untuk melihat kemungkinan pertanyaan yang sama pernah diajukan oleh orang lain.


yesi yohana nababan (yesi.y.nababan@gmail.com)
(Kamis, 14 Januari 2016 / 16:12:50)
Pertanyaan :
selamat pagi prof,, saya mau bertanya mengenai pengangkatan dan pemberhentian Kapolri pada UU NO 2 TAHUN 2002 Pasal 11 ayat 7, berbunyi "Tata cara pengusulan ats pengangaktan dan pemberhentian Kapolri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),(2),(6)diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden yg saya tanyakan 1. apakan Keputusan Presiden tersebut bersifat rahasia/tidak dipublish, prof? karena saya sudah cari di situs setneg, tidak ada prof.. 2. apakan pengangaktan dan pemberhentian Kapolri merupakan hak prerogratif Presdien? mohon penjelasannya pak,, terimakasih pak prof. salam
Jawaban :
Semua dokumen yg berisi keputusan hokum atau yg berimplikasi hokum yg menyangkut kepentingan umum adalah informasi public yg harus dapat diakses oleh semua orang secara terbuka. Barangsiapa yg menghalang-halangi masyarakat utk mengetahui informasi semacam itu diancam sanksi pidana 2 tahunan berdasarkan UU tentang Kterbukaan Informasi Publik.

Reza Fikri F. (trupala06799@gmail.com)
(Rabu, 13 Januari 2016 / 03:01:29)
Pertanyaan :
Assalamualaikum Prof. Jimly, saya mau tanya apa latar belakang dan tujuan diaturnya periodisasi jabatan Hakim Konstitusi dlm UU MK?mengapa tdk ada periodisasi jabatan bagi Hakim Agung dan hakim2 pada badan2 peradilan di bawahnya?padahal mereka secara konstitusional adalah sama2 pelaku kekuasaan kehakiman. Bagaimana sebaiknya ke depan? terima kasih.
Jawaban :
Sdr benar, mestinya hakim diperlakukan sama, termasuk hakim konstitusi. Tetapi pada awalnya, perspektifnya hakim konstitusi itu tidak dianggap sbg hakim biasa, karena mereka ditetapkan dari 3 jalur, yaitu 3 dipilih oleh presiden, 3 oleh DPR, dan 3 oleh MA utk jangka waktu yg dikaitkan dg agenda nasional 5 tahunan. Ini mengakibatkan system rekrutmen hakim konstitusi sangat dipengaruhi siklus dinamika politik 5 tahunan. Sebaiknya ke depan hal ini diubah dg batasan usia saja. Misalnya hakim konstitusi diangkat pertama berumur sekurang2nya 60 tahun, dan pension pd usia maksimum 70 tahun, sehingga hakim konstitusi dapat bekerja 10 tahun terus menerus tanpa perlu dipilih dan di fit and proper test lagi.

andri gani (andriwahidin.sazgani@yahoo.co.id)
(Sabtu, 09 Januari 2016 / 22:58:51)
Pertanyaan :
assalamu'alaikum prof, terimakasih atas jawaban seblumnya, saya juga sangat tertarik dengan gagasan utama prof menyangkut peradilan etik, kembali saya bertanya prof, yang mana harus kita tempatkan lebih di atas ? hukum atau etika ? mohon penjeasannya
Jawaban :
Hukum dan etika lebih tepat tidak dilihat dari atas-bawah (vertical) tapi (I) luar-dalam, dan (ii) luas-sempit. Hukum jasadnya di luar, sedangkan etika adalah roh atau jiwanya di dalam. Etika lebih luas daripada hokum. Hukum ibarat kapal, sedangkan etika adalah samuderanya. Kapal hokum tidak mungkin berlayar menuju pulau keadilan, jikalau air samudera etikanya kering dan tidak berfungsi dg baik.




  • Pengantar Ilmu Hukum Tata negara jilid 1
    Download
  • Perihal Undang-Undang
    Download
  • Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi
    Download
  • Hukum Acara Pengujian Undang-undang
    Download
  • Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara

  • Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia
    Download
  • Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara

  • Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi

  • Teori Hans Kelsen Tentang Hukum
    Download
  • Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi
    Download
  • Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi

  • Gagasan Amandemen UUD 1945 Dan Pemilihan Presiden Secara Langsung
    Download
  • Implikasi Perubahan UUD 1945 terhadap Pembangunan Hukum Nasional
    Download
  • Pengantar Hukum Tata Negara Jilid II
    Download
  • MASIKA
    Orasi Pelantikan Pengurus MASIKA ICMI, di Jakarta, Sabtu, 30 Januari 2016.
    Download
  • Peradilan Hukum dan Peradilan Etik
    Makalah
    Download
  • Pancasila dan Empat Pilar Baru
    Makalah tentang 4 Pilar Kebangsaan (i) UUD45, (ii) NKRI, (iii) Bhinneka-tunggal-ika, dan (iv) Wawasan Nusantara (Wasantara).
    Download
  • Dinamika Norma Hukum
    Makalah
    Download
  • Konstitusi Kebudayaan
    Makalah
    Download
Selengkapnya
CopyRight © jimly.com 2007 - 2008