Headercontent

Cari Buku

KONTEN
Buku14
Makalah144
Tanya Jawab4527
Kegiatan690
Liputan Media438
Galeri Foto2269


Anda Pengunjung Ke:
3710178
August
SunMonTueWedThuFriSat
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Untuk mengajukan pertanyaan silahkan isi form pertanyaan disini. Namum, sebelum anda mengirimkan pertanyaan, sebaiknya terlebih dahulu melihat-lihat arsip pertanyaan yang sudah ada untuk melihat kemungkinan pertanyaan yang sama pernah diajukan oleh orang lain.


Kharis Sugama (aries_clickerz@yahoo.com)
(Rabu, 18 Juni 2014 / 10:12:35)
Pertanyaan :
selamat pagi prof, mau tanya kenapa angka-angka dalam pasal 1 (mengenai ketentuan umum) dibaca nya bukan ayat melainkan dibaca "angka" contoh pasal 1 angka 1, bukan pasal 1 ayat 1. mohon penjelasannya> terima kasih prof
Jawaban :
Itu cuma kebiasaan saja, karena isinya bersifat pointer atau butir demi butir pebngertian sehingga dipandang tdk tepat disusun seperti ayat-ayat normatif.

Murdani (Murdani_pahirmatra@yahoo.com)
(Selasa, 17 Juni 2014 / 22:32:40)
Pertanyaan :
As.wr.wb Prof?sya murdani parhirmatra: berasal dri universitas musamus merauke : sya mw bertanya 1.apakah posisi DKPP itu dapat dimanfaatkan oleh pihal-pihak yang tdk bertanggung jwb. 2. Mengapa kurangnya kesadaran masyarakat indonesia tentang pentingnya perspektif' restorative justive'dalam konteks pemilu.dan bagmna untuk menumbuhkan kesadaran tersebut? mohon saran & kritik nya sbgi media pengetahuan bagi sya khususnya.trimakasih
Jawaban :
(1) Orang jahat ada dimana-mana, pasti semua peluang bisa disalahgunakan dan kewenangan suatu institusi dimanfaatkan utk kepentingannya sendiri. Yg penting kita harus menjaganya agar terus dapat dipercaya. (2) kesadaran ttg pentingnya perspektif restorative justice memang mutlak perlu dibangkitkan. Sebab kalau penegakan hukum selalu mendasarkan diri pd cara pandang retibutive justice, tdk akan ada habis2nya, hukum ditegakkan, tetapi tdk menghasilkan keadilan. Hukum kita tegakkan, tetapi masalah kejahatan terus saja tumbuh lebih cepat seolah tanpa solusi. Makanya kita perlu banyak ahli hukum yg mengalami pencerahan (enlightened).

julius pieter (julius.pieter@yahoo.co.id)
(Selasa, 17 Juni 2014 / 17:05:56)
Pertanyaan :
Salam sejahtera Prof Jimly, semoga dalam keadaan sehat walafiat, saya ingin bertanya terkait diskresi atau kebijakan pejabat pemerintahan, hal ini saya kemukakan terkait pemberlakuan tenaga kerja pelaut Indonesia diwajibkan untuk memiliki KTKLN (Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri) oleh BNP2TKI namun demikian didalam UU 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran telah mengatur tentang Identitas Pelaut dengan kepemilikan buku pelaut juga diatur pula dalam Peraturan Menteri Perhubungan No 84 Tahun 2003 tentang Penempatan dan Perekrutan Awak Kapal yang menjadi acuan Pemerintah Indonesia untuk merekrut dan menempatkan pelaut bekerja di atas kapal yang telah diselaraskan dengan ketentuan Marine Labour Convention (MLC) tahun 2006, hal yang dihadapi adalah penolakan terhadap pelaut yang akan berangkat bekerja ke atas kapal di luar negeri dengan alasan KTKLN tersebut, mohon pencerahan Prof Jimly atas permasalahan ini dengan adanya aturan dan kebijakan yang bertabrakan dari masing-masing Institusi tersebut sehingga Pelaut yang akan berlayar tidak lagi mendapat kendala dengan diberlakukannya KTKLN karena disatu sisi pelaut sudah memiliki Identitas dengan kepemilikan buku pelaut.Saya teringat dengan semboyan Jeremy Bentham sebagai bapak Welfarestate,"The Great Happines for The Great People", Terima kasih dan salam hormat saya. Julius Pieter.
Jawaban :
Kalau teknis hukum kelautan seperti yg sdr tanya, saya tidak mendalami. Sebaiknya sdr tanya Prof. Hikmahanto Juwana atau para ahli hukum perburuhan yg tentu bisa menjawab kebutuhan sdr.




  • Pengantar Ilmu Hukum Tata negara jilid 1
    Download
  • Perihal Undang-Undang
    Download
  • Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi
    Download
  • Hukum Acara Pengujian Undang-undang
    Download
  • Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara

  • Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia
    Download
  • Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara

  • Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi

  • Teori Hans Kelsen Tentang Hukum
    Download
  • Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi
    Download
  • Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi

  • Gagasan Amandemen UUD 1945 Dan Pemilihan Presiden Secara Langsung
    Download
  • Implikasi Perubahan UUD 1945 terhadap Pembangunan Hukum Nasional
    Download
  • Pengantar Hukum Tata Negara Jilid II
    Download
  • Pemilu Serentak dan Penguatan Sistem Pemerintahan
    Makalah untuk Pidato Ilmiah di Universitas Andalas, Padang, Mei 2014.
    Download
  • Sejarah Kode Etik Profesi
    Sejarah perkembangan sistem kode etika profesi.
    Download
  • Tentang DKPP
    Pengenalan tentang DKPP utk para Hakim Agung dan Hakim Tinggi dlm rangka HUT IKAHI 2014
    Download
  • Sekilas tentang DKPP
    Pengenalan tentang DKPP
    Download
  • Konsil Kedokteran
    Catatan tentang Konsil Kedokteran
    Download
Selengkapnya
CopyRight © jimly.com 2007 - 2008