Headercontent

Cari Buku

KONTEN
Buku5
Makalah169
Tanya Jawab5251
Kegiatan859
Liputan Media452
Galeri Foto2353


Anda Pengunjung Ke:
6368884
October
SunMonTueWedThuFriSat
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Untuk mengajukan pertanyaan silahkan isi form pertanyaan disini. Namum, sebelum anda mengirimkan pertanyaan, sebaiknya terlebih dahulu melihat-lihat arsip pertanyaan yang sudah ada untuk melihat kemungkinan pertanyaan yang sama pernah diajukan oleh orang lain.


muhammad rizal (zafonomi@gmail.com)
(Rabu, 11 Januari 2017 / 22:17:38)
Pertanyaan :
ass.war.wab yang saya hormati bapak jimly saya ingin bertanya apakah diperlukan tes DNA lagi apabila sudah Keluar penetapan dari pengadilan tentang pengesahan anak karena sampai sekarang saya masih di persulit guna mengurusi akta kelahiran anak hasil dari pernikahan sirri saya,dan yang lebih membingungkan lagi saya disuruh melakukan itsbat nikah padahal saya sudah nikah secara sah di KUA.mohon penjelasannya pak,terima kasih
Jawaban :
Perkembangan teknologi sangat membantu meskipun kadang2 terasa ribet. Tetapi perkembangan iptek justru memudahkan pembuktian. Ikuti saja aturannya.

indra dwianto (indradwianto@yahoo.co.id)
(Rabu, 11 Januari 2017 / 20:50:03)
Pertanyaan :
ass. prof, dalam pasal 83 ayat 1, UndangUndang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, berbunyi Kepala daerah danatau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karenadidakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 limatahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara,danatau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia. pertanyaan saya , apakah tidak terjadi perbedaan perlakuan di depan hukum terhadap tindak pidana yang ancamannya dibawah 5 tahun? bagaimana kalau seorang kepala daerah melakukan kejahatan yang ancamannya paling lama cuma 9 bulan atau dibawah 5 tahun, apakah ketika statusnya menjadi terdakwa, tidak diberhentikan sementara sebagai kepala daerah dan tetap menjabat sebagai kepala daerah???? terima kasih prof atas pencerahannya
Jawaban :
Pembentuk UU memang membedakan dari segi berat ringannya ancaman dg pertimbangan kualitas kejahatan yg dilakukan. Kadang2 UU jg mengatur mengenai berat ringannya pidana yg dijatuhkan, bukand ari segi ancamannya. Ini terkait dg pertimbangan kualitas kejahatan yg terbukti dilakukan dalam kasus ybs, bukan kualitas kejahatannya secara umum. Bisa saja kualitas sanksi yg dijatuhkan ini lebih adil karena lebih berisi kenyataan yg terjadi. Tapi apapun yg dirumuskan dlm UU, itulah yg jadi hukum yg berlaku.

Yusnidar Hasibuan (yusnidarhasibuan.uni@gmail.com)
(Jum'at, 06 Januari 2017 / 17:09:27)
Pertanyaan :
assalamualaykum...maaf Prof. pertanyaanku belum ada jawabannya sampai saat ini...
Jawaban :
Maaf sdh lama tdk buka website. Akan saya cari lagi pertanyaan sdr kapan?




  • Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi
    Download
  • Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara

  • Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara

  • Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi

  • Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi

  • Urusan Pemerintahan Daerah
    Makalah
    Download
  • Khutbah Idul Fitri
    Khutbah Idul Fitri, 2015
    Download
  • Sistem Pertahanan Semesta
    Seminar Nasional UI dan TNI AD tentang Fungsi Teritorial TNI di Kampus UI Depok, 2015
    Download
  • Sistem Pengisian Jabatan Publik
    Keynote Speech Konperensi Nasional Hukum Tata Negara di Universitas Andalas Padang, 2015.
    Download
  • Revolusi Biru
    Ceramah di Lemhanas 2015
    Download
Selengkapnya
CopyRight © jimly.com 2007 - 2008