Headercontent

Cari Buku

KONTEN
Buku5
Makalah169
Tanya Jawab5197
Kegiatan843
Liputan Media452
Galeri Foto2353


Anda Pengunjung Ke:
5887618
February
SunMonTueWedThuFriSat
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627281234
Untuk mengajukan pertanyaan silahkan isi form pertanyaan disini. Namum, sebelum anda mengirimkan pertanyaan, sebaiknya terlebih dahulu melihat-lihat arsip pertanyaan yang sudah ada untuk melihat kemungkinan pertanyaan yang sama pernah diajukan oleh orang lain.


RANDI (Randibone38@gmail.com)
(Selasa, 03 Mei 2016 / 04:05:54)
Pertanyaan :
Assalamualaikum prof. Sya mau bertanya, sebagaimana yang sya ketahui bahwa MA menguji peraturan dibawah uu terhadap uu, dan MK menguji uu terhadap UUD 1945, kalau misalnya ada isi Atau pasal baik itu uu maupun UUD 1945 bertentangan dengan pancasila, maka siapa yg akan mengujinya? Karna setahu sya uu dan UUD 1945 tdk boleh bertentangan dengan pancasila. Terima kasih
Jawaban :
UUD tdk terpisah dari Panbcasila, maka Pancasila dan UUD tdk bisa saling bertentangan. Hanya penafsirnya saja yg keliru memahaminya. Keduanya harus dipahamni dlm satu kesatuan. Kalau ada pasal UUD yg bertentgangan dg salah satu sila, artinya, sdr tdk memahami sila Pnacasila itu dlm satu kesatuan, baik di antara kelima sila Pancasila itu, maupun antara kesatuan lima sila Pancasila itu dg pasal-pasal yg terdapat rumusan UUD45. Maka, jangan pernah membaca UUD dan Pancasila dg letterlijk, harfiah. Pahami dg pendekatan ilmiah secara terintegrasi,comprehensive, dan comprehensible.

mansujana (mansujana@gmail.com)
(Selasa, 03 Mei 2016 / 01:44:15)
Pertanyaan :
assalamualaikum prof, saya mahasiswa s1 mau bertanya sebagai bahan skripsi sy, bagaimana menurut prof mengenai status kewarganegaraan WNI yg tergabung dalam terorisme khususnya di luar negri salah satunya ISIS yg dimana dlm uu kwarganegaraan psl 23 tidak diatur secara jelas WNI yg tergabung dan bersumpah setia dg organisasi teroris ini, yg ada hanya WNI yg tergabung dg suatu negara saja yg kemudian bisa dicabut kwarganegaraannya, sehingga dlm uu tersebut terlihat ada kekososngan norma, bagaimana mnurut prof, dan bagaimana arah pengaturannya? atau mngkin ada refrensi dari buku-bukunya prof yg bsa jdi refrensi sy.
Jawaban :
Bisa dicabut dulu passportnya tanpa menghilangkan status WNI-nya dg tetap diberi hak utk menggugat ke pengadilan. Jika pengadilan mengabulkan gugatannya, passport nya bisa dihidupkan kembali. Tetapi dlm masa proses hukum berjalan, sudah terjadi proses pendidikan hukum yg efektif baik utk ybs maupun bagi masyarakat luas utk tidak mencontoh perbuatan ybs menghianati negaranya sendiri dg bersumpah setia utk negara lain atau utk berperang bagi kepentingan bangsa atau negara lain.

triarmijunaidi (triarmijunaidi@ymail.com)
(Senin, 02 Mei 2016 / 17:10:12)
Pertanyaan :
Askm Wr.Wb Pak Jimly Saya ingin menanyakan suatu permasalahan yaituPada pasal 34 angka 1 PP No.16/2010 dinyatakanbahwa setiap fraksi di DPRD dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga ahli, yang paling sedikit memenuhi persyaratan seperti berikut : 1. berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, atau strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun; Permasalahannya adalah: tenaga ahli yang diusulkan salah satu fraksi telah berpendidikan S1, namun pengalaman kerja dibidang pemerintahan lebih dari 5 tahun tersebut didapat/diperoleh sebelum gelar kesarjanaannya diperoleh. Artinya pengalaman kerja mendahului dari gelar kesarjanaan. Apakah itu dibolehkan kalau merujuk ke aturan sebagaimana yang telah saya sebutkan diatas..tks. Mohon jawabannya Pak.
Jawaban :
Ya, memang begitu. Maksudnya jangan mengangkat sarjana S1 yg baru lulus dan belum ngerti apa2. Tenaga Ahli yg dimaksudkan bukanlah orang yg sekedar pencari pekerjaan selepas tamat sekolah, tetapi mereka yg benar2 bisa diandalkan karena pengalamannya.




  • Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi
    Download
  • Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara

  • Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara

  • Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi

  • Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi

  • Urusan Pemerintahan Daerah
    Makalah
    Download
  • Khutbah Idul Fitri
    Khutbah Idul Fitri, 2015
    Download
  • Sistem Pertahanan Semesta
    Seminar Nasional UI dan TNI AD tentang Fungsi Teritorial TNI di Kampus UI Depok, 2015
    Download
  • Sistem Pengisian Jabatan Publik
    Keynote Speech Konperensi Nasional Hukum Tata Negara di Universitas Andalas Padang, 2015.
    Download
  • Revolusi Biru
    Ceramah di Lemhanas 2015
    Download
Selengkapnya
CopyRight © jimly.com 2007 - 2008