Headercontent

Cari Buku

KONTEN
Buku14
Makalah148
Tanya Jawab4756
Kegiatan697
Liputan Media445
Galeri Foto2305


Anda Pengunjung Ke:
4069477
February
SunMonTueWedThuFriSat
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
Untuk mengajukan pertanyaan silahkan isi form pertanyaan disini. Namum, sebelum anda mengirimkan pertanyaan, sebaiknya terlebih dahulu melihat-lihat arsip pertanyaan yang sudah ada untuk melihat kemungkinan pertanyaan yang sama pernah diajukan oleh orang lain.


ZULKIFLI (zulkeeplee@gmail.com)
(Sabtu, 31 Januari 2015 / 12:54:41)
Pertanyaan :
ada kasus dimana sebuah rumah panggung yang di tinggal oleh si A dengan ukuran 15x30 yang mana rumah tersebut di jual paksa oleh si C dengan ukuran 3x30 kepada si B. setelah beberapa tahun si B ingin membangun Ruko dengan kondisi yang mana jika tanah tersebut dibangun maka akan memotong seperempat rumah panggung tersebut, apabila si A tidak mau rumah tersebut di Potong apakah bisa dilaporkan ke pengadilan untuk memenangkan kasus tersebut.
Jawaban :
Kalau ini menarik juga, tetapi harus dijadikan pelajaran bahwa jual beli harus tertulis resmi dg perjanjian jual beli berikut dg surat-suratnya. Jual beli seperti yg sdr contohkan pasti tidak menggunakan surat menyurat resmi, karena tidak mungkin jual beli terjadi dg sah di deapan notaris jika tidak disertai perubahan surat-surat tanah dan rumah. Bagaimana mungkin bisa terjadi kecuali jual belinya di bawah tangan. Maka jika terjadi silang sengketa mengenai hal itu di kemudian hari pasti timbul kesulitan seperti kasus yg sdr tanyakan. Kalau jual beli dilakukan dg paksa, maka juali belinya bisa digugat tidak sah. Sdr harus konsultasi dg pengacara setempat agar dpt mendalami masalahnya utk membantu sdr.

Reza (trupala06799@gmail.com)
(Kamis, 29 Januari 2015 / 16:13:34)
Pertanyaan :
Yth. Prof. Jimly,ada bbrp hal yg ingin saya tanyakan: 1. landasan/konsep apa yg mendasari ketentuan dlm UU No.10/2004 dan UU No.12/2011 yg menyatakan bahwa Ket.Pidana HANYA DAPAT dimuat dalam UU/Perda?; 2. mengapa pula dalam KRIS 1949 dan UUDS 1950, Peraturan Pemerintah (dgn batasan tertentu) dapat pula mencantumkan ketentuan pidana?; 3. Apakah Presiden secara subyektif+tanpa persetujuan (perwakilan) rakyat melalui Perppu dapat memuat ketentuan pidana (semata2 karena paradigma materi muatan Perppu=materi muatan UU)?; 4. Bgmn memaknai pembatasan HAM yg ada dlm Psl.28J ayat (2) UUDNRI Tahun 1945?apakah kata "undang-undang" dlm pasal a quo harus pula dimaknai termasuk Perppu?
Jawaban :
Ketentuan sanksi pidana mengancam dan mengurangi hak asasi manusia, karena itu tdk boleh dicabut atau dipaksakan berlakunya secara sepihak oleh Pemerintah dg menerbitkan produk peraturan oleh pemerintah, melainkan harus dlm bentuk UU yg mendapat persetujuan bersama dg para wakil rakyat yang bekerja atas nama rakyat yg berdaulat. Kalau PERPU tentu boleh karena sifatnya setara dg UU.

Lala (larasati.meoo@yahoo.co.id)
(Rabu, 28 Januari 2015 / 12:37:03)
Pertanyaan :
Assalamualaikum prof, Saya Lala ingin menanyakan masalah yang sedang saya alami, Saya ingin mengirimkan pengaduan pelayanan sebuah PT yang memberikan informasi yang tidak sesuai dengan apa yang disampaikan diawal kemedia/surat pembaca, tujuan saya agar hal itu dapat menjadi perhatian PT tersebut agar tidak terulang dan tidak merugikan lagi. Namun, saya tidak memiliki bukti-bukti yang nyata karena informasi tersebut hanya dsampaikan melalui lisan. Saya kecewa karena saya merasa dirugikan dengan kejadian itu. Pertanyaan saya, Apakah tindakan yang akan saya lakukan itu,dapat melanggar undang-undang pencemaran nama baik PT tersebut?? Dan mohon saran dari Profesor untuk tindakan apa yg bisa saya lakukan tanda melanggar hukum,agar pengaduan keluhan saya dapat tersampaikan. Mohon penjelasan.nya prof.., Sebelumnya,Terimakasih banyak.
Jawaban :
Ya, sudah banyak contohnya, tapi namanya bukan pencemaran nama baik yg berlaku utk orang, tetapi dapat digugat secara perdata karena merugikan nama baik PT tsb dan bahkan bisa dipidanakan juga seperti yg terjadi dg Rumah Sakit OMNI, terlepas nantinya diputus oleh pengadilan terbukti atau tidaknya. Maka itu sdr mesti berhati-hati.




  • Pengantar Ilmu Hukum Tata negara jilid 1
    Download
  • Perihal Undang-Undang
    Download
  • Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi
    Download
  • Hukum Acara Pengujian Undang-undang
    Download
  • Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara

  • Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia
    Download
  • Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara

  • Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi

  • Teori Hans Kelsen Tentang Hukum
    Download
  • Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi
    Download
  • Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi

  • Gagasan Amandemen UUD 1945 Dan Pemilihan Presiden Secara Langsung
    Download
  • Implikasi Perubahan UUD 1945 terhadap Pembangunan Hukum Nasional
    Download
  • Pengantar Hukum Tata Negara Jilid II
    Download
  • Rule of Law di Indonesia
    Keynote speech dlm Forum World Justice Project di Jakarta, 20 Januari 2015.
    Download
  • Konstitusi Masyarakat Desa
    Gagasan Desa Madani berbadan hukum dan berkonstitusi.
    Download
  • Prologue Konstitusi Sosial
    Pengantar Buku baru: "KONSTITUSI SOSIAL" (Gagasan Konstitusi Masyarakat Madani: Institusionalisasi dan Konstitusionalisasi Kehidupan Sosial).
    Download
  • Iduladha 2014
    Khutbah Idul Adha di Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta.
    Download
  • Pemilu Serentak dan Penguatan Sistem Pemerintahan
    Makalah untuk Pidato Ilmiah di Universitas Andalas, Padang, Mei 2014.
    Download
Selengkapnya
CopyRight © jimly.com 2007 - 2008