Headercontent

Cari Buku

KONTEN
Buku14
Makalah144
Tanya Jawab4419
Kegiatan675
Liputan Media410
Galeri Foto2269


Anda Pengunjung Ke:
3456028
April
SunMonTueWedThuFriSat
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
Untuk mengajukan pertanyaan silahkan isi form pertanyaan disini. Namum, sebelum anda mengirimkan pertanyaan, sebaiknya terlebih dahulu melihat-lihat arsip pertanyaan yang sudah ada untuk melihat kemungkinan pertanyaan yang sama pernah diajukan oleh orang lain.


irfan maulana (irfan_united16@yahoo.co.id)
(Sabtu, 29 Maret 2014 / 19:54:49)
Pertanyaan :
Prof saya Irfan. mau tanya tentang putusan MK 1. Dalam putusan MK, yang memiliki kekuatan hukum mengikat apakah hanya amar putusannya saja atau pertimbangan hukum dari hakim juga memiliki kekuatan hukum mengikat? 2. Langkah hukum apa yang dapat ditempuh apabila ada peraturan di bawah undang-undang yang bertentangan dengan putusan MK? 3. Apakah putusan MK tentang pengujian konstitusional suatu undang-undang hanya memiliki akibat hukum untuk undang-undang tersebut saja atau juga akan berdampak pada undang-undang lain yang terkait dengan undang-undang yang diuji materi? Terimakasih
Jawaban :
(1) Pertimbangan hukum yg mengikat yg masuk kategori 'ratio decidendi' atau rasio keputusan yg klangsung berkaitan dg kesimpulan dan amar, sedangkan selebihnya biasa disebut 'obiter dicta/tum' tidak mengikat secara hukum. (2) Peraturan di bawah UU, bisa diuji ke Mahkamah Agung dg menggunakan batu uji UU + putusan MK. (3) Secara formil dan bersifat langsung hanya terkait dg UU yg diuji masing-masing, tetapi secara materiel dan tidak langsung tentu berpengaruh juga kepada UU lain, setidaknya dapat diuji juga ke MK atau dapat dijadikan pemicu utk kebijakan hukum baru dlm rangka perbaikan UU yg lain itu melalui program legislasi nasional.

tegar adi (tegar.adiwicaksono@gmail.com)
(Sabtu, 29 Maret 2014 / 13:23:32)
Pertanyaan :
saya maua tanya prof. menurut anda apa perlu adanya peradilan khusus pemilu? jika perlu nanti peradilan itu di bawah MK atau MA prof ? terimakasih
Jawaban :
Sdr. bisa pelajari electoral court seperti di Mexico yg mengintegrasikan semua fungsi peradilan terkait pemilu di 1 institusi secara terpadu. Tapi di Indonesia sekarang, utk sengketa hasil pemilu sdh diatur di UUD45 yaitu menjadi kewenangan MK, sehingga tdk bisa lagi seperti di Mexico. Tetapi utk fungsi-fungsi peradilan di tingkat proses pemilu, seperti peradilan mengenai tindak pidana pemilu, peradilan TUN pemilu, dan fungsi sengketa administrasi dlm proses pemilu yg menjadi kewenangan Bawaslu sekarang, bisa saja diintegrasikan menjadi 1, misalnya, dinamakan BAWASLU gaya baru atau Pengadilan Khusus Pemilu yang berada dalam lingkungan MA.

joe (joe.rolex@yahoo.com)
(Jum'at, 28 Maret 2014 / 22:54:04)
Pertanyaan :
Prof mohon pejelasannya tentang "perbuatan pidana dengan unsur2nya & sifat melawan hukumnya perbuatan"
Jawaban :
Lha, sdr mesti baca sendiri buku Pengantar Ilmu Hukum atau buku Hukum Pidana, uraian nya cukup panjang, tdk bisa disini. Malah makalah dan buku ttg itu di internet juga banyak, tinggal sdr google saja.




  • Pengantar Ilmu Hukum Tata negara jilid 1
    Download
  • Perihal Undang-Undang
    Download
  • Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi
    Download
  • Hukum Acara Pengujian Undang-undang
    Download
  • Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara

  • Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia
    Download
  • Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara

  • Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi

  • Teori Hans Kelsen Tentang Hukum
    Download
  • Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi
    Download
  • Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi

  • Gagasan Amandemen UUD 1945 Dan Pemilihan Presiden Secara Langsung
    Download
  • Implikasi Perubahan UUD 1945 terhadap Pembangunan Hukum Nasional
    Download
  • Pengantar Hukum Tata Negara Jilid II
    Download
  • Pemilu Serentak dan Penguatan Sistem Pemerintahan
    Makalah untuk Pidato Ilmiah di Universitas Andalas, Padang, Mei 2014.
    Download
  • Sejarah Kode Etik Profesi
    Sejarah perkembangan sistem kode etika profesi.
    Download
  • Tentang DKPP
    Pengenalan tentang DKPP utk para Hakim Agung dan Hakim Tinggi dlm rangka HUT IKAHI 2014
    Download
  • Sekilas tentang DKPP
    Pengenalan tentang DKPP
    Download
  • Konsil Kedokteran
    Catatan tentang Konsil Kedokteran
    Download
Selengkapnya
CopyRight © jimly.com 2007 - 2008