Headercontent

Cari Buku

KONTEN
Buku14
Makalah147
Tanya Jawab4620
Kegiatan698
Liputan Media444
Galeri Foto2297


Anda Pengunjung Ke:
3824082
October
SunMonTueWedThuFriSat
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
Untuk mengajukan pertanyaan silahkan isi form pertanyaan disini. Namum, sebelum anda mengirimkan pertanyaan, sebaiknya terlebih dahulu melihat-lihat arsip pertanyaan yang sudah ada untuk melihat kemungkinan pertanyaan yang sama pernah diajukan oleh orang lain.


TRI APRIYANTO (triapriyanto582@gmail.com)
(Senin, 06 Oktober 2014 / 00:30:43)
Pertanyaan :
asalamualaikum prof. jimly yang terhormat saya ingin bertanya, Apakah perbedaan antara HAM dan hak konstitusional ? makasih prof. wassalamualikum wr.wb salam hukum dari Kutai Timur
Jawaban :
HAM lebih luas, baik yg dijamin dlm konstitusi ataupun yg tidak. Tapi Hak Konstitusional juga bisa lebih luas, yaitu mencakup hak asas yg dijamin dlm konstitusi ataupun bukan hak asasi tapi selama dijamin eksplisit dlm UUD berarti juga adalah hak konstitusional.

novianto (noviantoatwork@gmail.com)
(Jum'at, 03 Oktober 2014 / 01:16:38)
Pertanyaan :
pak,saya novianto. saya ada tugas yg berisi pertanyaan demikian: Uraikanlah definisi Barfield mengenai hukum? Unsur-unsur apa saja yang ada pada definisinya itu! mohon pencerahannya karena sayaencaro di internet ttg hal tsb tidak ada. kalau bisa jawaban via email saja. terima kasih
Jawaban :
Buka saja dan baca di internet, pasti lengkap, tinggal sdr baca.

Muhammad Zulkifli (Qifliman@yahoo.com.id)
(Kamis, 02 Oktober 2014 / 16:15:30)
Pertanyaan :
Assalamu alaikum Wr Wb, Prof,apakah suatu UU yang secara material telah mendapat persetujuan bersama dapat dinyatakan berlaku jika pemerintah atau menteri hukum dan ham tidak mengundangkan UU tersebut?? Bagaimana konsekuensi hukum jika pejabat tersebut tidak melaksanakan ketentuan "wajib diundangkan" dalam pasal 2o ayat 5 UUD 1945 ??? wassalam. Terimakasih !!!
Jawaban :
Kalau sdh mendapar persetujuanbersama, maka meski tidak ditandatangani oleh Presden sbg tanda pengesahan, UU itu tetap wajib diundangkan sesuai perintah Pasal 20 ayat (5) UUD 1945. Kuncinya adalah adanya persetujuan bersama yg dinyatakan dg tegas dlm sidang pleno terakhir DPR.




  • Pengantar Ilmu Hukum Tata negara jilid 1
    Download
  • Perihal Undang-Undang
    Download
  • Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi
    Download
  • Hukum Acara Pengujian Undang-undang
    Download
  • Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara

  • Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia
    Download
  • Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara

  • Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi

  • Teori Hans Kelsen Tentang Hukum
    Download
  • Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi
    Download
  • Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi

  • Gagasan Amandemen UUD 1945 Dan Pemilihan Presiden Secara Langsung
    Download
  • Implikasi Perubahan UUD 1945 terhadap Pembangunan Hukum Nasional
    Download
  • Pengantar Hukum Tata Negara Jilid II
    Download
  • Konstitusi Masyarakat Desa
    Gagasan Desa Madani berbadan hukum dan berkonstitusi.
    Download
  • Prologue Konstitusi Sosial
    Pengantar Buku baru: "KONSTITUSI SOSIAL" (Gagasan Konstitusi Masyarakat Madani: Institusionalisasi dan Konstitusionalisasi Kehidupan Sosial).
    Download
  • Iduladha 2014
    Khutbah Idul Adha di Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta.
    Download
  • Pemilu Serentak dan Penguatan Sistem Pemerintahan
    Makalah untuk Pidato Ilmiah di Universitas Andalas, Padang, Mei 2014.
    Download
  • Sejarah Kode Etik Profesi
    Sejarah perkembangan sistem kode etika profesi.
    Download
Selengkapnya
CopyRight © jimly.com 2007 - 2008