Headercontent

Cari Buku

KONTEN
Buku14
Makalah147
Tanya Jawab4631
Kegiatan696
Liputan Media444
Galeri Foto2297


Anda Pengunjung Ke:
3843659
October
SunMonTueWedThuFriSat
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
Untuk mengajukan pertanyaan silahkan isi form pertanyaan disini. Namum, sebelum anda mengirimkan pertanyaan, sebaiknya terlebih dahulu melihat-lihat arsip pertanyaan yang sudah ada untuk melihat kemungkinan pertanyaan yang sama pernah diajukan oleh orang lain.


andi yusuf (tellus_22@yahoo.co.id)
(Jum'at, 10 Oktober 2014 / 10:28:06)
Pertanyaan :
Assalamualaikum prof jimly, sya ingin minta petunjuk ttg lembaga DPRD, apakah bnr lembaga tersebut merupakan bagian dri eksekutif? Literatur mana yg bsa saya lacak perihal fungsi DPRD ini professor jimly ? Terima kasih Wassalamualaikum wr wb
Jawaban :
Baca sdaja buku2 saya tentang Pengantar dan juga Pokok2 HTN, ada uraian ttg itu. Pendapat yg menyatakan DPRD dianggap eksekutif banyak mempengaruhi cara berpikir para pejabat di Kemendagri dari dulu s/d sekarang karena pengaruh ahli hukum administrasi yg keblinger.

Sofyan DS (sofyands@hotmail.com)
(Jum'at, 10 Oktober 2014 / 09:22:49)
Pertanyaan :
Dear Prof. Jimly, Saya bingung pak, kenapa pada halaman 288 buku “Hukum Acara Pengujian Undang-Undang” bapak berpendapat bila pemuatan dissenting opinion itu merupakan hak dari hakim yang bersangkutan, padahal bila saya menafsirkan pendapat bapak: - Dalam putusan itu harus dimuat pula pendapat hakim yang berbeda terhadap putusan yang bersangkutan. Hal ini ditentukan dengan tegas dalam Pasal 45 ayat (10) UU No. 24 Tahun 2003, “Dalam hal putusan tidak tercapai mufakat bulat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8), pendapat anggota majelis hakim yang berbeda dimuat dalam putusan”. (Halaman 286) - … terlepas dari tanggung jawab moral hakim yang bersangkutan untuk memberitahukan pendapatnya secara terbuka kepada publik, pendapat berbeda itu memang harus diumumkan secara terbuka oleh Mahkamah Konstitusi dengan cara dimuat dalam putusan. Karena, dari sudut pandang kepentingan umum yang dipertaruhkan dalam setiap perkara di Mahkamah Konstitusi, terutama perkara pengujian konstitusionalitas undang-undang, pendapat yang berbeda itu memang haruslah dibuka untuk umum, … (Halaman 288) maka hasil penafsiran yang saya dapatkan adalah bila ada, maka dissenting opinion merupakan suatu kewajiban; kewajiban untuk dibuat oleh hakim yang bersangkutan, kewajiban majelis hakim konstitusi untuk memuatnya dalam Putusan, dan kewajiban Mahkamah Konstitusi untuk mengumumkannya secara terbuka. Terlebih lagi dalam Pasal 45 ayat (10), tidak terdapat kata atau frasa yang menunjukkan bahwa pemuatan dissenting opinion merupakan hak dari hakim yang bersangkutan, malah Pasal tersebut tegas menentukan “… pendapat anggota majelis hakim yang berbeda dimuat dalam putusan”. Mohon pencerahannya pak. Salam hormat, Sofyan DS
Jawaban :
Dlm praktik, pendapat berbeda boleh ditulis atau tidak ditulis dg alasan hakim ybs tunduk kpd keputusan bersama, sehingga tdk bersedia memuatnya secara terbuka dlm putusan. Meski demikian naskah pendapat tertulisnya ada dlm file sehingga orang luar bisa saja mengetahuinya di kemudian hari. Karena itu, dimuat tdknya pendapat berbeda dlm naskah putusan bersifat fakultatif. Dan hal ini sudah dipraktikkan sejak 2003 sampai sekarang.

Agusty Anggara (gustavioanggara@gmail.com)
(Kamis, 09 Oktober 2014 / 22:55:18)
Pertanyaan :
Prof., sebenarnya lembaga mana yang berwenang melakukan pengujian terhadap Tap MPR dan apa dasar hukumnya?
Jawaban :
Kalau menurut hirarki yg ditentukan oleh UU No. 12 tahun 2011, tidak ada lembaga manapun yg berwenang utk mengubahnya ataupun mengujinya sampai kiamat. Itulah akibat dari kesalahan fatal penempatan hirarki TAP MPR itu di atas UU dan di bawah UUD. Padahal seharusnya dg berpedoman pd TAP MPR terakhir, yaitu TAP I/MPR/2003, TAP MPR/S tersisa yg masih berlaku s/d sekarang disetarakan dg UU, sehingga boleh diubah dg UU oleh DPR dan Presiden, serta boleh diuji oleh MK.




  • Pengantar Ilmu Hukum Tata negara jilid 1
    Download
  • Perihal Undang-Undang
    Download
  • Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi
    Download
  • Hukum Acara Pengujian Undang-undang
    Download
  • Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara

  • Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia
    Download
  • Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara

  • Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi

  • Teori Hans Kelsen Tentang Hukum
    Download
  • Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi
    Download
  • Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi

  • Gagasan Amandemen UUD 1945 Dan Pemilihan Presiden Secara Langsung
    Download
  • Implikasi Perubahan UUD 1945 terhadap Pembangunan Hukum Nasional
    Download
  • Pengantar Hukum Tata Negara Jilid II
    Download
  • Konstitusi Masyarakat Desa
    Gagasan Desa Madani berbadan hukum dan berkonstitusi.
    Download
  • Prologue Konstitusi Sosial
    Pengantar Buku baru: "KONSTITUSI SOSIAL" (Gagasan Konstitusi Masyarakat Madani: Institusionalisasi dan Konstitusionalisasi Kehidupan Sosial).
    Download
  • Iduladha 2014
    Khutbah Idul Adha di Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta.
    Download
  • Pemilu Serentak dan Penguatan Sistem Pemerintahan
    Makalah untuk Pidato Ilmiah di Universitas Andalas, Padang, Mei 2014.
    Download
  • Sejarah Kode Etik Profesi
    Sejarah perkembangan sistem kode etika profesi.
    Download
Selengkapnya
CopyRight © jimly.com 2007 - 2008