Headercontent

Cari Buku

KONTEN
Buku14
Makalah144
Tanya Jawab4541
Kegiatan691
Liputan Media439
Galeri Foto2269


Anda Pengunjung Ke:
3729880
September
SunMonTueWedThuFriSat
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
Untuk mengajukan pertanyaan silahkan isi form pertanyaan disini. Namum, sebelum anda mengirimkan pertanyaan, sebaiknya terlebih dahulu melihat-lihat arsip pertanyaan yang sudah ada untuk melihat kemungkinan pertanyaan yang sama pernah diajukan oleh orang lain.


ERHAM (erhambima@yahoo.co.id)
(Senin, 07 Juli 2014 / 14:43:04)
Pertanyaan :
Ass, Prof. mohon penjelasannya prof mengenai keputusan KY, yang saya laporkan ke KY, bahwasannya putusan KY dalam diktumnya menyatakan bahwa kewenangan pembatalan sertifikat merupakan kewenangan BPN sehingga putusan tersebut menyalahkan putusan pengadilan yang menyatakan membatalkan sertifikat dan berhubung perkara ini masih dalam proses PK di MA, maka bagaimana solusinya prof agar putusan KY dapat dijadikan pertimbnagan dan bagaimana akibat hukum putusan KY tersebut Prof. trims. wass. erham
Jawaban :
Kptsn KY hanya berkenaan dg soal etik, tdk bisa dicampuradukkan dg putusan yudisial oelh MA yg harus bersifat independen. KY dilarang ikut campur urusan teknis yudisial.

M. Muhtarom (mmmuhtarom@gmail.com)
(Jum'at, 04 Juli 2014 / 16:58:24)
Pertanyaan :
Mohon tanggapan Prof. Jimly apakah benar pendapat saya ini. Di dalam sistem demokrasi perwakilan R.I., banyak sekali kita jumpai unsur hukum publik dan hukum privat yang campur-aduk yang terkadang menimbulkan inkonsistensi hukum, antara lain sebagai berikut: 1. Hak politik rakyat yang diberikan oleh negara/ konstitusi (termasuk hukum PUBLIK) 2. Hak politik rakyat yang tidak digunakan untuk memilih kontestan alias Golput (hukum PRIVAT) 3. Bebas menggunakan hak pilih untuk memilih Caleg (PRIVAT), tetapi hak suara itu dilarang dijual-belikan (PUBLIK) 4. Hubungan hukum antara Pemilih dengan Caleg/ Partai Politik yang dipilihnya hanya berdasarkan hubungan kepercayaan (PRIVAT) 5. Hubungan antara Parpol dengan Wakil-wakilnya di legislatif (PRIVAT), 6. Tindakan me-recall untuk melepas jabatan anggota legislatif dari lembaga legislatif (PUBLIK) 7. Hak Caleg untuk menjabat di lembaga legislatif karena mendapat dukungan mayoritas suara (PUBLIK). 8. Hubungan hukum antara Parpol pengusung/ koalisi/ tim sukses dengan Calon Kepala Daerah (PRIVAT), tetapi kedudukan hukum Kepala Daerah/ Anggota legislatif yang terpilih adalah sebagai pejabat negara (PUBLIK) 9. Hubungan hukum antara Parpol dengan Caleg-calegnya (PRIVAT). 10. Hak Parpol mau tentukan daftar calegnya siapa saja (PRIVAT) 11.Hak Recall Parpol terhadap wakil-wakilnya di DPR (PRIVAT, tapi dilegitimasi UU)
Jawaban :
Sebagian besar pendapat sdr tsb memang benar, tetapi harus diingat bahwa hak politik rakyat bukan lah pemberian oleh negara tetapi justru sebaliknya kekuasaan negara lah yg justru berasal dari oleh dan untuk rakyat.

Kevin Andriansyah (kevinandriansyah75@yahoo.com)
(Kamis, 03 Juli 2014 / 14:21:49)
Pertanyaan :
prof. mw tanya.. apakah ada ruang pelayanan khusus untuk layanan salinan putusan dan layanan pengembalian biaya perkara? dan apakah layanan salinan putusan akan dikirimkan lewat pos ke pengacara/pihak yang berpekara? dan apakah layanan salinan putusan di tingkat MA hanya untuk salinan putusan kasasi saja atau untuk semua salinan mulai dari tingkat pengadilan negeri, tinggi semua bisa diminta di MA? Terima kasih. saya harap prof. bisa menjawab secepatnya.. terima kasih.
Jawaban :
Di MK dan di DKPP ada pelayanan khusus untuk itu dimana salinan putusan langsung diberikan pd saat sidang dittutup, dan bahkan tanpa biaya perkara, tetapi di MA dan pengadilan biasa, biaya perkara masih ada dan pelayanan salinan putusan sering telat dan jadwalnya belum tertentu dg pasti.




  • Pengantar Ilmu Hukum Tata negara jilid 1
    Download
  • Perihal Undang-Undang
    Download
  • Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi
    Download
  • Hukum Acara Pengujian Undang-undang
    Download
  • Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara

  • Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia
    Download
  • Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara

  • Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi

  • Teori Hans Kelsen Tentang Hukum
    Download
  • Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi
    Download
  • Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi

  • Gagasan Amandemen UUD 1945 Dan Pemilihan Presiden Secara Langsung
    Download
  • Implikasi Perubahan UUD 1945 terhadap Pembangunan Hukum Nasional
    Download
  • Pengantar Hukum Tata Negara Jilid II
    Download
  • Pemilu Serentak dan Penguatan Sistem Pemerintahan
    Makalah untuk Pidato Ilmiah di Universitas Andalas, Padang, Mei 2014.
    Download
  • Sejarah Kode Etik Profesi
    Sejarah perkembangan sistem kode etika profesi.
    Download
  • Tentang DKPP
    Pengenalan tentang DKPP utk para Hakim Agung dan Hakim Tinggi dlm rangka HUT IKAHI 2014
    Download
  • Sekilas tentang DKPP
    Pengenalan tentang DKPP
    Download
  • Konsil Kedokteran
    Catatan tentang Konsil Kedokteran
    Download
Selengkapnya
CopyRight © jimly.com 2007 - 2008