Headercontent

Cari Buku

KONTEN
Buku14
Makalah148
Tanya Jawab4809
Kegiatan697
Liputan Media445
Galeri Foto2305


Anda Pengunjung Ke:
4138398
April
SunMonTueWedThuFriSat
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
Untuk mengajukan pertanyaan silahkan isi form pertanyaan disini. Namum, sebelum anda mengirimkan pertanyaan, sebaiknya terlebih dahulu melihat-lihat arsip pertanyaan yang sudah ada untuk melihat kemungkinan pertanyaan yang sama pernah diajukan oleh orang lain.


Dwi Arianto Rukmana (dwiariantorukmana@yahoo.co.id)
(Jum'at, 13 Maret 2015 / 00:09:02)
Pertanyaan :
Assalamualaikum, saya mau bertanya prof untuk kelengkapan skripsi saya tentang dasar hukum yang dipakai dalam pembasan bersyarat koruptor. saya melakukan penelitian di Dirjen PAS kemenkumHAM, salah satu syarat yang dipakai untuk pembebasan bersyarat koruptor adalah yang tertuang dalam Pasal 43A ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah nomor 99 tahun 2012, menjelaskan tentang harus adanya pernyataan justice collaborator dari KPK, selanjutnya kementerian hukum dan ham menggunakan dasar hukum Surat Edaran Kementerian Hukum dan HAM nomor M.HH-13.PK.01.05.06 tahun 2014, surat edaran itu menmberikan batasan balasan 12 hari kpk harus memberikan jawaban setelah adanya permintaan pernyataan sikap dari DirjenPAS tentang PB koruptor, apabila telat maka bisa dilanjutkan proses PB, pertanyaan saya prof, dalam PP nomor 99 tahun 2012 tidak diatur batas waktu balasan dari KPK tentang JC sementara surat edaran menteri Hukum dan HAM mengaturnya dengan pertimbangan untuk mendapatkan kepastian hukum agar tidak menggantung apabila balasan terlalu lama, apakah Surat edaran tersebut tepat atau tidak dijadikan dasar hukum sementara seolah membatas PP tersebut? bagaimana pandangan secara tata negara tentang surat edaran tersebut? atas perhatiannya saya uucapkan terima kasih prof.
Jawaban :
Semua peraturan perundang-undangan berlaku mengikat utk umum, dan semua pejabat terikat utk tunduk dan melaksanakannya. Bahkan Presiden sendiripun wajib tunduk kepada peraturan yang dibuatnya sendiri ataupun peraturan yg dibuat oleh pejabat yang lebih rendah dari Presiden. Karena itu, Peraturan Menteri Hukum juga berlaku mengikat bagi KPK, tidak boleh dilanggar. Jika tidak setuju dengan peraturan itu dan menganggapnya bertentangan dg UU, maka KPK juga dapat mengajukan upaya hukum mengajukan permohonan pengujian ke MA. Sebelum ada keputusan final mengenai legalitasnya, peraturan menteri itu tetap berlaku mengikat utk umum, termasuk utk KPK sendiri. Demikian pula sebaliknya, Menteri terikat utk tunduk dan taat kepada peraturan KPK yg ditetapkan berdasarkan ketentuan UU KPK. Asas demikian ini disebut "presumption of legality".

Ainun Zariyah (ainunismyname@gmail.com)
(Kamis, 12 Maret 2015 / 10:15:15)
Pertanyaan :
Ass. Wr. Wb. Selamat siang Prof Jimly. Saya mau bertanya terkait status hakim ad hoc yang sekarang ini bukan lagi pejabat negara (berdasarkan Pasal 122 huruf e UU ASN). Lalu, jika bukan pejabat negara apakah statusnya kembali menjadi PNS? Jika merunut pada UU ASN, aparatur sipil negara terbagi menjadi ASN dgn status PNS dan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dari kedua status ASN tersebut, hakim ad hoc ada pada status mana? Sebelumnya terimakasih untuk perhatian dan jawabannya, Prof Jimly. Wassalam.
Jawaban :
ASN hanya mengatur pejabat negara dlm arti sempit. Bahkan yg lebih sempit lagi adalah pejabat negara yg diatur dlm PP tentang Pejabat Negara, yaitu hanya yg terkait dg pejabat yg diberi tunjangan kehormatan saja. Di luar itu, bukan pejabat negara. Tetapidlm arti yg luas, semua pemegang jabatan yg bukan jabatan swasta atau dunia usaha, dan bukan pula pemegang jabatan di organisasi kemasyarakatan adalah pejabat negara dlm arti luas.

Benny Ahmad Benyamin (benny_a_b@yahoo.co.id)
(Selasa, 10 Maret 2015 / 22:55:57)
Pertanyaan :
Assalamu'alaikum Wr.Wb. Perkenalkan saya Benny, guru pada salah satu SMA. Prof. Saya mau tanya, apakah Tap-Tap MPR di jaman Orba ttg GBHN masih bisa digunakan sebagai landasan hukum sebuah kebijakan atau landasan kajian akademik ? Bukankah Tap-Tap MPR ttg GBHN itu belum pernah ada yang dihapuskan ? Terima kasih atas jawabannya.
Jawaban :
Ya TAP MPR yg pernah ada tidak bisa lagi dijadikan dasar hukum apalagi yg berkenaan dg GBHN yg sudah selesaikan dijalankan di masanya. Yg dikecualikan hanya terbatas beberapa TAP MPR materinya yg memang belum dicabut atau belum dilaksanakan, dan hal itu dapat diketahui dari TAP MPR terakhir (TAP MPR pamungkas) dalam sejarah, yaitu TAP No.I/MPR/2003 tentang Peninjauan Kembali TAP MPR/S Sejak 1960 s/d 2002. Dari TAP MPR/S yg tersisa yg sampai sekarang masih dianggap berlaku sebagai hukum yg sah tinggal 8 TAP saja. Tetapi TAP ttg GBHN tidak termasuk ke dalam TAP pengecualian tsb.




  • Pengantar Ilmu Hukum Tata negara jilid 1
    Download
  • Perihal Undang-Undang
    Download
  • Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi
    Download
  • Hukum Acara Pengujian Undang-undang
    Download
  • Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara

  • Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia
    Download
  • Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara

  • Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi

  • Teori Hans Kelsen Tentang Hukum
    Download
  • Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi
    Download
  • Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi

  • Gagasan Amandemen UUD 1945 Dan Pemilihan Presiden Secara Langsung
    Download
  • Implikasi Perubahan UUD 1945 terhadap Pembangunan Hukum Nasional
    Download
  • Pengantar Hukum Tata Negara Jilid II
    Download
  • Rule of Law di Indonesia
    Keynote speech dlm Forum World Justice Project di Jakarta, 20 Januari 2015.
    Download
  • Konstitusi Masyarakat Desa
    Gagasan Desa Madani berbadan hukum dan berkonstitusi.
    Download
  • Prologue Konstitusi Sosial
    Pengantar Buku baru: "KONSTITUSI SOSIAL" (Gagasan Konstitusi Masyarakat Madani: Institusionalisasi dan Konstitusionalisasi Kehidupan Sosial).
    Download
  • Iduladha 2014
    Khutbah Idul Adha di Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta.
    Download
  • Pemilu Serentak dan Penguatan Sistem Pemerintahan
    Makalah untuk Pidato Ilmiah di Universitas Andalas, Padang, Mei 2014.
    Download
Selengkapnya
CopyRight © jimly.com 2007 - 2008